Xcloud.id

Blog

  • Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi lainnya di protokoler, karena kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN seperti klinik hingga day care. Sebab, penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian BUMN menyasar untuk fasilitas pimpinan.

    Dia mengatakan, pengurangan fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, menghemat anggaran sebesar Rp 7 miliar.

    “Kita jaga juga mengenai day care karena itu fasilitas penting buat pegawai kami karena kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2,” ucap Erick.

    “Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan. Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik deker dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, pagu anggaran BUMN telah diusulkan sebesar Rp 215 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. 

    Mulanya, pagu anggaran BUMN sebesar Rp 277,5 miliar kemudian mengalami efisiensi sebanyak Rp 115,6 miliar. Sehingga sisa pagu BUMN menjadi Rp 161,9 miliar.

    Efisiensi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada, karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp 215 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Erick, usulan pagu anggaran BUMN menjadi Rp 215 miliar itu untuk menjalankan program-program kementerian yang sudah dilakukan efisiensi seperti pemotongan 54 persen anggaran perjalanan dinas.

    Kemudian 50 persen pengurangan anggaran untuk biaya pengawasan BUMN serta 41 persen pengurangan biaya untuk fasilitas IT. Pengurangan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 90 persen, lalu biaya fasilitas pimpinan dikurangi 70 persen.

    Erick menegaskan bahwa untuk kendaraan dinas, BUMN telah memangkas anggaran hingga 66 persen. Dia bilang, Kementeriannya sekarang beralih dari kendaraan mobil listrik menjadi mobil hybrid.

    “Lalu 66 persen menyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid tujuannya tadi listrik sekarang hybrid harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” jelas Erick.

    Selain itu, penghematan 43 persen untuk kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial. Terakhir, 39 persen efisiensi pemakaian gedung.

    “Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1 sampai 2 bulan ke depan,” ungkap Erick.

  • Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal utang Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Jokowi menegaskan selama ini pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang.

    “Pengelolaan anggaran yang saya tahu sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2025).

    Jokowi menjelaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 38% hingga 39%. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

    “Masih jauh di bawah ketentuan undang-undang yang ada,” tambahnya.

    Ia pun meminta media untuk membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain agar mendapatkan perspektif yang lebih luas.

    “Coba dibandingkan persentase GDP dan utang Indonesia dengan negara-negara lain,” kata Jokowi.

    Mantan gubernur Jakarta itu juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara masih sangat prudent atau bijaksana. Ia yakin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memahami konsekuensi ekonomi jika beban utang terlalu besar.

    “Menteri keuangan tahu konsekuensi yang akan terjadi apabila beban utang terlalu besar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program makan bergizi gratis (MBG) serta perbaikan ratusan ribu sekolah di Indonesia.

    Dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan efisiensi anggaran ini diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

    “Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya dijadikan alasan untuk nyolong (mencuri), dihentikan dan dibersihkan,” tegasnya.

  • 3 Sopir Lompat Selamatkan Diri, Truknya Melaju Liar Tewaskan 8 Orang di Tol Ciawi Bandung

    3 Sopir Lompat Selamatkan Diri, Truknya Melaju Liar Tewaskan 8 Orang di Tol Ciawi Bandung

    Sopir Lompat Selamatkan Diri, Truknya Melaju Liar Tewaskan 8 Orang di Tol Ciawi
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sopir truk pengangkut galon, Bendi Wijaya, melompat keluar dari kendaraannya sesaat sebelum truknya menabrak sejumlah kendaraan di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, pada 4 Februari 2025.
    Bendi diduga panik setelah mengetahui rem truknya tidak berfungsi sejak sebelum memasuki GT Ciawi 2.
     
    Tak mampu mengendalikan laju kendaraan, ia akhirnya membanting setir ke kanan dan meloncat keluar untuk menyelamatkan diri.
    Namun, truk yang tak terkendali terus melaju dan menabrak kendaraan lain, menyebabkan kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan melukai 11 lainnya.
    Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan, rem truk sudah tidak berfungsi sejak sebelum Km 42 di Tol Jagorawi.
    “Akhirnya dia membanting kekanan dan keluar dari kendaraanya. Tapi yang jelas tersangka sebelum Km 42 sudah hilang kendali,” ujar Yudiono di Mako Polresta Bogor Kota, Kamis (13/2/2025).
    Bendi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan ini.
    Polisi menjeratnya dengan Pasal 311 ayat 5, 4, 3, 2, 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp 24 juta.
    Saat ini, Bendi ditahan di Rutan Mapolresta Bogor Kota untuk proses hukum lebih lanjut.
    Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Pengakuan Sopir Truk Kecelakaan Maut Gerbang Tol Ciawi Bogor, Banting Stir Karena Rem Tak Berfungsi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Keluhkan Bau Tak Sedap di RDF Plant Rorotan Jakarta, Pengelola Minta Maaf – Halaman all

    Warga Keluhkan Bau Tak Sedap di RDF Plant Rorotan Jakarta, Pengelola Minta Maaf – Halaman all

    ​Laporan Wartawan Tribun Jakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bau tak sedap ​menyeruak dari cerobong pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara. Diduga bau tak sedap ​tersebut muncul akibat masalah teknis saat proses Pra-Commissioning atau pengujian dan pemeriksaan di tempat pengolahan sampah tersebut.

    Kejadian ini pun sempat dikeluhkan oleh warga yang tinggal di sekitar RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara. Terkait hal ini, Project Manager Pembangunan RDF Plant Jakarta KSO Wika-Jaya Konstruksi Angga Bagus meminta maaf atas kejadian ini.

    Ia pun menegaskan komitmen pihaknya dalam membenahi permasalahan tersebut sebelum dilakukan pengoperasian secara penuh. Adapun menurut rencana, RDF ini bakal diresmikan oleh Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung pada Maret 2025 mendatang.

    “Kami sangat menyesal atas insiden yang sempat dirasakan warga sekitar RDF Plant Jakarta. Kami memastikan kejadian tersebut tidak terulang kembali, serta akan mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terjadi kembali,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Angga menjelaskan, kejadian ini akibat proses pengaturan (set up) unit Advanced Oxidation Process (AOP) pada deodorizer yang saat itu belum beroperasi penuh.

    Saat ini, seluruh sistem telah berjalan sempurnakan dan siap beroperasi secara optimal.

    “Proses penyetelan dari peralatan pengendali bau dan asap ini yang menyebabkan peralatan tersebut belum bekerja optimal. Jika set up selesai, pasti akan bekerja dengan baik,” ujarnya.

    Untuk mengatasi insiden tersebut, tim teknis RDF Plant Jakarta melakukan evaluasi terhadap bekerjanya sistem deodorizer agar fasilitas ini dapat beroperasi sesuai standar lingkungan.

    “Ke depan, kami memastikan bahwa seluruh teknologi pengendalian bau akan bekerja dengan maksimal, sehingga RDF Plant Jakarta dapat beroperasi tanpa dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” kata dia.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut, RDF Plant ini telah dirancang dengan teknologi mutakhir untuk memastikan operasionalnya tetap ramah lingkungan.

    Menurutnya, fasilitas ini dilengkapi dengan sistem pengendalian bau canggih, termasuk deodorizer dengan teknologi ozonisasi dan UV sterilization yang mampu menetralkan bau seperti amonia dan hidrogen sulfida melalui proses oksidasi.

    Selain itu, filter karbon aktif juga digunakan untuk menyerap partikel bau yang tersisa.

    “Selain sistem deodorizer, RDF Plant ini memiliki teknologi cyclone dan wet scrubber untuk menyaring udara atau asap dari hasil pembakaran sebelum dilepaskan ke lingkungan, asap dikeluarkan dari proses pengeringan produk,” tuturnya.

    Kedua teknologi ini memastikan bahwa udara yang keluar dari fasilitas sudah dinetralkan sehingga tidak menimbulkan bau dan emisi yang membahayakan lingkungan,” sambung​nya.

    Untuk menjaga kebersihan dan memastikan RDF Plant Jakarta beroperasi sesuai standar tinggi, fasilitas ini juga memiliki sistem pengolahan air limbah yang dilengkapi tangki ekualisasi, tangki koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi.

    Serta kolam anaerobik dan tangki filtrasi pasir agar air limbah hasil operasional dapat digunakan kembali untuk pencucian truk dan penyiraman tanaman di sekitar fasilitas.

    Sebagai upaya menjaga kualitas udara, RDF Plant Jakarta juga dilengkapi dengan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Mobile yang mampu memantau kualitas udara secara real-time dengan berbagai parameter seperti PM 2.5, PM 10, CO, NO2, ozon, dan SO2.

    “Selain itu, area sekitar fasilitas dibersihkan secara rutin menggunakan road sweeper dengan cairan karbol atau cairan penghilang bau untuk memastikan lingkungan selalu higienis. Kami juga menyediakan fasilitas pencucian truk agar kendaraan dalam kondisi bersih sebelum kembali ke pangkalan,” kata Asep.

    Asep menekankan bahwa RDF Plant Jakarta telah menerapkan standar tinggi dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari penerapan teknologi pengendalian emisi hingga prosedur kebersihan yang ketat.

    “Kami telah menerapkan teknologi canggih untuk memastikan RDF Plant tidak hanya menjadi solusi pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat di sekitarnya,” ucapnya.

  • Tak Ingin Ada Korban Lagi, Anggota DPRD Jatim Usulkan Pengadaan Ambulans Laut Untuk Kepulauan Sumenep

    Tak Ingin Ada Korban Lagi, Anggota DPRD Jatim Usulkan Pengadaan Ambulans Laut Untuk Kepulauan Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Meninggalnya seorang ibu hamil bernama Siti Salihah (20) di Kapal Sabuk Nusantara saat akan dirujuk ke Rumah Sakit di Sumenep, cukup menyita perhatian. Warga Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu ini dirujuk ke Rumah Sakit di wilayah daratan karena kesulitan saat akan melahirkan.

    Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Nur Faizin, mengusulkan pengadaan ambulans laut sebagai solusi operasional kesehatan bagi masyarakat kepulauan di Jatim.

    Politisi PKB ini menilai, wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Apalagi jika infrastruktur penghubung antar pulau tersedia.

    “Karena itu kami menilai bahwa ambulans laut bisa menjadi alternatif sebelum infrastruktur seperti jalan penghubung antar pulau tersedia,” ujarnya, Kamis (13/02/2025).

    Ia memaparkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, terdapat 13 daerah dengan total 508 pulau, termasuk pulau-pulau di Kabupaten Sumenep. Dengan kondisi geografis itu, keterbatasan transportasi menjadi hambatan utama bagi warga kepulauan dalam mendapatkan layanan medis darurat.

    “Jangan sampai cerita pilu ibu hamil dari Masalembu yang meninggal di kapal itu terulang lagi. Harus dipikirkan bersama solusinya,” ujarnya.

    Menurutnya, keberadaan ambulans laut dapat menjadi penyelamat bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Tetapi yang harus diperhatikan, pengadaan ambulans saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan ketersediaan tenaga medis di ambulans tersebut.

    “Di ambulans itu juga harus ada tenaga kesehatan yang mendampingi pasien selama menempuh perjalanan laut. Ini untuk memastikan pasien mendapat penanganan yang tepat sebelum tiba di rumah sakit,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, Kabupaten Sumenep layak mendapatkan perhatian lebih, mengingat kontribusi Kabupaten Sumenep dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim cukup besar. Terutama dari sektor minyak dan gas bumi yang berada di wilayah kepulauan Sumenep.

    “Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kepulauan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan,” tukasnya. (tem/kun)

  • Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun Tahun 2025 – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 53,195 triliun.

    Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
     
    “Pagu anggaran Kemenkeu yang tadinya Rp53,195,389,273,000, efisiensinya Rp8,991,815,007,000 sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203,574,266,000,” kata Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran Kemenkeu sebesar Rp 8,99 triliun itu meliputi lima program yaitu pertama kebijakan fiskal sebesar 47,35 miliar dari sebelumnya Rp 59,1 miliar.

    “Sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi hanya Rp11,84 miliar. Ini seluruh kebijakan sekarang banyak akan diefisienkan melalui daring pembahasan,” ujar Sri Mulyani.

    Kedua, penerimaan negara mengalami efisiensi Rp 716 miliar menjadi Rp 1,67 triliun dari pagu anggaran Rp 2,38 triliun. Ketiga, program belanja negara Kemenkeu mengalami efisiensi Rp45,45 miliar, 

    “Efisiensinya juga sangat dalam Rp 37,18 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar,” jelas Sri Mulyani.

    Keempat, program pengelolaan pembendaharaan kekayaan negara dan risiko dari Rp238,139 miliar, efisiensinya Rp137,784 miliar. Sehingga setelah alokasi untuk program keempat menjadi hanya Rp100,358 miliar. 

    “Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena tadi, tapi beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,466 triliun, efisiensinya Rp8,553 triliun, sehingga dukungan menjadi Rp42,412 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

  • Telkom Tarik Kabel Internet Amerika Langsung ke Manado

    Telkom Tarik Kabel Internet Amerika Langsung ke Manado

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) mengumumkan bahwa Bifrost Cable System telah berhasil mendarat di Manado. Sistem kabel laut ini menghubungkan langsung akses internet dari wilayah timur Indonesia dengan Amerika Serikat.

    Bifrost merupakan sistem kabel bawah laut sepanjang 20.000 km yang menghubungkan Singapura ke Pantai Barat Amerika Utara, dengan titik pendaratan di Jakarta, Manado, Davao, dan Guam.

    Proyek kerja sama Telin, Meta, dan Keppel, menjadikannya kabel bawah laut pertama di dunia yang secara langsung menghubungkan kedua benua melalui Laut Jawa dan Laut Sulawesi di Indonesia. Artinya, sistem Bifrost menghindari wilayah Laut China Selatan yang sebelumnya selalu menjadi titik persilangan kabel internet global.

    Lokasi strategis Manado di Indonesia timur dipilih sebagai titik terminasi Bifrost setelah sebelumnya berperan sebagai titik pendaratan kabel internasional SEA-US dan IGG.

    Hal ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan merangsang bisnis digital di Indonesia Timur.

    CTO Telin Abdul Rahman Ansyori mengatakan, Golden Buoy dari Kabel Bifrost mewakili momen bersejarah yang memposisikan Manado sebagai gerbang internasional kedua Indonesia.

    “Sistem Kabel Bifrost akan menjadi komponen penting dari evolusi ekonomi dan teknologi bangsa dengan meningkatkan konektivitas global, membuka jalan bagi penerapan banyak sistem kabel masa depan Telin,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (13/2/2025).

    Sistem Kabel Bifrost akan memenuhi permintaan konektivitas yang berkembang pesat di Asia Tenggara, dilengkapi dengan teknologi transmisi optik bawah laut tercanggih yang akan menguntungkan berbagai industri, termasuk operator telekomunikasi, hyperscaler, penyedia layanan cloud, dan pemain data center.

    “Ke depannya, Telin secara aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur strategis tambahan untuk meningkatkan konektivitas dan berkontribusi pada masyarakat digital global.” jelasnya.

    (dem/dem)

  • KKI Sebut Masyarakat Kelas Bawah Paling Rentan Terpapar BPA di Galon Guna Ulang

    KKI Sebut Masyarakat Kelas Bawah Paling Rentan Terpapar BPA di Galon Guna Ulang

    Jakarta – Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyoroti ketimpangan distribusi galon air minum dalam kemasan (AMDK) oleh produsen multinasional AMDK terbesar di Indonesia. Menurut Ketua KKI, David Tobing, masyarakat kelas bawah lebih rentan terpapar bisfenol A (BPA) karena mendapatkan galon polikarbonat yang mengandung zat berbahaya tersebut, sementara galon berbahan PET yang bebas BPA justru lebih banyak didistribusikan ke kelas menengah dan atas.

    “Dari sini kami mungkin bisa jelaskan hal yang diskriminatif. Ada satu produk yang menggunakan dua galon. Satu yang mengandung BPA, satu lagi tidak mengandung BPA. Kasihannya, yang BPA masih disebar di perkampungan-perkampungan atau di daerah yang nggak dianggap,” kata David di acara detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2024).

    Senada, Pakar Polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MScEng mengatakan bagi masyarakat yang saat ini mulai sadar akan risiko bahaya BPA pada galon berbahan polikarbonat, sudah saatnya untuk mencoba galon BPA free atau sekali pakai.

    “Kalau kita biasa pakai yang ulang-ulang, mengapa tidak migrasi ke yang sekali pakai? Untuk keselamatan kita ya. Nanti sampahnya gimana? Sudah ada offtaker yang ngambil di situ,” kata prof Chalid.

    Prof Chalid juga telah melakukan penelitian terkait sampah galon sekali pakai bersama kelompok akademisi Universitas Indonesia (UI). Mereka telah melakukan audit di Sungai Ciliwung dari wilayah Bogor hingga Jakarta.

    Hasilnya, mereka tidak menemukan adanya sampah plastik PET (Polietilena tereftalat) yang berbasis galon di tempat tersebut.

    Hal ini karena produsen sudah lebih baik dalam membentuk ekonomi sirkular. Prosedur tersebut dilakukan untuk melakukan antisipasi penumpukan sampah yang selama ini dikhawatirkan.

    (up/up)

  • Viral Buaya 4 Meter Muncul di Permukiman saat Banjir, 20 Petugas Damkarmat Makassar Lakukan Evakuasi – Halaman all

    Viral Buaya 4 Meter Muncul di Permukiman saat Banjir, 20 Petugas Damkarmat Makassar Lakukan Evakuasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video yang memperlihatkan kemunculan seekor buaya berukuran besar di permukiman warga saat banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi viral di media sosial.

    Buaya itu terekam berenang dengan tenang di depan rumah warga yang terendam banjir.

    Warga pun berteriak histeris agar para tetangganya untuk waspada terhadap kemunculan buaya tersebut.

    “Buaya, besar awas awas, itu anak kecil suruh jauh-jauh,” teriak seorang pria dalam video tersebut.

    Warga pun sempat bergotong-royong untuk mengevakuasi buaya sepanjang 4,1 meter tersebut. 

    Namun, upaya mereka gagal karena buaya itu berhasil meloloskan diri.

    Video ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @makassar_iinfo pada Kamis (13/2/2025).

    Diketahui, peristiwa ini terjadi di Jalan Tamangapa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Rabu (12/2/2025) malam.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Makassar, Hassanuddin.

    Ia menyebut, pihaknya menerjunkan 20 personel untuk melakukan evakuasi buaya itu.

    Warga setempat pun ikut membantu personel Damkarmat.

    “Itu kan ditemukan dan dilaporkan oleh warga, masuk di pemukiman. Lalu, masuk laporan ke Damkar, kami kesana ternyata sudah banyak warga,” ujar Hassanuddin, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengatakan, evakuasi buaya ini tidak begitu sulit dan berdurasi cukup singkat. 

    Sebab, buaya tersebut terperangkap di lorong buntu sehingga tidak sulit untuk dikejar. 

    “Terjebak di lorong buntu, begitu buaya itu mau keluar dihalau lagi dengan warga sehingga tidak ada akses (si buaya) untuk keluar,” jelasnya. 

    Setelah 20 menit proses evakuasi dilakukan, buaya seberat 100 kilogram itu ditangkap dengan kondisi terikat.

    “Tidak lama (proses evakuasi) karena kami dibantu juga sama warga. Waktu kami tiba, warga juga ada. Jadi tinggal diikat (buaya),” tuturnya. 

    Reptil tersebut, kemudian dinaikkan ke mobil dalmas untuk diamankan ke Kantor Damkarmat Makassar. 

    Damkarmat telah menyerahkan buaya tersebut ke Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan.

    “Kondisi buaya hidup sehat, sudah diserahkan ke BKSDA,” tutup Hasanuddin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul 20 Personel Damkarmat Makassar Turun Evakuasi Buaya Panjang 4 Meter di Manggala.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, Tribun-Timur.com/Siti Aminah, Kompas.com/Reza Rifaldi)

  • BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran

    BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran

    BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ) memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (
    THR
    ) dan
    gaji ke-13
    pegawai tetap cair meski pagu anggaran diefisiensi pada tahun 2025.
    Diketahui, BPS kena
    efisiensi anggaran
    senilai Rp 1,59 triliun dari total pagu anggaran Rp 5,7 triliun. Dengan begitu, pagu pasca efisiensi menjadi Rp 4,11 triliun.
    “Untuk efisiensi di BPS ini, kami mengamankan gaji dan juga termasuk gaji ke-13 dan ke-14. Jadi tidak mengganggu hak dari karyawan kami dan juga operasional yang efisien untuk betul-betul karyawan kami bisa bekerja secara optimal,” kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
    Amalia menyebut, efisiensi anggaran juga tidak menyasar pada pembayaran gaji dan operasional dengan anggaran sekitar Rp 3,3 triliun.
    Selain itu, dia mengatakan, program penyediaan dan pelayanan informasi statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 716 miliar, tidak akan terganggu.
    Amalia juga memastikan bahwa efisiensi ini dilakukan dengan tetap menjaga pada penyediaan data statistik yang sangat penting hingga operasional untuk pendukung penyediaan data statistik penting.
    “Karena kami pegawainya se-Indonesia, Bapak-Ibu, dengan jumlah pegawai 17.500, dan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi,” ujar Amalia.
    Adapun statistik yang penting tersebut, meliputi statistik sosial rumah tangga, untuk penyediaan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, angka gini rasio atau ketimpangan melalui berbagai survei.
    Kemudian, statistik ketenagakerjaan, meliputi angka pengangguran, pekerja menurut status formal dan informal melalui survei Angkatan Kerja Nasional, baik di Februari maupun bulan Agustus 2025.
    Begitu pula statistik lainnya yang menjadi data dasar dan penting. Amalia pun menegaskan bahwa data yang dihasilkan BPS adalah data yang berkualitas dan akurat.
    “Di saat kami mengalokasikan dan mengutamakan statistik-statistik yang super prioritas, itu tentunya tetap kami jaga kualitasnya. Tentunya ada metodologi standar yang kami acu,” kata Amalia.
    “Dan ini sebagian besar ada metodologi yang distandarisasi secara internasional dan proses bisnis pun kami jaga, termasuk sampai dengan verifikasi, validasi yang tetap harus ada,” jelasnya lagi
    Kendati begitu, BPS tetap mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran senilai Rp 1,05 triliun untuk pembiayaan tiga sensus yang terancam tidak terlaksana.
    Beberapa survei penting tersebut, meliputi Sensus Ekonomi 2026 dengan anggaran Rp 828,8 miliar.
    Kemudian, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 dengan nilai Rp 147,6 miliar. Lalu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 senilai Rp 81,2 miliar.
    “Kami mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran terutama untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenas September,” ujar Amalia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.