Blog

  • Pramono Anung Siap Ikuti Retret, Sebut Prabowo Akan Beri Arahan – Page 3

    Pramono Anung Siap Ikuti Retret, Sebut Prabowo Akan Beri Arahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan kesiapannya mengikuti pembekalan atau retret setelah resmi dilantik sebagai kepala daerah. Dia memastikan seluruh rangkaian agenda selama sepekan sudah dibacanya, termasuk para pemateri yang tak asing baginya.

    “Saya sudah membaca jadwal dan sebagainya, saya akan mengikuti sepenuhnya dari tanggal 21-28 Februari, semua akan saya ikuti walau pun narasumber yang memberikan materi saya kenal semua,” kata Pramono kepada Liputan6.com saat ditemui di rumahnya, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

    Pramono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan memberikan wejangan. Jadwalnya, diagendakan pada hari terakhir.

    “Tanggal 28 akan ada pengarahan dari presiden,” sebut dia.

    Pramono pun mengaku sudah siap dengan segala pembekalan yang akan diberikan. Dia juga siap jika harus saling berbagi ilmu dengan para pemateri yang dihadirkan.

    “Saya sangat siap, bahkan nanti yang melatih saya ajak lari,” tandas Pramono.

    Sebelumnya diberitakan, Wamensesneg Juri Ardiantoro menyampaikan alasan retret kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski di tengah efisiensi anggaran. Juri menyebut, retret termasuk dalam kegiatan penting sehingga tidak terdampak efisiensi.

    “Ya termasuk bukan hanya retret ya, seluruh program kegiatan yang dianggap memiliki strategis, penting, ya itu tetap berjalan. Retret itu bagian dari program yang penting,” kata Juri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

  • Imbas Kisruh di PN Jakut, Status Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo Dibekukan Mahkamah Agung

    Imbas Kisruh di PN Jakut, Status Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo Dibekukan Mahkamah Agung

    Jakarta, Beritasatu.com – Status pengacara dari Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo telah dibekukan oleh Mahkamah Agung terkait imbas kisruh di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut).

    Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto menyebut, dengan adanya pembekuan secara resmi dari Mahkamah Agung membuat sumpah advokat Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dibatalkan.

    “Penetapan Ketua Pengadilan 44/KPT.W2T-U/HM.1.1.1/II Tahun 2025 Tinggi Ambon tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif (Razman Arif Nasution, SH) yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon pada 2 November 2015,” ujar jubir Mahkamah Agung Yanto dikutip dari channel YouTube, Kamis (13/2/2025).

    Selain Razman Arif Nasution, status pengacara Firdaus Oiwobo juga telah dibekukan.

    “Berikutnya ada penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat M Firdaus Oiwobo pada 15 September 2016,” tuturnya lagi.

    Dengan adanya peresmian pembekuan sumpah advokat terhadap Razman Arif Nasution dan M Firdaus Oiwobo tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia.

    “Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung,” tuturnya.

    “Pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan berpedoman teknis yudisial untuk tidak goyang terhadap ancaman atau intimidasi dari siapa saja,” tutup Jubir Mahkamah Agung Yanto terkait pembekuan sumpah advokat terhadap Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo.

  • Respons Ketua KPK Usai Hakim Tak Terima Praperadilan Hasto

    Respons Ketua KPK Usai Hakim Tak Terima Praperadilan Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara soal praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim. 

    Untuk diketahui, sidang pembacaan putusan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sore ini, Kamis (13/2/2025). 

    “Putusan Hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK,” ujar Setyo kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Meski demikian, Setyo enggan mengungkap apa langkah KPK berikutnya setelah status tersangka Hasto dinyatakan tetap sah. Dia menyebut penyidik bakal menindaklanjuti putusan Hakim. 

    “Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan Penyidik,” ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu. 

    Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak jelas dan kabur, serta tidak dapat diterima. 

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Djuyamto dalam amar putusannya.

    Djuyamto memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. 

    Dia menyebut dua surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Sebagaimana diketahui, KPK menerbitkan dua sprindik yang menetapkan Hasto sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron. 

  • Kisah Remaja Kena Tumor Otak di Usia 16 Tahun, Begini Kondisinya

    Kisah Remaja Kena Tumor Otak di Usia 16 Tahun, Begini Kondisinya

    Jakarta

    Seorang remaja di Skotlandia mengeluhkan perut kembung dan nyeri yang menyakitkan. Ternyata, ada hal yang lebih buruk terjadi di hidupnya.

    Kondisi ini dialami remaja perempuan bernama Alex Arkell saat sedang berlibur bersama keluarganya. Sejak pertama kali merasakan gejala-gejala itu, ia langsung memeriksakannya ke dokter.

    Saat di klinik, Alex menjalani tes darah dan dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani USG. Di tahap ini, ia mulai mengalami gangguan penglihatan di mata kirinya.

    Hasil pemeriksaan membuatnya terkejut. Ditemukan ada pembsaran di ovariumnya sebesar 13 cm dan tumor otak yang langka di tubuhnya.

    “Di usia yang saat itu baru 16 tahun, kematian seperti sudah ada di depan mata. Semua yang ada di hidup saya sudah tidak berarti apa-apa sejak hari itu,” tutur Alex yang dikutip dari Mirror UK.

    Pada saat itu, dia didiagnosis memiliki adenoma hipofisis yang mengeluarkan hormon perangsang folikel (FSH) yang langka.

    Awalnya, dokter mengira Alex mengidap kanker ovarium. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata itu adalah tumor otak yang harus segera dioperasi sebelum Alex kehilangan penglihatan dan kistanya pecah.

    “Saya dirawat di rumah sakit untuk operasi darurat dua hari kemudian. Saat itu, saya tidak tahu bagaimana ini akan mengubah hidup saya,” kata Alex.

    “Saya kewalahan, takut, cemas, dan khawatir tentang operasi tersebut. Di saat itu, saya bertanya-tanya apakah akan mati,” sambungnya.

    Setelah operasi pada 2021, Alex mengalami komplikasi yang membuatnya kesulitan untuk makan, berjalan, bahkan tidur. Ia pun dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

    Selama itu, tim dokter selalu memeriksa dan memantau kondisi hormon, darah, dan kondisinya setiap jam.

    Musibah lainnya pun dialami Alex yang didiagnosis dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) saat berjuang melawan serangan panik.

    Sekitar 13 bulan kemudian, ia harus menjalani operasi darurat karena tumor di otaknya menekan saraf optiknya.

    Pada Februari 2023, dia menjalani terapi sinar proton, radioterapi yang ditargetkan dan kurang invasif, selama lima minggu. Perempuan yang sekarang berusia 19 tahun itu merenungkan kondisinya.

    “Saya takut, khawatir, dan merasa sangat cemas. Ini benar-benar masa yang sulit dan harus bergantung pada obat-obatan untuk bisa tetap hidup,” beber Alex.

    “Saya telah menjalani begitu banyak tes, MRI, konsultasi, dan radioterapi,” lanjutnya.

    Pada Desember 2023, Alex mengetahui bahwa radioterapi yang dijalaninya tidak berhasil dan harus menjalani operasi ketiga. Di saat itu, dirinya sudah sangat kuat secara mental dan siap menjalaninya.

    “Operasi berjalan sangat baik. Sekitar lima jam setelah bangun, saya bernyanyi sambil berdansa kecil diiringi lagu ‘Staying Alive’,” ujarnya.

    Menurut Alex, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kini, dia telah menjalani empat minggu pascaoperasi. Meski masih harus menjalani terapi, ia sudah bisa mengambil sisi positif dari semua hal yang telah dialaminya.

    (sao/kna)

  • Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

    Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

    Jakarta

    Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah hingga 2 juta ton sepanjang musim panen pada Februari, Maret, hingga April. Pemerintah juga menekankan Bulog agar menyerap gabah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Ia juga mengaku telah menjalin dengan sejumlah pihak di wilayah, termasuk juga TNI.

    “Dalam penyerapan ini kan kita sudah ada Pimwil (Bulog), Pimpinan di Wilayah itu. Kemudian kita sekarang juga bekerja sama dengan di wilayah. Ada di Kodim. Kemudian dengan Distan, dengan Penyuluh,” kata Novi kepada wartawan di Gedung Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).

    Novi juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan gudang-gudang di wilayah untuk menyimpan gabah petani. Bahkan, tak menutup kemungkinan menjadikan Kodim sebagai gudang cadangan untuk menyimpan gabah.

    “Gudang yang ada kita siapkan. Ada di wilayah, ada di, kita sudah inventaris. Sewa. Ya kan? Ada yang dari Kodim. Ya kan? Jadi bisa kita gunakan. Itu cadangan beras negara kok,” ungkapnya.

    Novi menjelaskan TNI juga berperan dalam penyerapan gabah petani, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan ikut mengawasi kegiatan panen, pasca-panen, hingga melakukan sosialisasi.

    Ia menambahkan, Babinsa di daerah-daerah juga bertugas untuk mengamankan harga gabah petani tetap di harga Rp 6.500.

    “Itu kan TNI itu sampai ke bawah itu ada Babinsa, desa-desa itu. Itu mengamankan. Mulai dari pasca panen, kemudian sosialisasi. Ya gitu ya. Itu kan memang ada tugasnya Babinsa. Babinsa kan, Bintara Pembina Desa. Gitu ya. Yang ada dari situ kan juga kan ada peran untuk memudahkan apa namanya, pendataan,” terang Novi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)mengatakan pengawasan akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. Dalam hal ini, ia mengatakan pengawasan serapan gabah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan seminggu sekali.

    “Jadi selama tiga bulan ini bupati akan minta rapat dengan camat dan kades setiap minggu, seperti Pak Mendagri (Tito Karnavian) rapat mengenai inflasi setiap minggu, selama dua setengah tahun, gak ada yang kuat cuma beli yang kuat,” ungkapnya usai rakortas realisasi dan peningkatan penyerapan gabah dan beras di kantornya, Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).

    “Ini ditularkan ilmunya kepada bupati agar bupati rapat dengan camat dan kades, memonitor panen raya sampai April ini, setiap minggu rapat memandori apa yang akan dikerjakan atau ada masalah apapun termasuk harga gabah dan sebagainya,” tutupnya.

    Ia juga melibatkan aparat kepolisian dalam memastikan penyerapan gabah petani sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia mengaku sempat mendengar kabar adanya pihak penggilingan yang melakukan penyerapan di bawah Rp 6.500 di Sulawesi Selatan (Sumsel).

    Ia pun mengingatkan, pihak yang menyerap di bawah HPP akan dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat. “Saya dengar di Sumsel masih di bawah itu, ya saya minta jangan main-main, ya kalau enggak, nanti bisa dipanggil sama Polres tuh,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        13 Februari 2025

    Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta Surabaya 13 Februari 2025

    Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Madiun
    sudah mengalokasikan anggaran biaya
    akomodasi
    Bupati Terpilih,
    Hari Wuryanto
    , untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Sesuai surat edaran Kemendagri, biaya yang dibebankan kepada bupati terpilih untuk mengikuti
    pembekalan
    usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 22 juta.
    Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, yang dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis (13/2/2025), membenarkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembekalan bupati terpilih, Hari Wuryanto, ke Akmil Magelang sebesar Rp 22 juta.
    “Memang ada surat edaran dari Kemendagri yang menyebutkan akomodasi kegiatan tersebut ditanggung pemerintah daerah. Totalnya Rp 22 juta,” kata Tontro.
    Tontro mengatakan, hanya bupati terpilih yang mengikuti pembekalan selama satu minggu usai dilantik di Jakarta.
    Sementara itu, wakil bupati terpilih, Purnomo Hadi, akan dihadirkan saat acara penutupan kegiatan tersebut pada Jumat (28/2/2025).
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Heru Kuncoro menyatakan, biaya pembekalan atau orientasi kepemimpinan kepala daerah senilai Rp 22 juta ditanggung instansinya.
    “Untuk anggaran biaya pendidikan dari BKPSDM. Untuk transportasi, perjalanan dinas, dan pakaian itu dari Bagian Umum,” kata Heru.
    Heru mengatakan, petugas sementara mentransfer biaya orientasi ke nomor rekening yang diberikan pemerintah pusat.
    Hanya saja, saat hendak ditransfer, gagal lantaran antrean. “Tadi sudah mau ditransfer tetapi belum bisa. Mungkin karena antrean. Nanti sore kami coba lagi,” ucap Heru.
    Menurut Heru, bupati terpilih akan mengikuti pembekalan dari Kemendagri di Magelang selama delapan hari, dengan biaya per hari sebesar Rp 2.750.000.
    Dengan demikian, total biaya selama delapan hari senilai Rp 22 juta.
    Untuk pembekalan Wakil Bupati terpilih, Heru mengatakan, sampai saat ini belum ada jadwal pelaksanaannya.
    Namun, bila sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat, BKPSDM akan menyiapkan anggarannya.
    “Untuk pak wabup belum ada jadwal. Tetapi kami siapkan anggarannya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada jadwalnya untuk pak wabup, maka kami siapkan seperti halnya kegiatan pak bupati,” ucap Heru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Pencabulan Bermodus Pengobatan Supranatural di Bandung Ditangkap
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        13 Februari 2025

    Pelaku Pencabulan Bermodus Pengobatan Supranatural di Bandung Ditangkap Bandung 13 Februari 2025

    Pelaku Pencabulan Bermodus Pengobatan Supranatural di Bandung Ditangkap
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap Beben (31), pelaku
    pencabulan
    terhadap tiga orang di Kampung Cigentur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (23/1/2025).
    Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, ketiga korban, yakni ANS, E, dan GNA yang masih di bawah umur, memiliki hubungan keluarga.
    “Jadi ketiga korban masih hubungan saudara. Ada dua keluarga yang memang rumahnya berdempetan ya,” kata Aldi saat gelar perkara di Mapolresta Bandung, Kamis (13/2/2025).
    Pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura memiliki kekuatan
    supranatural
    dan mengeklaim dapat menyembuhkan gangguan gaib.
    Modus ini dimulai ketika salah satu keluarga korban bercerita kepada pelaku di sebuah warung cireng bahwa ibu korban sedang sakit.
    Menanggapi cerita tersebut, pelaku mengaku mendapat perintah dari karuhun (leluhur) untuk mengobati sang ibu.
    “Jadi dia (pelaku) mengaku bahwa yang bersangkutan bisa mengobati, dan ketika mengobati itu, nanti yang diobati bisa menambah rezeki,” ujar Aldi.
    Pada malam harinya, pelaku mendatangi rumah korban dan mendapati E serta ANS bertengkar. Ia kemudian menyatakan bahwa keduanya mengalami kerasukan.
    “Saat itu pelaku menyampaikan, nah itu kerasukan setan. Sehingga pelaku mencoba mengobati, dan pelaku memutuskan untuk menginap,” kata Aldi.
    Korban pertama, E, mengalami pencabulan di belakang rumah saat pelaku berpura-pura mengobatinya. Sementara itu, dua korban lainnya yang sedang sakit diminta membeli sesajen di mata air Banjaran.
    “Para korban disuruh pergi ke mata air di Banjaran,” ujar Aldi.
    Pelaku mencabuli GNA di dapur, sedangkan ANS menjadi korban di rumah sebelah.
    Saat ini, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain.
    Pelaku dijerat Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Optimalkan Efisiensi Anggaran 2025 untuk Layanan Publik – Page 3

    Komdigi Optimalkan Efisiensi Anggaran 2025 untuk Layanan Publik – Page 3

    Di sisi lain, sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) akan dipanggil ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk pembahasan lanjutan tentang penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    Mengutip Antara, Senin (10/2/2025), Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi Molly Prabawaty mengatakan, dalam focus group discussion lanjutan, platform digital diundang untuk memberikan masukan-masukan terkait regulasi perlindungan anak di dunia maya.

    “Jadi, semua kami dengar masukannya, dari pendidikan tentunya guru, kemudian anak, suara anak kita dengar. Lalu dari platform-platform digital-nya. Ini nanti akan bertahap begitu ya untuk FGD-FGD lanjutannya,” kata Molly beberapa waktu lalu.

    Adapun menurutnya, payung hukum dari regulasi perlindungan anak terdapat di UU ITE Nomor 1 tahun 2024. Sementara, turunannya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

    Molly mengatakan, RPP tersebut sudah lama berproses dan diharmonisasi kepada Kementerian Hukum. Lalu proses selanjutnya ada di Sekretariat Negara (Setneg).

    “Kami mau menyisipkan untuk perlindungan anak di ruang digital, di dalam PP kami berharap nanti PP-nya segera diketok dan disahkan,” ujarnya.

  • 6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol – Page 3

    6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol – Page 3

    Kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga dinilai sebagai momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang melawan dan resah dengan kebijakan tersebut.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

    “Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” ucap Iwan.

    Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

    Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

    “Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” ucap Iwan.

    “Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

    Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

    Selain itu, ia mendukung penghematan anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.

    Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

    “Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track,” kata Iwan.

    Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

    “Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” jelas Iwan.

     

  • Hassana Boga (NAYZ) Perkuat Digitalisasi Anak Usaha

    Hassana Boga (NAYZ) Perkuat Digitalisasi Anak Usaha

    Jakarta, FORTUNE – Anak usaha PT Hassana Boga Sejahtera, Tbk (NAYZ), yaitu PT Mitra Kerja Nayz (MKN), memperkenalkan sistem digital terbaru demi meningkatkan efisiensi operasional bagi mitra Nayz Spot, jaringan distribusi yang telah memiliki lebih dari 2.000 titik di seluruh Indonesia.

    Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis mitra secara lebih efektif dan terstruktur. 

    “Pengembangan sistem digital ini merupakan langkah strategis kami untuk memberdayakan mitra dengan tools yang memudahkan operasional mereka sehari-hari,” ujar Direktur Utama PT Mitra Kerja Nayz (MKN), Bambang Setiadji, dalam keterangannya yang dikutip Kamis (13/2).

    Dengan adanya sistem ini, perseroan berharap dapat memperkuat ekosistem bisnis yang saling mendukung antara perusahaan dan mitra, menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

    Sistem digital terbaru yang diterapkan perseroan adalah sistem penjualan berbasis web yang memungkinkan mitra melakukan pembelian secara langsung ke mitra dengan level di atasnya, sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan. 

    Selain mengotomatisasi proses pembelian dari pemesanan hingga verifikasi, sistem ini juga mendukung pembuatan tagihan dan tanda terima digital, serta pencatatan transaksi secara real-time. Manajemen stok pun lebih efisien dengan pemantauan stok di pusat dan mitra, serta notifikasi otomatis saat stok mencapai batas minimum. 

    Bambang menyatakan keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama dalam sistem ini, dengan penerapan autentikasi dan otorisasi pengguna, enkripsi data sensitif, serta pencadangan berkala. Selain itu, fitur laporan penjualan memungkinkan mitra menganalisis tren penjualan secara lebih akurat, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. 

    “Urgensi implementasi sistem ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional mitra, seiring dengan pertumbuhan jaringan kemitraan Nayz yang semakin luas. Dengan sistem digital ini, diharapkan mitra dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka, mengurangi potensi kesalahan manual, dan meningkatkan kepuasan pelanggan,” ujarnya.

    PT Hassana Boga Sejahtera Tbk merupakan Emiten yang menjalankan usaha dalam bidang industri makanan bayi. Berdiri pada 2 Oktober 2014, saat ini perseroan menjalankan 1 pabrik makanan bayi yang berlokasi di Tangerang.

    Produk-produk perseroan meliputi MPASI (makanan pendamping ASI) organik, BBGrow, Nayz Puding Susu, Nayz Cereal, hingga Kaldu Nayz.