Xcloud.id

Blog

  • 32,2 Persen Anak Usia 16-18 Tahun di Kota Banjar Tidak Bersekolah, APS Turun Signifikan

    32,2 Persen Anak Usia 16-18 Tahun di Kota Banjar Tidak Bersekolah, APS Turun Signifikan

    JABAR EKSPRES – Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison, mengungkapkan keprihatinan atas tingginya angka anak usia 16-18 tahun di Kota Banjar yang tidak dapat menikmati layanan pendidikan.

    Data terbaru menunjukkan, sebanyak 32,2 persen anak pada rentang usia tersebut tidak bersekolah. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 3,8 persen, dari 71,78 persen di tahun 2023 menjadi 67,98 persen di tahun 2024.

    “Logikanya, semakin tinggi APS, semakin banyak anak yang bersekolah. Jika APS hanya 67,98 persen, berarti 32 persen anak tidak bersekolah,” jelas Muhlison dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    BACA JUGA: Mosi Tidak Percaya, Tiga Karang Taruna di Kota Banjar Tuntut Digelar KLB!

    Muhlison menilai, tingginya angka anak yang tidak bersekolah ini merupakan alarm serius bagi masa depan generasi emas Kota Banjar.

    Menurutnya, hal ini mengancam potensi kesejahteraan dan wajah peradaban kota. Ia pun menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar telah gagal dalam mengelola pendidikan dan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.

    “Ini angka yang fantastis. Artinya, dari 100 anak, 32 di antaranya tidak bersekolah. Ini sangat berbahaya bagi masa depan generasi emas. Wajar jika rapor pendidikan kita tahun ini jeblok. Kondisi ini tidak boleh diabaikan,” tegas Muhlison.

    Data tersebut, lanjutnya, bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam memberikan akses layanan pendidikan di suatu wilayah.

    BACA JUGA: APK PAUD Kota Banjar Tertinggi se-Jawa Barat, Namun Kualitas Pendidikan Masih jadi Sorotan

    “Semakin tinggi APS, berarti daerah tersebut berhasil menyelenggarakan layanan pendidikan. Jika melihat data ini, indikasinya Pemkot gagal mewujudkan program wajib belajar 12 tahun,” imbuhnya.

    Muhlison, yang juga mantan Ketua PMII Kota Banjar, mendesak Pemkot Banjar untuk segera mengurai akar persoalan dan mencari solusi atas masalah ini.

    Ia juga menyarankan agar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dievaluasi sebagai bentuk konsekuensi logis dari kegagalan mengelola pendidikan.

    “Pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa. Kami minta Pemkot segera mencari solusi dari akar persoalan ini. Kadisdik layak dievaluasi karena dampaknya sangat serius bagi masa depan Kota Banjar. Angka 32 dari 100 bukan main-main,” tegasnya.

  • PART Akan Ekspansi untuk Jaga Pertumbuhan Bisnis

    PART Akan Ekspansi untuk Jaga Pertumbuhan Bisnis

    Jakarta, FORTUNE – Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) akan melakukan diversifikasi bisnisnya dari sektor otomotif pada Manufaktur serta sektor alat pertanian.

    Hamim, Direktur Utama PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART), mengatakan diversifikasi dari sektor bisnis itu wujudnya seperti kebutuhan food tray untuk program makan bergizi pemerintah. Dalam hal ini target produksinya adalah 1 juta nampan per bulan.

    “Dengan asumsi food tray dan Agribisnis bisa berjalan mulus pada tahun ini sesuai target perusahaan,” kata Hamim.

    Manajemen PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) menargetkan pendapatan pada akhir 2025 akan menyentuh lebih dari Rp1 triliun dengan estimasi pertumbuhan di atas 200 persen.

    PART menargetkan penjualan lama mencapai nilai Rp364 miliar.

    Menurut Hamim inisiatif ini tidak hanya memperluas lini bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung ekosistem penyediaan makanan sehat bagi masyarakat.

    Untuk mencapai target tersebut, PART akan membangun fasilitas produksi baru seluas 8.000 meter persegi yang akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Langkah ini diambil untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat serta memperkuat peran PART dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

    Selain sektor pangan, PART juga siap berkontribusi dalam penguatan sektor pertanian nasional dengan menyediakan alat dan mesin pertanian berkualitas tinggi. 

    Berbekal pengalaman dalam fabrikasi baja dan plastik, perusahaan menargetkan kontribusi 5-10 persen terhadap total kebutuhan alat dan mesin pertanian dalam program pemerintah. Hamin berharap langkah ini dapat membantu meningkatkan efisiensi sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kami optimistis dengan kebijakan pemerintah yang pro-industri dan diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5-8 persen. Dengan fondasi yang kuat dan strategi yang tepat, PART siap berkontribusi dalam akselerasi ini,” ujar Hamim.

    Selain potensi domestik, meningkatnya hubungan dagang dan Investasi antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi katalis pertumbuhan bagi PART.

    Karena PART turut didukung oleh investor Malaysia, Hamim mengaku hubungan dagang tersebut akan mendorong perluasan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

    Tak kalah penting, lanjut Hamim, tentunya itu semua memerlukan investasi dalam teknologi dan pelatihan tenaga kerja demi meningkatkan kualitas SDM. 

    PART membukukan kinerja keuangan impresif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan (CAGR) 27,3 persen sejak 2021. Karena masih dalam proses audit, Hamim mengatakan perkiraan laba bersih perusahaan akan mencapai Rp23,3 miliar dengan net profit margin 9 persen. 

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.383 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.383 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menghitung uang pecahan rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa/pri.)

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.383 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Kamis di Jakarta, melemah hingga 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.383 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.376 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Dua Kasus Pembunuhan Sadis di Jombang Gemparkan Warga, Kapolres Imbau Aktifkan Kembali Siskamling

    Dua Kasus Pembunuhan Sadis di Jombang Gemparkan Warga, Kapolres Imbau Aktifkan Kembali Siskamling

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Kasus penemuan jasad di Kabupaten Jombang yang terjadi dua hari berturut-turut serta mulai kembali marak kasus pembunuhan, membuat Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan saat hadir dalam Konferensi Pers di Mapolres Jombang pada Kamis (13/2/2025) mengatakan aktifnya kembali siskamling diharapkan menjadi langkah awal menjaga keamanan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat. 

    “Dalam kesempatan ini, kami mengimbau kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Jombang, bersama-sama gotong-royong untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di lingkungan kita,” ucap AKBP Ardi Kurniawan.

    Dengan kembali diaktifkan siskamling, Kapolres berharap kondisi Kabupaten Jombang menjadi aman dan tertib. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir tindak pidana kejahatan. 

    “Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat yang kita tuju bersama dan bisa mengurangi tindak kejahatan,” katanya. 

    Seperti diketahui, dalam kurun waktu 2 hari saja, Kabupaten Jombang digemparkan dengan dua penemuan mayat yang kondisinya sama-sama mengenaskan. 

    Pertama adalah, PRA (18) gadis asal Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang yang ditemukan tewas mengapung di Sungai Kanal Turi Tunggorono, Dusun Peluk, Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada Selasa (11/2/2025).

    Lalu yang kedua adalah penemuan mayat tanpa kepala di area irigasi persawahan gegerkan warga Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Rabu (12/2/2025). 

    Jasad berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan pertama kali oleh warga setempat yang niatnya hendak memancing mencari ikan. 

  • Semangat ‘Nol Emosi’ Bagus, tapi Perhatikan Juga Industrinya!

    Semangat ‘Nol Emosi’ Bagus, tapi Perhatikan Juga Industrinya!

    Jakarta –

    World Research Institute atau WRI Indonesia mengingatkan, semangat net zero emission atau emisi nol jangan sampai membunuh industri otomotif di Indonesia. Keduanya, kata WRI di program Toyota Carbon Neutrality (CN), harus berjalan beriringan.

    I Made Vikannanda selaku Senior Program Lead Electric Mobility WRI Indonesia mengingatkan, pemerintah dan produsen harus melakukan diskusi mengenai cara menyeimbangkan gagasan emisi nol dan ketahanan industri. Menurutnya, itu menjadi tantangan bersama.

    “Ini tantangan ke depan kan mau net zero tapi industri harus diselamatkan. Kita tidak mau sektor otomotif sales-nya turun karena kita bicara teknologi baru. Ini tantangan yang perlu kita antisipasi bersama-sama,” ujar Vikan pada program Toyota Beyond Zero Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Vikan menjelaskan, ketika kepemilikan motor mencapai 120 juta unit dan mobil 20 juta unit pada tahun 2023, output ekonominya berkisar lima persen. Ketika jumlahnya bertambah, output ekonomi meningkat, namun bertentangan dengan semangat net zero emission.

    “Kita cari formula bersama-sama di sektor otomotif untuk mencapai net zero 2060. Kita sekarang punya motor 120 juta, mobil mungkin 20 juta. Kita dapat output ekonomi 5 persen ya tahun 2023,” tuturnya.

    “Kalau 8 persen berapa? Apakah mobil harus 70 juta unit kah? Terus polusi dan kemacetan bagaimana? Motor apakah harus 250 juta? Bagaimana dengan konsumsi BBM. Jadi elemen isunya sangat kompleks. Makanya harus antisipasi bersama antar pemerintah dan industri,” tambahnya.

    Meski demikian, Vikan melihat, potensi menjaga keseimbangan industri dan semangat memerangi emisi sebenarnya terbuka lebar. Sebab, kini sudah mulai banyak mobil-mobil baru dengan energi hijau seperti hybrid atau fuel cell.

    “Kita bikin research bagaimana output ekonomi kalau menuju net zero. Kalau bicara sektor otomotif sekarang itu kurang lebih output-nya US$ 40 miliar dari produksi dan penjualan,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • 3 Pedagang Ikan Predator di Kramat Jati Rugi Puluhan Juta Rupiah Dagangannya Dimusnahkan Megapolitan

    3 Pedagang Ikan Predator di Kramat Jati Rugi Puluhan Juta Rupiah Dagangannya Dimusnahkan Megapolitan

    Pedagang Ikan Predator di Kramat Jati Rugi Puluhan Juta Rupiah Dagangannya Dimusnahkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Fikri (30), pemilik toko ikan di Kramat Jati, Jakarta Timur, rugi puluhan juta rupiah usai 63 ikan predator yang ia jual dimusnahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta.
    Fikri menyebutkan, ikan yang dia jual seharga Rp 2,5 juta sampai Rp 12 juta per ekor.
    “Ya kalau rugi ya rugi, tapi untuk ke depannya lebih baik lagi. Alhamdulillah diberikan kemudahan saja, Insya Allah ke depannya lancarlah setelah kejadian ini,” kata Fikri saat ditemui
    Kompas.com,
    Kamis (13/2/2025).
    Adapun ikan-ikan yang dijual oleh Fikri dimusnahkan Dinas KPKP Jakarta karena dilarang diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi.
    Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020. 
    Menurut Fikri, pemusnahan ini menjadi pelajaran buat dirinya agar lebih berhati-hati dalam menjual ikan.
    “Pedagang lain juga bisa antisipasi, sehingga cari uangnya lurus saja,” ungkap Fikri.
    Fikri sendiri sebelumnya tidak mengetahui ikan yang ia jual dilarang karena dianggap membahayakan.
    “Tidak tahu, saya sempat cari info, karena masih simpang siur boleh atau tidak. Kebetulan saja jalani saja jualan, kebetulan beberapa stok masih ada akhirnya dimusnahkan,” ungkap Fikri.
    Adapun 63 ikan predator milik Fikri yang dimusnahkan Dinas KPKPK sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo jadi Ketum Gerindra Lagi

    Prabowo jadi Ketum Gerindra Lagi

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto kembali didapuk sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    Prabowo akan memimpin Gerindra untuk periode 2025-2030 sebagaimana diputus dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, Kamis, 13 Februari 2025.

    Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, sejatinya hari ini merupakan agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Namun berdasarkan aspirasi seluruh kader, Rapimnas berubah menjadi KLB.

    “Sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan peserta dan memenuhi persyaratan untuk perubahan KLB sehingga dibuatlah kongres luar biasa,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek DPR,  Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

    Dasco menuturkan, seluruh akar rumput Gerindra mengusulkan agar Prabowo menjadi ketua umum kembali. 

    “Dihadiri oleh pengurus DPD, dan DPC Gerindra seluruh Indonesia. Dari masing-masing dewan pimpinan daerah mewakili dewan pimpinan cabang seluruh Indonesia,” ucapnya.

    “Permintaannya seperti itu. Nah, tadi keputusan KLB itu kemudian memutuskan seperti itu (Prabowo kembali jadi Ketum Gerindra) ya sudah,” tutupnya

  • Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif air bersih sebesar 71,3 persen untuk penghuni apartemen dan kondominium turut merugikan para pebisnis di Jakarta.

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengatakan bahwa sektor industri dan niaga juga mengalami kenaikan tarif tinggi hingga 71,3 persen, sama seperti kelompok pengguna K III lainnya, seperti penghuni apartemen dan kondominium.

    “Jelas ini mengganggu dunia usaha di Jakarta, apalagi di tengah gencarnya efisiensi yang perlu dilakukan para pelaku usaha setelah adanya kenaikan UMP dan pembayaran THR sebentar lagi,” kata Francine dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    PSI terus mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya penghuni apartemen dan kondominium, tetapi juga industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” ujar Francine.

    Francine menjelaskan bahwa tarif batas atas air minum PAM Jaya yang ditetapkan dalam Kepgub 730/2024 seharusnya adalah 4 persen kali UMP tahun 2024 dibagi 10, sehingga tarif tertinggi PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp 20.269/m⊃3;.

    “Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024,” jelasnya.

    Namun, dalam Kepgub 730/2024, ada dua tarif pada kelompok pelanggan K III yang melanggar batas atas tersebut.

    Tarif Rp 23.000/m⊃3; untuk pelabuhan laut dan udara, tarif Rp 21.500/m⊃3; untuk apartemen, kondominium, pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang 1 hingga bintang 5, salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

    Francine menyesalkan kebijakan PAM Jaya yang justru membebani dan merugikan warga Jakarta, terutama penghuni apartemen dan kondominium serta pelaku usaha, dengan kenaikan tarif air bersih hingga 71,3 persen yang melanggar aturan.

    “Padahal sejak tahun 2017, PAM Jaya tidak pernah merugi. Tahun 2023 perusahaan mencatat keuntungan Rp 1,2 triliun dan pada tahun 2024 untuk pertama kalinya membayar dividen sejak 2017,” ungkapnya.

    Pada tahun 2024, PAM Jaya membagikan dividen sebesar Rp 62,36 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham tunggal perusahaan.

    “Jadi kenaikan ini sangat janggal dan tidak masuk akal,” tegas Francine.

    Francine juga meminta agar PAM Jaya tidak berlindung di balik Kepgub 730/2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “PAM Jaya jangan berlindung di balik Kepgub 730 Tahun 2024, seolah-olah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Kepgub tersebut. Padahal PAM Jaya yang menyusun dan mengusulkan rancangan kenaikan tarif air minum sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya.

    Ia juga merujuk pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan hingga Triwulan III 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 PAM Jaya yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menyerap Penyertaan Modal Daerah (PMD).

    PAM Jaya berencana melakukan realokasi sisa saldo PMD sebesar Rp 252,55 miliar yang tidak jadi dilaksanakan, dan dialihkan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan serta Jaringan Pipa Distribusi SPAM Pesanggrahan Tahap III.

    Karena belum sepenuhnya menyerap PMD yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur air minum di Jakarta, menurut Francine, PAM Jaya seharusnya memiliki opsi lain selain menaikkan tarif.

    “Selain tidak membagikan dividen dulu, PAM Jaya juga bisa menggunakan PMD untuk mengejar target penyediaan 100 persen layanan air minum bagi warga Jakarta, sehingga tidak perlu membebani warga dengan kenaikan tarif yang melanggar aturan,” katanya.

    17 Tahun Tidak Naik

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAM Jaya menaikkan tarif air bersih di Jakarta mulai Januari 2025. 
    Kenaikan tarif air ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” ujar Arief Nasrudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/12/2024). 

    Menurut dia, penyesuaian tarif bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh masyarakat Jakarta. Terlebih, selama 17 tahun, PAM Jaya belum pernah menaikan tarif. 

    Di sisi lain, kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. “

    Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” kata Arief. 

    Menurut Arief, tidak semua kelompok konsumen PAM Jaya mengalami kenaikan tarif air bersih. Khusus untuk kelompok pelanggan yang masuk kategori KI dan penggunaan air 0-10 meter kubik justru mengalami penurunan tarif. 

  • Sering Utang Hingga Menumpuk Rp 60 Juta, Pande Disekap dan Disiksa Tiga Wanita Hingga Tewas

    Sering Utang Hingga Menumpuk Rp 60 Juta, Pande Disekap dan Disiksa Tiga Wanita Hingga Tewas

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang pria disekap hingga tewas akibat masalah utang.

    Utang korban diketahui menumpuk hingga Rp 60 juta.

    Diketahui, pria bernama I Pande Gede Putra Palguna itu meninggal setelah disekap dan disiksa selama 13 hari.

    Pelaku adalah tiga wanita yang bernama Leni, Oki dan Intan.

    (DOK. Tribunnews)

    Kematian I Pande Gede Putra Palguna, seorang pria berusia 53 tahun, terungkap dalam konferensi pers yang diadakan oleh Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, pada Kamis, 13 Februari 2025.

    Kapolres menjelaskan bahwa hubungan antara Pande dan ketiga tersangka awalnya baik.

    Pande tinggal di kos milik Oki dan Intan sejak November 2024 dan sering meminjam uang dari mereka.

    Total pinjaman yang diajukan Pande mencapai Rp 60 juta dengan alasan untuk membayar utang kepada Leni.

    Namun, pada akhir Januari 2025, Oki dan Intan menyadari bahwa mereka telah dibohongi.

    Selain itu, Leni menerima telepon dari seorang wanita yang mengeklaim bahwa Pande telah memperkosanya dan sering menjelekkan Leni.

    “Hal tersebut menjadi pemicu sakit hati para tersangka, hingga akhirnya melakukan penyiksaan terhadap korban,” ungkap  AKBP Ida Bagus.

    Penyiksaan dan Kematian

    Pande disekap sejak 20 Januari 2025 dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan yang mengerikan.

    Korban meninggal dunia pada 2 Februari 2025.

    Setelah mengetahui kematian Pande, Oki dan Intan menghubungi Leni, dan ketiganya merencanakan pembuangan jasad korban ke Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

    Polisi telah menyita sejumlah barang bukti terkait kasus ini, termasuk mobil rental yang digunakan untuk mengangkut jasad Pande, rekaman CCTV, dan data digital perjalanan mobil dari lokasi kejadian di Denpasar menuju lokasi pembuangan di Buleleng.

    Barang-barang yang digunakan untuk menyiksa Pande juga disita, seperti korek api gas, kaleng obat pembasmi serangga, sapu, serok, kabel ties, dan setrika.

    Ketiga tersangka kini dihadapkan pada pasal 338 dan/atau pasal 35 ayat 1 dan 3 juncto pasal 55 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

  • Kena Efisiensi Rp38 Miliar, Kementrans akan Tetap Wujudkan Swasembada dan Entaskan Kemiskinan – Halaman all

    Kena Efisiensi Rp38 Miliar, Kementrans akan Tetap Wujudkan Swasembada dan Entaskan Kemiskinan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan kementeriannya ingin ikut menyukseskan program swasembada pangan dan energi maupun pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Demikian disampaikan Menteri Iftitah dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dalam rapat itu diputuskan Kementrans mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp38,9 miliar dari Rp122,42 miliar menjadi Rp83,5 miliar.

    “Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Iftitah dalam rapat tersebut.

    “Jika telah mendapatkan arahan dan keputusan dari Bapak Presiden tentang paradigma baru Transmigrasi, pada saatnya kami akan melaporkan secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Iftitah menyatakan tetap optimis memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. 

    “Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” ucap Iftitah.

    Dia optimis untuk memberikan kinerja terbaik karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, seperti menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan.
     
    Iftitah menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan membatasi upaya Kementrans untuk menyukseskan program-program yang telah disusun.

    “Selama tiga bulan ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru Transmigrasi. Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia,” katanya.

    Terkait persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia menyampaikan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik. 

    “Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.