Xcloud.id

Blog

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg, dan 12 Kg – Page 3

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg, dan 12 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat di berbagai daerah melaporkan kelangkaan LPG 3 kg yang sering disebut sebagai gas melon di pasaran. Kelangkaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna rumah tangga dan usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG jenis ini untuk keperluan memasak sehari-hari.

    Di tengah situasi ini, PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga resmi terbaru untuk LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg, yang diharapkan dapat membantu menstabilkan pasokan dan harga di tingkat konsumen.

    Menurut rilis resmi dari PT Pertamina, harga LPG 3 kg tetap disubsidi oleh pemerintah, dengan harga eceran tertinggi (HET) yang bervariasi di setiap daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan biaya distribusi. Namun, rata-rata harga LPG 3 kg di pasaran berkisar antara Rp 16.000 hingga Rp 18.000 per tabung.

    PT Pertamina menegaskan komitmennya untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg dengan meningkatkan pasokan dan distribusi ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan.

    Bright Gas atau LPG 5,5 Kg dan 12 Kg

    Dikutip dari laman My Pertamina, Pertamina telah menetapkan harga Bright Gas secara regional, dengan tarif yang sedikit berbeda di setiap daerah. Berikut adalah daftar harga isi ulang Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg di wilayah Jawa per Februari 2025:

    Bright Gas 5,5 kg: Rp 90.000
    Bright Gas 12 kg: Rp 192.000

    Harga ini berlaku di beberapa daerah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk wilayah lain, harga dapat sedikit berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing daerah dan biaya distribusi.

    Selain itu, pengguna MyPertamina bisa mendapatkan cashback hingga Rp 25.000 untuk setiap pembelian isi ulang menggunakan metode pembayaran LinkAja. 

     

  • Efek Pagar laut & Penyerobotan Lahan Sawit, Aturan Baru Ini Disiapkan

    Efek Pagar laut & Penyerobotan Lahan Sawit, Aturan Baru Ini Disiapkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menindak tegas pengusaha sawit yang menyerobot lahan negara, dan beroperasi tanpa sertifikat hak guna usaha (SHGU) maupun sertifikat hak milik (SHM). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan secara internal, pihaknya berencana menggodok aturan baru tentang Undang-Undang Administrasi Pertanahan.

    “Kalau memang belum cukup (landasan hukumnya), kami akan membuat inisiasi untuk membuat Undang-undang baru. Kami memang akan menggodok di dalam internal kami tentang Undang-Undang Administrasi Pertanahan,” ucap Rifqinizamy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (6/2/2025).

    Dalam RDP yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pemerintah berkomitmen membongkar penyerobotan lahan sawit yang dilakukan pengusaha di lahan milik negara. Banyak lahan sawit yang beroperasi melebihi HGU yang dimilikinya, sehingga merugikan negara.

    “Misal, yang bersangkutan mempunyai HGU itu katakanlah 8 ribu hektare. Setelah kita ukur ulang, rata-rata itu ada yang (menguasai) 10 ribu hektare, ada yang 11 ribu hektare, ada juga yang 9 ribu hektare setelah kita ukur ulang. Jadi, mereka memang punya cadangan resep seperti itulah,” kata Nusron.

    Temuan ini berdasarkan pada penelusuran Kementerian ATR/BPN dengan delapan sampel perusahaan di 12 provinsi. Nusron juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dengan penyelewengan ini dan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pelanggaran tersebut.

    “Ini kita tindak bagaimana pajaknya, bagaimana kemudian dia harus dendanya, apakah ini diambil alih negara, apakah mereka cukup didenda, kemudian dia dikasih hak untuk ngajuin HGU baru atau bagaimana,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Nusron menyebut ada sebanyak 194 perusahaan pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dengan luas lahan 1.081.022 hektarare (ha) yang belum mengajukan hak atas tanah (HAT) per Januari 2025.

    Dia mengatakan, penanganan terhadap 194 perusahaan ini akan ditangani langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung. Menurut Nusron 194 perusahaan tersebut terlihat tidak memiliki niat baik untuk mengurus hak tanahnya. Ia menduga, perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan merambah hutan hak adat.

    (rah/rah)

  • Profil Marcel Widjaja, Pebisnis Muda Jadi Direktur Forisa

    Profil Marcel Widjaja, Pebisnis Muda Jadi Direktur Forisa

    Marcel Widjaja merupakan pengusaha 38 tahun di bidang Food and Beverage (F&B) yang dikenal sebagai Direktur PT Forisa Nusapersada. Marcel merupakan anak dari pendiri Forisa. Sebelum menjadi direktur, ia sudah sering ikut menyaksikan dan terlibat langsung dalam dinamika dan pasang-surut bisnis tersebut.

    “Saya sudah sering diajak ayah berkeliling bersama tim sales marketing PT Forisa Nusapersada atau beliau sendiri, untuk melihat lapangan atau market. Saat itu tahun 1995, ayah saya baru saja mendirikan Forisa,” ujar Marcel, dilansir Majalah Fortune Indonesia edisi Februari 2025, Kamis (6/2).

    Sejak lulus kuliah pada 2009, Marcel kemudian bergabung dengan Forisa. Marcel telah melakoni berbagai jenis pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman tersebut.

    Marcel pernah menjabat sekretaris, project marketing anak perusahaan Forisa, hingga asisten brand manager. Setelah 10 tahun, Marcel akhirnya mendapat kepercayaan lebih besar untuk menjabat sebagai wakil presiden direktur. Kini, dia merupakan Direktur PT Forisa Nusapersada.

    Perjalanan PT Forisa Nusapersada

    Mengutip laman resmi perusahaan, Kamis (6/2), PT Forisa Nusapersada berdiri sejak 1995 dengan berfokus pada produksi dan pemasaran berbagai minuman khususnya dalam bentuk bubuk. Kini, kantor pusat Forisa berada di Jakarta dengan jaringan distribusi produknya yang luas hingga ke pasar internasional.

    Forisa memiliki beberapa produk terkenal seperti Pop Ice, Nutrijel, dan Teh Sisri. Dengan merek-merek ternama tersebut, Forisa sukses berkembang secara signifikan.

    Sejumlah penghargaan juga telah diraih PT Forisa Nusapersada. Forisa meraih penghargaan “Gorgeous Stand” di ajang SIAL Interfood 2024, salah satu pameran makanan dan minuman terbesar di Asia Tenggara.

    Penghargaan ini diberikan kepada Forisa sebagai apresiasi atas desain booth yang memukau dan pengalaman interaktif yang dihadirkan kepada para pengunjung. Booth PT Forisa Nusapersada menjadi salah satu sorotan utama acara ini, dengan menarik perhatian ribuan pengunjung setiap harinya.

  • Tambang Ilegal Siap-Siap! Bahlil Segera Aktifkan Ditjen Gakkum

    Tambang Ilegal Siap-Siap! Bahlil Segera Aktifkan Ditjen Gakkum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM akan segera diaktifkan.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Bahlil menilai peran Ditjen Gakkum cukup penting dalam memberantas tambang ilegal yang ada di Indonesia.

    “Kalau kasus ilegal mining, drilling, saya setuju sama pimpinan bahwa harus ada segera Ditjen Gakkum. Alhamdulillah sudah keluar persetujuannya dan tidak waktu lama lagi, Ditjen Gakkum akan mulai kita aktifkan. Dengan strukturnya. Sudah keluar,” kata Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII dikutip Kamis (6/2/2025).

    Bahlil menilai selama ini lemahnya instrumen pengawasan menjadi salah satu kendala utama dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. Oleh sebab itu, kehadiran Ditjen Gakkum, diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Memang selama ini, salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang lemah. Jadi urusan Ditjen Gakkum, sudah selesai,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    Pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

    Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen anyar tersebut juga mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

    Adapun, pada pasal 25 tertulis Ditjen Gakkum memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

    a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

    h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

    (pgr/pgr)

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta –

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Dimakzulkan

    Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Dimakzulkan

    Kondisi politik Filipina sedang memanas seiring dengan pemakzulan Sara Duterte sebagai Wakil Presiden pada 5 Februari 2025. Keputusan tersebut sontak menghebohkan politik dalam negeri.

    Pemakzulan Sara Duterte pun menjadi sorotan dunia. Dikabarkan keputusan yang menghebohkan tersebut diambil setelah voting yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina di parlemen. Simak profil Sara Duterte yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    Siapa Sara Duterte?

    Pemilik nama lengkap Sara Zimmerman Duterte lahir pada 31 Mei 1978 di Davao City. Ia adalah putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte dengan mantan istrinya, Elizabeth Zimmerman.

    Meskipun lahir di keluarga dengan latar belakang politik kuat, Sara awalnya memiliki impian menjadi seorang dokter. Namun, ia gagal di tahun pertama sekolah kedokteran.

    Ia kemudian mengambil langkah strategis dengan memilih jurusan Terapi Pernapasan di San Pedro College, Davao City. Selain itu, Sara melanjutkan studinya di bidang hukum San Sebastian College-Recoletos di Manila.

    Pendidikan hukumnya terbukti menjadi fondasi penting bagi karier politiknya. Setelah lulus dari ujian pengacara di tahun 2005, Sara sempat bekerja di Mahkamah Agung Filipina.

    Awal perjalanan karier politik Sara Duterte

    Berada di bawah bayang-bayang politik orangtuanya, profil Sara Duterte mencerminkan kompleksitas dan dinamika politik Filipina akan pengaruh dinasti keluarga.

    Dalam membangun karier politiknya, Sara berhasil membangun identitas unik antara ketegasan dan pendekatan sistematis.

    Di tahun 2007 ia berhasil menjabat sebagai Wakil Walikota Davao City termuda. Sebagai pendatang baru, Sara memperlihatkan kemampuan kepemimpinan tranformasionalnya di antara para anggota Dewan Kota. 

    Selama menjabat sebagai wakil walikota, Davao City berkembang menjadi tujuan wisata dan investasi.

    Pada tahun 2010, Sara sukses mencatatkan namanya sebagai walikota perempuan termuda di Davao City. Dalam kurun waktu singkat, Davao City berhasil meraih pencapaian luar biasa.

    Ia pun berhasil menjabat untuk kedua kalinya sebagai walikota Davao City pada periode 2016-2022.

    Dinamika politik Sara Duterte sebagai Wakil Presiden Filipina

    Menjelang pemilu 2022, nama Sara muncul ke permukaan sebagai kandidat presiden dari berbagai survei. Namun, ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ferdinand Marcos Jr.

    Mereka berdua pun sukses memenangkan pemilihan dengan kemenangan telak. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Sara juga dipercaya sebagai Menteri Pendidikan.

    Di bawah kepemimpinannya, Departemen Pendidikan meluncurkan Agenda MATATAG guna merevisi kurikulum pendidikan dasar.

    Sayangnya, ia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan pada Juni 2024. Pengunduran diri tersebut diketahui dari penolakan kenaikan gaji guru dan isu penggunaan dana intelijen yang mencurigakan.

    Profil Sara Duterte sebagai wakil presiden ternyata tidak berjalan mulus. Hubungan Sara dan Presiden Marcos Jr memburuk karena perbedaan pendapat dalam berbagai isu strategis.

    DPR Filipina memakzulkan Sara Duterte dari jabatannya

    Perjalanan politik Sara Duterte semakin menjadi sorotan sejak dirinya telah dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2).

    Meskipun rinciannya belum diungkapnya, voting pemakzulan menyusul berbagai pengaduan yang menuduh Sara melakukan kejahatan, mulai dari penyalahgunaan dana publik hingga ancaman pembunuhan Marcos.

    “Setelah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota DPR atau total 215 (dari 306 anggota), usulan tersebut disetujui,” ungkap Martin Romualdez, Ketua DPR di hadapan para anggota parlemen, dikutip dari Aljazeera Kamis (6/2).

    Diketahui, pejabat pemerintah bisa dimakzulkan karena pelanggaran konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, korupsi, pengkhianatan pada kepercayaan publik, atau kejahatan tinggi lainnya.

    Keputusan final atas pemakzulan Sara Duterte kini berada di tangan 24 senator. Pemakzulan bisa terjadi apabila dua pertiga anggota senat memberikan suara atas pencopotan jabatan Wakil Presiden Sara Duterte.

    Meskipun belum ada tanggal persidangannya, pemakzulan Sara masih dalam proses. Dengan begitu, Sara menjadi pejabat pemerintah keempat di Filipina yang dimakzulkan .

    Demikian profil Sara Duterte dan perjalanan kariernya yang luar biasa. Namun, pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte menjadikan kondisi politik di FIlipina memanas dan bersitegang.

  • Komisi VII DPR RI: Aturan impor bahan baku kapal perlu dikaji ulang

    Komisi VII DPR RI: Aturan impor bahan baku kapal perlu dikaji ulang

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan impor bahan baku kapal. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada Kamis (6/2), menyebut beberapa bahan baku kapal yang tidak bisa diimpor menjadi kendala bagi industri kapal. (Winda Tri Agustina/Arif Prada/Rijalul Vikry)

  • Terkuak Alasan Sunardi Batal Memasukkan Mayat Gadis Penagih Utang ke dalam Septic Tank – Halaman all

    Terkuak Alasan Sunardi Batal Memasukkan Mayat Gadis Penagih Utang ke dalam Septic Tank – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Sunardi (44), seorang kuli di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berencana memasukkan jasad SP, penagih utang usai membunuhnya.

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan rencana itu timbul karena dia panik setelah korban tidak bernyawa.

    Sehingga, dia hendak membuang jasad korban di tempat ia membuang jasad istrinya bernama Almaidah.

    “Jadi dia panik dengan kejadian ini. Sebenernya dia juga pengen masukin korban S ini ke septic tank,” kata Mustofa kepada wartawan, Kamis (6/2/2025). 

    Namun, aksinya tersebut gagal lantaran saat itu kerabat korban mencari ke rumah pelaku karena tidak kunjung pulang. 

    “Namun belum sempat dimasukkan ke sana (septic tank), karena ada saudara yang mencari. Jadi sementara dia taruh (jasad korban) di bawah spring bed,” tuturnya. 

    Untuk informasi, Seorang perempuan insial SP menjadi korban penganiayaan hingga tewas di Kampung Cikoronjo RT.001/005 Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah. Kabupaten Bekasi, Senin (3/2/2025).

    Nahasnya korban ditemukan di dalam lemari terbungkus sprei yang diduga dibunuh oleh tersangka S.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan sebanyak tiga saksi telah dimintai keterangannya perihal kasus ini.

    Menurut keterangan dari saksi bahwa korban awalnya hendak menagih utang ke pelaku.

    “Korban datang menagih utang pinjaman kemudian pelaku mencekik korban ketika korban berbalik badan kemudian ditaruh di lemari,” ucap Ade kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Saksi mencari korban karena tidak kunjung pulang.

    Diketahui korban sudah meninggal dunia kemudian pelaku sempat melarikan diri namun berhasil diamankan Polsek Cibarusah.

    Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan bahwa korban merupakan pegawai koperasi.

    Korban dibunuh karena kesal ditagih utangnya sedangkan pelaku tidak bisa membayar.

    “Jumlah utangnya Rp 3 juta,” ucap Onkoseno.

    Jasad Istri Dalam Septic Tank 

    Saat melakukan olah TKP kasus pembunuhan SP, polisi menemukan adanya kerangka manusia di sebuah septic tank rumahnya.

    Usut punya usut, kerangka manusia tersebut merupakan wanita bernama Almaidah yang tak lain adalah istri Sunardi. 

    “(Identitas kerangka manusia) saudari AM. Pengakuan dari tersangka, AM ini adalah istrinya,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Rabu (5/2/2025).

    Sunardi membunuh istrinya AM dan membuangnya ke dalam septic tank rumah pada 2022. 

    Adapun motif pembunuhan itu lantaran dia cemburu dan menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. 

    Diketahui Sunardi memiliki dua istri. Korban AM yang dibunuh merupakan istri sah Sunardi. Keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

     

  • Pemimpin Oposisi Australia Sebut Rencana AS Ambil Alih Gaza Taktik Negosiasi Pemimpin Oposisi Australia Sebut Rencana AS Ambil Alih Gaza Taktik Negosiasi

    Pemimpin Oposisi Australia Sebut Rencana AS Ambil Alih Gaza Taktik Negosiasi Pemimpin Oposisi Australia Sebut Rencana AS Ambil Alih Gaza Taktik Negosiasi

    Canberra –

    Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, menilai rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza hanyalah “taktik negosiasi”. Dutton memuji Trump sebagai “pemikir besar” dan “pembuat kesepakatan” ulung.

    Pernyataan Dutton ini disampaikan saat Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, menolak untuk berkomentar langsung terhadap rencana kontroversial Trump, dan hanya menegaskan kembali soal komitmen Canberra untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Dutton yang mantan Menteri Pertahanan dan mantan Menteri Dalam Negeri Australia ini, dalam wawancara dengan radio 2GB seperti dilansir The Guardian, Kamis (6/2/2025), tidak secara tegas menentang pernyataan kontroversial Trump, dan justru terkesan mendukung pernyataan itu.

    Dia menyebut pernyataan Trump yang menghasut itu bisa menjadi taktik negosiasi untuk membuat negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah untuk “mengambil tindakan” dan membantu membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat pengeboman Israel.

    “Dia ingin negara-negara lainnya di kawasan itu mengambil tindakan dan mengambil tanggung jawab, seperti yang dia lakukan dengan NATO di Eropa,” kata Dutton dalam pernyataannya.

    “Dia seorang pemikir besar dan pembuat kesepakatan. Dia tidak menjadi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya hanya karena dia lihai. Anda telah melihatnya dalam kehidupan bisnisnya, dan seni membuat kesepakatan sangat penting baginya,” sebutnya memuji Trump.

    “Saya pikir ada keinginan untuk perdamaian di sini dari setiap orang yang berakal sehat, dan mudah-mudahan hal itu dapat tercapai,” ucapnya.

    Menurut Dutton, pernyataan Trump itu membawa “keseriusan” di panggung internasional.

    Dia juga mengatakan bahwa “sangat masuk akal jika Trump mencoba memanfaatkan negara-negara tetangga” di kawasan Timur Tengah untuk berkontribusi pada upaya rekonstruksi Gaza.

    “Orang-orang yang menolak Presiden Trump dan mengatakan bahwa dia tidak serius, atau komentar menghina apa pun yang ingin mereka katakan, menurut saya hal itu bertentangan dengan realitas keseriusan yang dibawa Trump ke dalam situasi ini, kekuatan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan sekutu seperti Israel dan Yordania dan Mesir dan negara-negara lainnya yang, menurut penilaiannya, harus berkontribusi dalam pembangunan kembali kawasan ini,” kata Dutton.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai pemenang Pilkada 2024

    KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai pemenang Pilkada 2024

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Kamis (6/2), menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Adas keputusan KPU Jatim tersebut, Khofifah menyatakan akan mengemban amanat untuk periode kedua dan membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat dalam emimpin provinsi Jawa Timur. (Hanif Nasrullah/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)