Blog

  • 2 Pikap Digondol Maling, Sinyal GPS Terakhir Berada di Madura

    2 Pikap Digondol Maling, Sinyal GPS Terakhir Berada di Madura

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua pikap L300 hilang digondol maling hanya dalam waktu 5 menit, Selasa (4/2/2025) dini hari. Aksi pencurian itu terjadi di Darmo Permai Utara 22, Dukuh Pakis, Surabaya. Pelaku pencurian yang diperkirakan terdiri dari 4 orang itu berhasil menggasak dua unit Mitsubishi L300 plat B 9781 KAV dan S 9678 JH milik pengusaha rental sound system, Billy Saputra.

    Lamidi, salah satu karyawan korban mengatakan, ia sempat mendengar suara mobil pikap dihidupkan. Namun, saat itu ia berasumsi bahwa mobil dinyalakan oleh karyawan lain. Sehingga ia tidak menggubris.

    “Dari suara itu sampai ketahuan hilang cuman sebentar mas. Paling 5 menit. Kemungkinan pelakunya sudah spesialis,” kata Lamidi, Jumat (7/2/2025).

    Lamidi menjelaskan, dua pikap yang dicuri itu sebelumnya parkir di depan kantor sejak Senin sore (3/2/2025). Ia memastikan kendaraan roda empat ini sudah dikunci dan kuncinya berada di dalam kantor sekaligus gudang. Dari cerita saksi di lokasi, diduga pelaku berjumlah 4 orang. Para pelaku mengendarai dua sepeda motor matic. Sejumlah orang melihat para pelaku menuju jalan Raya Mayjend Sungkono dan sempat merusak kunci pintu portal jalan.

    “Namun untuk jumlah pastinya (pelaku), saya gak bisa memastikan. Mobil sehari-hari dipakai muatan sound system rental, tidak ada muatannya saat dicuri,” bebernya.

    Dari data Global Positioning System (GPS) yang terpasang di dua mobil itu, lokasi terakhir kedua mobil berada di Bangkalan, Madura. Namun, setelah ditelusuri mobil tidak berada di titik lokasi. Diduga, GPS sudah dilepas oleh para pelaku.

    “GPS terakhir, kendaraan ada di Bangkalan. Sudah dilaporkan ke Polsek Dukuh Pakis,” ucapnya.

    Sementara salah satu karyawan lain Tri Darmawangsa (21) mengungkapkan, sekitar pukul 03.58 WIB ia baru tiba di kantor. Saat itu, ia baru kembali dari salah satu hotel di Jalan Mayjend Sungkono untuk memasang sound dan persiapan event.

    “Ditinggal ke toilet, saya dengar mobil di stater, kirain teman saya. Habis itu mobil jalan, mobilnya kok jalan, ternyata setelah dicek keluar mobil dibawa kabur orang,” ungkapnya.

    Untuk ciri-ciri pikap yang hilang, ada tulisan “Lancar” berwarna merah dan putih di bagian kaca depan dan bagian kap belakang.

    Dikonfirmasi terpisah melalui pesan WhatsApp dan telepon, Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Masdawati Saragih hingga kini belum memberikan respons. [ang/beq]

  • Makan Siang Naik Mobil Dinas, Pejabat Australia Dicap Hina Pembayar Pajak

    Makan Siang Naik Mobil Dinas, Pejabat Australia Dicap Hina Pembayar Pajak

    Jakarta

    Pemimpin Oposisi di New South Wales, Australia, Mark Speakman menanggapi berita heboh mengenai Menteri Transportasi setempat, Jo Haylen yang naik mobil dinas untuk makan siang bersama temannya. Mark mengatakan, Haylen telah melukai hati para pembayar pajak!

    Mark Speakman menganggap, perbuatan Haylen yang memakai fasilitas negara untuk keperluan pribadi merupakan penghinaan besar terhadap masyarakat setempat yang taat bayar pajak. Itulah mengapa, dia berharap tak ada toleransi untuk perbuatan tersebut.

    “Ini penghinaan terhadap pembayar pajak, penyalahgunaan uang pembayar pajak,” kata Mark, dikutip dari ABC News, Jumat (7/2).

    Jo Haylen. Foto: The Australian.

    Senada dengan Mark, Chris Minss selaku Premier New South Wales juga kecewa dengan sikap Jo Haylen yang menggunakan mobil dinas untuk pergi ke tempat makan. Bahkan, dia menyebut Haylen telah merusak reputasi pemerintah setempat.

    “Saya ingin menegaskan perjalanan itu seharusnya tidak dilakukan. Ini adalah kesalahan besar dari menteri tersebut,” tutur Minss.

    “Ini membuat reputasi pemerintah buruk, dan saya pikir banyak orang di masyarakat akan sangat, sangat tidak senang dengan tindakan pemerintah saya. Saya harus tegas, tidak akan menutup-nutupinya, tidak akan mencoba menyembunyikannya,” tambahnya.

    Jo Haylen Mundur dari Jabatan

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Haylen menggunakan fasilitas negara tersebut untuk mengantar dirinya dan teman-temannya makan siang pada bulan lalu. Haylen sempat meminta maaf kepada masyarakat Australia sebelum akhirnya mengumumkan rencana mundur.

    Bukan hanya meminta maaf dan mundur dari jabatannya, Haylen juga berjanji akan membayar uang ganti transportasi untuk perjalanan sejauh 446 km dan selama 13 jam. Dia sangat menyesal karena sudah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

    “Seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, saya berbuat kesalahan, manusia tidaklah sempurna. Saya sudah membuat warga kecewa dan sangat menyesal karenanya, karena kita dipilih supaya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,” ujar Haylen dalam konferensi resmi, kemarin lusa.

    “Pagi ini (kemarin lusa) saya sampaikan kepada Premier kalau saya akan mengundurkan diri dari posisi sebagai menteri transportasi,” kata dia menambahkan.

    (sfn/din)

  • 6
                    
                        Pengadilan Salah Gusur 5 Rumah Warga di Tambun Bekasi, Nusron: Mereka Tak Kedepankan Prinsip Kemanusiaan
                        Megapolitan

    6 Pengadilan Salah Gusur 5 Rumah Warga di Tambun Bekasi, Nusron: Mereka Tak Kedepankan Prinsip Kemanusiaan Megapolitan

    Pengadilan Salah Gusur 5 Rumah Warga di Tambun Bekasi, Nusron: Mereka Tak Kedepankan Prinsip Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
    Nusron Wahid
    menyebut, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan usai salah menggusur rumah warga bersertifikat di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
    Nusron menilai, pengadilan seharusnya mengedepankan prinsip kemanusiaan dengan tidak menggusur rumah warga secara sepihak.
    “Harusnya kalau eksekusi pun juga harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan. (Ini) Tidak dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, main gusur gitu aja. Kan itu ada orangnya,” ujar Nusron saat mengunjungi lahan bersengketa di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).
    Menurut Nusron, pengadilan salah prosedur saat menggusur kelima rumah warga milik Asmawati, Mursiti, Siti Muhijah, Yeldi, dan korporasi Bank Perumahan Rakyat (BPR) itu.
    Pasalnya, kelima rumah tersebut berada di luar lahan bersengketa seluas 3,6 hektar yang juga telah digusur pengadilan.
    Nusron menjelaskan, terdapat tiga proses yang tak dijalankan oleh pengadilan dalam kasus ini.
    Pertama, sebelum dilakukan penggusuran, pihak pengadilan seharusnya mengajukan pembatalan sertifikat warga kepada Kantor BPN Kabupaten Bekasi.
    Pengajuan ini merujuk amar putusan gugatan yang ternyata tidak ada perintah pengadilan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat tanah.
    Karena tidak adanya amar tersebut, Nusron menegaskan, pengadilan harus mengajukan pembatalan sertifikat terlebih dahulu kepada BPN sebelum penggusuran dilakukan.
    “Di dalam amar putusannya itu tidak ada perintah dari pengadilan kepada BPN untuk membatalkan sertifikatnya. Harusnya ada perintah dulu,” ungkap dia.
    Kedua, Nusron mengatakan, pengadilan tetap berkewajiban berkirim surat kepada BPN untuk meminta bantuan pengukuran lahan yang akan digusur.
    Langkah ini diperlukan agar juru sita pengadilan mengetahui batas lahan yang akan dieksekusi.
    Ketiga, pengadilan juga wajib melayangkan surat pemberitahuan kepada BPN terkait pelaksanaan penggusuran.
    Dari seluruh proses tersebut, kata Nusron, tak ada satu pun tahapan yang dilalui oleh pengadilan ketika penggusuran dilakukan.
    “Ini tiga-tiganya tidak dilalui dengan baik oleh pengadilan,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kelima pemilik rumah tetap sah menempati kediaman mereka, sekalipun sudah ada keputusan hukum.
    “Beliau-beliau ini korban, kan yang konflik masa lalu, (mereka) enggak ngerti. Dia beli dari yang sah, keluar duit. Sikap kita terhadap ekseusi ini bagaimana? Pertama, sertifikat ini sah dan masih sah meskipun sudah ada putusan pengadilan,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, kelima rumah warga rata dengan tanah usai digusur pengadilan pada 30 Januari 2025.
    Penggusuran merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.
    Putusan tersebut sebagaimana hasil gugatan yang diajukan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, selaku pemilik kedua tanah induk bernomor sertifikat 325 yang dibeli dari tangan Djuju Saribanon Dolly pada 1976.
    Belakangan diketahui, pengadilan salah menggusur kelima rumah warga tersebut yang notabene berada di luar obyek lahan seluas 3,6 hektar yang disengketakan.
    Penyebab kesalahan ini diduga karena pengadilan melewati sejumlah prosedur yang semestinya dilaksanakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Cuma IKN, Proyek Lain juga Kena Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Tak Cuma IKN, Proyek Lain juga Kena Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, ada pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun. Akibat pemangkasan anggaran tersebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pun tersendat. 

    Dody Hanggodo menjelaskan, sampai saat ini Kementerian PU masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).

    Sementara itu, Dody mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

    Sebelumnya pada Raker bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

    Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp8,43 triliun.

    Saat ini, Dody mengatakan pihaknya akan fokus pada prioritas atau rencana dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan liburan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

    “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar dia.

  • Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo

    Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada beberapa menteri dalam kabinet yang mulai tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan keputusan evaluasi atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Saya memang mendengar ada menteri yang tidak seirama. Namun, mengenai reshuffle, kapan waktunya, dan siapa yang terkena, itu adalah prerogatif Presiden. Kita tunggu keputusan presiden apakah akan melakukan evaluasi atau tidak,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco tidak mengungkap secara detail siapa saja menteri yang dimaksud. Ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, termasuk apakah cukup dengan teguran atau perombakan kabinet.

    “Saya mendapat informasi soal ketidakseiraman ini, tetapi apakah evaluasinya berujung pada reshuffle atau hanya teguran, itu kebijakan presiden,” tegasnya.

    Sebelumnya, Dasco menyebut ada keluhan terkait tidak seiramanya beberapa menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi belum mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud.

    Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan pejabat yang tidak bekerja dengan baik akan disingkirkan.

    “Memang ada sedikit keluhan tentang beberapa pihak yang kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud Pak Prabowo, kita akan lihat nanti,” ujar Dasco pada Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, evaluasi 100 hari pemerintahan akan menjadi momen penting bagi presiden untuk menilai kinerja para menteri.

    “Presiden Prabowo yang paling merasakan apakah para pembantunya sudah bekerja secara maksimal atau belum dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Dasco terkait wacana reshuffle kabinet.

  • Tegang! 6 Balon Udara-Pesawat-Kapal Militer China Dekati Taiwan    
        Tegang! 6 Balon Udara-Pesawat-Kapal Militer China Dekati Taiwan

    Tegang! 6 Balon Udara-Pesawat-Kapal Militer China Dekati Taiwan Tegang! 6 Balon Udara-Pesawat-Kapal Militer China Dekati Taiwan

    Taipei

    Taiwan mendeteksi enam balon udara China yang mengudara di lepas pantai pulau tersebut. Sejumlah pesawat militer dan kapal perang Beijing juga terdeteksi di dekat wilayah Taiwan.

    Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), menyebut enam balon udara China itu terdeteksi dalam waktu 24 jam terakhir, atau hingga Jumat (7/2) pagi sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

    Selain mendeteksi balon udara, Taipei juga mendeteksi sembilan pesawat militer China, bersama dengan enam kapal perang dan dua kapal resmi pada periode waktu yang sama di dekat wilayah Taiwan.

    Balon-balon udara China itu, menurut data yang dirilis Kementerian Pertahanan Taiwan, terdeteksi mengudara di ketinggian 16.000 kaki (4.877 meter) hingga 20.000 kaki (6.096 meter). Salah satu balon udara itu bahkan terdeteksi mengudara langsung di atas wilayah Taiwan.

    Insiden ini terjadi saat China mempertahankan tekanan militer untuk mendorong klaim kedaulatannya atas Taiwan.

    Meskipun Taiwan menyebut negaranya berdaulat, China bersikeras mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menguasainya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing meningkatkan pengerahan jet tempur dan kapal perang ke sekitar Taipei. China juga berupaya menghapus Taiwan dari panggung internasional dengan memburu sekutu-sekutu diplomatiknya dan menghalangi negara itu dari forum global.

    Balon-balon udara China secara rutin terdeteksi di perairan dekat Taiwan. Namun dalam insiden terbaru pada Jumat (7/2), jumlah balon yang terdeteksi mencetak rekor tertinggi dalam sehari yang pernah tercatat oleh militer Taipei sejauh ini.

    Tahun lalu, Taiwan mendeteksi rekor delapan balon udara China dalam waktu kurang dari sebulan, setelah pilpres yang dimenangkan oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik yang kini berkuasa.

    Beijing menganggap Lai sebagai “separatis” dan telah melakukan beberapa kali latihan militer besar-besaran sejak dia berkuasa pada Mei tahun lalu.

    Taiwan menggambarkan balon-balon udara China sebagai bentuk pelecehan “zona abu-abu” — sebuah taktik yang tidak termasuk dalam aksi perang, tetapi dapat melemahkan kekuatan Angkatan Bersenjata Taipei.

    Balon udara China menjadi topik yang sarat politik pada awal tahun 2023 ketika Amerika Serikat (AS) menembak jatuh objek yang disebutnya balon mata-mata. Balon udara berukuran besar, dan membawa muatan elektronik dalam jumlah besar itu, mengudara di atas instalasi militer AS yang sensitif dan memicu kekhawatiran bahwa Beijing sedang mengumpulkan data intelijen penting.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bagaimana seharusnya merespons era antiklimaks giant tech Amerika?

    Bagaimana seharusnya merespons era antiklimaks giant tech Amerika?

    Mahasiswa mengoperasikan aplikasi produk dan layanan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Sadang Hegar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/10/2024). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.)

    Bagaimana seharusnya merespons era antiklimaks giant tech Amerika?
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 11:55 WIB

    Elshinta.com – Era dominasi perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat, yang selama dua dekade terakhir menjadi penggerak utama inovasi global, mulai menunjukkan tanda-tanda antiklimaks. Fenomena ini bukan sekadar akibat dari siklus bisnis alami atau persaingan global yang sehat, melainkan hasil dari kombinasi kebijakan proteksionis yang tidak biasa dan regulasi domestik yang dianggap menghambat inovasi.

    Di tengah perubahan ini, muncul pertanyaan penting terkait bagaimana Indonesia seharusnya merespons dinamika baru ini untuk memperkuat posisinya di kancah teknologi global?

    Ketua Komite Tetap (Komtap) AI Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Karim Taslim, menilai kebijakan tarif dan cukai yang diterapkan selama masa pemerintahan Donald Trump di AS menjadi salah satu pemicu utama terjadinya gesekan dengan mitra dagang tradisional seperti Eropa dan Kanada.

    Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri AS itu, justru memicu tindakan balasan dari negara-negara mitra tersebut. Dampaknya merembet ke berbagai sektor, termasuk teknologi, di mana perusahaan-perusahaan Amerika mulai merasakan tekanan dari pasar internasional.

    Di saat yang sama, menurut Karim yang juga Founder Indonesia AI Innovation Challenge dan COO – PT. Terre Tech Nusantara itu, negara lain seperti Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat dominasi mereka, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI). Perkembangan AI di Tiongkok melaju pesat, meninggalkan Amerika yang terhambat oleh regulasi ketat terkait privasi, hak asasi manusia, dan kekayaan intelektual.

    Di satu sisi, regulasi tersebut memang penting untuk melindungi hak-hak individu, tetapi di sisi lain, mereka menjadi penghalang bagi inovasi yang cepat dan adaptif. Tiongkok, dengan pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi semacam ini, mampu mengembangkan teknologi AI yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.

    Tanda-tanda keretakan dominasi teknologi Amerika mulai terlihat semakin nyata ketika insiden serius terjadi pada 1 Februari 2025. Di Indonesia, Google, sebagai simbol kekuatan teknologi Amerika, sempat mengalami kegagalan fatal dalam menampilkan kurs USD/IDR yang akurat.

    Insiden ini diyakini banyak pihak, bukan semata soal kesalahan teknis, tetapi mencerminkan kerentanan sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Kepercayaan publik terhadap algoritma dan metode pencarian Google mulai terkikis, mendorong sebagian pengguna beralih ke aplikasi generatif AI yang menawarkan hasil lebih akurat dan personal.

    Sementara itu, di belahan dunia lain, Tiongkok menunjukkan kekuatan mereka dalam menghadapi serangan siber besar-besaran yang diduga datang dari arah pentagon pada pekan lalu. Serangan DDoS yang dilancarkan pada dini hari dengan frekuensi mencapai 800.000 permintaan per detik bertujuan melumpuhkan infrastruktur jaringan penting Tiongkok.

    Namun, respons cepat dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Huawei, 360, dan komunitas hacker patriotik berhasil menggagalkan serangan tersebut. Mereka tidak hanya mempertahankan sistem, tetapi juga melakukan serangan balik simbolis yang memperlihatkan kecanggihan dan kesiapan mereka dalam perang siber.

    Kisah pertempuran siber ini menjadi simbol kebangkitan Tiongkok dalam mempertahankan kedaulatan digital mereka. Dalam 96 jam yang penuh ketegangan, para insinyur dan teknisi Tiongkok menunjukkan ketangguhan luar biasa. Mereka bekerja tanpa henti, mengorbankan kenyamanan pribadi demi menjaga keamanan data nasional. Keberhasilan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal semangat kolektif dan dedikasi tinggi terhadap tujuan bersama.

    Pertarungan ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan bagian integral dari kedaulatan nasional. Indonesia harus menyadari bahwa ketergantungan berlebihan pada teknologi asing dapat menjadi titik lemah yang berbahaya. Insiden yang menimpa Google menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang tampak kuat di permukaan.

    Ini adalah momen bagi Indonesia untuk memperkuat infrastruktur teknologi domestik, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan AI, serta membangun sistem keamanan siber yang tangguh.

    Pemain Kunci

    Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di era teknologi baru ini. Dengan populasi yang besar dan demografis yang muda, Indonesia adalah pasar yang menjanjikan sekaligus sumber talenta yang melimpah. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, di mana startup teknologi lokal dapat tumbuh dan bersaing di tingkat global.

    Selain itu, pendidikan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) harus diperkuat untuk mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan privasi dan hak asasi manusia juga menjadi kunci.

    Indonesia harus belajar dari kesalahan Amerika dalam menyeimbangkan kebutuhan akan perlindungan data dengan kebutuhan untuk mendorong kemajuan teknologi. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap regulasi akan memungkinkan perkembangan teknologi yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan pasar.

    Tidak kalah pentingnya adalah membangun ketahanan siber yang solid. Indonesia harus berinvestasi dalam teknologi pertahanan siber dan melatih tenaga ahli di bidang ini. Ancaman siber tidak hanya datang dari negara lain, tetapi juga dari aktor non-negara yang dapat merusak stabilitas nasional. Oleh karena itu, strategi keamanan siber harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional.

    Di era di mana dominasi teknologi global sedang mengalami pergeseran, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran yang lebih besar. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momen antiklimaks dari raksasa teknologi Amerika untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan teknologi baru di Asia.

    Inilah saatnya bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan inovator yang mampu bersaing di panggung dunia.

    Sumber : Antara

  • Presiden pimpin sidang perdana DPN hingga panggil Komandan Satuan TNI

    Presiden pimpin sidang perdana DPN hingga panggil Komandan Satuan TNI

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) membalas penghormatan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebelum penandatangan bertia acara pelantikan Donny sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin (20/12/2024). Presiden melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU/pri.

    Presiden pimpin sidang perdana DPN hingga panggil Komandan Satuan TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebutkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) hingga memanggil para Komandan Satuan TNI.

    Dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, Yusuf menyebutkan kedua kegiatan tersebut seluruhnya dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Hari ini Bapak Presiden memiliki dua Agenda di Istana Kepresidenan Bogor. Pertama Bapak Presiden akan memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional,” kata Yusuf menjelaskan agenda pertama.

    Agenda pertama ini menjadi sidang DPN perdana setelah Dewan ini resmi dibentuk pada 2024. DPN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 dan memiliki peran penting sebagai penasihat pimpinan negara dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan serta pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

    Presiden juga telah menunjuk Ketua Harian DPN yang posisinya diisi oleh Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN. ​​​​ Anggota tetap DPN mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat lain. Sedangkan anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi.

    Yusuf mengatakan setelah melangsungkan sidang perdana bersama DPN, Presiden melanjutkan agenda keduanya memanggil para komandan satuan TNI.

    “Bapak Presiden akan memberikan Pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI,” ujar Yusuf menjelaskan agenda kedua.

    Sumber : Antara

  • Mendes PDT Yandri Disebut Kumpulkan 25 Kades untuk Pencalonan Istrinya di Pilbup Serang

    Mendes PDT Yandri Disebut Kumpulkan 25 Kades untuk Pencalonan Istrinya di Pilbup Serang

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghadirkan kepala desa untuk jadi saksi dugaan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Pilkada Serang, Banten.

    Kepala Desa Bojong Pandan Serang Banten Hulman mengungkapkan bahwa ada cawe-cawe Yandri Susanto di Pilkada Kabupaten Serang Banten. 

    Menurutnya, cawe-cawe itu dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto agar isterinya yang bernama Ratu Rachmatuzakiyah bisa lolos sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Serang.

    Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas merupakan paslon calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang yang tengah digugat kemenangannya oleh paslon nomor urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna.

    “25 kepala desa dari Kecamatan Tunjung Teja dan Kecamatan Baros juga pernah diundang ke kediaman Yandri sebelum penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati Kabupaten Serang,” tuturnya di Gedung MK Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hulman yang juga merupakan Sekretaris DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang itu mengatakan setelah pertemuan itu, APDESI menggelar rapat kerja cabang (Rakercab) di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. 

    “Kalau pribadi saya, di desa saya, karena kita setelah berkonsolidasi artinya harus ada penguatan kebersamaan seluruh kepala desa, saya melakukan di desa saya koordinasi dengan tim 02 dan masyarakat guna memenangkan 02,” katanya.

  • Khawatir Data Dicuri? Telkomsel Tawarkan Paket Keamanan Data Pribadi

    Khawatir Data Dicuri? Telkomsel Tawarkan Paket Keamanan Data Pribadi

    Jakarta

    Telkomsel bersama Mastercard meluncurkan layanan Proteksi Privasi guna memperkuat perlindungan terhadap ancaman pencurian identitas digital. Layanan ini dirancang untuk mendeteksi, memantau, mencegah, hingga melakukan resolusi atas potensi penyalahgunaan data pribadi pelanggan.

    “Proteksi Privasi adalah bagian dari komitmen Telkomsel untuk terus menghadirkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan pelanggan di era digital. Melalui kolaborasi strategis dengan Mastercard, kami berharap layanan ini dapat memberikan rasa tenang bagi pelanggan, sehingga mereka dapat lebih aman dan nyaman menikmati kemudahan hidup digital tanpa khawatir akan risiko pencurian identitas,” ungkap Lesley Simpson, VP Digital Lifestyle Telkomsel dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Didukung oleh Mastercard ID Theft Protection™, Proteksi Privasi memungkinkan pemantauan hingga 14 jenis data penting, seperti identitas kependudukan, paspor, nomor telepon, email, akun media sosial, hingga informasi keuangan. Teknologi ini secara aktif menjelajahi seluruh lapisan internet termasuk darkweb untuk mendeteksi kebocoran data dan potensi penyalahgunaan.

    Jika terjadi insiden, pelanggan akan menerima notifikasi real-time serta panduan langkah penyelesaian untuk melindungi data pribadi, mencegah kerugian finansial, dan melindungi reputasi mereka.

    “Di dunia digital yang semakin terhubung seperti saat ini, melindungi identitas pribadi di ekosistem online kini menjadi salah satu hal terpenting. Mastercard dengan bangga menghadirkan solusi terkini ID Theft Protection™ untuk Telkomsel, yang dirancang untuk melindungi data pribadi dan identitas digital konsumen, memberikan rasa aman pada konsumen. Kolaborasi ini merupakan komitmen bersama kedua pihak untuk membangun kepercayaan digital serta menciptakan masa depan digital yang lebih aman guna memberdayakan setiap individu,” ucap VP Account Management Mastercard Indonesia, Wibawa Prasetyawan.

    Paket Proteksi Privasi tersedia bagi pelanggan Telkomsel Prabayar maupun Halo (pascabayar) dalam dua opsi terjangkau:

    Proteksi Privasi + Kuota Internet: Rp 25.000/bulan, termasuk kuota internet 1 GB.

    Proteksi Privasi: Rp 12.000/bulan, tersedia di aplikasi MyTelkomsel (sebagai topping atas paket tertentu) dan di website telkomsel.com.

    Selama layanan Proteksi Privasi aktif pelanggan juga mendapatkan manfaat asuransi hingga Rp 20 juta atas kerugian identitas dan finansial akibat penyalahgunaan data.

    Khusus pelanggan paket Pascabayar Halo+ Supreme MAX, Proteksi Privasi sudah termasuk tanpa tambahan biaya. Layanan ini pun tersedia secara inklusif untuk semua kalangan, termasuk yang bukan pemegang kartu Mastercard.

    Untuk mulai memanfaatkan perlindungan ini, pelanggan cukup membeli paket melalui aplikasi MyTelkomsel, lalu mengikuti tautan aktivasi yang dikirimkan melalui SMS oleh Mastercard untuk login ke website aktivasi akun TIARA – Mastercard. Proses ini dirancang agar mudah dan cepat, memastikan pelanggan dapat segera mengelola serta memantau data pribadi mereka.

    Sebagai partner lokal resmi Mastercard di Indonesia, TIARA turut mendukung perlindungan menyeluruh bagi setiap pelanggan melalui layanan Proteksi Privasi.

    “Komitmen penuh kami dalam menghadirkan keamanan yang maksimal untuk para pengguna dapat terlihat dari proteksi tambahan berupa jaminan pertanggungan ketika adanya kerugian finansial akibat adanya pencurian data pribadi dengan biaya yang mudah dijangkau masyarakat,” ujar Marketing Director TIARA, Enzo Adhitya.

    Kerja sama ini menegaskan komitmen Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin berdaya. Melalui Proteksi Privasi, Telkomsel dan Mastercard berharap dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

    (prf/ega)