Xcloud.id

Blog

  • Mental Terganggu Usai Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen Terapi ke Psikiater

    Mental Terganggu Usai Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen Terapi ke Psikiater

    JAKARTA – Jennifer Coppen hingga kini masih berduka atas kepergian suaminya, Dali Wassink akibat kecelakaan pada 2024 lalu. Tak bisa dipungkiri oleh Jennifer kalau kepergian Dali yang mendadak itu membuat mentalnya menjadi tidak stabil.

    “Sebenarnya sampai sekarang belum bisa move on. Jujur, mentalku tidak baik-baik saja sampai sekarang,” kata Jennifer Coppen dikutip VOI dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Kamis, 13 Februari.

    Jennifer tidak bisa memastikan sampai kapan perasaan sedih ini akan terus dirasakannya, namun yang pasti ia belum sembuh dari luka kehilangan.

    “Aku nggak tahu berapa lama (sedihnya), tapi sampai sekarang aku belum sembuh,” lanjutnya.

    Akibat hal ini Jennifer harus bolak-balik ke rumah sakit hingga ke Thailand untuk menyembuhkan mentalnya yang tidak stabil.

    “Aku sampai bolak-balik ke rumah sakit, ke Singapura, ke Thailand, ke segala macam. Karena aku mikirnya ada penyakit efek dari stres dan rasa duka yang panjang ini,” ungkap Jennifer.

    Alhasil kini Jennifer harus menjalani pengobatan dan juga terapi bersama dengan psikiater karena mengalami masalah kecemasan.

    “Sekarang aku juga psikiater dan memang aku ada terapi. Cuma tetap di otak aku mikirnya, masa iya karena stres, karena berduka, panic attack dan anxiety bisa menyebabkan efek merasa kayak orang mati,” tutur Jennifer Coppen.

    “Di otak juga mikirnya gue kanker nih, gue tumor, jadi macam-macam mikirnya aku penyakitan,” tandasnya.

  • Tim Ruqyah Gelar ‘Ruqyah On The Road’ di Jalan Angker Lampung Selatan

    Tim Ruqyah Gelar ‘Ruqyah On The Road’ di Jalan Angker Lampung Selatan

    Liputan6.com, Lampung – Sebuah tim praktisi ruqyah syar’iyah di Tanjung Sari, Lampung Selatan, menggelar ruqyah on the road atau ruqyah di jalanan yang dikenal angker dan rawan kecelakaan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (11/2/2025) di sepanjang Jalan Nasional Ir. Sutami, khususnya di ruas Kecamatan Tanjung Bintang dan Tanjung Sari, mencakup kawasan Palapan, Bergen, hingga Kertosari.

    Salah satu praktisi ruqyah, Eko Warsiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sering melakukan ruqyah di lokasi-lokasi yang dianggap masyarakat memiliki aura mistis dan kerap terjadi kecelakaan fatal.

    “Ini adalah titik ketiga di Jalan Ir Sutami di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, yang belum lama ini mengalami dua kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia,” ujar Eko dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

    Selain sebagai bentuk spiritualisasi lokasi rawan kecelakaan, kegiatan ruqyah on the road ini juga dimaksudkan untuk mendukung Operasi Keselamatan 2025 yang digelar kepolisian secara nasional, termasuk di wilayah hukum Polda Lampung pada 10-23 Februari 2025.

    “Operasi ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kami berusaha ikut berpartisipasi dengan cara kami sendiri agar kejadian serupa bisa diminimalisir,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, Eko menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar selalu memanjatkan doa sebelum bepergian demi keselamatan dalam perjalanan.

    “Kami juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,” terangnya.

    Menurut Eko, kebiasaan masyarakat membunyikan klakson atau memberikan isyarat ketika melewati tempat yang dianggap angker sebenarnya tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

    Ia menegaskan bahwa dalam Islam cukup dianjurkan membaca doa atau Bismillah ketika melewati tempat yang dianggap memiliki energi negatif.

    Pada akhir kegiatan, Eko Warsiyanto mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah agar senantiasa terlindungi dari bahaya dan musibah.

  • Dua pengedar obat keras ilegal disergap aparat di Palmerah

    Dua pengedar obat keras ilegal disergap aparat di Palmerah

    Jakarta (ANTARA) – Dua orang pria yang menjual obat keras tramadol, trihexyphenidyl (trihex) dan jenis lain secara ilegal disergap aparat gabungan di wilayah Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis (13/2) malam.

    kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto menyebut kedua pria tersebut disergap saat tengah menjajakan obat-obat keras ilegal tersebut.

    “Mereka sedang menjajakan dan sesuai dengan pengakuannya mulai dari (Kamis) sore dan kita tangkap sekitar jam 20.00 WIB lewat,” ucap Agus kepada wartawan di Jakarta pada Kamis malam.

    Pihak Agus bersama petugas gabungan dari TNI-Polri, Suku Dinas Sosial, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Jakarta mengamankan 120 butir pil tramadol dan 110 butir pil trihex dalam penyergapan tersebut.

    “Ada 200 lebih ya, 200 lebih butir atau kurang lebih ada 22 lembar tramadol dan trihex,” ungkap Agus.

    Meskipun sempat mau kabur, kata Agus, kedua pria berhasil diamankan tanpa tindakan fisik berbahaya.

    “Ya, kita sudah lakukan upaya untuk tidak sampai mereka melakukan tindakan yang membahayakan mereka sendiri dan alhamdulillah memang tidak terjadi dan kita persuasif ya melakukan untuk masuk dengan kendaraan, kita tangkap,” tutur Agus.

    Kedua pria yang ditangkap pun dibawa ke Suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dibina lebih lanjut.

    “(Barang bukti) Ya, kita akan serahkan kepada intansi yang memang berhak ya, apakah BNN nanti Sudin Sosial, apakah dimusnahkan atau bagaimana nanti,” kata Agus.

    Lebih lanjut, Agus meyakini bahwa konsumsi obat-obat keras tersebut berkaitan erat dengan terjadi tawuran, aktivitas geng dan pelanggaran hukum lainnya.

    “Kita akan secara acak dan konsisten tentunya dukungan dari tiga pilar akan lakukan kegiatan ini baik di Palmerah dan di tempat-tempat lain,” pungkas Agus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • PGRI Harap Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Terhadap Siswa dan Guru – Halaman all

    PGRI Harap Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Terhadap Siswa dan Guru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung langkah Pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

    Meski begitu, dirinya berharap efisiensi yang dilakukan Pemerintah tidak berdampak langsung kepada layanan untuk siswa dan guru.

    “Efisiensi itu kalau terkait dengan perjalanan dinas, ATK, itu ya saya setuju. Yang paling penting efisiensi jangan sampai memotong sesuatu anggaran yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada siswa, kepada guru,” ujar Unifah dalam pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) I PB PGRI Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

    Unifah mengatakan sejauh ini PGRI sudah melakukan efisiensi dalam kegiatan organisasi.

    “Itu memang kita saatnya, PGRI juga melakukan efisiensi luar biasa,” kata Unifah.

    Dalam Konkernas I 2025, PGRI membahas sejumlah isu pendidikan.

    Diantaranya, soal pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Profesi Guru, Ujian Nasional (UN), hingga Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
     
    Terkait RUU Perlindungan Profesi Guru, Unifah menekankan pentingnya perlindungan guru.

    Menurutnya, perlindungan guru merupakan upaya bersama untuk menjaga muruah profesi guru dan menempatkan guru sebagai profesi terhormat.

    “PGRI mengusulkan perlunya RUU Perlindungan Profesi Guru agar dapat menjadi perisai bagi guru dan sebagai Lex Specialis Derogate Legi Generalis dari UU Guru dan Dosen,” tuturnya.
     
    Unifah juga meminta Pemerintah memastikan kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru.
     
    Sementara, mengenai perubahan dalam penerimaan siswa baru yang kini berganti nama menjadi SNBP, Unifah meminta agar ini tak sekadar ganti nama belaka.

    Pemerintah juga harus dalam mengatasi tantangan, seperti ketimpangan kualitas sekolah dan transparansi proses.
     
    “Sebagai sebuah kebijakan yang ingin menyempurnakan kebijakan sebelumnya, oke dalam waktu yang jangka pendek. Dalam waktu jangka panjang memang kita harus bersama-sama melihat analisis kebutuhan guru, kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah,” jelasnya.

  • Satpol PP Surabaya Eksekusi Lahan Seluas 896 Meter² di Tenggilis Mejoyo

    Satpol PP Surabaya Eksekusi Lahan Seluas 896 Meter² di Tenggilis Mejoyo

    Surabaya (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mengeksekusi bangunan liar seluas 896 meter persegi (m²), yang berdiri di atas tanah milik pemkot, Jalan Tenggilis Mejoyo.

    Penertiban bangunan liar itu dilakukan bersama dengan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, hari ini Kamis (13/2). Dengan menggunakan excavator bangunan semi permanen dari dinding kayu, dan juga alumunium itu dibongkar.

    Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira mengatakan, bangunan liar itu berjumlah lima. Dan berdiri di area Ruang Terbuka Hijau (RTH).

    “Proses pembongkaran rekan-rekan Satpol PP membantu pemilik memindahkan barang-barang milik mereka, seperti kayu-kayu bangunan, atap seng, serta kami juga memindahkan gerobak jualan milik pemilik bangunan disana,” kata Yudhistira, Kamis (13/2).

    Yudhistira juga menjelaskan, selain menertibkan bangunan serta isinya, Satpol PP turut menertibkan jaringan listrik PLN yang ada di lokasi bangli tersebut. Dia bilang, hal itu dilakukan sesuatu dengan prosedur peraturan pemerintah.

    “Kami juga dibantu rekan-rekan dari PLN, untuk memutuskan aliran listrik. Karena ada beberapa bangunan yang masih tersambung aliran listrik,” jelasnya.

    Setelah penertiban itu, Yudhistira berharap, agar pihak-pihak terkait OPD, maupun pihak kelurahan dan kecamatan turut andil mengawasi apabila di wilayahnya terjadi penyalahgunaan aset di lahan milik pemkot. Guna menciptakan tata ruang kota yang lebih nyaman.

    “Paling utamanya perlu dilakukan pengawasan oleh pemangku wilayah, baik kecamatan maupun kelurahan yang mana pada pelaksanaannya mereka dapat menghalau jika adanya indikasi penyalahgunaan aset milik Pemerintah Kota. Begitu ada yang mendirikan bangunan, segera dihalau agar tidak semakin banyak yang mendirikan bangunan liar tersebut,” pungkasnya. [kun]

  • Vonis Diperberat jadi 20 Tahun, Pengacara Harvey Moeis: Hukum Indonesia Telah Wafat

    Vonis Diperberat jadi 20 Tahun, Pengacara Harvey Moeis: Hukum Indonesia Telah Wafat

    Bisnis.com, JAKARTA —  Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan setelah sidang banding yang memperberat vonis.

    Dalam sidang putusan banding Kamis (13/2/2025), vonis Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

    Kuasa hukum Harvey Moeis Junaedi Saibih mengkritik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dan terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi timah.

    Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menandakan wafatnya rule of laws di Indonesia atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan politis/pejabat.

    “Telah wafat rule of Laws pada hari Kamis, 13 Februari 2025 setelah rilisnya bocoran putusan Pengadilan Tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (13/2/2024).

    Junaedi menambahkan prinsip dan rasio hukum tidak boleh kalah oleh pertimbangan populisme yang membabi-buta.

    “Mohon doanya agar Hukum dapat tegak kembali dan ratio legis gak boleh kalah oleh ratio populis apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas,” paparnya.

    Menurutnya hingga kini pengadilan belum dapat membuktikan kebenaran dari klaim kerugian lingkungan yang dimasukan sebagai kerugian negara senilai Rp300 triliun, termasuk tidak ada temuan suap dan gratifikasi.

    Karena itu, Junaedi mempertanyakan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

    “Suap gak ada, gratifikasi gak ada. Kasus gak ada suap, gak ada kerugian aktual, apalagi kerugian BUMN bukan kerugian negara,” kata dia.

    Sementara itu kepada dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan pengusaha Helena Lim, hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Mochtar Riza 20 tahun penjara.

    Sedangkan Helena Lim vonisnya diperberat dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp900 juta.

    Junaedi juga menanggapi dibebankannya denda sebesar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi. Junaedi berpendapat, pengenaan pidana tambahan atau denda (uang pengganti) seharusnya berdasarkan perhitungan faktual alias nilai buku, dimana dihitung atas dasar besaran yang dinikmati Riza selama proses kerja sama smelter berlangsung.

    Junaedi mencatat, BPKP tidak pernah melakukan perhitungan secara mendalam mengenai hal tersebut. Terlebih perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak didasarkan atas suatu neraca laba/rugi.

    “Yang dihitung hanyalah besaran jumlah pengeluaran PT Timah dalam kerja sama smelter tanpa pernah menghitung berapa besaran jumlah yang dihasilkan dari penjualan timah hasil kerja sama smelter,” ungkapnya.

    Dalam laporan tahunan PT Timah Tbk., lanjut dia, secara sektoral dari kerja sama smelter membukukan keuntungan Rp233 miliar. 

    “Lalu darimana hitungan kerugian negara dihitungnya? Biar anak akuntansi semester 1 menjawab yang tahu cara membuat neraca laba/rugi,” ucap Junaedi.

  • Cegah Masuk Barang Terlarang, Petugas Lapas Klas IIB Mojokerto Periksaan Barang Bawaan

    Cegah Masuk Barang Terlarang, Petugas Lapas Klas IIB Mojokerto Periksaan Barang Bawaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasca penyelundupan dugaan uang palsu (upal) beberapa hari lalu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto melakukan pemeriksaan kunjungan, Kamis (13/2/2025). Ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas.

    Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh setiap barang yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan yang dibawa oleh keluarga warga binaan. Seperti makanan, pakaian dan paket kiriman. Barang-barang tersebut diperiksa secara ketat oleh tim pemeriksa kunjungan.

    Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada benda terlarang seperti narkoba, senjata tajam, atau alat komunikasi ilegal yang masuk ke dalam lingkungan Lapas. Lapas Klas IIB Mojokerto berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperketat pengawasan.

    Hal tersebut ditegaskan Kepala Lapas Klas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan. “Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyelundupan. Kami tidak akan memberi celah bagi masuknya barang-barang terlarang. Pemeriksaan barang bawaan akan terus kami tingkatkan,” ungkapnya.

    Dengan langkah tegas ini, Lapas Klas IIB Mojokerto berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam sistem pemasyarakatan serta memastikan lingkungan Lapas tetap dalam kondisi tertib, aman, dan bebas dari barang-barang terlarang.

    Sebelumnya, Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto berhasil menggagalkan penyelundupan diduga uang palsu (upal), Senin (10/2/2025). Dugaan upal pecahan Rp100 ribu tersebut diselundupkan oleh salah satu tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. [tin/ian]

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR resmi menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kemenperin.

    Adapun Kemenperin mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah menjelaskan pengesahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan uang negara.

    “Dan tentu saja semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Legislator Dapil DI Yogyakarta ini juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

    Sementera itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Komisi VII, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII yang telah menyetujui efisiensi anggaran TA 2025.

    “Semoga semua ini walaupun ada efisiensi dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VII terhadap usulan efisiensi anggaran,” ujar Faisol.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan anggaran itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Faisol.

    Sehingga Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Di satu sisi, Faisol merincikan bahwa realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber Rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Menteri PU dan PII sepakat re-industrialisasi langkah perkuat ekonomi

    Menteri PU dan PII sepakat re-industrialisasi langkah perkuat ekonomi

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie berfoto bersama usai melakukan rapat tertutup di Kantor Kementerian PU di Jakarta, Kamis (13/2/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Menteri PU dan PII sepakat re-industrialisasi langkah perkuat ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie sepakat bahwa re-industrialisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Menteri PU menilai, upaya tersebut harus didukung dengan keberadaan infrastruktur yang efisien, teknologi yang mendukung, dan sumber daya manusia yang unggul.

    “Kami tidak hanya membangun jalan dan jembatan, dengan ini Kementerian PU juga memastikan infrastruktur mendukung industri dan sistem logistik yang lebih efisien,” kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

    Ilham menambahkan, keberhasilan re-industrialisasi bergantung pada kesiapan infrastruktur dan teknologi yang inovatif.

    “Kalau kita ingin industri nasional maju, ekosistemnya harus kuat. Itu berarti infrastruktur yang efisien dan teknologi yang mendukung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dody dan Ilham sepakat bahwa pembangunan infrastruktur yang efisien dan investasi tepat sasaran diyakini dapat mempercepat pertumbuhan industri sekaligus menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menjadi perhatian saat ini.

    “Investasi harus menghasilkan pertumbuhan nyata. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat jangka panjang, untuk itu target penurunan ICOR menjadi perhatian kami,” kata Dody yang juga merupakan Dewan Pembina PII.

    Menteri Dody juga menyampaikan komitmen kementerian dalam menjamin konektivitas logistik nasional melalui pembangunan jalan strategis, bendungan, dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mempercepat pertumbuhan industri. Selain itu, Ilham juga menyoroti peran insinyur dalam memastikan investasi yang tepat guna.

    “Insinyur Indonesia punya keahlian untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pembangunan lebih efisien dan kompetitif,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Sopir Mobil Penabrak Kerumunan di Jerman Adalah Pria Afghanistan

    Sopir Mobil Penabrak Kerumunan di Jerman Adalah Pria Afghanistan

    Munich –

    Kerumunan buruh mogok kerja ditabrak oleh mobil Mini Cooper di Munich (München), Jerman. Sekitar 20 orang luka-luka, di antaranya luka parah. Ternyata pelakunya adalah pencari suaka.

    Dilansir AFP, Kamis (13/2/2025), polisi menembak ke arah mobil Mini Cooper itu. Polisi kemudian menahan sopirnya, pria 24 tahun dari Afghanistan yang mencari suaka.

    Namanya disebut sebagai Farhad N. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengutuk peristiwa serangan ini. Di lokasi, terlihat berhamburan sepatu, kacamata, kereta bayi (stroller), dan lain-lainnya.

    Polisi menginspeksi mobil itu. Anjing polisi mengendus-endus lokasi kejadian. Otoritas setempat mencurigai “indikasi motif ekstremis”.

    Juru bicara otoritas setempat mengatakan kepada AFP bahwa pria Afghanistan itu tiba di Jerman pada 2016 silam, saat Eropa kebanjiran imigran. Permintaan suaka dari Farhad itu ditolak otoritas Jerman, tapi dia belum dideportasi.

    Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria, Markus Soeder, mengatakan kepada wartawan bahwa peristiwa ini “terlihat seperti sebuah serangan”.

    “Ini bukan peristiwa pertama… Kita harus menunjukan determinasi bahwa sesuatu akan berubah di Jerman,” kata Soeder.

    Saksi mata, Alexa Graef, kaget melihat peristiwa itu. Dia menilai tabrakan itu seperti disengaja.

    (dnu/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu