Xcloud.id

Blog

  • Spyware Italia Sio Curi Data Pengguna Lewat Aplikasi Whatsapp Tiruan

    Spyware Italia Sio Curi Data Pengguna Lewat Aplikasi Whatsapp Tiruan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembuat perangkat lunak mata-mata asal Italia, SIO, disebut terlibat dalam serangkaian pencurian data pengguna lewat aplikasi Android berbahaya yang menyamar sebagai WhatsApp dan aplikasi populer lainnya. 

    Dalam laporan Techcrunch, akhir tahun lalu, seorang peneliti keamanan membagikan tiga aplikasi Android dan mengklaim bahwa aplikasi tersebut kemungkinan merupakan perangkat lunak mata-mata pemerintah yang digunakan di Italia terhadap korban yang tidak dikenal. 

    Techcrunch, Jumat (14/2/2025), meminta Google dan perusahaan keamanan seluler Lookout untuk menganalisis aplikasi tersebut, dan keduanya mengonfirmasi bahwa aplikasi tersebut merupakan perangkat lunak mata-mata.

    Penemuan ini menunjukkan bahwa dunia perangkat lunak mata-mata pemerintah itu luas, baik dalam arti jumlah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak mata-mata, maupun berbagai teknik yang digunakan untuk menargetkan individu.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Italia terlibat dalam skandal penggunaan alat mata-mata canggih yang dibuat oleh pembuat perangkat lunak mata-mata Israel, Paragon. 

    Perangkat lunak mata-mata tersebut mampu menargetkan pengguna WhatsApp dari jarak jauh dan mencuri data dari ponsel mereka, dan diduga digunakan terhadap seorang jurnalis dan dua pendiri sebuah LSM yang membantu dan menyelamatkan imigran di Mediterania. 

    Ilustrasi hackerPerbesar

    Dalam kasus contoh aplikasi berbahaya yang dibagikan dengan TechCrunch, pembuat spyware dan pelanggan pemerintahnya menggunakan teknik peretasan yang lebih umum dengan mengembangkan dan mendistribusikan aplikasi Android berbahaya yang berpura-pura menjadi aplikasi populer seperti WhatsApp, dan alat dukungan pelanggan yang disediakan oleh penyedia ponsel.

    Peneliti keamanan di Lookout menyimpulkan bahwa spyware Android yang dibagikan dengan TechCrunch disebut Spyrtacus, setelah menemukan kata tersebut dalam kode contoh malware lama yang tampaknya merujuk pada malware itu sendiri.

    Lookout memberi tahu TechCrunch bahwa Spyrtacus memiliki semua ciri khas spyware pemerintah.

    Spyrtacus dapat mencuri pesan teks, serta obrolan dari Facebook Messenger, Signal, dan WhatsApp; mencuri informasi kontak; merekam panggilan telepon dan audio sekitar melalui mikrofon perangkat, dan citra melalui kamera perangkat; di antara fungsi-fungsi lain yang melayani tujuan pengawasan.

    Menurut Lookout, sampel Spyrtacus yang diberikan kepada TechCrunch, serta beberapa sampel malware lain yang sebelumnya telah dianalisis oleh perusahaan tersebut, semuanya dibuat oleh SIO, sebuah perusahaan Italia yang menjual spyware kepada pemerintah Italia.

    Sebelumnya pada Januari 2025, Reuters melaporkan bahwa WhatsApp telah diserang oleh perusahaan mata-mata Israel, Paragon Solutions, yang menargetkan sebanyak 90 pengguna termasuk jurnalis dan anggota masyarakat sipil.

    Kasus tersebut diumumkan oleh seorang pejabat Meta Platforms. Ia juga mengatakan bahwa pada Jumat (31/1) WhatsApp telah mengirim surat kepada Paragon untuk menghentikan aksinya.

    “[Perusahaan] akan terus melindungi kemampuan orang untuk berkomunikasi secara pribadi,” jelas pernyataan WhatsApp.

    Pejabat Meta menolak merinci siapa saja yang menjadi target secara spesifik, tetapi menyebutkan beberapa di antaranya berada di Eropa.

    Serangan dilakukan menggunakan metode zero-click, di mana korban menerima dokumen elektronik berbahaya tanpa perlu melakukan interaksi apa pun. Metode ini dianggap sangat tersembunyi atau sulit dideteksi.

    Lanjutnya, pejabat mengatakan bahwa WhatsApp telah menghentikan upaya peretasan tersebut dan merujuk target ke kelompok pengawas internet Kanada Citizen Lab. Pejabat tersebut menolak membahas bagaimana mereka menentukan bahwa Paragon bertanggung jawab atas peretasan tersebut.

    Pihak penegak hukum dan mitra industri telah diberitahu mengenai kasus ini, tetapi detail lebih lanjut belum diungkapkan. FBI tidak membalas permintaan pesan dari Reuters, dan Paragon Solutions juga menolak memberikan komentar.

  • Prakiraan Cuaca Malang Raya 14 Februari 2025: Hujan Ringan Pagi Hari, Udara Kabut di Malam Hari

    Prakiraan Cuaca Malang Raya 14 Februari 2025: Hujan Ringan Pagi Hari, Udara Kabut di Malam Hari

    Malang (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda merilis prakiraan cuaca Malang Raya untuk Jumat, 14 Februari 2025. Berdasarkan laporan resmi BMKG, Kota Malang dan Kabupaten Malang akan mengalami cuaca berawan, hujan ringan pada pagi hingga siang hari, serta udara kabut pada malam hari.

    BMKG Juanda melaporkan bahwa di Kota Malang, pagi hari mulai pukul 07.00 hingga 09.00 WIB diprediksi cuaca berawan dengan hujan ringan. “Memasuki pukul 10.00 cuaca di Kota Malang hujan ringan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Pada siang hari pukul 13.00 WIB, cuaca di Kota Malang diperkirakan berawan dan tetap berawan hingga sore dan malam hari. Sementara itu, Sabtu (15/2/2025) dini hari, Kota Malang akan mengalami cuaca berawan dengan udara kabut. Suhu udara selama 24 jam berada di kisaran 22 hingga 29 derajat Celsius.

    Di Kabupaten Malang, sebagian besar kecamatan akan mengalami cuaca berawan pada Jumat pagi. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Karangploso, Lawang, dan Singosari.

    Pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, wilayah Kabupaten Malang akan mengalami cuaca berawan dengan hujan ringan di beberapa titik. Udara kabut diperkirakan melanda Lawang, Pujon, Jabung, Kasembon, dan Ngantang.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di Kabupaten Malang berawan. Jabung, Lawang, Poncokusumo, Pujon, Ngantang, dan Singosari terjadi cuaca udara kabut,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Malam hari, sekitar pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang diprediksi masih berawan dengan udara kabut di Dau, Gedangan, Karangploso, Lawang, dan Sumbermanjing.

    Sementara itu, Sabtu (15/2/2025) dini hari, cuaca berawan akan menyelimuti wilayah Kabupaten Malang. Udara kabut diperkirakan terjadi di Pagelaran. Suhu di wilayah ini diprediksi berada di rentang 22 hingga 29 derajat Celsius.

    Kota Batu pada Jumat 14 Februari 2025 pagi hari diperkirakan berawan. Pukul 10.00 WIB cuaca hujan ringan dan berawan. Cuaca berawan dan udara kabut terjadi pada siang hari. Sore hari cuaca kabut.

    Kota Batu yang meliputi Batu, Bumiaji, dan Junrejo cuaca berawan dan kabut terjadi pada pukul 19.00. Kemudian malam hari cuaca udara kabut dan berawan. Dini hari Sabtu 15 Februari 2025 cuaca berawan. Pagi hari pukul 07.00 WIB cuaca berawan. Suhu berada pada rentan 17 – 24 derajat celcius.

    Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi pengendara yang melintas di daerah berkabut agar meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan prakiraan cuaca, masyarakat dapat mengakses laman resmi BMKG. [dan/suf]

  • Auditor Syariah Kemenag Audit Baznas Garut, Bagaimana Hasilnya?

    Auditor Syariah Kemenag Audit Baznas Garut, Bagaimana Hasilnya?

    Liputan6.com, Garut – Menjelang datangnya Ramadan 1446H/2025, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI melakukan audit syariah Baznas Garut, Jawa Barat, terhadap pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS) yang dilakukan lembaga pengumpul ZIS itu.

    “Dengan status opini wajar hasil audit keuangan publik, ini akan menjadi data awal kami, bahwa baznas Garut dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi zakat,” ujar Auditor Syariah Inspektoral Jenderal Kementerian Agama Ahmad Nida, di kantor Baznas Garut, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, sebagai bagian Kemenag RI, lembaganya berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan, kemudian evaluasi, dan review atas penyelenggaraan pengelolaan ZIS yang dilakukan Baznas Garut.

    “Setelah kami melihat telaah dokumen, kemudian wawancara, di sini sudah dilakukan audit keuangan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), ini bukti komitmen pengurus baznas Garut juga menjaga akuntabilitas publik cukup baik,” papar dia.

    Namun meskipun demikian, lembaganya belum memutuskan hasil audit syariah yang telah dilakukan terhadap Baznas Garut. “Soal hasilnya nanti pimpinan kami yang akan menyampaikan,” kata dia.

    Tidak hanya itu, hadirnya audit syariah diharapkan mampu menjadi pelecut Banzas Garut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang didukung dengan akuntabilitas yang cukup baik.

    “Audit Syariah ini memberikan penilaian akuntabilitas kepada masyarakat, bahwa dana zakat dan infaq di sini (baznas Garut) diawasi,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Baznas Garut Abdullah Effendi mengapresiasi audit syariah yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI tersebut.

    Menurutnya, jauh hari sebelum kehadiran tim auditor Syariah Kemenang RI, lembaganya telah melakukan audit keuangan yang dilakukan kantor akuntan publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan rekan. “Hasil laporannya jelas opini wajar tanpa pengecualian,” ujar dia.

    Dengan pengelolaan yang berpatokan pada 3 A, Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI, seluruh komisioner dan staf BAZNAS Garut terus berbenah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Garut.

    “Ada sedikit kekurangan mungkin, namun kami terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, buktinya tiap tahun titipan ZIS kepada kami terus meningkat,” ujar dia.

    Berbekal hasil audit keuangan secara independen, Ia optimis audit syariah yang dilakukan Kemenag RI sejalan dengan hasil audit keuangan yang telah dilakukan baznas Garut.

    “Jika patokannya pada hasil audit keuangan, kami optimis hasil audit syariat yang dilakukan Kemenag RI juga positif, yang membuat kepercayaan kami dalam mengelola titipan dana zakat, infaq dan sodakoh, masyarakat Garut terus meningkat,” papar dia bangga.

  • Soroti Dominus Litis RKUHAP, Margarito Kamis: Ciptakan Kewenangan Berlebihan

    Soroti Dominus Litis RKUHAP, Margarito Kamis: Ciptakan Kewenangan Berlebihan

    loading…

    Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, penerapan asas dominus litis pada RKUHAP berpotensi memonopoli kewenangan terhadap suatu lembaga. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Penerapan asas dominus litis pada RKUHAP berpotensi memonopoli kewenangan terhadap suatu lembaga. Salah satu hal yang paling jelas dalam penerapan asa dominus litis pada RKUHAP adalah Kejaksaan bisa memiliki dominasi pada penyidikan dan penyelidikan.

    “Kalau itu yang dilakukan, maka, jaksa muncul sebagai lembaga dalam tanda petik ya mendominasi akses penyidikan. Jaksa memperoleh fungsi penyidikan perkara ini. Di situ letaknya,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis , Kamis (13/2/2025).

    Margarito menjelaskan penerapan asas dominus litis sejatinya sudah berjalan. Kendati demikian, jika terdapat rekonseptualisasi pada revisi tersebut, kewenangan yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan bisa berlebihan.

    “Kalau dibikin rekonseptualisasi menjadi jaksa menentukan penyidikan, bagi saya ini juga tidak terlalu tepat. Dikatakan tidak terlalu tepat kalau jaksa menentukan penyidikan,” ungkapnya.

    Ahli Hukum Tata Negara lulusan Universitas Indonesia itu lalu menyebut dampak dari penerapan asas dominus litis pada revisi KUHAP adalah kehilangan keseimbangan antarlembaga. “Pengaruhnya kan mendominasi, seperti itu. Kalau mendominasi, pasti tidak bagus,” tuturnya.

    “Kalau ini dikembalikan ke jaksa yang bertugas maka menjadi tidak sehat. Itu jadi tidak sehat. Dari segi hukum, gagasan, kalau ada satu lembaga memonopoli kewenangan, itu sudah tidak sehat itu. Demokrasi itu menghendaki keseimbangan,” sambungnya.

    Dia berharap konsep penyusunan revisi UU Kejaksaan dan KUHAP bisa melihat pada keseimbangan kewenangan antar lembaga. “Menurut saya, kalau kita mau sehat, diseimbangkan, program-program itu diseimbangkan. Pokoknya tidak boleh monopolistik, diseimbangkan antar lembaga,” tandasnya.

    (poe)

  • Perbedaan Prona dan PTSL untuk Urus Sertifikat Tanah Gratis 2025

    Perbedaan Prona dan PTSL untuk Urus Sertifikat Tanah Gratis 2025

    PIKIRAN RKAYAT – Sertifikat Tanah Gratis adalah langkah pemerintah memberi kepastian hukum untuk masyarakat soal kepemilikan tanah tanpa biaya. Programnya dilakukan secara serentak di semua daerah Indonesia, memastikan setiap bidang memperoleh sertifikat tanah resmi.

    Sejak mulai diterapkan tahun 2018, Sertifikat Tanah Gratis membantu jutaan masyarakat mendapat sertifikat tanah secara cuma-cuma.

    Merskipun Prona dan PTSL merupakan program sertifikat tanah gratis, terdapat sejumlah perbedaan utama.

    Perbedaan Prona dan PTSL

    Tanah

    Prona hanya mengukur tanah yang telah terdaftar. Sementara PTSL mencakup semua bidang tanah dalam satu wilayah.

    Sistem Kerja

    PTSL mempunyai sistem kerja yang lebih menyeluruh dan berbasis wilayah. Sedangkan Prona tak memiliki pendekatan sistematis.

    Urus Sertifikat Tanah Gratis yang Mana?

    Saat ini, Prona sudah digabung dengan PTSL, sehingga masyarakat cukup mengikuti PTSL guna mendapat sertifikat tanah.

    PTSL

    Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berskala nasional yang diselenggarakan Kementerian Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Tujuannya mengurangi konflik kepemilikan dan meningkatkan kesejahteraan dengan memberi dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan tanah.

    PTSL memberi kemudahan untuk masyarakat memperoleh sertifikat tanah tanpa biaya besar, dan kepastian hukum atas tanahnya.

    Masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Walaupun masih ada biaya tambahan, program ini tetap menjadi solusi terbaik yang ingin mengamankan hak atas tanahnya.

    Manfaat Program PTSL

    1. Menjamin kepastian hukum: Kepemilikan sertifikat tanah memberi dasar hukum yang jelas untuk pemiliknya.
    2. Mencegah konflik tanah: Perselisihan kepemilikan bisa diminimalkan gengan adanya sertifikat tanah.
    3. Mempermudah akses kredit: Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan ketika mengajukan pinjaman bank.
    4. Mendukung pembangunan: Data kepemilikan tanah yang valid membantu pemerintah merencanakan tata ruang dan pembangunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sebanyak 124 Jurnalis Terbunuh Tahun Lalu, 2024 Jadi Tahun Paling Mematikan bagi Pekerja Media

    Sebanyak 124 Jurnalis Terbunuh Tahun Lalu, 2024 Jadi Tahun Paling Mematikan bagi Pekerja Media

    PIKIRAN RAKYAT – Jumlah jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024 mencapai rekor, menurut laporan yang dirilis oleh Committee to Protect Journalists. Setidaknya 124 jurnalis dan pekerja media terbunuh di seluruh dunia, dan sekitar dua pertiga dari mereka adalah warga Palestina yang dibunuh oleh Israel selama perang melawan Hamas di Gaza.

    Rekor sebelumnya adalah 113 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2007, selama Perang Irak.

    Negara-negara lain termasuk Sudan, Pakistan, Meksiko, dan Suriah juga memiliki beberapa kasus jurnalis yang terbunuh tahun lalu, menurut laporan tersebut.

    CPJ menganggap jurnalis atau pekerja media sebagai seseorang yang meliput berita atau mengomentari urusan publik, dalam media apa pun. Agar dapat dimasukkan dalam daftarnya, kematian orang tersebut harus terkait dengan pekerjaan. Kematian tersebut dapat disengaja atau tidak disengaja, seperti jika seorang jurnalis terbunuh di zona konflik.

    Kematian seorang jurnalis tidak akan dimasukkan jika ada bukti bahwa mereka menghasut kekerasan dengan efek yang akan segera terjadi atau secara langsung berpartisipasi sebagai kombatan dalam konflik bersenjata pada saat kematian mereka.

    CPJ mengatakan bahwa mereka hanya memasukkan kasus yang dikonfirmasi dalam laporannya, yang berarti mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa jurnalis tersebut terbunuh sehubungan dengan pekerjaan mereka; mereka mengatakan menganggap semua kasus zona perang sebagai yang dikonfirmasi.

    Meningkatnya Konflik Global Menyebabkan Rekor Kematian

    Dari 124 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024, laporan CPJ mengatakan 82 orang tewas di tengah perang di Gaza dan tiga orang tewas di Lebanon, tempat Israel memerangi Hizbullah. Dalam sedikitnya 10 kasus, CPJ mengatakan penyelidikannya menentukan bahwa para jurnalis itu sengaja menjadi sasaran. Kelompok itu mengatakan terus menyelidiki apakah sedikitnya 20 kasus lainnya mungkin disengaja.

    Tiga puluh satu jurnalis yang terbunuh di Gaza adalah pekerja lepas Palestina yang menurut CPJ masuk untuk mengisi kekosongan informasi setelah banyak outlet berita berhenti beroperasi di wilayah tersebut.

    Peningkatan kematian jurnalis terjadi di tengah meningkatnya jumlah konflik secara global, menurut CPJ. Pembunuhan jurnalis lainnya pada tahun 2024 terjadi di lebih dari puluhan negara, termasuk Sudan, Pakistan, dan Meksiko.

    Sudan dan Pakistan masing-masing menyaksikan enam pembunuhan jurnalis, sementara Meksiko mengalami lima pembunuhan. Empat jurnalis tewas di Suriah. Tiga tewas di Myanmar, di mana wartawan bawah tanah semakin diperlakukan sebagai kombatan musuh, menurut CPJ. Tiga kematian jurnalis lainnya tercatat di Irak, menandai kematian jurnalis pertama di sana sejak 2020. Dua jurnalis tewas di Haiti, tempat geng-geng sekarang secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis.

    CPJ mengatakan bahwa mereka menemukan negara-negara tempat jurnalis dibunuh dengan sengaja sering kali mencoba mengubur bukti pembunuhan, mengalihkan kesalahan, dan menghindari akuntabilitas. Tindakan semacam itu menempatkan jurnalis yang masih hidup dalam bahaya yang lebih besar, kata kelompok itu, dan menghilangkan kemungkinan keadilan bagi mereka yang telah meninggal.

    Di seluruh dunia, jurnalis juga telah diintimidasi, disensor, dan ditangkap atau diserang. Insiden semacam itu dilaporkan di Kamerun, Somalia, dan Afghanistan, meskipun tidak ada jurnalis yang tewas di negara-negara tersebut. Tidak ada juga kematian jurnalis dalam perang antara Ukraina dan Rusia, meskipun beberapa serangan yang mungkin ditargetkan menyebabkan wartawan terluka, kata CPJ. Seorang jurnalis Ukraina yang ditahan pada Agustus 2023 meninggal dalam tahanan Rusia tahun lalu.

    “Kondisi dapat menjadi lebih mematikan bagi pers ketika mereka yang membunuh wartawan tidak dimintai pertanggungjawaban. Dan semakin sedikit wartawan berarti semakin sedikit informasi bagi warga yang mencari kebenaran,” kata CPJ.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polisi Periksa RPH Jombang, Pastikan Daging Bebas PMK

    Polisi Periksa RPH Jombang, Pastikan Daging Bebas PMK

    Jombang (beritajatim.com) – Polisi dari Satreskrim Polres Jombang melakukan inspeksi ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Desa Candimulyo, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

    Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang beredar di masyarakat berasal dari hewan yang sehat dan bebas dari penyakit, khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih menjadi ancaman bagi ternak di wilayah tersebut.

    Dalam kegiatan ini, petugas mengambil sampel daging serta memeriksa surat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dinas terkait. Selain itu, pemilik RPH diimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan proses pemotongan dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan.

    “Kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Peternakan. Ini untuk memastikan bahwa hewan yang dipotong di RPH dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit,” ujar Kasatreskrim AKP Margono Suhendra, Jumat (14/2/2025).

    Langkah pengawasan ini merupakan bentuk antisipasi dalam menekan penyebaran wabah PMK yang masih relatif tinggi di Kabupaten Jombang. Polisi berharap pemilik RPH dan masyarakat lebih waspada serta selektif dalam membeli dan mengonsumsi daging. Pastikan produk yang dikonsumsi telah memiliki sertifikasi kesehatan hewan agar keamanan pangan tetap terjaga.

    “Nah, jika menemukan adanya dugaan penyimpangan atau pemotongan hewan yang tidak sehat, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegas AKP Margono Suhendra.

    Dengan adanya langkah pengawasan yang ketat ini, diharapkan wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak semakin meluas. Keamanan pangan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak. [suf]

  • Praperadilan Kandas, Hasto Siap Kenakan Rompi Oranye KPK?

    Praperadilan Kandas, Hasto Siap Kenakan Rompi Oranye KPK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Permohonan praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya kandas di tangan pengadilan setelah  HakimPengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025). 

    Hakim Tunggal Djuyamto dalam pertimbangannya memaparkan alasan pihaknya tidak menerima permohonan praperadilan Hasto. Menurutnya, dua surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Sebagaimana diketahui, KPK menerbitkan dua sprindik yang menetapkan Hasto sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    “Bahwa penetapan tersangka Pemohon dengan dua surat perintah penyidikan jelas terkait dengan dua tindak pidana berbeda. Dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana menberikan janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara,” ujar Djuyamto di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Adapun, Hakim menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak jelas dan kabur, serta tidak dapat diterima.

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto dalam amar putusannya. 

    Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku kecewa atas putusan Hakim bahwa praperadilan yang diajukan tidak dapat diterima. 

    Untuk diketahui, Hakim Tunggal PN Jaksel menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto atas status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat diterima. Dengan demikian, Hasto tetap sah berstatus tersangka. 

    “Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan seksama,” ujar kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis usai sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Todung menyampaikan pihaknya tidak menerima legal reasoning Hakim Tunggal PN Jaksel dalam memutuskan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Padahal, terangnya, pihak Hasto mengajukan praperadilan untuk menguji adanya abuse of power oleh KPK. 

    “Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan,” ujarnya. 

    Selain itu, kubu Hasto kukuh menilai bahwa bukti KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya tidak berdasar.

    Hal itu karena putusan pengadilan untuk terdakwa anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sudah inkracht dan ketiganya telah selesai menjalani hukuman pidana. 

    “Putusan itu sudah inkrah lima tahun yang lalu dan Hasto Kristiyanto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak, disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap,” terangnya. 

    Sementara itu, Maqdir Ismail, yang juga tergabung dalam tim kuasa hukum Hasto turut mempertanyakan pertimbangan Hakim Tunggal. Salah satunya soal praperadilan yang harusnya diajukan terpisah untuk pengembangan kasus suap dan dugaan perintangan penyidikan. 

    “Apakah di dalam proses praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan,” kata Maqdir. 

    Meski demikian, advokat senior itu tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan kembali praperadilan dalam bentuk dua permohonan terpisah. 

    “Saya kira apa yang hendak kami lakukan tentu dalam Minggu depan kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. Kami akan terbuka apa yang dapat kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan, tentu nanti kita akan sampaikan,” terang Maqdir.

    Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.Perbesar

    Penyidikan Jalan Terus 

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara soal praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim. 

    Untuk diketahui, sidang pembacaan putusan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sore ini, Kamis (13/2/2025). 

    “Putusan Hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK,” ujar Setyo kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Meski demikian, Setyo enggan mengungkap apa langkah KPK berikutnya setelah status tersangka Hasto dinyatakan tetap sah. Dia menyebut penyidik bakal menindaklanjuti putusan Hakim. 

    “Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan Penyidik,” ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu. 

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)Perbesar

    Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron. 

    Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Hape ke dalam air dan melarikan diri,” papar Setyo.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.

  • Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Tanimbar Maluku

    Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Tanimbar Maluku

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 5,4 mengguncang Tanimbar, Maluku, Jumat pagi (14/2/2025), pukul 07.22.57 WIB. Laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasil gempa Tanimbar ini berad pada koordinat 7.06 LS,129.75 BT, dengan episenter gempa berada di laut 200 km barat laut Tanimbar.

    “Kedalamanm gempa 206 km,” tulis BMKG.

    BMKG juga menyebutkan gempa tidak berpotensi tsunami.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa suusulan.

     

  • Momentum Transformasi Birokrasi Agile, Adaptive dan Innovative

    Momentum Transformasi Birokrasi Agile, Adaptive dan Innovative

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Cecep Herawan menilai, efisiensi anggaran sebesar Rp2 triliun merupakan momentum untuk transformasi birokrasi yang lebih agile, adaptive dan innovative.

    Sekjen Kemlu menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan biaya.

    “Namun, efisiensi anggaran perlu dilihat sebagai momentum bagi transformasi birokrasi untuk tampil lebih agile, adaptive dan innovative,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Februari.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 yang diterbitkan 22 Januari lalu memerintahkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025.

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada Hari Kamis Sekjen Kemlu menerangkan, anggaran Kementerian Luar Negeri RI tahun 2025 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp9.896.588.491.000.

    Sekjen Kemlu mengungkapkan, Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 24 Januari 2025 menyampaikan besaran efisiensi anggaran Kemlu sebesar Rp2.896.492.000.000

    Pada tanggal 11 Februari, lanjut Sekjen Kemlu, diterima catatan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan besaran efisiensi Rp2,032 triliun.

    “Sebelum kami berangkat rapat, detail angka efisiensi jadi Rp2.032.137.571. Itu terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.491.490.829 dan belanja modal sebesar Rp540.686.742.000,” jelasnya,

    Sekjen Kemlu mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai besaran yang telah ditetapkan.

    Dari anggaran sebelum efisiensi, 74,69 persen anggaran dialokasikan untuk belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory, sebesar Rp7.391.371.446.000 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi homestaff, belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma duta besar serta konsul jenderal, sewa rumah homestaff, pembayaran kontribusi keanggotaan indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor, stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya serta untuk perlindungan WNI

    Sementara, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemlu sebesar 25,31 persen atau Rp2.505.217.000.045 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program, pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal.

    “Dalam melaksanakan efisiensi di lingkungan Kemlu, termasuk Perwakilan RI, kami melakukan beberapa penyesuaian, mengingat kekhususan Kementerian Luar sehingga tidak dapat memenuhi efisiensi pada item-item belanja tertentu,” jelasnya.

    “Misalnya belanja sewa, akan berdampak pada pembayaran sewa kantor, gedung dan wisma perwakilan di luar negeri, serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para homestaff yang berjumlah 1.133 orang di luar negeri,” urai Sekjen Kemlu.

    “Dalam hal efisiensi belanja perjalanan dinas, berdampak langsung pada rotasi, mutasi para duta besar konsul jenderal dan homestaff lainnya untuk penugasan dari dan ke Perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan tahun 2025,” tandasnya.

    Sekjen Kemlu menggarisbawahi, Menteri Luar Negeri RI dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.