Xcloud.id

Blog

  • Diprotes Warga, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Wonodadi Blitar Segera Digeser

    Diprotes Warga, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Wonodadi Blitar Segera Digeser

    Blitar (beritajatim.com) – Warga Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, mengajukan protes terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilakukan di atas tanah lapangan yang biasa digunakan untuk fasilitas olahraga.

    Protes tersebut muncul setelah sejumlah warga merasa keberatan atas penggunaan tanah lapangan yang dianggap memiliki nilai historis dan penting bagi aktivitas olahraga di desa.

    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menempelkan beberapa poster tuntutan di kantor desa. Tuntutan yang tertulis di poster tersebut antara lain, “Kembalikan Lapangan Wonodadi Seperti Semula,” “Kami Mendukung Pembangunan, Bukan Penghapusan Sejarah,” “Relokasi KDMP Harga Mati,” hingga “Lapangan Desa Bukan Warisan Pribadi Kepala Desa.” Tuntutan ini menggambarkan ketidakpuasan warga terhadap pemanfaatan tanah tersebut untuk pembangunan koperasi.

    Terkait dengan protes ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan informasi dari pihak terkait mengenai permasalahan ini.

    Dalam hasil kesepakatan sementara, diputuskan bahwa koperasi desa Merah Putih yang sebelumnya direncanakan akan dibangun di atas tanah lapangan olahraga tersebut, akan digeser ke lokasi lain. “Informasi sementara itu nanti katanya akan digeser tidak disitu lagi,” ucap Sri Wahyuni, Rabu (14/1/2026).

    Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa proses pengajuan penggunaan lahan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih sebenarnya sudah disepakati dalam musyawarah desa. Namun, ia menyadari bahwa ada beberapa pihak yang mungkin tidak hadir pada saat musyawarah desa berlangsung, sehingga menimbulkan protes dari sebagian warga.

    “Dalam rangka percepatan untuk musyawarah desa khusus itu kan juga perlu waktu, dengan percepatan itu kan wajar. Yang penting tetap ada komunikasi antara pemangku wilayah dengan masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.

    Meski demikian, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan desa dan kecamatan terkait verifikasi lahan yang akan digunakan untuk koperasi desa Merah Putih. Dalam proses verifikasi tersebut, Dinas Koperasi menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai forum untuk menentukan lahan yang tepat untuk pembangunan koperasi.

    “Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Blitar, tanah yang akan digunakan untuk koperasi Merah Putih wajib melalui musyawarah desa,” tandasnya. [owi/suf]

  • Kesehatan Jemaah Haji Diperiksa 2 Tahun Sebelum Berangkat, Demi Tingkatkan Istitha’ah

    Kesehatan Jemaah Haji Diperiksa 2 Tahun Sebelum Berangkat, Demi Tingkatkan Istitha’ah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberlakukan pemeriksaan kesehatan lebih awal bagi jemaah haji, yakni minimal dua tahun sejak berangkat, agar bisa memberikan pembinaan kesehatan lebih optimal dan meningkatkan istitha’ah.

    Istitha’ah (أَلاسْتِطَاعَةُ) adalah kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan syarat wajib ibadah haji. Dalam konteks kesehatan, istitha’ah berarti jemaah haji dalam kondisi sehat dan sesuai ketentuan pemerintah.

    Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Liliek Mahendro menjelaskan bahwa terus terdapat upaya peningkatan istitha’ah kesehatan para calon jemaah haji, yakni dengan memastikan sejak dini kondisi kesehatan jemaah sesuai syarat dan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi.

    Salah satu upaya peningkatan istitha’ah adalah melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan minimal dua tahun sebelum jemaah berangkat. Hal ini bisa jemaah bisa menjaga kesehatannya sejak awal, juga mencegah jemaah berpenyakit berat agar tidak mengalami masalah medis saat tiba di Tanah Suci.

    “Karena nanti [Pemerintah] Saudi juga akan melakukan skrining istitha’ah kesehatan terhadap jemaah kita pada saat kedatangan di bandara Jeddah atau Madinah,” ujar Liliek saat Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

    Pemerintah Arab Saudi bisa melarang jemaah haji memasuki Tanah Haram jika kedapatan sakit dan tidak sesuai ketentuan, meskipun sang jemaah sudah mendarat di Arab Saudi.

    Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kondisi kesehatan jemaah harus dipastikan aman dan istitha’ah sejak dari Indonesia.

    Liliek juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan akan kembali dilakukan saat jemaah haji berada di embarkasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setelah upaya pembinaan sejak dini, calon jemaah benar-benar dalam kondisi prima untuk beribadah haji.

    “Itu untuk mengonfirmasi lagi apakah kemarin diperiksa itu sekarang kondisinya masih sehat atau tidak,” ujarnya.

    Kemenhaj melakukan integrasi data dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai riwayat kesehatan calon jemaah haji, untuk menganalisis kondisinya dan memastikan jemaah tersebut memang layak beribadah.

    Sejak dua tahun sebelum berangkat pula terdapat skrining kesehatan melalui basis data program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan atau program kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan sekitar enam atau empat bulan sebelum keberangkatan.

    Menjelang masa keberangkatan, pemerintah akan mengategorikan jemaah sebagai yang memenuhi syarat istitha’ah, memenuhi syarat istitha’ah dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat istitha’ah sementara, atau tidak memenuhi syarat istitha’ah.

    Mereka yang memenuhi syarat akan memasuki tahap vaksinasi, lalu masuk ke embarkasi. Sementara itu, yang belum memenuhi syarat bisa memperbaiki kondisinya sehingga menjadi laik, tetapi jika hasil evaluasi tidak menunjukkan perbaikan bisa terjadi penundaan atau pelimpahan porsi haji.

    Pada masa embarkasi pun kembali terdapat pemeriksaan istitha’ah, mereka yang terverifikasi dan laik terbang bisa berangkat ke Arab Saudi, tetapi mereka yang tidak terverifikasi istitha’ah atau tidak laik terbang akan ditunda keberangkatan ibadah hajinya.

  • 21 KK di Kalideres Jakbar segera direlokasi sebelum Ramadhan

    21 KK di Kalideres Jakbar segera direlokasi sebelum Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) segera merelokasi 21 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Pemprov DKI di Kalideres, Jakarta Barat ke dua rumah susun (rusun) di daerah itu sebelum Ramadhan tahun ini.

    “Dua rusun itu Pesakih dan Tegal Alur. Eks lahannya segera dijadikan tempat pemakaman umum (TPU) baru,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, katanya, mereka adalah pemilik KTP DKI sehingga sudah sudah siap untuk direlokasi sebelum bulan puasa tahun ini.

    Iin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua lokasi rusun tersebut agar layak ditempati.

    “Kita bersihkan juga area rusun, sekaligus ada pemangkasan pohon. Kemudian juga kita koordinasi dengan pengelola rusun agar sarana-prasarana yang ada di dalam kamar tersebut atau rumah itu benar-benar bisa digunakan dengan baik,” ujar Iin.

    Sebelumnya, total ada 127 KK yang selama ini menempati lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Kamal.

    Lurah Kamal, Kalideres, Jakarta Barat Edy Sukarya menyebut bahwa 113 dari 127 KK rupanya ber-KTP DKI Jakarta. Sementara sisanya berasal dari Tengerang dan wilayah lainnya.

    Sementara di Kelurahan Pegadungan, terdapat setidaknya 121 KK yang menempati lahan milik Pemprov DKI.

    Lurah Pegadungan, Anugerah Sholiha Susilo menyebut, dari 121 KK itu, 36 KK ber-KTP DKI dan 85 KK tidak ber-KTP DKI.

    Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusumah, menegaskan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai TPU Pegadungan merupakan lahan resmi milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Ada bukti kepemilikan, yaitu SHP No. 484 Tahun 1991. Berdasarkan aturan, bangunan di RW 07 dan RW 08 itu termasuk bangunan liar,” kata Dirja.

    Dirja menyebut pembangunan TPU baru mendesak karena Jakarta Barat mengalami krisis lahan pemakaman.

    Saat ini hanya TPU Tegal Alur yang masih dapat menyediakan petak makam baru, sementara TPU lain telah menerapkan sistem tumpang.

    Dijelaskannya, saat ini proses sosialisasi kepada warga masih berlangsung oleh Kelurahan Kamal dan Pegadungan.

    Warga diminta mengosongkan lahan secara mandiri setelah pendataan rampung.

    “Jumlah pastinya masih didata. Namun dalam sosialisasi minggu lalu, mereka sudah diminta meninggalkan lahan itu secara mandiri,” ujar Dirja.

    Tahap selanjutnya, Dinas Taman dan Hutan Kota akan melakukan pemetaan lokasi sebelum masuk proses pengurukan dan perataan lahan sebagai lokasi TPU Pegadungan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badai PHK Didominasi Sektor Padat Karya, Apa Solusinya?

    Badai PHK Didominasi Sektor Padat Karya, Apa Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor padat karya mendominasi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 13,54% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa berdasarkan data tersebut, PHK tahun lalu banyak terjadi di basis kantong industri manufaktur. Dia pun mendorong sejumlah langkah pembenahan.

    “Itu menjadi alarm bahwa gelombang PHK ini menjadi ancaman serius, khususnya di pekerja sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Menurutnya, sektor padat karya seperti industri pakaian jadi dan alas kaki diterpa berbagai tekanan, seperti kenaikan tarif ekspor yang berpengaruh besar terhadap omset permintaan produksi. Lebih lagi, pasar terbesar yang disasar produsen berorientasi ekspor itu adalah Amerika Serikat (AS).

    Di sisi lain, Bhima menerangkan bahwa produk industri padat karya dalam negeri terimpit oleh derasnya produk impor asal China, sehingga menekan produsen lokal.

    Dia juga menyoroti kurangnya stimulus pemerintah ke sektor padat karya, yang dinilai belum dapat mendongkrak konsumsi masyarakat terkhusus kelas menengah. Bhima menyebut pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga menjadi 9% akan dapat memicu geliat belanja.

    “Namun, yang terjadi pada 2025 kan insentif perpajakannya juga belum dirasakan untuk mendongkrak konsumsi, khususnya di kelas menengah. Jadi sudah digempur impor, ekspornya kesulitan, insentifnya kurang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Bhima menilai perlu adanya penajaman insentif maupun belanja pajak di sektor manufaktur, alih-alih hanya berfokus kepada sektor hilirisasi tambang.

    Pemerintah dipandang dapat memberikan insentif langsung terhadap pengeluaran utilitas seperti air dan listrik dalam jumlah besar, serta diterapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi berkala.

    Untuk mengatasi hambatan ekspor, dia mendorong adanya diplomasi dagang yang efektif dalam mencari pasar alternatif, di samping penyelesaian negosiasi tarif dengan AS.

    “Karena itu juga berpengaruh terhadap hidup matinya pasar ekspor tekstil pakaian jadi dan alas kaki dari Indonesia,” pungkas Bhima.

    Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar keberlangsungan sektor padat karya tetap dijaga, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk program peremajaan mesin tekstil dalam negeri.

  • BNPB Intensifkan Modifikasi Cuaca untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera

    BNPB Intensifkan Modifikasi Cuaca untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera

    BNPB Intensifkan Modifikasi Cuaca untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus diintensifkan guna mengendalikan potensi cuaca ekstrem untuk memperlancar pemulihan pascabencana di Sumatera.
    Apalagi, proses pengerjaan bangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di tiga provinsi terdampak dipercepat sehingga membutuhkan cuaca yang bersahabat.
    “Sampai Senin, akumulasi penyemaian awan telah mencapai total 1.150 sortie di tiga provinsi terdampak, dengan rincian 433 sortie di Aceh, 344 sortie di Sumatera Utara, dan 373 sortie di Sumatera Barat,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).
    Modifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan optimal hingga kondisi masyarakat kembali stabil sepenuhnya.
    Sejalan dengan pembangunan huntara dan huntap, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) yang hingga kini telah menjangkau 1.950 keluarga dari total 10.656 rekening yang telah disiapkan untuk warga terdampak.
    “Dukungan logistik dan operasional udara juga dijalankan secara masif dengan total logistik terdistribusi mencapai 1.740,39 ton atau 99,86 persen dari total logistik masuk,” jelasnya.
    Logistik disalurkan melalui 56 sortie pesawat
    carter
    BNPB (816.201 kilogram), 61 sortie pesawat Hercules (357.564 kilogram), 53 truk darat, serta 7 kapal laut termasuk KRI Banjarmasin dan KRI Surabaya.
    Di samping distribusi logistik, armada helikopter BNPB juga melaksanakan evakuasi medis darurat.
    “Evakuasi pasien dilakukan dari Samar Kilang (Bener Meriah) dan Desa Bergang (Aceh Tengah) menuju RSUD Musara Alun Takengon,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Banyak Data Center AI, Microsoft Janji Tak Bebani Warga Tagihan Listrik

    Bangun Banyak Data Center AI, Microsoft Janji Tak Bebani Warga Tagihan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft kembali mengumumkan rencana besar untuk membangun banyak pusat data atau data center baru guna mendukung teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Rencana pembangunan ini menuai banyak penolakan dari masyarakat dalam setahun terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tetap melanjutkan ekspansi mereka. Microsoft, sebagai mitra OpenAI, menyebut pendekatannya kali ini sebagai pembangunan “berbasis komunitas”.

    Pengumuman ini sebenarnya tidak mengejutkan. Tahun lalu, Microsoft sudah menyatakan akan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperluas kapasitas AI. Namun, yang berbeda sekarang adalah janji-janji khusus yang mereka sampaikan terkait dampak pembangunan pusat data bagi masyarakat sekitar.

    Microsoft menyatakan ingin menjadi tetangga yang baik di wilayah tempat pusat data mereka dibangun dan dioperasikan. Salah satu janji utamanya adalah memastikan tagihan listrik warga tidak naik akibat kehadiran pusat data tersebut. Microsoft mengatakan akan menanggung sendiri biaya listrik tambahan yang mereka gunakan.

    Untuk mewujudkan hal itu, Microsoft akan bekerja sama dengan perusahaan listrik lokal serta pemerintah daerah agar tarif yang mereka bayarkan benar-benar mencerminkan beban yang mereka berikan pada jaringan listrik. Tujuannya jelas biaya operasional pusat data tidak boleh dibebankan kepada pelanggan rumah tangga.

    “Kami akan bekerja sama erat dengan perusahaan utilitas yang menetapkan harga listrik dan komisi negara bagian yang menyetujui harga tersebut,” kata Microsoft, dikutip dari Tech Crunch Rabu (14/1/2026).

    Selain soal listrik, Microsoft juga berjanji akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan mengurangi penggunaan air, karena pusat data sering dikritik menghabiskan air dalam jumlah besar dan berpotensi merusak lingkungan

    Meski begitu, penggunaan air dan janji penciptaan lapangan kerja masih menjadi perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah pekerjaan yang tercipta benar-benar banyak dan bersifat jangka panjang.

    Alasan Microsoft membuat janji-janji ini cukup jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan pusat data menjadi isu sensitif dan sering memicu penolakan warga. Bahkan, tercatat ada lebih dari 140 kelompok aktivis di 24 negara bagian Amerika Serikat yang menentang proyek pusat data.

    Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh Microsoft. Pada Oktober lalu, mereka membatalkan rencana pembangunan pusat data di Wisconsin karena penolakan warga. Di Michigan, rencana serupa juga memicu aksi protes. Di Ohio, media setempat bahkan menyalahkan Microsoft dan perusahaan teknologi lain atas dampak perubahan iklim.

    Isu ini juga menarik perhatian pemerintah pusat. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Microsoft harus melakukan perubahan besar agar warga Amerika tidak menanggung biaya listrik akibat konsumsi energi pusat data. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran publik telah sampai ke tingkat nasional. (Nur Amalina)

  • Peringkat Ketahanan Siber RI Merosot di Tingkat Global, Ini yang Perlu Dilakukan

    Peringkat Ketahanan Siber RI Merosot di Tingkat Global, Ini yang Perlu Dilakukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketahanan siber Indonesia mengalami penurunan yang menggambarkan Indonesia masih rentan terhadap serangan siber. Skor ketahanan siber yang rendah juga berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi. 

    Pada 2023, skor National Cybersecurity Index (NCSI) Indonesia sebesar 63,64 poin. Menempatkan Indonesia di urutan ke-48 dari 136 negara di dunia. Namun, pada 2025 skor dan peringkat Indonesia ambles menjadi urutan ke-84 dengan skor 47.50 poin. Di Asia Tenggara Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, hingga Filipina.

    Untuk diketahui, NCSI merupakan indeks global yang mengukur kesiapan negara-negara dalam mencegah ancaman siber dan mengelola insiden siber.

    NCSI menggunakan kerangka kerja keamanan siber nasional yang mencakup ancaman utama seperti penolakan layanan elektronik, pelanggaran integritas data, dan pelanggaran kerahasiaan data.

    Indikator difokuskan pada aspek yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, termasuk undang-undang, unit organisasi, dan lain sebagainya. 

    Ketua Umum Asosiasi digitalisasi dan keamanan siber indonesia (Adigsi) Firlie Ganinduto mengatakan penurunan peringkat tersebut perlu juga  dibaca dengan proporsional.

    NCSI, menurutnya, adalah live index yang menilai kesiapan pemerintah berdasarkan bukti yang tersedia secara publik. Jadi, peringkat bisa turun bukan hanya karena Indonesia mundur, tetapi juga karena negara lain bergerak lebih cepat atau Indonesia belum cukup terlihat di ranah publik.

    Dia mengatakan seharusnya pada tahun ini ketahanan siber Indonesia dapat membaik jika kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap isu keamanan siber membaik. 

    Menurutnya jika swasta dan pemerintah menempatkan infrastruktur keamanan siber tidak hanya sebagai investasi, tetapi sudah menjadikan itu sebagai infrastruktur dasar saat mendesain sebuah perusahaan dan masyarakat lebih sadar terhadap keamanan data maka skor NCSI dapat naik. 

    Dia menegaskan tiga aspek inti keamanan siber yaitu perangkat (tools), proses, dan sumber daya manusia (SDM), harus berjalan selaras jika ketahanan siber Indonesia ingin membaik. 

    “Percuma kalau misalnya kita punya the best tools in the world tetapi process dan people itu tidak sesuai dengan standar,” kata Firlie, Rabu (14/1/2026). 

    Ilustrasi hacker

    Firlie memberi contoh dalam hal mengganti kata sandi sistem IT di perusahaan. Standar yang baik, kata sandi yang berkaitan dengan sistem perusahaan diganti 3 bulan sekali. Dalam praktiknya, SDM di Indonesia bisa berbulan-bulan tidak mengganti password. 

    Firlie menegaskan bahwa ketahanan siber merupakan pondasi berkelanjutan dalam membangun kepercayaan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang aman dan tangguh. 

    “Jadi ketika Indonesia mendapat kepercayaan, ekonomi itu akan berjalan dan kita juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di 8%,” kata Firlie. 

    Keamanan Siber By Desain

    Sementara Deputi 4 Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sekaligus Ketua Dewan Pengawas ADIGSI  ⁠Slamet Aji Pamungkas mengatakan pihaknya mengupayakan berbagai cara agar infrastruktur keamanan siber menjadi desain fondasi dalam sebuah organisasi. Maksudnya, investasi dalam hal keamanan siber dipikirkan sejak awal oleh korporasi, bukan dilakukan setelah terjadi insiden. 

    BSSN, lanjutnya, melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber di mitra-mitra pemerintahan terutama sektor yang masuk di perlindungan infrastruktur informasi vital. Misalnya sektor keuangan. 

    “Jadi kalau mau melakukan sesuatu, security sudah masuk sebagai bagian dari R&D setiap perusahaan. Kemudian kita juga membentuk tim tangkap insiden cyber di semua organisasi,” kata Slamet. 

    Slamet mengatakan kebijakan tersebut sejauh ini baru diterapkan di lembaga pemerintahan saja. Dia berharap ke depan setiap instansi dapat menerapkan hal yang sama. 

    “Kalau instansi swasta kita tidak bisa melarang kan. Tapi di setiap instansi pemerintah itu sekarang berkaitan dengan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari sekian sekian poin penilaian itu salah satunya adalah tentang bagaimana keamanan data,” kata Slamet. 

    Ilustrasi peretas mencoba mencuri data

    Inovasi lainnya, ujar Slamet, adalah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui program Indonesia 4.0. Dalam program tersebut Kemenperin akan menilai tentang segala aspek dari industri. BSSN berharap Kemenperin juga memasukan faktor keamanan siber dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada sebuah perusahaan. 

    “Kami tidak bisa memaksa tetapi misalnya yang dikasih izin usaha itu kalau bisa  yang sistem keamanan servernya sudah bagus itu menjadi salah satu poin penilaian,” kata Slamet. 

    Dari pihak swasta, dalam meningkatkan ketahanan siber yang lebih andal, PT ITSEC Asiat Tbk. (CYBR) tidak hanya berfokus dalam menyediakan perangkat dan solusi, juga dari sisi penguatan SDM melalui pelatihan. 

    Presiden Direktur Patrick Dannacher mengatakan peluang untuk memberi pelatihan profesional di bidang siber dan AI di Indonesia sangat besar. ITSEC yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun tidak hanya ingin memberikan solusi secara parsial lewat perangkat saja, juga SDM yang terlatih menggunakan perangkat. 

    “Jadi kami benar-benar berusaha meluncurkan academy tidak hanya untuk satu kontrak tetapi untuk banyak lagi yang akan datang. Ini bukan proses yang sederhana,” kata Patrick.

    Dia mengatakan dalam beberapa bulan ke depan perusahaan menargetkan untuk membuka lebih banyak akademi dan melatih lebih banyak orang. Pelatihan tersebut akan menyasar berbagai sektor mulai dari perbankan, perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, hingga perusahaan milik negara. 

    “Karena pada dasarnya pengetahuan di industri ini sangat penting. Jadi apa yang kami lakukan adalah melatih pada teknologi terbaru, pada alat-alat terbaru, pada kerentanan terbaru,” kata Patrick. 

    Sebelumnya,  Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar mengingatkan teknologi seperti deepfake berpotensi dimanfaatkan secara masif oleh pelaku kejahatan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

    Wahyudi menjelaskan generatif AI memungkinkan penciptaan konten yang sangat menyerupai peristiwa asli, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara konten autentik dan hasil rekayasa teknologi.

    “Itu kan memberikan satu ancaman yang cukup serius dalam konteks hari ini misalnya online scamming gitu ya. Dan terutama di sektor-sektor keuangan ya. Ataupun bahkan critical information infrastructure lainnya,” kata Wahyudi.

    Wahyudi mencatat telah ada sejumlah inisiatif lintas lembaga untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital, termasuk kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk penipuan.

    Namun demikian, dia menilai tantangan akan semakin besar seiring meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

    “Karena seringkali publik tidak memahami satu konten apakah dia adalah konten yang original ataukah dia memang konten yang di-create oleh AI gitu ya,” ujar Wahyudi.

  • Sertijab, Polres Mojokerto Kota Perkuat Layanan dan Stabilitas Kamtibmas

    Sertijab, Polres Mojokerto Kota Perkuat Layanan dan Stabilitas Kamtibmas

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota kembali melakukan penyegaran organisasi melalui serah terima jabatan (sertijab) dan pengukuhan sejumlah pejabat utama. Upacara yang dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto berlangsung di Lapangan Patih Gajah Mada diikuti pejabat utama dan seluruh personel Polres Mojokerto Kota.

    Mutasi ini mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Waka Polres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas hingga Kapolsek jajaran. Dalam rangkaian mutasi tersebut, Waka Polres Mojokerto Kota Kompol Ria Anggraini dimutasi sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang Gakkum Ditlantas Polda Jawa Timur. Jabatannya kini diemban Kompol Jalaludin yang sebelumnya menjabat Kasubbagrenmin ROOPS Polda Jatim.

    Perubahan juga terjadi di jajaran Satreskrim. AKP Siko Sesaria Putra Suma yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Posisi yang ditinggalkan kini diisi AKP Mangara Panjaitan, yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sementara itu, di Satlantas, AKP Galih Yasir Mubaroq dimutasi sebagai Kasatlantas Polres Blitar.

    Jabatan Kasat Lantas selanjutnya diamanahkan kepada AKP Ninit Titis Dewiyani yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polres Sumenep. Rotasi jabatan juga menyentuh tingkat Polsek. AKP Edi Purwo Santoso yang sebelumnya menjabat Kapolsek Prajurit Kulon kini mengemban amanah baru sebagai Kapolsek Jetis Polres Mojokerto Kota. Jabatannya diisi Kompol Purnomo yang sebelumnya menjabat Kapolsek Mojosari Polres Mojokerto.

    Prosesi sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kinerja institusi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas.

    “Selamat kepada pejabat baru yang dilantik, semoga para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif. Dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya selama ini,” ungkapnya, Rabu (14/1/2026)

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Mojokerto Kota IPDA Jinarwan menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam tubuh Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi. “Pergantian jabatan dalam tubuh Polri menjadi bentuk penyegaran dalam struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. [tin/suf]

  • Oknum ASN diduga terlibat penebangan pohon ilegal di Kebayoran Lama

    Oknum ASN diduga terlibat penebangan pohon ilegal di Kebayoran Lama

    Jakarta (ANTARA) – Oknum aparatur sipil negara (ASN) diduga terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Ya, ini masih terduga. Itu (petugas) dari Dinas Bina Marga, ASN yang bertugas di Kecamatan (Kebayoran Lama). Cuma dari tadi kita hubungi (untuk diklarifikasi) tidak diangkat,” kata Camat Kebayoran Lama Mustofa Thohir kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Mustofa membenarkan adanya penebangan pohon milik Pemerintah Provinsi DKI tanpa izin melalui video yang beredar.

    Ia menyebut, terduga pelaku penebangan merupakan oknum petugas dari Dinas Bina Marga yang bertugas di wilayah kecamatan.

    Ia menjelaskan, secara tugas pokok dan fungsi, petugas Bina Marga memang memiliki kewenangan melakukan pemangkasan pohon.

    Namun, kewenangan tersebut harus disertai izin resmi dan tidak boleh dilakukan sembarangan.

    “Ada, dia bisa memangkas, potong. Tapi itu harus ada izin, tidak main asal tebang,” ucapnya.

    Dia menduga oknum itu mendapatkan imbalan dalam praktik penebangan pohon tersebut lantaran terdapat pihak lain yang meminta pohon dipotong.

    “Ada pihak lain yang lain (yang meminta), memesan untuk dipotong, lalu ada itunya (imbalan). tapi untuk kebutuhan apa, saya kurang tahu,” ucapnya.

    Kini, pihaknya telah melaporkan temuan penebangan pohon tanpa izin itu ke Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.

    “Kita sudah melaporkan ke Sudin Dinas Pertamanan (soal penebangan pohon),” ucapnya.

    Sebelumnya, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan siap melaporkan dugaan penebangan pohon ilegal di Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya di depan ruangan pameran (showroom) mobil Xpeng, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    Penebangan tersebut dilakukan tanpa izin dari dinas terkait, setelah dipastikan melalui pengecekan perizinan, baik ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota maupun ke Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) wilayah setempat dan hasilnya penebangan tersebut tidak memiliki izin resmi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemulihan Ekonomi Direm Kebijakan Moneter, Menkeu Purbaya Perkuat Koordinasi dengan BI

    Pemulihan Ekonomi Direm Kebijakan Moneter, Menkeu Purbaya Perkuat Koordinasi dengan BI

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan bahwa dengan perubahan kebijakan dapat membalikkan kondisi ekonomi, namun dalam praktiknya, proses pemulihan tidak berlangsung semudah yang dibayangkan.

    Ia menjelaskan bahwa pada periode Agustus hingga September 2025, kondisi ekonomi sempat melemah cukup tajam dan situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik apabila tidak segera direspons, mengingat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat memicu gejolak sosial.

    “Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial politik akan tergangung. Demo itu bukan demo asal demo aja. Demo yang karena mencerminkan, Anda media susah, masyarakat susah, jadi kalau gitu, nantinya masyarakat sudah susah cari makanan,” ujarnya dalam acara semangat awal tahun 2026, Rabu, 14 Januari.

    Menurut Purbaya, pemerintah memiliki berbagai instrumen survei untuk memantau kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan tersebut, langkah pembalikan kebijakan dinilai perlu dilakukan dan terbukti mampu memperbaiki kondisi ekonomi, meskipun tidak secepat perkiraan awal.

    Purbaya menilai perlambatan ekonomi terjadi karena likuiditas di sistem perekonomian tidak mengalir optimal, meski perbankan memiliki dana, uang tersebut tidak sepenuhnya tersalurkan ke sektor riil.

    Menurutnya kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal untuk mempercepat perputaran uang di perekonomian.

    “Waktu langkah pertama saya, itu kan kenapa Anda susah, karena ekonominya lambat, karena ekonominya dicekik. Ada yang bilang nggak begitu, tapi kalau saya lihat uang di sistem, kering, bukan di bank-bank punya uang, tapi uangnya nggak di ekonomi, di sebelah sana taruhnya,” tuturnya.

    Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa terdapat penyesuaian dan pengetatan di sisi kebijakan lain, khususnya kebijakan moneter.

    “Saya pikir cepat, beberapa minggu pertama jalan, karena kan baru-baru balik.Tapi setelah itu ya ada rem-rem sedikit lah di sebelah sana,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Purbaya menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan Bank Indonesia terus dilakukan guna menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter.

    “Itu memang kita harus diskusi terus dengan pengambil kebijakan moneter Indonesia. Bank Indonesia. Mungkin mereka pandangannya beda, mungkin ilmunya beda, mungkin juga belum sinkron. Jadi agak direm sedikit,” ucapnya.

    Ia menyebutkan bahwa pada kuartal IV 2025, pertumbuhan ekonomi belum sekuat yang diharapkan karena masih adanya penyesuaian kebijakan dan dengan hasil koordinasi yang lebih intensif bersama bank sentral mulai menunjukkan titik temu.

    “Tapi kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang udah dapet titik tengah lah. Gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik, dengan cara fiskal, moneter, lebih sinkron ke depannya,” jelasnya.

    Ke depan, Purbaya optimistis dengan semakin sinkronnya kebijakan fiskal dan moneter, kinerja perekonomian nasional akan membaik.

    Ia berharap pada 2026, pertumbuhan ekonomi dapat bergerak mendekati 6 persen, dengan tanda-tanda perbaikan mulai terlihat sejak kuartal I 2026.