Blog

Terungkap! Ini Penyebab Sherina Munaf Cerai dengan Baskara Mahendra

Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai artis Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra lewat putusan verstek, Kamis (13/2/2025). Lalu, apa penyebab sebenarnya perceraian Sherina dan Baskara?

Banyak netizen masih penasaran mengapa Sherina dan Baskara memutuskan berpisah setelah mengarungi bahtera rumah tangganya selama empat tahun.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Suryana mengungkapkan faktor penyebab Sherina Munaf bercerai dengan Baskara Mahendra berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Sidang perceraian Sherina Munaf diputuskan secara verstek karena Baskara Mahendra selaku tergugat tidak pernah hadir dalam sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

14/02/2025 08:48
Dampak Efisiensi Anggaran, Naiknya UKT hingga Nasib PIP yang Terancam

PIKIRAN RAKYAT – Isu kenaikan uang kuliah atau UKT menimbulkan kepanikan dan menuai atensi di media sosial, setelah terungkap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap bidang pendidikan.

Biaya kuliah di perguruan tinggi disebut kena dampak signifikan dari kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Isu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kementeriannya untuk memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

Namun, Mendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun demi mempertahankan program-program prioritas yang lebih krusial.

Satryo menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi dan mahasiswa, seperti tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional.

“Salah satu yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),” ujarnya, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

“Yang dipangkas hingga 50% dari pagu awal Rp6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” tuturnya menjelaskan.

Satryo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini bisa meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi, yang berisiko menyebabkan kenaikan uang kuliah.

“Jika BOPTN dipotong setengahnya, kemungkinan perguruan tinggi harus melakukan penaikan uang kuliah,” katanya lagi.

Hal serupa juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan cukup besar.

Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah yang besar, Kemendiktisaintek mengusulkan pengurangan pemotongan pada beberapa program strategis seperti PTNBH dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Bagaimana Nasib PIP?

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa anggaran total untuk program ini tetap, mencapai Rp9.606.139.800.000, atau sekitar Rp9,6 triliun.

“Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp9,6 triliun dan dana untuk tanggap darurat bencana alam yang mencapai Rp22,5 miliar tetap akan dipertahankan,” kata Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, Kamis, 13 Februari 2025.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti memberikan penjelasan lebih rinci mengenai keadaan Program Indonesia Pintar (PIP) setelah efisiensi anggaran.

PIP memang terkena pemblokiran dana efisiensi sebesar Rp53,9 miliar, sehingga anggaran total yang tersedia menjadi Rp9,618 triliun.

Namun demikian, Kemendikdasmen tetap mencatat anggaran yang dialokasikan untuk PIP sebesar Rp9,6 triliun, yang akan diberikan kepada 17,9 juta penerima. Dalam pertemuan dengan Sekretariat Negara, dijelaskan bahwa belanja sosial tidak boleh terkena efisiensi.

PIP sendiri termasuk dalam pagu belanja sosial Kemendikdasmen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang membahas penambahan anggaran sekitar Rp3,8 hingga Rp3,9 triliun.

“Masih kami cantumkan Rp 9,6 (triliun) untuk 17,9 juta anak dari SD hingga SMA/SMK. Namun, (akan ada) tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun, yang sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan,” kata Suharti.

Penambahan anggaran ini bertujuan agar target PIP tetap sama seperti tahun 2024. Ia juga menjelaskan, masih ada 666 ribu siswa yang menerima dana PIP sebesar Rp1 juta, padahal seharusnya jumlah tersebut Rp1,8 juta.

“Untuk SMA/SMK dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666 ribu siswa, dengan satuan biaya yang masih sebesar Rp1 juta, harusnya Rp1,8 juta,” ucapnya.

Secara keseluruhan, untuk PIP 2025, Kemendikdasmen menargetkan jumlah penerima tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 17,9 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 9,672 triliun. ****

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 08:46
Kortastipidkor Ungkap 2 Anggota Diduga Peras Dana Sekolah Rp400 juta di Sumut

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri mengungkap kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh dua oknum anggota di SMK Nias, Sumatera Utara (Sumut).

Kakortastipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengatakan dua polisi itu kini sudah dilakukan penempatan khusus atau patsus oleh Pengamanan Internal (Paminal) Polri.

“Ada satu kasus yang sudah berjalan di Polda Sumut. Itu sudah kita naikkan ke tahap penyidikan,” ujar Cahyono di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh dua oknum anggota terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sekolah.

Hanya saja , Cahyono masih menghitung nominal uang yang diduga telah diperas oleh dua anggota tersebut. Namun demikian, total ada Rp400 juta telah disita dalam kasus tersebut.

“Tapi kemarin dari hasil tindakan oleh Paminal itu ada sekitar uang yang diamankan sekitar Rp400 juta,” imbuhnya.

Di samping itu, kedua oknum anggota korps Bhayangkara itu kini tengah menanti sidang etik yang bakal dilakukan di Polda Sumut.

“Sejauh ini masih dua. Nanti mungkin di proses penyidikan bisa berkembang,” pungkasnya.

14/02/2025 08:45
Anak RI Dilarang Punya Akun Media Sosial, Google Temukan Caranya

Jakarta, CNBC Indonesia – Google akan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi usia pengguna internet. Teknologi akan dikerahkan untuk memastikan produk mereka tidak diakses oleh anak di bawah umur.

Rencana implementasi AI untuk identifikasi usia diumumkan oleh Google lewat blog resmi perusahaan berjudul “New digital protections for kids, teens and parents.” Rencananya fitur AI dikerahkan di semua produk Google, termasuk YouTube.

Menurut CNBC International, Google memiliki batasan usia minimum 18 tahun untuk beberapa layanannya.

“Tahun ini kami akan mulai menguji model perkirakan usia berbasis machine learning di Amerika Serikat,” kata Jenn Fitzpatrick dari Google. Fitzpatrick adalah bagian dari tim teknologi inti di Google, yang bertanggung jawab dalam membangun fondasi teknologi produk utama Google dan dalam pelindungan pengguna internet.

“Model ini membantu kami mengetahui jika pengguna masih berusia di bawah 18 tahun sehingga kami bisa menerapkan perlindungan untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan usia,” katanya.

Implementasi AI oleh Google muncul di tengah tekanan ke perusahaan-perusahaan teknologi untuk meningkatkan perlindungan atas anak. Australia, misalnya, sudah memiliki undang-undang yang melarang warga di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial. Namun, YouTube dikecualikan dalam aturan tersebut.

Pemerintah Indonesia juga berencana membatasi akses anak ke media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar aturan pembatasan ditetapkan segera.

Meta, induk usaha Facebook, Instagram, dan WhatsApp, juga memiliki fitur berbasis AI untuk memastikan pengguna tidak berbohong soal usia mereka. Fitur ini sudah bergulir sejak September di AS.

(dem/dem)

14/02/2025 08:45
Apakah KLJ, KAJ, dan KPDJ Akan Cair Februari 2025? Cek Info Jadwal, Besaran Dana, dan Penerima di Sini

PIKIRAN RAKYAT – Bantuan sosial yang sampai saat ini belum disalurkan adalah PKD yakni KLJ, KAJ, dan KPDJ. Untuk bulan Februari 2025 ini bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ belum diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut saat ini sudah banyak ditanyakan oleh masyarakat atau penerimanya di kolom komentar akun @dinsosdkijakarta.

Diketahui, bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah bantuan uang tunai yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan.

Berikut adalah kalangan yang mendapatkan bansos PKD:

– KLJ: Akan diterima oleh kalangan Lansia usia 60 tahun keatas dengan syarat dalam kondisi sakit dan tidak berpenghasilan.

– KAJ: Akan diterima oleh kalangan anak usia 0-6 tahun

– KPDJ: Akan diterima oleh kalangan Penyandang Disabilitas

Selain itu, ada kriteria lainnya adalah tercatat sebagai warga DKI Jakarta dan sudah terdaftar di DTKS Kemensos.

Jadwal Pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ

Sampai saat ini KLJ, KAJ, dan KPDJ untuk bulan Januari-Februari 2025 belum disalurkan oleh Dinsos DKI Jakarta.

Alasannya pun sampai saat ini belum diketahui, tetapi masyarakat tidak perlu khawatir karena bansos pasti akan disalurkan.

Jika di bulan Februari 2025 KLJ, KAJ, dan KPDJ tidak kunjung cair, maka kemungkinan akan cair di bulan Maret yang akan datang.

Jadwal tersebut dilihat dari jadwal tahun lalu, dimana bansos disalurkan terlambat selama 2 bulan dan bulan selanjutnya disalurkan.

Bansos PKD ini disalurkan setiap bulan, masyarakat akan menerima bantuan Rp300.000 per bulan.

Apabila bansos terlambat disalurkan maka bantuan yang akan diterima berkali-kali lipat mulai dari Rp600.000 hingga Rp900.000.

Berikut cara lihat penerima bansos PKD:

1. Login ke link siladu.jakarta.go.id

2. Masukan NIK calon penerima

3. Klik cari data

Setelah itu, tunggu sampai layar memberikan beberapa informasi seperti identitas calon penerima hingga besaran dana yang akan cair.

Untuk menerima bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Februari 2025 pastikan sudah memiliki rekening Bank DKI.

Itulah info jadwal bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ yang belum cair di bulan Februari 2025, cek berkala pencairan dan penerimanya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 08:44
Pencuri Kotak Amal di Kediri Ditangkap Warga, Sempat Melawan Sebelum Dibekuk

Kediri (beritajatim.com) – Seorang pria berusia 70 tahun tertangkap basah saat mencuri kotak amal di sebuah masjid di Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pada Kamis malam (13/2/2025). Pelaku diketahui berasal dari Dusun Baron, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.

Ketua ABPEDNAS Kabupaten Kediri Bidang Hukum dan HAM, Alan Salahudin, yang juga Ketua BPD Desa Dukuh, mengungkapkan bahwa pelaku diduga telah berulang kali melakukan pencurian kotak amal di berbagai lokasi.

“Pelaku itu sebetulnya pemain lama, dan dia melakukan pencurian berkali-kali serta selalu pindah tempat. Akhir-akhir ini di wilayah Kecamatan Ngadiluwih sering kehilangan kotak amal dan uang di kotak amal,” ujar Alan Salahudin.

Kronologi Kejadian

Kejadian bermula sekitar pukul 00.00 WIB di salah satu masjid di RT 09 RW 04 Dusun Selatan, Desa Dukuh. Pelaku datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda pancal dan langsung mendekati kotak amal di dalam masjid. Aksi tersebut kebetulan disaksikan oleh beberapa santri dari pondok pesantren yang berada di sekitar masjid.

Saat santri mengecek kotak amal, mereka mendapati bahwa kotak tersebut telah dicongkel. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda pancalnya.

Namun, sekitar 500 meter dari lokasi pertama, tepatnya di depan balai desa Dukuh, pelaku kembali mencoba melakukan aksinya di mushola balai desa. Sayangnya, warga sekitar yang sudah waspada langsung menangkapnya.

Saat diamankan, pelaku sempat melawan dan menolak menunjukkan identitasnya. Dari tangan pelaku, ditemukan barang bukti berupa uang sekitar Rp2-3 juta yang disimpan dalam kresek putih.

“Biar tidak dimassa warga, akhirnya saya telepon Polsek Ngadiluwih melalui Bhabinkamtibmas Desa. Tak lama kemudian, tim Polsek Ngadiluwih datang, dan saya serahkan pelaku ke petugas bersama kepala desa dan warga lainnya,” tambah Alan Salahudin.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ngadiluwih untuk penyelidikan lebih dalam terkait kemungkinan keterlibatannya dalam aksi pencurian kotak amal lainnya di wilayah Kediri. [nm/aje]

14/02/2025 08:44
Tak Akan Ada Alkohol Jenis Apa pun di Piala Dunia 2034 Arab Saudi

JAKARTA – Para suporter yang menghadiri Piala Dunia 2034 di Arab Saudi tidak akan diizinkan untuk minum alkohol. Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris Raya pada Rabu, 12 Februari 2025, waktu setempat.

Pangeran Khalid bin Bandar Al Saud mengatakan mereka yang bepergian ke turnamen tersebut harus menghormati budaya negara Teluk tersebut dan bahwa alkohol tidak akan dijual di mana pun selama acara berlangsung, termasuk hotel.

Arab Saudi dikonfirmasi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 setelah asosiasi anggota FIFA ditawari satu opsi pemungutan suara.

Negara-negara memberikan dukungan Arab Saudi melalui aklamasi–sebuah proses di mana sebuah keputusan disahkan oleh para pemilih yang bertepuk tangan untuk menyatakan persetujuan mereka.

“Saat ini, kami tidak mengizinkan alkohol,” kata Duta Besar Arab saudi tersebut kepada LBC.

“Banyak kesenangan yang bisa didapat tanpa alkohol–itu tidak 100 persen diperlukan. Jika Anda ingin minum setelah Anda pergi, Anda dipersilakan, tetapi saat ini kami tidak menyediakan alkohol. Seperti cuaca kita, negara ini kering,” ujarnya.

Ketersediaan alkohol menjadi bahan pembicaraan menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, negara lain yang hukum dan adat istiadatnya dibentuk oleh nilai-nilai Muslim.

Keputusan untuk mengizinkan penjualan alkohol di stadion Qatar dibatalkan dua hari sebelum pertandingan pembukaan turnamen setelah pembicaraan pada menit-menit terakhir.

Pada akhirnya, para pendukung dapat membeli minuman beralkohol di hotel dan taman khusus penggemar.

Ketika ditanya apakah kurangnya alkohol disambut baik oleh para penggemar yang bepergian ke Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Bandar Al Saud menegaskan pihaknya tak mau mengubah budaya demi orang lain.

“Setiap orang memiliki budaya mereka sendiri. Kami senang mengakomodasi orang-orang dalam batasan budaya kami, tetapi kami tidak ingin mengubah budaya kami untuk orang lain.”

“Maksud saya, benarkah? Anda tidak bisa hidup tanpa minuman?” tutur Duta Besar tersebut.

Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran atas prospek Piala Dunia di Arab Saudi. Amnesty International mengatakan sebelum negara Timur Tengah tersebut diberikan hak tuan rumah bahwa pekerja migran akan menghadapi eksploitasi dan banyak yang akan mati.

Salah satu penyebab utama kekhawatiran adalah apakah orang-orang LGBTQIA+ akan didiskriminasi di negara tersebut, di mana orang-orang dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti telah melakukan tindakan seksual sesama jenis.

Ketika ditanya apakah penggemar LGBTQIA+ akan dapat menghadiri Piala Dunia 2034 dengan aman, Pangeran Khalid bin Bandar Al Saud mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyambut.

“Kami akan menyambut semua orang di Saudi. Ini bukan acara Saudi, ini acara dunia. Pada umumnya, kami akan menyambut semua orang yang ingin datang,” tutur Pangeran Khalid bin Bandar Al Saud lagi.

14/02/2025 08:37
Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemerintah resmi memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp81,38 triliun dari total anggaran awal Rp110,95 triliun.

Kebijakan ini berpotensi memengaruhi kelangsungan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jalan tol, waduk, serta bendungan untuk irigasi.

Keputusan ini diambil dalam rangka efisiensi keuangan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan proyek yang telah berjalan.

Meskipun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme kemitraan ini agar tetap menarik bagi investor swasta di tengah berkurangnya setoran modal dari negara.

Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Infrastruktur

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, Ph.D., menilai pemotongan anggaran akan berdampak besar pada proyek infrastruktur nasional.

Ia menjelaskan bahwa skema KPBU selama ini memungkinkan pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta.

“Dengan pemangkasan ini, setoran modal dari pemerintah dalam skema KPBU berkurang, sehingga sektor swasta perlu diberikan insentif tambahan agar tetap berpartisipasi. Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah memperpanjang masa konsesi proyek,” ujar Subarsono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, mobilisasi dana dari sektor swasta menjadi solusi yang harus diperkuat.

Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Menurut Subarsono, negara-negara di Eropa Barat telah membuktikan bahwa skema public-private partnership (PPP) mampu mempercepat pembangunan.

Dengan model ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, sementara sektor swasta membantu pendanaan serta menghadirkan teknologi dan manajemen yang lebih maju.

“Keterlibatan swasta tidak hanya menambah modal, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan dukungan dana yang lebih besar, proyek bisa lebih cepat selesai dan kualitasnya lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan dana pemerintah yang terbatas,” tambahnya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proyek infrastruktur yang dikelola swasta tetap memenuhi standar kualitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian dengan pihak swasta tetap mengutamakan kepentingan publik.

Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR menimbulkan tantangan besar bagi kelanjutan proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah perlu menata ulang skema KPBU, memberikan insentif bagi swasta, serta memastikan bahwa infrastruktur tetap berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. [aje]

14/02/2025 08:34
Polisi Mulai Selidiki Kasus Razman yang Dilaporkan PN Jakut karena Bikin Gaduh di Persidangan

loading…

Pengacara Razman Arif Nasution menggelar konferensi pers di Episentrum Kuningan, Jakarta pada Sabtu (8/2/2025). FOTO/ARI SANDITA

JAKARTA – Polisi mulai menyelidiki laporan yang dilayangkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terhadap Razman Arif Nasution . Razman dilaporkan Ketua PN Jakut Ibrahim Palino terkait kericuhan saat sidang dengan pengacara Hotman Paris Hutapea .

“Laporan polisi kemarin baru masuk ke Tipidum (Direktorat Tindak Pidana Umum). Artinya kemarin kami mulai melakukan penyelidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Setelah ini, kata Djuhandani, pihaknya bakal melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlebih dahulu, dalam hal ini adalah Ketua PN Jakut Ibrahim Palino.

“Selanjutnya penyidik akan memeriksa klarifikasi pelapor,” katanya.

Sebagai informasi, PN Jakut secara resmi melaporkan Razman dan kawan-kawan (dkk) ke Bareskrim Mabes Polri. Adapun laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari kamis tanggal 6 kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Sudah kita laporkan,” kata Humas PN Jakut, Maryono di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

“Betul, (dilaporkan atas) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang. baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan,” sambungnya.

Maryono memerinci, pihaknya turut melaporkan rekan-rekan Razman yang terlibat dalam kericuhan di persidangan pada 6 Februari 2025.

“Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua,” ucapnya.

(abd)

14/02/2025 08:33
SKKL Bifrost Gerbang Alternatif Internet Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kabel laut mengungkap kehadiran sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) Bifrost dapat menjadi jalur alternatif konektivitas internet yang menghubungkan Indonesia dengan Amerika Serikat.

SKKL Kabel Bifrost merupakan sistem kabel trans-Pasifik yang menghubungkan Singapura, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat (Guam, Gorover Beach, Winema) dan Meksiko.

SKKL ini membentang melalui Laut Jawa dan Laut Sulawesi, dengan total panjang kabel 20.230 km termasuk cabang-cabangnya.

Konsorsium Bifrost terdiri dari Meta (melalui anak perusahaannya yang dimiliki secara langsung dan penuh, Edge Cable Holdings USA, LLC), PT. Telekomunikasi Indonesia International (Telin), Keppel Telecommunications & Transportation Limited (Keppel T&T), dan Amazon.

Sekjen Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan ⁠⁠SKKL Bifrost cukup baik untuk Indonesia sebagai gateway international alternatif, yang selama ini hanya berasal dari dan ke Singapura.

“Untuk wilayah Timur Indonesia akan mempercepat proses digitalisasi karena adanya Hub di Manado,” kata Resi kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

Resi menambahkan bagi Telkom, hadirnya SKKL ini juga mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap trafik SKKL yang berasal dari Singapura. Selain itu, kualitas layanan SKKL Telkom akan makin baik karena tingkat redundansi link meningkat.

Redundansi link merupakan duplikasi atau komponen tambahan dari suatu jaringan, untuk memastikan ketersediaan jaringan apabila terjadi gangguan atau kegagalan pada salah satu link. Redundansi link sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerugian besar.

“Kapasitas bandwidth makin besar maka daya tampung pengguna atau pelanggan dapat bertambah,” kata Resi.

Resi menjelaskan menggelar SKKL yang menghubungkan Indonesia dengan AS secara langsung, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan modal besar karena ⁠karena jaraknya terlalu jauh, harus melewati samudera terluas di dunia sehingga perlu desain dan konfigurasi teknis yang sangat baik agar latensi tetap rendah.

Selain itu, dibutuhkan juga kualitas material kabel laut yang sangat baik, dan kapal penggelar yang ‘mumpuni’ dan canggih guna menghadapi kondisi cuaca di tengah lautan.

“Intinya butuh biaya modal dan operasional yang sangat besar untuk bisa menghubungkan langsung SKKL dari Benua Asia ke Amerika,” kata Resi.

14/02/2025 08:30