Jakarta, CNBC Indonesia – Peristiwa nahas melibatkan transportasi darat, bus dan truk, terus terjadi. Terbaru, insiden tragis di gerbang tol Ciawi menjadi sorotan redaksi CNBC Indonesia. Pemerintah dan pengusaha pun diminta untuk melakukan koreksi.
Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Managing Editor CNBC Indonesia Suhendra dan Muhammad Iqbal di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (07/02/2025).
PIKIRAN RAKYAT – Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan sah atas suatu bidang tanah. Dokumen ini sangat penting untuk menghindari sengketa kepemilikan dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
Untuk mengurus sertifikat tanah, terdapat prosedur dan biaya yang perlu dipersiapkan. Berikut adalah rincian lengkap mengenai biaya pembuatan sertifikat tanah dan tata caranya.
Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah
Biaya pembuatan sertifikat tanah terdiri dari beberapa komponen:
Setiap bidang tanah yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015.
Proses pengukuran dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN). Biaya pengukuran dihitung dengan rumus:
Luas tanah ≤ 10 hektar: (Luas Tanah/500 x HSBKu) + Rp100.000 Luas tanah > 10 hektar – 1.000 hektar: (Luas Tanah/4.000 x HSBKu) + Rp14.000.000 Luas tanah > 1.000 hektar: (Luas Tanah/10.000 x HSBKu) + Rp134.000.000. HSBKu (Harga Satuan Biaya Khusus) untuk pengukuran tanah ditetapkan sebesar Rp80.000.
Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia A untuk penerbitan hak atas tanah. Biaya pemeriksaan dihitung dengan rumus:
(Luas Tanah/500 x HSBKpa) + Rp350.000
HSBKpa (Harga Satuan Biaya Khusus) untuk pemeriksaan tanah ditetapkan sebesar Rp67.000.
Biaya ini diperuntukkan bagi petugas BPN dalam proses pengukuran dan pemeriksaan tanah, dengan estimasi sekitar Rp250.000.
BPHTB dikenakan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) yang telah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP bervariasi tergantung daerah, tetapi paling rendah ditetapkan sebesar Rp60 juta.
Contoh Perhitungan:
Untuk tanah seluas 500 m² dengan nilai jual Rp1 juta/m², total biaya pembuatan sertifikat tanah sekitar Rp897.000, dengan BPHTB sekitar Rp22 juta jika tidak mendapatkan pembebasan pajak.
Persyaratan Pembuatan Sertifikat Tanah
Untuk mengurus sertifikat tanah, diperlukan dokumen berikut:
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Surat pengantar dari RT/RW Bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta hibah, atau bukti jual-beli) SPPT PBB tahun terakhir Kutipan C atau Letter C Riwayat atau asal-usul tanah Formulir pendaftaran dari BPN Fotokopi KTP dan KK ahli waris serta surat kematian (jika tanah diperoleh dari warisan) Akta wakaf (jika tanah diperoleh dari wakaf) Tahapan Pembuatan Sertifikat Tanah
Pemilik tanah datang ke kantor BPN sesuai domisili tanah dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Setelah verifikasi, pembayaran biaya pendaftaran dilakukan.
Petugas BPN akan datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas dengan disaksikan oleh pemilik tanah dan perangkat desa.
Hasil pengukuran diproses oleh BPN untuk diterbitkan Peta Bidang Tanah (PBT). Proses ini biasanya memakan waktu 14-30 hari kerja.
Setelah data tanah lengkap, BPN mengumumkan informasi tersebut di kantor pertanahan atau desa/kelurahan selama 60 hari untuk transparansi kepemilikan.
Jika tidak ada sengketa atau keberatan, sertifikat tanah diterbitkan oleh BPN. Pemilik tanah dapat mengambil sertifikat dengan menunjukkan bukti pembayaran dan identitas.
Alternatif Pembuatan Sertifikat Tanah Gratis
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat minim. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi konflik pertanahan.
PTSL adalah program pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. Program ini sering disebut sebagai sertifikasi tanah gratis karena pemerintah menanggung sebagian besar biayanya.
Program ini berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025
Untuk mengikuti program PTSL, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah tetapi belum memiliki sertifikat. Tanah yang didaftarkan bukan dalam sengketa. Memiliki bukti kepemilikan tanah, seperti girik, akta jual beli, atau dokumen lain yang sah. Membuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Mengikuti proses pengukuran dan verifikasi dari pihak BPN.
Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL:
Datang ke kantor desa/kelurahan untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh petugas. Pengumpulan BerkasMenyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti: Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Bukti kepemilikan tanah Surat pernyataan tidak dalam sengketa Surat kuasa (jika dikuasakan) Petugas dari BPN akan melakukan pengukuran langsung ke lokasi tanah. Hasil pengukuran akan dicatat dan dijadikan dasar dalam pembuatan sertifikat. Verifikasi dan Pengesahan BPN akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan data tanah. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka akan dilakukan pengesahan oleh BPN. Jika semua proses telah diselesaikan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon.
Meskipun disebut program sertifikasi tanah gratis, terdapat beberapa biaya administrasi yang mungkin perlu dibayarkan sesuai dengan aturan di masing-masing daerah. Namun, biaya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pembuatan sertifikat tanah secara mandiri.
pemerintah telah menetapkan batas maksimal biaya pembuatan sertifikat tanah gratis lewat program PTSL, yaitu:
Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur): Rp450.000. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat): Rp350.000. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur): Rp250.000. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.
Jangka waktu pembuatan sertifikat tergantung pada luas tanah dan peruntukkan dari tanah tersebut. Untuk tanah pertanian berukuran kurang dari 2 hektare dan tanah non-pertanian berukuran kurang dari 2.000 meter persegi, umumnya membutuhkan waktu 38 hari.
Sedangkan untuk tanah pertanian lebih dari 2 hektare dan non-pertanian berukuran 2.000–5.000 meter persegi, biasanya memakan waktu 57 hari kerja. Adapun untuk tanah non pertanian lebih luas dari 5.000 meter persegi, bisa mencapai waktu 80–97 hari kerja.
Legalitas Tanah Terjamin: Kepemilikan tanah menjadi sah di mata hukum. Menghindari Sengketa Tanah: Dengan sertifikat, tidak ada lagi perselisihan kepemilikan. Mempermudah Transaksi: Sertifikat tanah dapat digunakan untuk jual beli, warisan, atau agunan ke bank. Mendukung Pembangunan: Dengan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur lebih tertata.
PTSL adalah program pemerintah yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat minim. Dengan memahami proses dan persyaratan yang telah dijelaskan di atas, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan kepemilikan tanah secara legal.
Jika Anda memiliki tanah yang belum bersertifikat, segera cek program PTSL di daerah Anda dan ajukan permohonan sebelum kesempatan ini berakhir!***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memiliki karir cemerlang selama mengabdi di Kemenkeu.
Kini, Isa Rachmatarwata tersandung kasus korupsi PT Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ia pun kini harus tinggal di balik jeruji besi setelah penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka.
Isa terjerat kasus korupsi PT Jiwasraya saat dirinya menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012.
“Tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung, dan yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar kalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).
Dalam perkara, Isa ketika masih menjabat Kepala Biro (Kabiro) Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) periode 2006-2012 diduga terlibat dalam pembuatan pemasaran program Saving Plan yang dimana mengakibatkan kerugian PT Jiwasraya.
Akibat perbuatannya Isa diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam kasus korupsi PT Jiwasraya, sejumlah orang sudah dijatuhi vonis dan berkekuatan hukum tetap.
Seperti Direktur Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro.
Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun dalam kasus tersebut.
Selain tindak pidana korupsi, Benny Tjokrosaputro juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh pengadilan negeri.
Selain Benny Tjokrosaputro, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.
Dalam hal ini, Heru juga divonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,73 triliun.
Sementara empat terdakwa lain pada kasus ini yakni, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
Mereka juga dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Namun untuk Hary Prasetyo mendapat keringanan vonis dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Hary yang semula divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan Negeri, permohonan bandingnya dikabulkan oleh pengadilan tinggi.
Namun demikian, Hary Prasetyo tetap dinyatakan bersalah dan terbukti korupsi, sehingga Hary Prasetyo dikenakan vonis 20 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan.
Dilansir dari kemenkeu.go.id, Isa Rachmatarwata merupakan pria kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 30 Desember 1966.
Ia memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990.
Kemudian ia mendapatkan beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi Pascasarjana di University of Waterloo Kanada dan meraih gelar Master of Mathematics (Ilmu Aktuaria) pada tahun 1994.
Ia diketahui mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991.
Saat itu ia menjadi pegawai di bidang pengawasan pensiun pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
Setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004, ia pun ditunjuk menjadi ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga 2005.
Pada 2006, ia diangkat menjadi Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK).
Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Isa Rachmatarwata menjadi pegawai diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2013.
Pada November 2013, ia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.
Karirnya pun kian moncer. Pada 3 Juli 2017, ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, pada 12 Maret 2021, Isa Rachmatarwata dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara.
Tugas sebagai Direktur Jenderal Anggaran adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selama mengabdi di Kementerian Keuangan, ia pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun yang diberikan Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK pada 2023, Isa Rachmatarwata tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 38.967.920.495 atau Rp 38,9 miliar.
Harta kekayaannya meliputi tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan Banten dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp 8.837.205.000.
Kemudian tiga kendaraan roda empat senilai Rp 1.500.000.000.
Harta bergerak lainnya senilai Rp 504.064.000, Surat berharga senilai Rp 19.520.346.454, Kas dan Setara Kas Rp 5.789.149.834, dan harta lainnya Rp 3.120.071.794.
Isa Rachmatarwata pun tercatat memiliki utang sebesar Rp 302.916.587.
(Tribunnews.com/ fahmi/ adi)
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat kembali menanam pohon di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Joglo Zona 8, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat.
Kasudin Tamhut Jakbar Dirja Kusuma di Jakarta, mengatakan, penanaman pohon jenis tabebuya tersebut untuk menghijaukan lahan, terutama lahan milik Pemprov DKI Jakarta.
“Menciptakan kota Jakarta yang semakin hijau. Kami akan menanam di wilayah Jakarta Barat pada areal yang masih kosong, terutama pada lahan aset Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.
Menurut dia, pohon tabebuya yang ditanam itu bermanfaat membantu penyerapan polusi udara dan mencegah erosi tanah.
“Untuk perawatannya, kami menugaskan sejumlah petugas untuk menyiram pohon agar bisa tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Sudin Tamhut Jakbar telah menanam sebanyak 1.960 pohon sepanjang tahun 2024, yang jenisnya bervariatif yakni tabebuya, bungur, wali songo dan lainnya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lonjakan signifikan dalam produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025. Potensi produksi beras diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, meningkat tajam sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.
Peningkatan ini seiring dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08% dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya mencapai 1,86 juta hektare.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyampaikan informasi mengenai harga beras. Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Januari 2025 turun sebesar 4,30% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Harga beras ini turun 4,30% secara tahunan atau year on year (yoy),” ungkapnya dalam sesi live streaming rilis BPS beberapa waktu lalu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, peningkatan produksi beras ini merupakan hasil dari upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
“Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari perbaikan infrastruktur irigasi, seperti pompanisasi, ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai, serta penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efisien,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran mengapresiasi pencapaian ini sebagai bukti nyata efektivitas berbagai program strategis yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Peningkatan produksi beras ini menunjukkan keberhasilan langkah-langkah strategis yang kami lakukan untuk mendorong produktivitas pertanian. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.
Mentan Amran menegaskan, keberhasilan ini dicapai melalui implementasi berbagai program unggulan, seperti optimasi lahan rawa, pompanisasi, perluasan areal tanam, dan mekanisasi pertanian.
“Program-program ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani, yang berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan ketersediaan beras nasional,” jelasnya.
Salah satu program andalan yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian adalah pompanisasi. Program ini memfasilitasi penggunaan pompa air untuk mengatasi keterbatasan irigasi, khususnya di lahan tadah hujan dan daerah yang rawan kekeringan.
Ia mengatakan, dengan sistem pompanisasi, petani dapat mengairi lahan mereka secara lebih efektif, meningkatkan indeks pertanaman, dan memperpanjang masa tanam sepanjang tahun.
“Kami optimistis dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, berbagai pihak terkait dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan secepatnya dan menghentikan impor beras selamanya di masa mendatang,” tambah Mentan Amran.
Mentan Amran berharap peningkatan produksi ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Selain itu, BPS juga mencatat nilai tukar petani (NTP) pada Januari 2025 mencapai 123,68, yang meningkat 0,73% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 122,78. Komoditas yang mempengaruhi harga yang diterima petani nasional adalah cabai rawit, cabai merah, kakao, dan gabah.
/data/photo/2025/02/07/67a621f21e369.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka, Kejagung: Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp 16,8 T
Nasional")
Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka, Kejagung: Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp 16,8 T
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kejaksaan Agung
(Kejagung) mengungkapkan, kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya pada 2008-2018 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 16.807.283.375.000 atau Rp 16,8 triliun.
Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar saat mengumumkan tersangka baru kasus
korupsi Jiwasraya
, yakni Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Isa Rachmatarwata
.
“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode tahun 2008-2018, sejumlah Rp 16.807.283.375.000,” kata Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Ia menyebutkan, saat tindak pidana terjadi, Qohar sedang menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006—2012.
Qohar menjelaskan, kasus ini berawal pada Maret 2009, PT Asuransi Jiwasraya (AJS) dihadapkan pada kondisi
insolvent
atau dalam keadaan tidak sehat.
Pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat kekurangan perhitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar Rp 5,7 triliun.
Berhubung PT AJS merupakan perusahaan milik negara dan usahanya berjalan di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah, Menteri BUMN saat itu mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar PT AJS mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 6 triliun dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas.
Namun, usulan ini ditolak karena tingkat minimum (Risk Based Capital/RBC) PT AJS telah mencapai -580 persen, jauh dari angka 120persen yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya.
Untuk mengatasi kondisi keuangan ini, di awal tahun 2009, Direksi PT AJS, antara lain Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwa, melakukan sejumlah pembahasan terkait dengan kondisi keuangan PT AJS, salah satunya adalah restrukturisasi.
Restrukturisasi ini merupakan imbas dari adanya kerugian sebelum tahun 2008, yakni adanya ketimpangan antara aset dan liabilitas (kewajiban PT AJS terhadap pemegang polis) minus sebesar Rp 5,7 triliun.
Untuk menutupi kerugian PT AJS, Hendrisman, Hary, dan Syahmirwa membuat produk JS Saving Plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi 9 persen-13 persen yang saat itu berada di atas suku bunga rata-rata Bank Indonesia, sebesar 7,50 persen-8,75 persen.
Qohar menyebutkan, Isa selaku Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK menyetujui hal tersebut.
“Padahal pada saat itu tersangka tahu kondisi riil PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi,” kata dia.
Pemasaran produk asuransi dengan bunga dan manfaat yang tinggi kepada pemegang polis itu lantas sangat membebani keuangan PT AJS karena tidak diimbangi dengan hasil investasi yang berbunga rendah.
Qohar menyebutkan, premi yang diterima PT AJS melalui program JS Saving Plan pada periode 2014-2017 sebesar 47,8 triliun.
Dana yang diperoleh oleh PT AJS kemudian dikelola dalam bentuk investasi saham dan reksadana, tetapi investasi itu tidak didasari oleh prinsip
good corporate governance
dan manajemen risiko investasi.
Qohar menyebutkan, terdapat transaksi tidak wajar terhadap beberapa saham yang menyebabkan penurunan nilai portofolio aset investasi saham dan dana mengalami kerugian.
“Terhadap fakta tersebut, malam hari ini penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR yang saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam-LK 2006-2012,” kata Qohar.
Atas tindakannya ini, Isa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Pasuruan (beritajatim.com) – Kejadian meresahkan terjadi di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah pelajar SMA terlibat dalam aksi kekerasan dan pencurian terhadap seorang pemuda di Jembatan Layang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, pada Minggu (2/2/2025) dini hari.
Korban yang melintas di lokasi kejadian dihadang oleh sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami luka bacok di pergelangan tangan dan sepeda motornya jenis Honda CBR 150 raib digondol pelaku.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Polres Pasuruan berhasil mengamankan dua orang pelaku, yakni MHF (17) dan MAF (18). Keduanya merupakan pelajar kelas 12 di salah satu SMA di Pasuruan.
Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, helm, ponsel, dan bendera geng motor. Barang-barang tersebut diduga digunakan oleh para pelaku saat melakukan aksinya.
Kapolres Pasuruan, Kompol Hari Azis, mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut. “Tindakan mereka sangat meresahkan masyarakat,” tegasnya, Jumat (7/2/2025).
Para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dan masyarakat. Polres Pasuruan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib.
Pihak sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa dan memberikan edukasi tentang pentingnya berperilaku baik. “Kami juga berharap kepada pihak sekolah agar turut memberikan edukasi kepada siswanya,” tutup Aziz. (ada/ian)
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menanggapi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang terkena kebijakan efisiensi, dengan total pengurangan anggaran mencapai Rp 81,38 triliun sehingga menyisakan Rp 29,57 triliun untuk tahun ini.
“Beda lah, beda,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah, di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Zainal Fatah menjelaskan, pemblokiran anggaran IKN merupakan mekanisme rutin pada awal tahun dan bukan bagian dari efisiensi anggaran. Ia juga memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional Kementerian PU.
“Yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dahulu,” katanya.
Meskipun demikian, Zainal mengakui instruksi efisiensi berdampak pada pengurangan belanja di IKN karena adanya perubahan alokasi dana.
“Sebenarnya membangun yang baru bukan di kita, itu di OIKN. Kita hanya melanjutkan,” tambah sekjen Kementerian PU itu terkait pemblokiran anggaran IKN.
Jakarta, Beritasatu.com – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai survei publik dilakukan untuk menilai kinerja kabinet. Salah satu menteri yang mencuri perhatian adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Komitmennya dalam merealisasikan program swasembada pangan menjadi salah satu alasan meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadapnya.
Survei dari The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran” menunjukkan, mayoritas responden mendukung keberlanjutan Program Swasembada Pangan. Sebanyak 79,9% responden setuju dengan program ini, 15,6% tidak setuju, dan 4,5% tidak memberikan jawaban.
Survei ini juga mencatat, 71,6% responden merasa puas dengan pelaksanaan program tersebut, sementara 17,9% tidak puas, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.
Selain itu, kepuasan publik terhadap program swasembada pangan berdampak langsung pada penilaian terhadap kinerja Mentan Amran. Dalam survei TRI, 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.
Selain itu, dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4–10 Januari 2025, Mentan Amran meraih citra positif tertinggi di antara menteri bidang pangan dengan persentase 94,9%. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran mencapai 80,9%.
Kepuasan publik meningkat terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, yang naik dari 62,5% pada Juni 2024 menjadi 74,9% pada Januari 2025.
Amran Sulaiman. – (Antara)
Mentan Amran juga muncul dalam survei lain, yaitu Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, yang bertajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran menduduki posisi keenam dengan dukungan 2,7% dari total responden.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatatkan Mentan Amran sebagai salah satu dari 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Ia berada di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.
Keberhasilan Mentan Amran dalam menjalankan program pangan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam suatu kesempatan, presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas pengendalian situasi pertanian yang sangat baik.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Tidak hanya di survei, popularitas Mentan Amran juga semakin meningkat di media sosial. Berbagai unggahan yang membahas kinerjanya mendapatkan respons positif dari netizen di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram.
Salah satu konten TikTok dari akun @ptbhdsahabatparapetani yang membahas komitmen Mentan Amran dalam memperbaiki distribusi pupuk mendapat lebih dari 28 juta tayangan. Banyak pengguna mengungkapkan pujian terhadap sosoknya.
“Pak Prabowo, menteri Anda mantap. Lanjutkan, saya sangat berharap kemajuan di pemerintahan yang baru ini,” kata akun @sutanmudo022.
Mentan Amran juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat petani. Seorang petani asal Garut, Rusbianto, merasa senang karena masalah pupuk subsidi yang sebelumnya sering terlambat kini bisa diatasi dengan lebih cepat.
“Awal tahun kami sudah bisa tebus pupuk subsidi. Biasanya telat, bisa sampai selesai panen baru bisa ditebus,” ujarnya.
Di Bima, Adhar juga memuji langkah tegas Mentan Amran. “Kami butuh menteri yang tegas begini. Gak omong doang,” katanya.
Di Jakarta, Nugroho yang sebelumnya tinggal di Lampung, mengikuti langkah Mentan Amran dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. “Menteri ini sudah tiga kali menjabat sebagai Mentan. Mestinya sudah paham betul soal masalah pertanian dan permasalahannya, makanya bisa langsung ngebut bekerja,” ungkapnya.
Jakarta –
iPhone SE 4 sepertinya akan rilis lebih cepat dari perkiraan. Ponsel terjangkau dari Apple ini kabarnya akan diumumkan pekan depan dan akan mulai dijual pada akhir Februari 2025.
Menurut laporan jurnalis Bloomberg Mark Gurman, Apple tidak akan menggelar event untuk meluncurkan iPhone SE 4. Ponsel ini kemungkinan besar akan diumumkan lewat siaran pers.
Gurman menambahkan iPhone SE 4 kemungkinan akan diumumkan bersamaan dengan earbuds PowerBeats Pro 2, yang rencananya akan diluncurkan Apple pada 11 Februari 2025. Rumor sebelumnya memperkirakan iPhone SE 4 baru akan dirilis pada Maret 2025.
Sudah ada beberapa petunjuk yang mengindikasikan peluncuran iPhone SE 4 sudah dekat. Gurman mengatakan stok iPhone SE 3 yang saat ini masih dijual Apple sudah mulai menipis, dan beberapa varian sudah habis terjual.
Ponsel ini juga beberapa kali menunjukkan diri di foto dan video sehingga desainnya sudah bukan rahasia lagi. Video terbaru dari tipster Majin Bu memperlihatkan ponsel yang diduga iPhone SE 4 dengan satu kamera belakang.
[Gambas:Twitter]
iPhone SE generasi terbaru diprediksi memiliki desain baru yang mirip seperti iPhone 14, dengan layar lebih besar karena Apple menghilangkan bezel yang tebal dan tombol Touch ID Home. Apakah ponsel ini akan menggunakan notch ala iPhone 14 atau Dynamic Island ala iPhone 16 masih menjadi perdebatan.
iPhone SE 4 akan bisa menjalankan Apple Intelligence berkat chipset A18 dan RAM 8GB. Ponsel ini juga mendukung port USB-C, sehingga bisa dijual lagi di Uni Eropa, seperti dikutip dari The Verge, Jumat (7/2/2025).
Apple kabarnya akan menyematkan modem seluler pertama buatannya di iPhone SE 4. Kamera belakangnya juga ditingkatkan menjadi 48 MP, sama seperti seluruh model iPhone 16.
Gurman mengatakan iPhone SE 4 kemungkinan akan dibanderol dengan harga sekitar USD 500 atau Rp 8,1 jutaan. Harga tersebut lebih mahal ketimbang iPhone SE 3 yang dijual dengan harga mulai dari USD 429 saat diluncurkan pada tahun 2022.
(vmp/fay)