Xcloud.id

Blog

  • Hasil Persiku vs Gresik United, Laskar Joko Samudro Tumbang, Jalan Bertahan di Liga 2 Makin Terjal

    Hasil Persiku vs Gresik United, Laskar Joko Samudro Tumbang, Jalan Bertahan di Liga 2 Makin Terjal

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Gresik United menelan kekalahan 0-1 lawan Persiku Kudus, di Stadion Wergu Wetan Kudus, Kamis (13/2/2025).

    Skor ini sama dengan kekalahan Gresik United dari Persiku saat bermain di Gresik.

    Sundulan pemain belakang Persiku Kudus, Jajang Mulyana pada menit 41 menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga Persiku Kudus vs Gresik United ini.

    Gresik United mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit.

    Pada babak pertama, pemain Gresik United, Akbar Firmansyah dilanggar dengan keras oleh kiper Persiku Kudus, Lutfi Masrohan di dalam kotak penalti.

    Namun wasit Agus Walyono bergeming tidak menunjuk titik putih.

    Pemain langsung merespons dengan mendatangi wasit mempertanyakan keputusan tersebut.

    Tim pelatih juga melakukan protes keras.

    Permainan Gresik United langsung berubah, terlalu terburu-buru.

    Pemain juga terlihat merasa emosi.

    Skema permainan terkesan langsung long pass ke depan sehingga mudah kehilangan bola.

    Hingga wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan, Gresik United gagal menyamakan kedudukan.

    Laskar Joko Samudro, julukan Gresik United pun gagal mencuri poin di kandang Persiku Kudus.

    Kekalahan ini membuat jalan Gresik United bertahan di Liga 2 cukup terjal.

    Mau tak mau, Gresik United harus menang lawan Persewar Waropen di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada 16 Februari 2025 mendatang.

    Kemudian pertandingan terakhir harus menang lawan tuan rumah Persibo Bojonegoro.

    Pelatih Gresik United, Djadjang Nurdjaman mengatakan, tim meraih hasil yang tidak diinginkan.

    “Permainan kami cukup terganggu dengan kepemimpinan wasit yang jujur berat sebelah, termasuk harusnya dapat penalti menit-menit awal sehingga tensi para pemain tidak terkontrol, sehingga permainan kami terganggu,” kata Djanur, sapaan akrab Djadjang Nurdjaman.

    Pelatih yang kenyang pengalaman ini mengaku heran dengan kualitas wasit dalam laga ini.

    Meski masih muda, tapi kepemimpinannya dinilai tidak cukup adil di atas lapangan.

    “Kepemimpinan wasit sangat berpengaruh, di awal permainan kami dicurangi kiper sama sekali tidak ambil bola malah ambil kaki, ini sudah jelas semuanya orang tahu, melihat ditayangkan, keluar juga kata-kata ini, capek juga ya, pelatih sudah puluhan tahun saya di sepak bola datang generasi wasit generasi muda, seharusnya ayolah diperbaiki sepak bola indonesia,” ujar Djanur.

    “Jangan kami saja, pelaku, pelatih, pemain, tapi kalau kepemimpinan wasit seperti ini keributan di mana-mana pasti terjadi apalagi liga-liga yang bawah, tidak tahu juga harus ngomong apa. Kalau saya sih orangnya masih sabar, tapi jujur sangat kecewa generasi muda apakah masih begini-begini saja tidak membantu sepak bola Indonesia,” lanjutnya.

    Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung Gresik United.

    Menurutnya, peluang bertahan di Liga 2 masih ada.

    Dua pertandingan sisa harus dimaksimalkan.

  • Prabowo di World Government Summit: Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

    Prabowo di World Government Summit: Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran aktif dunia dalam menjaga stabilitas global dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati.

    Hal ini disampaikannya saat sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Government Summit 2025 yang dilakukan secara daring, Kamis (13/2/2025).

    Kepala Negara menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar termasuk konflik di Ukraina, Gaza, dan Kongo Timur yang memerlukan solusi berbasis dialog dan keadilan.

    “Kita berada pada momen sulit dalam sejarah. Lanskap internasional berkembang pesat, ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Jika kita tidak bertindak bijak, perubahan ini bisa menjadi tidak terkendali,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menekankan bahwa Indonesia selalu menjunjung tinggi ketiga prinsip tersebut dalam diplomasi global. 

    Menurutnya, Indonesia secara tegas mendukung solusi dua negara (two states solution) dalam konflik Israel dan Palestina, serta mendesak upaya nyata untuk mengakhiri siklus kekerasan.

    “Dunia tidak bisa membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis yang terjadi di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah lain di Afrika mencerminkan terkikisnya stabilitas global secara lebih luas. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Kepala Negara menyatakan komitmen Indonesia dalam mempertahankan diplomasi yang seimbang dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China (RRC).

    Dia menekankan bahwa Indonesia turut menjalin kemitraan global dengan meningkatkan peran di organisasi internasional seperti BRICS, OECD, CPTPP, dan Indo-Pacific Forum.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” ujarnya.

    Dengan visi diplomasi aktif, kata Prabowo, Indonesia juga berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara dunia utara dan selatan, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan global yang lebih damai dan stabil.

    Namun, Presiden asal Manado ini menuturkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga stabilitas dan kesejahteraan domestik untuk dapat berperan aktif dalam diplomasi global tersebut.

    “Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri di dalam negeri. Pengaruh dan kemampuan kita untuk berkontribusi dalam stabilitas global saling berhubungan dengan kekuatan, ketahanan, dan kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kita,” pungkas Prabowo.

  • Unisma Malang Gelar Seminar Nasional, Bahas RUU KUHAP Serta RUU Kejaksaan

    Unisma Malang Gelar Seminar Nasional, Bahas RUU KUHAP Serta RUU Kejaksaan

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang (Unisma) menggelar seminar nasional bertajuk ‘Dilema Tumpang Tindih Kewenangan Polisi dan Jaksa: Urgensi Revisi Rancangan KUHAP dan Rancangan UU Kejaksaan dalam Bingkai Sistem Peradilan Pidana’.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Abdul Rachman Wahid Unisma pada Kamis (13/2/2025) siang. Menghadirkan beberapa akademisi dan pakar hukum seperti Dekan Fakultas Hukum (FH) Unisma, Dr. Arfan Kaimuddin, S.H, M.H, Guru Besar FH Universitas Brawijaya, Prof Dr I Nyoman Nurjaya S.H,M.S, Wakil Rektor III Unisma Dr Moh Yunus M.Pd dan Wakil Ketua Umum Peradi Dr H. Salih Mangara Sitompul S.H, M.H.

    Dekan FH Unisma, Dr. Arfan Kaimuddin mengatakan, bahwa perubahan regulasi hukum harus selalu menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

    Namun pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana yang sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sistem peradilan pidana adalah mekanisme penanggulangan kejahatan yang harus diterapkan dengan pendekatan sistematis. Dan di dalam sistem itu, melibatkan empat lembaga sekaligus yaitu kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.

    Menurutnya, ada tiga pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana. Yaitu, pendekatan normatif yang menempatkan lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan sebagai satu bagian dari sistem hukum.

    “Lalu yang kedua, pendekatan administratif yang memandang APH sebagai lembaga dengan mekanisme kerja yang terstruktur baik horizontal maupun vertikal sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku,” tambahnya.

    Dan yang ketiga, pendekatan sosial  dengan menempatkan APH dalam sistem sosial. Yang melibatkan peran serta masyarakat dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

    Namun dengan adanya RUU KUHAP maupun RUU Kejaksaan, menjadi ada ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar APH. Sehingga dapat berakibat pada kurangnya perhatian terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

    Oleh karenanya ditegaskan, bahwa diperlukan adanya revisi pada RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan.

    “RUU KUHAP dan RUU Kejaksaaan sangat perlu adanya revisi. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar APH,” terangnya.

    Di sisi lain pihaknya menegaskan, bahwa sistem peradilan pidana yang saling terintegrasi menjadi solusi utama dalam mengatasi permasalahan yang ada.

    “Dengan demikian, urgensi revisi RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan harus segera dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan para stakeholder. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antar APH,” pungkasnya.

  • Kantor Sri Mulyani Terapkan Cara Kerja Baru Usai Efisiensi Rp8,99 Triliun

    Kantor Sri Mulyani Terapkan Cara Kerja Baru Usai Efisiensi Rp8,99 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akan menerapkan cara kerja baru di kantornya dalam menghadapi efisiensi senilai Rp8,99 triliun terhadap anggaran 2025. 

    Sri Mulyani mengungkapkan perubahan cara kerja baru—yang sebetulnya tidak terlalu baru bagi Kemenkeu. Pihaknya akan semakin akselerasi di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja 

    “Budaya disiplin anggaran yang selama ini telah dilakukan, lebih diefisienkan,” paparnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025). 

    Setidaknya, terdapat 12 cara kerja baru di kantor bendara negara tersebut. Mulai dari digitalisasi dokumen dan budaya hemat energi seperti penggunaan perangkat listrik secara hemat dan pengurangan jumlah lift yang beroperasi. 

    Sri Mulyani juga menerapkan penggunaan e-perjadin khusus dalam negeri, pengembangan layanan bersama untuk satker dalam satu wilayah utamanya untuk kantor vertikal. Kemudian penggunaan peralatan kantor secara sharing, penggunaan BMN (termasuk penggunaan BBM untuk BMN prioritas). 

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai arahan Presiden adalah yang tugas negara saja,” lanjut bendahara negara tersebut. 

    Bukan hanya itu, Kemenkeu juga menerapkan budaya penataan ruang kerja kolaboratif, shifting kegiatan luring menjadi daring, dan optimalisasi perangkat TIK. 

    Sri Mulyani juga mendorong kolaborasi unit eselon satu, seperti melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya join sehingga bisa lebih efisien. Terakhir, Sri Mulyani menghilangkan kudapan alias snack untuk setiap kegiatan rapat. 

    Dia memaparkan bahwa instansinya melakukan penghematan dengan menerapkan prinsip efisiensi, yakni belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. 

    Sementara belanja barang dan modal dilakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, acara, seremonial, peringatan, dan lainnya.

    Adapun penghematan utamanya dilakukan terhadap lima program, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen. 

    “Efisiensi Rp8,99 triliun dari lima program Kemenkeu. Dari total pagu Rp53,19 triliun kami melakukan efisiensi Rp8,99 triliun,” ujarnya.

    Terpantau efisiensi terbesar berasal dari program Dukungan Manajemen (Dukman) senilai Rp8,05 triliun dari total pagu senilai Rp50,46 triliun. Artinya, alokasi setelah efisiensi untuk program Dukman tersisa Rp42,41 triliun.

  • Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengonfirmasi pada Kamis (13/2/2025) bahwa mereka akan membebaskan sandera Israel sesuai dengan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Keputusan ini diumumkan setelah pembicaraan dengan mediator dari Mesir dan Qatar yang berkomitmen untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kesepakatan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui Telegram, Hamas menegaskan bahwa diskusi dengan para mediator berlangsung dalam suasana positif.

    “Saudara-saudara yang menjadi mediator di Mesir dan Qatar telah menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti semua ini untuk menyingkirkan hambatan dan menutup kesenjangan,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    Lebih lanjut, Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan awal.

    “Oleh karena itu, Hamas menegaskan kembali posisinya untuk terus melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, pada Senin, Hamas menyatakan bahwa mereka menunda pembebasan sandera berikutnya sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    “Penyerahan tahanan Zionis yang dijadwalkan akan dibebaskan Sabtu depan…akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian pengumuman juru bicara militer Hamas, dikutip dari Palestine Chronicle.

    “Kami menegaskan komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan berkomitmen terhadapnya,” tambahnya.

    Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas mencatat Israel telah melanggar beberapa kesepakatan.

    Di antaranya, serangan terhadap warga sipil dan penolakan akses terhadap bantuan kemanusiaan, seperti tenda dan karavan bagi warga yang mengungsi di Gaza.

    Pelanggaran ini telah didokumentasikan dengan baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, wartawan, dan telah disebutkan oleh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menurut Hamas, Israel telah melanggar kesepakatan tepat 15 menit setelah gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025 pukul 08.30 pagi, waktu setempat.

    Atas keputusan Hamas yang menunda pertukaran sandera, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam akan mengakhiri kesepakatan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan tawanan sesuai batas waktu yang ditentukan pada Sabtu siang.

    Ancaman Netanyahu ini membuat ribuan warga Israel melakukan aksi demo ke jalan pada minggu ini, dikutip dari Al-Arabiya.

    Mereka mendesak pemerintah untuk tetap berpegang pada kesepakatan agar pertukaran sandera tetap berlangsung.

    Sebagai informasi, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlangsung sejak 19 Februari 2025.

    Sejak kesepakatan gencatan senjata berlangsung, sebanyak ratusan tahanan Palestina di penjara Israel telah dibebaskan dan Hamas memberikan imbalan 16 warga Israel serta 4 pekerja Thailand.

    Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata ini, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang.

    Di mana sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata Gaza dan Konflik Palestina vs Israel

  • Prabowo Bakal Undang Ketum KIM Plus ke Hambalang Besok, Ada Apa?

    Prabowo Bakal Undang Ketum KIM Plus ke Hambalang Besok, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang seluruh partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk bertemu di Hambalang, pada esok, Jumat (14/2/2025).

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahwa undangan tersebut dilakukan guna mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 dari partai Gerindra.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Besok, Pak Prabowo mengundang seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ke acara ini. Setelah Jumat, pada hari Sabtu, kita akan mengadakan peringatan ulang tahun ke-17 [Partai Gerindra] serta satu tahun Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya kepada wartawan di Hambalang.

    Di sisi lain, Muzani mengaku belum dapat mengonfirmasi kehadiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk turut hadir dalam agenda itu.

    “Saya belum menerima konfirmasi. Mungkin akan ada dalam waktu dekat,” ucapnya.

    Muzani mengatakan bahwa agenda yang berlangsung di kediaman Ketua Umum Gerindra itu akan lebih berfokus untuk ramah tamah antara setiap Ketum partai yang ada.

    “Silaturahmi besok akan diisi dengan jabatan tangan, minum teh dan kopi bersama, serta makan bersama di hari Jumat,” pungkas Muzani.

  • Ratusan Ternak di Tuban Terjangkit PMK, 244 Dinyatakan Sembuh, Vaksinasi Digencarkan

    Ratusan Ternak di Tuban Terjangkit PMK, 244 Dinyatakan Sembuh, Vaksinasi Digencarkan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

    TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Dari 281 ternak yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), 244 ternak di Kabupaten Tuban telah dinyatakan sembuh, Kamis (13/2/2025).

    Diketahui, kasus PMK di Kabupaten Tuban tercatat kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan September 2024.

    Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Eko Julianto terkait kasus PMK di Tuban hal ini lantaran pada bulan September banyak ternak yang masa vaksin nya sudah habis, selain itu faktor musim penghujan juga turut berpengaruh.

    “PMK naik akhir 2024, karena vaksinasi 2023 pada tubuh ternak masa habisnya bulan September, hal ini karena memori pada hewan hanya 6 bulan, bisa dengan manusia yang sekali vaksin bisa seumur hidup, selain itu faktor musim hujan juga berpengaruh,” ujar Eko.

    Dan sampai saat ini, tercatat di wilayah Kabupaten Tuban sudah ada 281 kasus PMK dengan 244 ternak dinyatakan sembuh 13 masih sakit dan mendapatkan perawatan, 19 ternak mati, dan 5 harus dipotong paksa.

    Untuk kecamatan dengan kasus tertinggi hingga saat ini tercatat berada di Kecamatan Kerek dengan 70 kasus.

    Eko menjelaskan, keberhasilan dalam menanggulangi PMK berkat kerja keras dari tim seperti melakukan strategi pengendalian dan pencegahan.

    “Salah satunya kita melakukan pengobatan hewan yang sakit dan melakukan pengawasan selama 14 Hari. Serta untuk desa yang memiliki kasus cukup banyak kami membuka pengobatan secara massal,” bebernya.

    Untuk pencegahan sendiri, Eko menuturkan kalau saat ini telah ada 7.000 dosis vaksin, yang sudah di suntikan. Dan pada minggu ini, akan ada 29.000 dosis vaksin dari Kementerian dan Pemerintah Provinsi untuk di vaksinasi kan ke ternak di 20 Kecamatan Kabupaten Tuban.

    “Kita telah mendapatkan 29.000 vaksin dan Insyaallah besok sudah mulai dilakukan vaksinasi ke 20 Kecamatan,” ungkapnya.

    Dengan adanya tren positif ini Eko menghimbau kepada peternak agar lebih menjaga kebersihan kandang, serta membatasi interaksi ternak dengan orang banyak.

    Selain itu ia juga menyarankan masyarakat segera melapor ke petugas, jika ada indikasi ternak yang terjangkit PMK agar ternak bisa segera tertolong, atau meminta penanganan melalui dokter hewan yang ada di Puskeswan. 

    “Semoga bisa zero kasus, dengan upaya penanganan dan pencegahan, yang kita lakukan,” pungkasnya.

  • Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    TRIBUNJATIM.COM – Pilu Sidiq, petugas pintu air yang kini terkena PHK setelah 14 tahun mengabdi.

    Sidiq terkena PHK akibat kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejumlah anggaran kementerian terkena kebijakan efisiensi hingga menuai kontroversi.

    Kebijakan itu bahkan sampai berimbas kepada Sidiq.

    Kini, curhatan Sidiq terdampak kebijakan efisiensi anggaran itu viral di media sosial.

    Sidiq bercerita selama 14 tahun bertugas sebagai Petugas Pintu Air (PPA) di Lampung.

    Selama itu Sidiq pun masih bekerja sebagai tenaga honorer di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.

    Siang dan malam dirinya bekerja tak mengenal lelah.

    Namun di 5 Februari 2025, Sidiq mendapatkan kabar buruk.

    Ia dan teman-temannya dirumahkan.

    Sidiq merasa kerja kerasnya selama ini tak dianggap apa-apa oleh pemerintah.

    Pria tersebut kini mengaku pusing memikirkan nasib anak dan istrinya.

    “Kami Petugas Pintu Air (PPA) honorer TPOP BBWS-MS Lampung sudah mengabdi selama 14 tahun bahkan lebih

    Tiba-tiba per 5 Februari kami dirumahkan secara sepihak. Lantas bagaimana nasib kami? Nasib anak istri kami di rumah?

    Kami bekerja tidak kenal waktu, bahkan malampun kami datang ke lokasi kalau memang dibutuhkan.

    Tapi inikah balasan untuk kami semua? Tolong untuk Bapak presiden, bapak Kementerian PUPR pertimbangkan kembali kebijakan ini,” tulis Sidiq.

    Sidiq mengaku dirinya kini hanya bisa menunggu dan berdoa.

    “doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini… kami hanya sudah berusaha&berdoa,” tulis Sidiq.

     

    Kementerian PU Kena Efisiensi Anggaran

    Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan signifikan. 

    Anggaran yang semula Rp 110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. 

    Kabar beredar menyebutkan pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU. 

    Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman. 

    Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu. 

    “Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu,” jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025). 

    Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

    Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui jumlahnya berkurang. 

    Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

    Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

    Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

    “Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong,” katanya.

  • Babak Baru Penghiliran Emas di Tangan ANTM dan Freeport Indonesia

    Babak Baru Penghiliran Emas di Tangan ANTM dan Freeport Indonesia

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • KSAU resmikan Wing Udara 9 Biak untuk perkuat pengamanan udara

    KSAU resmikan Wing Udara 9 Biak untuk perkuat pengamanan udara

    Biak (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono meresmikan Wing Udara 9 Pangkalan Udara Manuhua Biak untuk memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah udara di Papua.

    “Hari ini operasional Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak diresmikan bersamaan dengan dilantiknya Komandan pertama Letkol Pnb Heru Wardhana untuk menambah satuan TNI AU di wilayah Papua,” kata Marsekal Tonny dalam keterangan seusai meresmikan Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak,Kamis sore.

    KSAU menyebut keberadaan satuan Wing Udara 9 memiliki tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknis dan pengoperasian skadron udara yang berada dalam jajarannya.

    Sedangkan tugas lain operasional Wing Udara 9, menurut Marsekal Tonny, mengumpulkan dan merekam data guna penyempurnaan taktik dan teknis, baik operasi maupun latihan yang melibatkan satuan yang berada di jajarannya.

    KSAU mengucapkan selamat kepada jajaran Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak yang telah resmi beroperasi di wilayah udara Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua.

    Ia minta Komandan Wing Udara 9 Letkol Pnb Heru Wardhana untuk dapat segera beradaptasi dengan lingkungan guna menjalankan tugasnya di Papua.

    “Jalankan kepercayaan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai komandan yang telah diberikan pimpinan TNI AU,” ujar Marsekal Tonny.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025