TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memotong anggaran fasilitas pimpinan BUMN sebesar Rp 7 miliar, menyusul adanya kebijakan pemangkasan anggaran di kementeriannya sebesar Rp 115,6 miliar.
“Saya rasa memang pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih ada penghematan di 7 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Erick merincikan penghematan ini dilakukan dengan mengurangi anggaran pengadaan souvenir untuk tamu luar negeri yang bertamu di Kementerian BUMN hingga efisiensi perjalanan dinas pimpinan dalam acara seremonial.
“Itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan suka tukeran souvenir itu yang kita beli dari UMKM ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” ucap Erick.
“Lalu ada beberapa rapat kemarin dengan Asian Development Bank (ADB), IMF ya kita tidak bisa hadir. Kita pakai Zoom saja seperti zaman Covid,” tambah dia.
Kendati begitu, Erick memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN, seperti klinik hingga day care.
“Kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik day care dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” ucap dia.
Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN, termasuk sekuriti dan office boy di tengah kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick.
