Xcloud.id

Blog

  • Mirisnya Pesta Seks Gay di Jaksel: Diikuti Guru hingga Dokter, Ada Kode Rahasia dan Stiker Pengenal – Halaman all

    Mirisnya Pesta Seks Gay di Jaksel: Diikuti Guru hingga Dokter, Ada Kode Rahasia dan Stiker Pengenal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilai sejumlah fakta-fakta dari kasus pesta seks sesama jenis pria yang digelar di Hotel Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (1/2/2025) malam. 

    Sebanyak 56 pria diamankan di lokasi kejadian saat pesta tersebut berlangsung. 

    Tiga orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni inisial RH, RE, dan BP alias D. 

    Mereka memiliki peran sebagai penyewa kamar hingga perekrut peserta. 

    Para peserta pesta gay ini diundang lewat jaringan pribadi alias japri oleh tersangka D.

    “Pertama saudara RH alias R. Saudara RH alias R ini membiayai penyewaan kamar hotel. Kemudian yang kedua Saudara RE alias E, ini juga membiayai persewaan kamar hotel. Kemudian yang ketiga Saudara BP alias D, ini adalah merekrut peserta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, Senin (3/2/2025).

    Puluhan peserta tersebut berpesta di ruangan ukuran 6×4 meter.

    Pesta ini tak diketahui oleh pihak hotel. 

    Sejumlah barang bukti, seperti bukti pemesanan kamar hotel, alat kontrasepsi, kemudian obat anti HIV dan juga sabun mandi. 

    Kode Rahasia 

    Para peserta diundang dengan kode ‘arisan’ hingga ‘event’. 

    Mereka tak menggunakan kalimat ‘pesta seks’. 

    “Dengan bermacam-macam kodenya. Ada yang bilang ‘arisan’, ada yang bilang ‘event’. Jadi variatif gitu ada kode-kodenya mereka,” kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah, Rabu (5/2/2025).

    Para tersangka menyampaikan bahwa tak ada pungutan biaya apapun untuk menjadi peserta. 

    Untuk biaya kamar seharga Rp 1,4 juta dibayar oleh tersangka RH dan RE. 

    “Mereka menyewa satu kamar melalui aplikasi. Jenis kamar deluxe,” kata Kompol Iskandarsyah.

    Stiker Glow in the Dark jadi Tanda Pengenal 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, pesta seks ini dimulai setelah tersangka D yang melakukan perekrutan peserta menutup pintu kamar dan mematikan lampu.

    “Saudara D mengimbau agar peserta saling ‘have fun’. Dan jika ada pasangan yang tidak cocok, diharapkan untuk tidak menolak secara kasar,” kata Ade Ary, Senin.

    Saat lampu dimatikan, hanya stiker glow in the dark (menyala dalam gelap) yang menjadi penanda identitas mereka apakah berperan sebagai pria atau sebagai wanita.

    Stiker itu ditempel di bahu mereka. 

    Bagi pria yang menggunakan stiker berperan sebagai perempuan, sedangkan yang tanpa stiker adalah laki-laki.

    “Lampunya dimatikan, jadi stikernya itu glow in the dark,” jelasnya.

    Diikuti Guru hingga Dokter 

    Mirisnya, dalam pesta ilegal ini diikuti mereka yang memiliki profesi pengajar hingga dokter. 

    “Karyawan swasta 48 orang, guru bahasa Arab satu orang, dokter satu orang, personal trainer dua orang, serta karyawan kontrak Avsec di Bandara Soekarno-Hatta satu orang, dan tiga orang tidak bekerja,” ungkap Iskandarsyah.

    Mayoritas peserta gay itu belum menikah yakni berjumlah 47 orang, sudah menikah 4 orang, dan cerai 5 orang. Adapun rentang usia mulai dari 20 tahun hingga 45 tahun.

    Mereka tinggal di berbagai wilayah namun didominasi Jakarta, disusul Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Sulawesi Selatan sampai Kalimantan Timur.

    (Tribunnews.com/Milani/Reynas Abdila) (Kompas.com) 

  • 9 Penipu yang Membuat UMKM di Surabaya Terjerat Pinjol Ternyata Mantan Outsourcing Surabaya

    9 Penipu yang Membuat UMKM di Surabaya Terjerat Pinjol Ternyata Mantan Outsourcing Surabaya

    Penipu yang Membuat UMKM di Surabaya Terjerat Pinjol Ternyata Mantan Outsourcing
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terduga pelaku penipu yang membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terjerat pinjaman
    online
    sempat bekerja sebagai outsourcing di Pemerintah Kota (Pemkot)
    Surabaya
    .
    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati, menyebut telah mencari informasi terduga pelaku bernama Bramasta Afrizal Riyadi.
    “Aku kemarin cari info, katanya (terduga pelaku) memang iya (pegawai outsourcing), tapi sudah berhenti sejak Juli (2024),” kata Dewi ketika dikonfirmasi pada Kamis (6/2/2025).
    Akan tetapi, Dewi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai posisi yang ditempati oleh Bram. Dia membenarkan terduga pelaku sempat bekerja di Pemkot Surabaya.
    “Iya, (terduga pelaku yang) Bram itu, kan dicek di kepegawaian, siapa ini, terus oh memang dulu pernah jadi OS kita, maksudnya Pemkot. Tapi bagian apa aku enggak tahu,” ujarnya.
    Dewi memastikan terduga pelaku sudah tidak bekerja di Pemkot Surabaya ketika menipu belasan UMKM. Akibat penipuan ini, sejumlah pelaku UMKM memiliki utang pinjaman online dengan total sekitar Rp 200 juta.
    “Terus habis itu, kejadiannya (penipuan UMKM) katanya Oktober (2024). Jadinya oknum (terduga pelaku) sudah keluar (outsourcing), terus membuat acara sendiri,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah pelaku UMKM diduga menjadi korban penipuan oleh pria bernama Bramasta Afrizal Riyadi. Pria yang mengaku pegawai Pemkot Surabaya itu menawarkan program bantuan pinjaman kepada 14 UMKM yang berada di Surabaya Barat dengan bunga 0 persen.
    Hingga kini, para pelaku UMKM itu tidak menerima pencairan pinjaman. Namun, mereka sudah terdaftar memiliki pinjaman di aplikasi pinjaman
    online
    .
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Razman Nasution Ngamuk di Ruang Sidang PN Jakut hingga Tunjuk-tunjuk Hotman Paris – Page 3

    Kronologi Razman Nasution Ngamuk di Ruang Sidang PN Jakut hingga Tunjuk-tunjuk Hotman Paris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Peristiwa menegangkan terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025) saat sidang kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Razman Arif Nasution berlangsung. Sidang berubah menjadi pertikaian panas antara Razman dan hakim.

    Razman tampak geram dengan keputusan hakim yang menggelar sidang tertutup. “Tolong yang adil Yang Mulia, kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia,” ujar Razman dengan nada tinggi, sambil berdiri dan menunjuk hakim.

    Namun, hakim ketua dengan tegas menolak permintaan Razman. “Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Kami tidak akan berdebat, kami sudah menyatakan tertutup,” jawabnya dengan nada marah.

    Kekecewaan Razman pun semakin memuncak. “Kalau gitu tidak usah diadili saja saya, langsung penjarakan saja saya. Saya minta Yang Mulia adil,” teriaknya.

    Saking kesalnya, Razman bahkan mengancam untuk tidak menjalani proses persidangan dan meminta hakim langsung menjebloskannya ke penjara.

    Merasa Razman terus-menerus menyanggah, hakim memutuskan untuk menskor sidang. Keputusan ini membuat Razman semakin murka. Dia langsung menghampiri Hotman Paris Hutapea, saksi dalam kasus ini, yang sedang duduk di kursi.

    Razman tampak menunjuk-nunjuk Hotman sambil terus meneriaki dan mencecarnya. Ruang sidang langsung berubah menjadi riuh. Pendukung Hotman berteriak dan mendorong Razman. Penasihat hukum Razman dan Hotman pun langsung mendekat untuk melerai kericuhan.

  • Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bekerja dengan tulus, di tengah munculnya sinyal perombakan atau reshuffle kabinet.

    Tak lupa, dia juga meminta agar para kader Gerindra itu bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, kerelaan untuk membantu Presiden RI mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketua MPR ini menyebut bahwasannya soal reshuffle kabinet sepenuhnya hak presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. 

    Dia percaya seluruh insan Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, guna mengefektifkan pemerintahan ini.

    “Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu,” ujar Muzani.

    Akan tetapi, dia terus terang tak mengetahui kapan reshuffle ini akan dilakukan, apalagi menteri mana yang akan di-reshuffle dia mengaku tak tahu.

    “Tapi kapan [reshuffle dilakukan], kami terus terang belum tahu, siapa [yang di-reshuffle] apalagi saya lebih enggak tahu,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden, untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Prabowo Bakal Tindak Menteri yang Tak Kerja dengan Baik

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.  

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.  

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).  

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

  • Giliran Negara Tetangga RI Larang DeepSeek

    Giliran Negara Tetangga RI Larang DeepSeek

    Jakarta –

    Pemerintah beberapa negara dan sejumlah organisasi mulai melarang penggunaan DeepSeek, khususnya di lingkungan pekerjaan. Kini, giliran negara tetangga Indonesia yaitu Australia, terjadi pelarangan teknologi AI yang berasal dari China itu.

    Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan DeepSeek akan dilarang untuk dipakai di seluruh perangkat pemerintahan federal terkait isu keamanan nasional, yang tidak disebutkan secara detail. Nasihat dari intelijen negara itu menyatakan bahwa ada risiko yang mengintai dalam pemakaian DeepSeek.

    Mendagri Tony Burke, menyatakan keputusan itu diambil bukan karena DeepSeek berasal dari China, tapi terkait risiko pada pemerintah Australia dan asetnya. “Pemerintahan Anthony Albanese (PM Australia) mengambil aksi cepat untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan Australia,” katanya.

    “AI adalah teknologi yang penuh dengan peluang dan potensi, namun pemerintah takkan segan bertindak saat agen kami mengidentifikasi risiko keamanan nasional,” lanjutnya yang dikutip detikINET dari Guardian.

    Departemen dan lembaga pemerintah Australia diminta untuk memastikan DeepSeek tidak diinstal di perangkat apapun. Sekitar dua tahun silam, TikTok juga dilarang diunduh di perangkat pemerintah Australia.

    Sebelumnya, Italia, Taiwan dan beberapa lembaga pemerintah Amerika Serikat juga memberlakukan pelarangan DeepSeek. Kekhawatiran terbesar yang dilaporkan adalah potensi kebocoran data ke pemerintah China.

    Menurut kebijakan privasi DeepSeek, perusahaan tersebut menyimpan semua data pengguna di China, di mana undang-undang setempat mewajibkan organisasi untuk berbagi data dengan pejabat intelijen atas permintaan.

    NASA misalnya, telah melarang karyawan menggunakan teknologi DeepSeek. Memo dari kepala AI agensi antariksa itu memberi tahu personel bahwa server DeepSeek beroperasi di luar AS, yang menimbulkan kekhawatiran soal keamanan nasional.

    (fyk/rns)

  • Pertemuan Menhan RI-Menhan Prancis untuk memperkuat kerja sama pertahanan

    Pertemuan Menhan RI-Menhan Prancis untuk memperkuat kerja sama pertahanan

    Jumat, 31 Januari 2025 11:53 WIB

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) menerima cendera mata dari Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu (kiri) usai pertemuan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Menhan Sebastien Lecornu dalam rangka memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) dan Menhan Prancis Sebastien Lecornu (kiri) berjalan usai pertemuan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Menhan Sebastien Lecornu dalam rangka memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa.

  • Rapat Pleno Perdana, Agus Dwi Ajak Kwarcab Kota Tegal Kuatkan Sistem Organisasi 

    Rapat Pleno Perdana, Agus Dwi Ajak Kwarcab Kota Tegal Kuatkan Sistem Organisasi 

    TRIBUNJATENG.COM,TEGAL – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tegal mengadakan rapat pleno perdana kepengurusan masa bakti 2024-2029 di Sanggar Pramuka Kwarcab Kota Tegal, Kamis (6/2/2025).

    Rapat pleno dihadiri oleh Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono yang juga Ketua Kwarcab Kota Tegal.

    Dalam arahannya, Agus menyampaikan, agenda pertama yaitu saling mengenalkan diri dari masing-masing pengurus.

    Ia mengajak seluruh pengurus untuk menguatkan dalam sistem berorganisasi Kwarcab Kota Tegal.

    Pihaknya ingin komunikasi dalam Kwarcab dapat berjalan secara terbuka.

    “Sehingga saya mohon tidak ada lagi alasan tidak ada komunikasi atau ketua, pimpinan tidak membuka komunikasi dengan seluruh kepengurusan pramuka sampai dengan tingkat gugus depan bahkan sampai ranting,” ujarnya.

    Agus mengatakan, pramuka tidak akan menjadi besar kalau tidak saling berkontribusi. 

    Sebagai Ketua Kwarcab, pihaknya tidak mampu berjuang sendiri tanpa ada dukungan dari para anggota pengurus.

    “Mari kakak-kakak sekalian menempatkan posisi dengan apa yang saya sampaikan tadi supaya kita bisa selaras,” ungkapnya. (fba) 

  • Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran, Targetkan Jaringan Minyak – Halaman all

    Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran, Targetkan Jaringan Minyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran, menandai langkah pertama sejak ia kembali ke Gedung Putih.

    Sanksi ini bertujuan untuk menekan jaringan minyak Iran dan mengembalikan kampanye “tekanan maksimum” yang pernah ia terapkan.

    Pada Kamis (6/2/2025), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada perusahaan kapal dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan minyak Iran yang telah dikenakan sanksi sebelumnya.

    Menteri Keuangan Scott Bessent menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menghalangi pendanaan bagi program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok teroris regional.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini,” kata Bessent, Al Jazeera melaporkan.

    Sanksi ini mencakup entitas dan individu dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab.

    Tindakan terbaru ini muncul dua hari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghidupkan kembali tekanan terhadap Iran.

    Pada 2018 lalu, Trump membatalkan kesepakatan internasional dengan Teheran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang sebelumnya mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi.

    Perintah eksekutifnya minggu ini mengarahkan pejabat AS untuk meninjau dan memperketat sanksi guna mengurangi ekspor minyak Iran hingga nol.

    Iran telah lama menolak sanksi terhadap sektor minyaknya, menyebutnya sebagai pembajakan.

    Teheran juga menegaskan bahwa penjualan minyak adalah haknya sebagai negara berdaulat.

    Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa ekspor minyak Iran mendukung kelompok teroris dan proksi.

    “Washington tidak akan menoleransi perilaku yang ilegal,” ungkap pernyataan Departemen Luar Negeri.

    Sementara itu, para pemimpin Iran berpendapat bahwa negara mereka tengah berupaya mendapatkan senjata nuklir, yang telah memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS, terutama Israel.

    Donald Trump Jatuhkan Sanksi kepada ICC 

    Trump juga menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC) melalui  perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (6/2/2025) malam.

    Keputusan ini diumumkan oleh Gedung Putih dan dilaporkan oleh The Guardian.

    Perintah eksekutif tersebut menuduh ICC terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak sah dan tidak berdasar, yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

    Trump mengeklaim ICC menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.

    Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan aset di AS yang dimiliki oleh individu-individu yang ditunjuk, serta melarang mereka dan keluarga mereka untuk memasuki wilayah AS.

    Perintah tersebut juga memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi nyata dan signifikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutunya.

    Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai seberapa cepat pemerintahan Trump akan mengumumkan nama-nama individu yang terkena sanksi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan – Page 3

    Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Skadron Pendidikan (Skadik) 404 Wing Pendidikan (Wingdik) 400/Matukjur Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Surakarta, mendukung program Pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program tersebut diimplementasikan dengan menanam tanaman pertanian produktif.

    Komandan Lanud Adi Soemarmo, Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko mengatakan, Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Adapun salah satu dukungan dengan menanam tanaman pertanian produktif sebagai bentuk mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat.

    “Melalui pengelolaan lahan yang efektif, kami berharap dapat meningkatkan produksi dan cadangan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta mendorong pola konsumsi yang lebih sehat berbasis sumber daya dan kearifan lokal,” ujar Bambang, Jumat (7/2/2025).

    Bambang menjelaskan, adanya langkah konkret Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Program tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan di pasar dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

    “Kami berharap program ketahanan pangan ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi institusi lain dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan,” jelas Bambang.

    Adapun lahan yang digunakan Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo mengoptimalkan lahan seluas 20.860 meter persegi di sisi timur, serta 11.267 meter persegi pada sisi barat. Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo turut melibatkan dan bekerjasama dengan para petani.

    “Kami turut melibatkan dan bekerjasama dengan petani penggarap guna meningkatkan hasil pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Bambang.

  • Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour hingga Jual Buku

    Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour hingga Jual Buku

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi menegaskan sekolah dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pungutan, termasuk study tour hingga renang.

    “Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Jumat, 7 Februari 2025.

    Selain itu, Dedi juga melarang sekolah menjadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Menurutnya, hal-hal semacam itu akan selalu menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya berdampak pada tekanan psikologi para guru.

    “Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam,” ucapnya.

    Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta ini mengklaim anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan fokus pada kegiatan yang memang krusial.

    “Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba, nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” ujarnya.

    Adapun terkait pengelolaan keuangan sekolah, Dedi memastikan ke depannya tidak akan lagi dibebankan kepada kepala sekolah. “Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan,” tandasnya.

    Seluruh pengelolaan keuangan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah. Selain itu, Dedi memastikan pihaknya juga akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, akan dilakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan pengelola keuangan di setiap sekolah.

    “Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah,” katanya.

     

    Penulis: Arby Salim