Kamis, 6 Februari 2025 17:55 WIB
ANTARA – Tabung Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kalimantan timur masih diburu di pangkalan. Pertamina menyebut bahwa alur distribusi LPG subsidi masih dilakukan secara normal dari level agen hingga pangkalan untuk dibeli masyarakat (Hanifan Ma’ruf/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK– Universitas Indonesia (UI) meluncurkan Propolisul, sebuah produk ekstrak propolis pertama dari lebah tanpa sengat pada Kamis (6/2/205).
Propolisul merupakan inovasi yang dikembangkan dari hasil penelitian Dr Muhamad Sahlan peneliti dari Fakultas Teknik UI (FTUI) yang telah mempelajari propolis lebah tanpa sengat di Sulawesi sejak 201 1.
Produk tersebut merupakan hasil kolaborasi strategis antara UI, PT HDI, PT Phytochemindo Reksa, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Penelitian ini berhasil mengidentifikasi senyawa bioaktif baru seperti Sulawesin A dan Sulawesin B yang terbukti memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan metabolik dan mengatasi stres oksidatif.
Menurut Dr. Muhamad Sahlan, peneliti utama Propolisul, penemuan senyawa bioaktif baru dari lebah tanpa sengat Sulawesi membuka peluang besar dalam pengembangan terapi alami berbasis bahan lokal Indonesia.
“Propolisul menunjukkan bahwa biodiversitas Indonesia memiliki potensi medis yang luar biasa untuk mendukung kesehatan global,” kata Sahlan di Gedung Science Techno Park UI, Depok, Jawa Barat.
Dalam paparannya, Sahlan mengungkapkan kelebihan propolis dari lebah tak bersengat. Propolis tersebut sebenarnya adalah senjata lebah yang berada di kakinya.
Propolis tersebut lebah ambil dari getah tanaman dan disimpan di kakinya sebagai senjata atau benteng.
“Propolis itu berada di kakinya yang diambil dari getah tanaman untuk disimpan. Lebah tidak bersengat ini banyak sekali mengumpulkan propolis karena dia melindungi dengan propolis,” beber Sahlan.
Sahlan mengatakan dia dan timnya tertarik meneliti propolis dari lebah tanpa sengat karena banyak menemukannya di daerah Sulawesi tepatnya di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
“Setelah kami telusuri, kami temukan Sulawesi adalah yang paling banyak saat itu. Makanya jadi propolisul, Sul-nya itu (singkatan) Sulawesi,” ungkap Sahlan.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Prof, Dr Hamdi Muluk mengatakan peluncuran Propolisul adalah wujud nyata kontribusi UI dalam mendorong inovasi berbasis penelitian untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kami sangat bangga hasil penelitian dari peneliti UI dapat dikembangkan menjadi produk komersial yang bermanfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi komunitas lokal,” kata Hamdi pada kesempatan yang sama.
Propolisul diproduksi di fasilitas berstandar farmasi milik PT Phytochemindo Reksa yang bersertifikat Good Manufacturing Practice (GMP), Halal, dan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM). Proses produksinya mengadopsi teknologi enkapsulasi inovatif yang memastikan stabilitas dan efektivitas kandungan bioaktifnya.
Proses produksinya mengadopsi teknologi enkapsulasi inovatif yang memastikan stabilitas dan efektivitas kandungan bioaktifnya.
Produk ini telah melalui serangkaian uji klinis untuk membuktikan manfaatnya dalam mendukung kesehatan metabolik serta meningkatkan daya tahan tubuh.
Peluncuran Propolisul juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan peternak lebah di Sulawesi.
HDI secara aktif bekerja sama dengan komunitas peternak lebah lokal melalui pelatihan dan praktik panen berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memastikan keberlanjutan industri perlebahan Indonesia.
CEO & Chairman PT HDI, Brandon Chia mengatakan Propolisul adalah contoh bagaimana sains, industri, dan komunitas dapat bersinergi menghasilkan solusi kesehatan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa produk ini tidak hanya membawa manfaat kesehatan yang luas, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata dia.
Sementara itu CEO PT Phytochemindo Reksa, Patrick Kalona mengatakan Propolisul adalah inovasi yang menggabungkan keunggulan alam Indonesia dan sains modern.
“Dengan keberadaan senyawa bioaktif unik, produk ini berpotensi besar mendukung kesehatan metabolik secara signifikan dan membuka peluang baru di pasar global,” pungkasnya.
/data/photo/2025/02/04/67a1ec9e8da01.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Bakal \"Reshuffle\" Menteri yang \"Ndablek\", Komdigi: Menteri Kita Kerjanya Bagus
Nasional
6 Februari 2025")
Prabowo Bakal “Reshuffle” Menteri yang “Ndablek”, Komdigi: Menteri Kita Kerjanya Bagus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto buka suara perihal isu
reshuffle
atau perombakan kabinet usai 100 hari masa pemerintahannya. Prabowo mengatakan, dia akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (
Komdigi
) optimis tidak ada
reshuffle
menteri atau menteri yang diganti sejauh ini.
Seperti diketahui, saat ini Kementerian Komdigi digawangi oleh Meutya Hafid.
“Enggak ada juga, dan kita semua tahu Bu Menteri kita (kerjanya) bagus kan. Jadi mudah-mudahan tidak (kena)
reshuffle
,” kata Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty di Kantornya, Kamis (6/2/2025).
Sebelumnya, Prabowo memastikan bahwa menteri yang tidak mau ikut arahan dan bekerja untuk rakyat akan disingkirkan dari
Kabinet Merah Putih
.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.
Oleh karena itu, dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
“Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” kata Prabowo dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu malam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi alias Baleg DPR Bob Hasan meluruskan polemik soal Tata Tertib (Tatib) DPR yang bisa mengevaluasi secara berkala sejumlah pejabat lembaga yang pernah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Bob Hasan menekankan hal itu karena muncul berbagai tafsiran di publik, salah satunya DPR bisa mencopot jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan pimpinan KPK.
“Nah kemarin juga ada masalah tata tertib. Tata tertib itu diimplementasikan beritanya bahwa DPR besok bisa mencopot jabatan-jabatan tertentu. Jadi dari judulnya adalah peraturan tata tertib yang berlaku mengikat di dalam,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).
Adapun, dia juga menekankan bahwa DPR tak memiliki kewenangan untuk mencopot pejabat. Menurutnya, pencopotan ada di tangan pihak lain yang secara legal memiliki kewenangan untuk menindak atau mengadili pejabat yang telah dilakukan evaluasi.
“Jadi bukan mencopot. Ya pada akhirnya bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot. Bukan DPR RI yang mencopot,” ujarnya.
Kendati demikian, Bob Hasan berdalih bahwa DPR tetap bisa mengevaluasi pejabat atau siapapun yang menduduki jabatan melalui mekanisme fit and proper test.
“Tapi kita melakukan evaluasi karena kita punya kewenangan atas fit and proper test atau uji kelayakan kita bisa meloloskan calon itu. Maka kita juga bisa memberikan satu evaluasi dan itu babnya ada. Memang itu bab evaluasi,” tuturnya.
Sementara itu mengenai pejabat tersebut dapat dicopot atau tidak hal itu bergantung pada pihak yang memegang kekuasaan tertinggi.
“Siapa instansi yang berwenang yang tertingginya? Ya misalkan Presiden, kalau di MA misalkan Komisi Yudisial. Jadi itu tergantung kewenangan daripada pejabat pemegang kewenangan itu sendiri,” pungkasnya.
Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengimbau industri domestik bisa menyerap katoda tembaga hasil produksi Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Jawa Timur.
“Dengan produksi yang ada itu sebenarnya tidak terserap domestik 100 persen, masih banyak. Ini diapakan?” katanya dalam kunjungan Komisi VII DPR RI ke Smelter PTFI di KEK Gresik, Jawa Timur, Kamis.
Imbauan Evita tersebut setelah mendapat laporan dari pihak PTFI bahwa industri dalam negeri ternyata masih belum siap untuk menyerap seluruh hasil produksi dari Smelter PTFI.
Padahal fasilitas PTFI ini diperkirakan mampu memurnikan hingga 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan dari jumlah itu diproyeksikan dihasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak.
Oleh sebab itu, selain mendorong industri domestik untuk menyerap, Komisi VII DPR RI turut mendorong pemerintah yang bertugas mengatur perindustrian untuk bisa membantu mencari jalan keluar bagi PTFI.
Evita menegaskan Kementerian Perindustrian harus mulai memikirkan untuk membangun hilirisasi-hilirisasi lain yang memiliki hubungan dengan produk yang dihasilkan oleh Smelter PTFI.
“Karena sayang kita sudah hilirisasi tapi tidak dilakukan penyerapan domestik, mau tidak mau kita ekspor lagi. Peningkatan hilirisasi ini jadi konsentrasi Komisi VII di departemen perindustrian,” ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal memanggil platform digital untuk membahas regulasi baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya batasan usia bagi anak.
Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty mengatakan pemanggilan platform digital dilakukan guna mendengar masukan terkait perlindungan anak di ruang digital.
“Jadi sehingga semua kita dengar gitu masukannya dari pendidikan tadi tentunya guru, kemudian anak, suara anak kita dengar, lalu dari platform-platform digitalnya,” kata Molly di Komdigi, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan batasan umur bagi anak yang akan diatur dalam perlindungan anak di ruang digital, Molly menuturkan bahwa batasan tersebut belum dapat disepakati.
Sebab, pihaknya masih melakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut untuk menentukan batasan tersebut.
“Jadi tadi itu masih mencari formula yang baik. Dalam hal tadi batasan umur ya, itu kita belum menemukan juga kesepakatan tadi batasan umur,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta regulasi perlindungan anak di ruang digital rampung dalam waktu 2 bulan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengemukakan bahwa, perlindungan anak terhadap paparan media sosial adalah salah satu poin yang akan difokuskan dalam rencana beleid tersebut.
“Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital. Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak,” kata Meutya dalam keteranganya, Minggu (2/2/2025).
Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa arahan Presiden akan dijalankan dengan serius. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.
Dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Komdigi berkomitmen untuk menyelesaikan regulasi ini dalam waktu satu hingga dua bulan, sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap anak-anak Indonesia.
Tidak hanya itu, guna menjaga anak di ruang digital, Meutya juga membentuk Tim Penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.
“Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” ujarnya.
TRIBUNNEWS.COM – Puluhan warga di Ponorogo, Jawa Timur, mengalami keracunan setelah menyantap sate gulai dalam dua acara berbeda.
Kejadian ini terjadi pada Kamis (30/1/2025) di Desa Bondrang, Kecamatan Sawoo, dan di Pondok Pesantren Desa Belang, Kecamatan Bungkal.
Dari total 68 orang yang terkena dampak, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia.
Kepolisian Resor Ponorogo sedang melakukan penyelidikan terkait keracunan massal ini.
Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, menjelaskan, pemilik katering yang menyajikan sate gulai merasa heran dan tidak percaya bahwa hidangannya menjadi penyebab keracunan.
“Pemilik katering sudah kami mintai keterangan. Pemilik kateringnya sama, hanya acaranya beda, satu hidangan untuk acara berbuka puasa dan satunya selamatan.”
“Pemilik katering kaget, tidak menyangka,” ujarnya saat ditemui di Polres Ponorogo pada Selasa, 4 Februari 2025, seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Rabu (5/2/2025).
Saat ini, Polres Ponorogo masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari sampel makanan sate gulai yang diambil dari kedua lokasi acara.
“Sampel makanan sudah diambil untuk dites di laboratorium kesehatan. Kami tinggal menunggu hasilnya untuk mengetahui penyebab keracunan,” tambah Andin.
Sebelumnya, keracunan massal ini dialami oleh 46 warga Desa Bondrang saat menghadiri acara selamatan zikir fida.
Di sisi lain, 22 santri di Pondok Pesantren Desa Belang juga mengalami gejala serupa setelah menyantap hidangan yang sama.
41 orang telah diperiksa sebagai saksi oleh Satreskrim Polres Ponorogo dalam kasus keracunan massal ini.
Dari 41 saksi itu, 1 diantaranya adalah pemilik katering yang menyediakan sate gulai.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya mengenai pemangkasan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025.
Saat ditemui dalam acara peluncuran buku Biografi Mar’ie Muhammad di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani hanya tersenyum dan melambaikan tangan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Ia kemudian langsung meninggalkan lokasi menggunakan lift.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku Rabu (22/2/2025), yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk untuk memimpin penerapan efisien anggaran.
Perinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga mencapai Rp 256,1 triliun, sedangkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Pemerintah menyatakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
“Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025) terkait peran Sri Mulyani dalam pemangkasan anggara dalam Inpres 1/2025.
Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.
Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.
Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.
Kendati demikian, pemangkasan anggaran ini menuai perhatian publik, termasuk respons dari berbagai pihak yang menantikan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, terutama Sri Mulyani terkait dampak kebijakan tersebut, yang tertuang dalam Inpres 1/2025.
Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu.
Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri yang akan dirombak (reshuffle).
Namun, dia belum mengetahui kapan perombakan kabinet akan berlangsung.
“Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle,” ujar Jazilul ketika ditemui setelah acara diskusi publik bertajuk Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional di Jakarta, Kamis.
Apabila Prabowo sudah mengatakan ada menteri yang dablek, kata Jazilul, sudah ada sosok yang dimaksud.
“Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu,” kata dia.
Lebih lanjut Jazilul menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, dia menghormati apa pun keputusan Prabowo.
“Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja,” ucap Jazilul.
Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.
Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa petugasnya malah dituduh memakai narkoba saat proses pengejaran terhadap buronan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 8 Januari 2020.
“Petugas termohon (KPK) malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan dan kawan-kawan,” kata Tim Hukum KPK Iskandar Marwanto pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.
Iskandar mengatakan, saat itu tim penindakan lembaga antirasuah itu diintimidasi oleh lima orang. Salah satunya AKBP Hendy Kurniawan.
Diduga kelima orang itu merupakan suruhan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hingga akhirnya, alat komunikasi petugas KPK diambil paksa. Kemudian petugas KPK dituduh mengonsumsi narkoba yang kemudian dites urine dan dimintai keterangan sampai pagi hari.
“Kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urine narkoba, namun hasilnya negatif,” ujarnya.
Kejadian baru dihentikan setelah Setyo Budiyanto yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK turun tangan.
Pada Kamis ini, termohon, yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya, pada Jumat (7/2) akan dihadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.
Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.
HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025