Xcloud.id

Blog

  • Cara Mendapatkan Subsidi Energi dari Pemerintah, Ini Cara dan Syaratnya

    Cara Mendapatkan Subsidi Energi dari Pemerintah, Ini Cara dan Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Subsidi energi dari pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas elpiji 3 kg.

    Program subsidi ini menyasar kelompok tertentu, seperti rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil, agar mereka dapat menikmati harga energi yang lebih terjangkau. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkannya.

    Ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar bisa mengakses subsidi ini. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut cara mendapatkan subsidi energi dari pemerintah serta persyaratannya.

    Subsidi Energi

    Subsidi Listrik

    Subsidi listrik ditujukan bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan kriteria sebagai berikut:

    Rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA.Usaha kecil dan kelompok rentan lainnya.

    Untuk memastikan Anda termasuk dalam penerima subsidi, pastikan data Anda terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jika belum terdaftar, Anda dapat menghubungi perangkat desa atau kelurahan setempat untuk proses pendaftaran.

    Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

    Subsidi BBM diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk memastikan harga bahan bakar tetap terjangkau. BBM bersubsidi yang saat ini tersedia meliputi Pertalite dan Solar.

    Syarat Penerima Subsidi BBMKendaraan roda dua dan roda empat untuk keperluan pribadi atau usaha kecil.Kendaraan angkutan umum dan transportasi publik.Nelayan kecil dan petani dengan surat rekomendasi dari dinas terkait.Cara Mendapatkan Subsidi BBMMendaftar melalui MyPertamina: Pengguna kendaraan roda empat wajib mendaftar melalui aplikasi MyPertamina atau situs subsiditepat.mypertamina.id. Pendaftaran memerlukan KTP, STNK kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya.Beli di SPBU resmi: Setelah terdaftar, Anda bisa membeli Pertalite atau Solar bersubsidi di SPBU resmi dengan metode pembayaran yang telah ditentukan.Pastikan sesuai kuota yang ditentukan: Pemerintah membatasi jumlah pembelian BBM bersubsidi sesuai jenis kendaraan dan keperluan usaha.Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

    Subsidi gas elpiji 3 kg diberikan oleh pemerintah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil.

    Syarat Penerima Subsidi Gas Elpiji 3 KgRumah tangga miskin dan rentan yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).Usaha mikro dengan surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan atau dinas terkait.Nelayan kecil dengan perahu berkapasitas di bawah 5 gross ton (GT).

    Petani kecil dengan lahan maksimal 2 hektare.

    Cara Mendapatkan Subsidi Gas Elpiji 3 KgPastikan terdaftar di DTKS: Jika belum terdaftar, ajukan pendaftaran melalui kelurahan atau dinas sosial setempat.Gunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK): Mulai 2024, pemerintah menerapkan sistem pencatatan dengan KTP dan KK saat membeli gas elpiji 3 kg di agen resmi atau pangkalan.Beli di pangkalan resmi: Pastikan membeli dari pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan harga subsidi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.Gunakan gas elpiji sesuai peruntukannya: Subsidi ini hanya untuk kelompok masyarakat yang memenuhi syarat, dan penggunaannya akan terus diawasi oleh pemerintah.Subsidi Motor Listrik

    Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik dengan syarat:

    Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP sah.Setiap KTP berhak mendapatkan satu unit motor listrik dengan subsidi.Tidak sedang menerima subsidi kendaraan lain dari pemerintah.

    Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan pendaftaran dapat diperoleh melalui dealer resmi motor listrik atau situs terkait.

    Cara Umum Mendapatkan Subsidi Energi dari PemerintahMemastikan kelayakan: Pastikan Anda memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap program subsidi energi.Pendaftaran: Ikuti prosedur pendaftaran yang ditetapkan, baik melalui online maupun offline, sesuai dengan petunjuk dari instansi terkait.Pemantauan: Setelah mendaftar, pantau informasi terkait penyaluran subsidi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait untuk memastikan Anda menerima bantuan yang diberikan.

    Sebagai informasi tambahan, selalu pastikan untuk mendapatkan informasi mengenai subsidi energi maupun non energi dari sumber resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan program subsidi.

  • Naikkan Harga Langganan, Disney+ Kehilangan 700 Ribu Pelanggan

    Naikkan Harga Langganan, Disney+ Kehilangan 700 Ribu Pelanggan

    Jakarta –

    Platform streaming Disney+ telah kehilangan 700 ribu pelanggannya di seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir. Informasi ini berdasarkan hasil pendapatan Disney pada kuartal pertama 2025.

    Disney mengatakan bahwa saat ini mereka memiliki 124,6 juta pelanggan Disney+, yang mana turun 0,7 juta dibandingkan dengan jumlah pelanggan pada kuartal keempat tahun 2024.

    Penurunan pelanggan ini terjadi setelah harga Disney+ meningkat pada musim gugur tahun lalu. Disney+ dengan Iklan harganya naik dari USD 7,99 atau sekitar Rp 130 ribu menjadi USD 9,99 atau sekitar Rp 162 ribu. Sementara Disney+ Bebas Iklan naik dari USD 13,99 atau sekitar Rp 227 ribu menjadi USD 15,99 atau sekitar Rp 260 ribu.

    Mereka juga mulai menindak tegas aktivitas berbagi kata sandi Disney+ pada September 2024, dengan memperkenalkan paket Berbagi Berbayar di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa bagian Eropa.

    Sistem ini membatasi penggunaan akun hanya untuk anggota satu rumah tangga, dan mengakhiri dukungan untuk penggunaan di beberapa rumah tangga kecuali jika pelanggan utama yang membayar biaya tambahan.

    Kuartal 1 tahun 2025 menandai kuartal pertama bagi Disney+ kehilangan pelanggan sejak layanan ini diluncurkan. Kendati begitu, menurut CEO Disney Bob Iger, mengatakan bahwa peralihan pelanggan tidak seburuk yang diperkirakan.

    Untuk kuartal kedua tahun 2025, Disney memperkirakan pelanggan Disney+ akan mengalami penurunan lagi. Sementara langganan Disney+ turun, Hulu memperoleh 1,6 juta pelanggan, selama kuartal tersebut, mencapai 53,6 juta total pelanggan berbayar.

    Pendapatan Disney secara keseluruhan tumbuh 4,8% selama kuartal tersebut, sebagian besar berkat film Moana 2, yang menghasilkan lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 16,2 triliun di bioskop.

    (jsn/hps)

  • Era Baru Perlindungan Pekerja Migran

    Era Baru Perlindungan Pekerja Migran

    loading…

    Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M. Foto/Istimewa

    Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.
    Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    BEBERAPA hari lalu, saya menulis tentang “Melindungi Tenaga Migran, Menjaga Martabat Kemanusiaan” di suatu media nasional. Tulisan tersebut menyoroti betapa pentingnya memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga hak asasi dan martabat mereka.

    Dalam tulisan itu, saya menekankan bahwa perlindungan tenaga migran bukan sekadar kewajiban hukum. Tetapi juga cerminan dari bagaimana sebuah bangsa memperlakukan warganya yang berjuang di negeri orang.

    Kini, dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlindungan pekerja migran harus memasuki babak baru: transformasi digital. Kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan tantangan baru. Tetapi juga peluang besar dalam memperkuat perlindungan dan memberdayakan para pekerja migran secara lebih efektif.

    Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang sering kali bekerja dalam kondisi rentan. Mereka jauh dari rumah dan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari eksploitasi hingga keterbatasan akses informasi. Perlindungan mereka bukan hanya persoalan hukum dan kebijakan. Ini juga menyangkut martabat kemanusiaan.

    Di era digital , tantangan ini sekaligus membuka peluang. Teknologi dapat menjadi alat yang memberdayakan pekerja migran. Memberi mereka akses informasi, perlindungan, dan dukungan yang lebih baik. Namun, tanpa strategi yang tepat, digitalisasi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Yaitu menciptakan kesenjangan baru bagi mereka yang belum terjangkau teknologi.

    Transformasi Digital untuk Perlindungan MigranTransformasi digital dalam perlindungan pekerja migran harus dimulai dari hulu ke hilir. Ini mencakup proses perekrutan, keberangkatan, hingga kepulangan. Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memastikan pekerja migran mendapatkan hak-haknya dengan lebih transparan dan adil.

    Salah satu inovasi yang perlu dikembangkan adalah sistem pendaftaran dan verifikasi digital bagi calon pekerja migran. Sistem berbasis data yang terintegrasi dapat meminimalkan praktik percaloan dan penipuan. Aplikasi yang menyediakan informasi terkait hukum ketenagakerjaan, kontak kedutaan, hingga mekanisme pengaduan harus diperluas. Semua harus lebih ramah pengguna.

    Di negara-negara tujuan, digitalisasi layanan perlindungan menjadi krusial. Kita perlu memastikan pekerja migran memiliki akses ke jalur komunikasi yang aman dengan perwakilan Indonesia. Penguatan sistem pengaduan berbasis digital yang responsif sangat diperlukan. Ini bisa didukung dengan kecerdasan buatan untuk menyaring laporan-laporan darurat. Hal ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan tenaga pendamping di luar negeri.

    Digitalisasi tidak boleh berhenti pada aspek pengawasan dan pengaduan semata. Pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara menyeluruh. Pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain dapat memastikan upah dibayarkan tepat waktu. Tanpa potongan yang tidak transparan. Dengan mekanisme ini, risiko eksploitasi keuangan dapat ditekan.

  • Pengungsi Palestina antusias kembali ke Gaza, walau rumah mereka telah rata dengan tanah

    Pengungsi Palestina antusias kembali ke Gaza, walau rumah mereka telah rata dengan tanah

    Kamis, 30 Januari 2025 09:31 WIB

    Seorang anak Palestina berada di sebuah bangunan yang hancur di kamp pengungsi Jabalia, Jalur Gaza utara, Rabu (29/1/2025). Lebih dari 500.000 pengungsi Palestina kembali ke Gaza utara dalam 72 jam terakhir, dan mereka sangat antusias untuk pulang walau rumah mereka sudah rata dengan tanah. ANTARA FOTO/Xinhua/Abdul Rahman Salama/Spt.

    Dua anak Palestina bermain dengan latar belakang sejumlah bangunan yang hancur di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, Rabu (29/1/2025). Lebih dari 500.000 pengungsi Palestina kembali ke Gaza utara dalam 72 jam terakhir, dan mereka sangat antusias untuk pulang walau rumah mereka sudah rata dengan tanah. ANTARA FOTO/Xinhua/Abdul Rahman Salama/Spt.

    Warga Palestina terlihat di jalan dengan bangunan yang hancur di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, Rabu (29/1/2025). Lebih dari 500.000 pengungsi Palestina kembali ke Gaza utara dalam 72 jam terakhir, dan mereka sangat antusias untuk pulang walau rumah mereka sudah rata dengan tanah. ANTARA FOTO/Xinhua/Abdul Rahman Salama/Spt.

  • Pemerintah Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN 2025 Tetap Cair, Anggaran Sudah Disiapkan

    Pemerintah Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN 2025 Tetap Cair, Anggaran Sudah Disiapkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) tahun 2025 dan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga.

    “Hal ini sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kemarin (Jumat 7/2/2025),” ujar Rini dalam sebuah keterangan video yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/2/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menjelaskan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 ASN telah tercantum dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Menurut Rini, pemberian THR dan gaji ke-13 ASN merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas kontribusi ASN dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

    “Kebijakan ini juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ASN,” katanya.

    Menurut Rini saat ini konsep kebijakan terkait gaji ke-13 dan 14 tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan, termasuk pembahasan instrumen peraturan perundang-undangannya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan THR dan gaji ke-13 ASN  bagi ASN merupakan hak yang akan tetap diberikan.

    Pernyataan ini disampaikan Hasan menanggapi isu mengenai kemungkinan penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN pada tahun 2025, yang disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dalam APBN 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “THR dan gaji ke-13 itu merupakan hak pegawai negeri dan tetap akan dibayarkan. Menteri Keuangan juga sudah memberikan pernyataan terkait hal ini,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan sinyal bahwa proses pencairan THR dan gaji ke-13 ASN akan tetap berjalan sesuai rencana.

  • Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Peran Dirjen Kemenkeu Isa di Kasus Korupsi Jiwasraya

    Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Peran Dirjen Kemenkeu Isa di Kasus Korupsi Jiwasraya

    GELORA.CO -Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

    Isa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Jumat 7 Februari 2025.

    “Tersangka IR dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Jakarta.

    Abdul Qohar menjelaskan bahwa pada 31 Desember 2008, Jiwasraya dalam kondisi insolvent dengan kekurangan pencadangan kewajiban kepada pemegang polis sebesar Rp5,7 triliun.

    Untuk menyehatkan keuangan perusahaan, Menteri BUMN saat itu mengusulkan penambahan modal Rp6 triliun melalui Zero Coupon Bond dan kas. Namun, usulan tersebut ditolak karena rasio solvabilitas Jiwasraya telah mencapai -580 persen, yang menandakan kebangkrutan.

    Menghadapi krisis tersebut, pada awal 2009, Direksi Jiwasraya – termasuk terpidana Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan – membahas strategi restrukturisasi.

    Salah satu langkahnya adalah menciptakan produk JS Saving Plan, yakni produk asuransi dengan unsur investasi berbunga tinggi, yaitu 9-13 persen, atau di atas suku bunga rata-rata Bank Indonesia saat itu sebesar 7,50-8,75 persen atas pengetahuan dan persetujuan Isa sebagai Kepala Biro Bapepam-LK.

    “Yaitu pada pokoknya perusahaan perasuransian tidak boleh dalam keadaan insolvensi yakni kondisi ketika seseorang atau perusahaan tidak bisa membayar utang atau kewajiban keuangannya tepat waktu,” jelas Abdul Qohar.

    Namun, meski mengetahui Jiwasraya dalam kondisi insolven, Isa tetap menerbitkan surat persetujuan untuk pencatatan produk tersebut.

    “Padahal tersangka IR tahu kondisi PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi,” tambahnya.

    Kerugian Negara Capai Rp16,8 Triliun

    Adapun JS Saving Plan yang ditawarkan Jiwasraya memberikan manfaat berupa bunga tinggi, biaya pemasaran kepada bank mitra, serta insentif bagi pemegang polis. Akibatnya, dalam periode 2014-2017, perusahaan menerima premi hingga Rp47,8 triliun.

    Namun, dana tersebut dikelola dengan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko Investasi. Transaksi tidak wajar dalam investasi saham dan reksadana menyebabkan penurunan nilai portofolio aset perusahaan, yang berujung pada kerugian besar bagi Jiwasraya.

    “Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT AJS periode tahun 2008 s.d. 2018, negara dirugikan sebesar Rp16.807.283.375.000,” ungkap Abdul Qohar.

    Isa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Telkom (TLKM) Terlibat di Program MBG, Siapkan Aplikasi Pemantau

    Telkom (TLKM) Terlibat di Program MBG, Siapkan Aplikasi Pemantau

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyiapkan aplikasi guna memantau efektivitas jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    VP Corporate Telecommunication Telkom,Andri Sasongko mengatakan semua perusahaan milik negara kemungkinan mendapat tugas khusus dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terlibat dalam menyukseskan program MBG. 

    Dari sisi Telkom, kata Andri, perusahaan akan menyiapkan aplikasi pemantau distribusi makan bergizi gratis. Aplikasi tersebut nantinya akan berada di bawah Telkomsel, anak usaha Telkom. 

    “Kami sebenarnya diberikan tugas, tapi lewat Telkomsel. Membuat aplikasi yang powerfull tentunya, yang bisa memonitor [MBG],” ungkap Andri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Andri mengatakan penugasan tersebut tidak terlepas dari peran Telkom pada saat Covid-19.

    Telkom saat itu terlibat dalam pembuatan aplikasi PeduliLindungi, yang salah satu fungsinya melacak pergerakan orang hingga status vaksin masyarakat Indonesia.

    Adapun untuk peran dan cara kerja aplikasi Telkom di program MBG, Andri belum dapat memberitahu karena masih dalam tahap persiapan. 

    “Sedang disiapkan,” kata Andri.  

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.

    Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025.

    “Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Namun, Dadan menyampaikan bahwa Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG.

    “Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.

    Meski begitu, Dadan mengungkap bahwa hingga saat ini penerima manfaat MBG baru mencapai 0,8% dari target 82,9 juta orang. 

    Adapun, BGN menargetkan penerima manfaat akan naik menjadi 1,5% pada pertengahan Februari 2025.

  • Tanah di Cikarang dan Apartemen di Jaksel Senilai Rp22 Miliar Disita KPK

    Tanah di Cikarang dan Apartemen di Jaksel Senilai Rp22 Miliar Disita KPK

    loading…

    Salah satu bidang tanah di Cikarang yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita dua bidang tanah dan dua unit apartemen. Penyitaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan , Cilincing, Jakarta Utara.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, dua bidang tanah yang disita berlokasi di Cikarang. Sedangkan untuk apartemen berada di Jakarta Selatan (Jaksel).

    Dia menuturkan, aset-aset tersebut milik salah satu tersangka dalam perkara tersebut. “Taksiran nilai dari empat bidang aset yang disita tersebut kurang lebih sebesar Rp22 miliar,” kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).

    Adapun, untuk luas tanah yang disita sekitar kurang lebih 11.000 m2.

    Kerugian Negara Rp223 Miliar
    KPK menaksir kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut mencapai Rp223.852.761.192,00 (Rp223 miliar).

    “Terdapat kerugian negara/daerah setidaknya sebesar Rp223 miliar (Rp223.852.761.192,00) yang diakibatkan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun 2019-2021,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di kantornya, Rabu (18/9/2024).

    Asep menjelaskan, kerugian tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp371 miliar (Rp371.593.267.462,00).

    Kemudian, dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal (PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE) setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147 miliar (Rp147.740.506,270,00).

  • Beri Kemudahan Perjalanan Ibadah, BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

    Beri Kemudahan Perjalanan Ibadah, BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

    Kemudahan ini pun makin diperkuat dengan kehadiran BRImo Super Apps, yang memberikan akses layanan digital bagi peserta Umrah. Melalui fitur transfer internasional, jemaah dapat melakukan transaksi ke rekening luar negeri dengan lebih praktis dan aman. “Lewat sinergi dengan mitra perbankan global, kami berkomitmen untuk memastikan kenyamanan nasabah BRI dalam bertransaksi selama perjalanan ibadah mereka,” ucap Andrijanto.

    Tak hanya itu, sebagai bagian dari upaya memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam transaksi lintas negara, BRI juga menghadirkan layanan Debit BRI Multicurrency. Fitur ini mendukung transaksi 12 mata uang asing (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, AED, SAR, HKD, JPY, THB, MYR) dalam satu kartu, Debit BRI berlogo Mastercard. Cukup menghubungkan rekening valas dengan Debit BRI melalui BRImo, nasabah dapat bertransaksi di berbagai negara tanpa biaya konversi kurs.

    Debit BRI juga menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi rencana ibadah Umrah, sebab Debit BRI dilengkapi dengan teknologi contactless untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang efisien bagi nasabah. Hanya perlu tap Debit BRI di EDC, pembayaran jadi semakin cepat, mudah, dan nyaman.

    Lebih lanjut, selama gelaran GUTF 2025 berlangsung, terdapat sejumlah promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah BRI, diantaranya Cashback Up to Rp5 juta dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu, di booth BRI, pengunjung dapat mengikuti kegiatan seru berhadiah smartphone, logam mulia, dan saldo BRImo. Dengan berbagai promo ini, BRI berharap masyarakat dapat melaksanakan ibadah Umrah dengan biaya yang lebih efisien dan terjangkau.

  • Kasus Jiwasraya, Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata sebagai Tersangka

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata sebagai Tersangka

    JABAR EKSPRES –  Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dalam kurun waktu 2008-2018.

    “Pada malam hari ini tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar dikutip dari ANTARA, Sabtu (8/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigas dalam rangka penghitungan kerugian negara atas penggunaan keuangan dan dana investasi pada PT Jiwasraya periode 2008-2018.

    BACA JUGA: Jelang Sidang Perdana, KPK Limpahkan Tersangka Kasus Korupsi Bandung Smart City ke Rutan Kebonwaru

    Bahkan, kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini sekitar Rp16,8 triliun.

    Maka, kata Qohar, Isa dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Terhadap tersangka pada malam hari ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dan dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ujarnya.

    BACA JUGA: Capai Rp139 M Lebih, Kejati Jabar Resmi Lakukan Eksekusi Uang Pengganti atas Kasus Korupsi Tol Cisumdawu

    Tidak hanya Isa, Kejagung juga telah mentapkan 13 tersangka yang beradal dari korporasi dan enam orang terdakwa.

    Beberapa di antaranya adalah mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hary Prasetyo, dan kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan.

    Lalu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro.