Blog

Menilik Peluang Bisnis dan Investasi di Blue Economy ASEAN

Jakarta, FORTUNE – Ekonomi Biru ASEAN semakin menarik perhatian investor global karena potensi besarnya dalam pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan “ASEAN Blue Economy Framework” yang diadopsi pada 2023, inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut dan air tawar secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melihat potensinya bagi bisnis yang berfokus pada keberlanjutan, ekonomi biru ASEAN menghadirkan peluang besar bagi pelaku usaha dan investor. Sebagai momentum untuk mengeksplorasi inovasi di sektor ini, ASEAN Blue Innovation Expo and Business Matching, akan digelar pada Rabu, 19 Februari 2025 di Menara Mandiri, Jakarta.

Gelaran ini akan mempertemukan berbagai usaha rintisan, pelaku bisnis, investor, perumus kebijakan, dan mitra pembangunan untuk mengeksplorasi inovasi mutakhir di ASEAN dan Timor-Leste. Selain itu ada 60 inovasi dari startup, UMKM, LSM, dan institusi akademik yang terpilih dari lebih dari 1.300 peserta

Project Manager ASEAN Blue Economy Innovation (ABEI) UNDP Indonesia, Jatu Arum Sari, mengatakan ekonomi biru diprediksi akan berkontribusi sebesar US$3 triliun terhadap ekonomi global pada 2030 serta menciptakan 43 juta lapangan kerja. ASEAN, dengan sembilan negara pesisirnya yang kaya akan sumber daya kelautan, berada dalam posisi strategis untuk memimpin transformasi ini.

“Saat ini adalah waktu yang tepat bagi pelaku bisnis dan investor untuk terlibat dalam ekonomi biru ASEAN. Dengan meningkatnya kesadaran akan ketahanan pangan, netralitas karbon, dan pengelolaan sampah plastik, peluang bisnis di sektor ini semakin terbuka,” kata Jatu dalam Press Briefing, Road to ASEAN Blue Innovation Expo (12/2).

ASEAN Blue Innovation Expo juga menjadi ajang peluncuran ASEAN Blue Economy Innovation Project (ABEI), yang digagas oleh UNDP Indonesia, Sekretariat ASEAN, dan the Mission of Japan to ASEAN, serta didanai oleh Pemerintah Jepang. Acara ini akan mempertemukan pengusaha, investor, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan untuk mendiskusikan solusi inovatif di sektor ekonomi biru.

13/02/2025 17:38
Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps

Jakarta –

Kelompok Hamas menyatakan pihaknya tidak ingin kesepakatan gencatan senjata di Gaza kolaps. Hal ini disampaikan kelompok milisi Palestina itu pada hari Kamis (12/2), menjelang batas waktu hari Sabtu untuk membebaskan lebih banyak sandera Israel.

Hamas setuju berdasarkan kesepakatan itu untuk membebaskan tiga sandera lagi pada hari Sabtu mendatang. Namun, pekan ini Hamas mengatakan menangguhkan penyerahan tersebut karena apa yang dikatakannya merupakan pelanggaran Israel terhadap ketentuan tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan mengatakan semua sandera harus dibebaskan paling lambat hari Sabtu siang atau dia akan “membiarkan kekacauan terjadi.” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan melanjutkan “pertempuran sengit” jika Hamas tidak memenuhi batas waktu tersebut.

“Kami tidak tertarik dengan kolapsnya perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, dan kami sangat menginginkan penerapannya dan memastikan bahwa pendudukan (Israel) mematuhinya sepenuhnya,” kata juru bicara Hamas Abdel-Latif Al-Qanoua, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (13/2/2025).

“Bahasa ancaman dan intimidasi yang digunakan oleh Trump dan Netanyahu tidak mendukung pelaksanaan perjanjian gencatan senjata,” kata al-Qanoua.

Delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala kelompok itu di Gaza, Khalil Al-Hayya, bertemu dengan para pejabat keamanan Mesir pada hari Rabu lalu untuk mencoba memecahkan kebuntuan.

Seorang pejabat Palestina yang familiar dengan pembicaraan tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa mediator Mesir dan Qatar sedang berusaha menemukan solusi untuk mencegah terjadinya kembali pertempuran.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan para mediator memberikan tekanan agar kesepakatan gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya, memastikan Israel mematuhi protokol kemanusiaan, dan melanjutkan pertukaran sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel pada hari Sabtu.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

13/02/2025 17:37
Pelunasan Haji Mulai 14 Februari 2025, Bipih Embarkasi Surabaya Rp60,955 Juta

Jakarta (beritajatim.com) – Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), komponen ongkos haji yang ditanggung setiap jemaah, mulai dibuka pada 14 Februari 2025. Besaran Bipih untuk Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00.

“Pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari – 14 Maret 2025,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief di Jakarta, Kamis (13/2/2025) mengutip website Kemenag RI.

Ditjen PHU Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Februari 2025.

Hilman mengutarakan, “Jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” sambung Hilman.

Keppres Nomor 6 tahun 2025 diteken Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. “Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU),” jelas Hilman Latief.

Berapa besar nilai Bipih jemaah haji di masing-masing embarkasi. Berikut besaran Bipih jemaah haji:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00

“Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost),” papar Hilman.

Jemaah haji di Masjidil Haram, Makkah. (Foto: Ainur Rohim/beritajatim.com)

Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp92.854.259,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp89.457.009,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259,00
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259,00

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.490.138.000,00.

Jemaah Berhak Lunas

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen PHU, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M. Daftar nama itu tertuang dalam Surat No B -04045/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 tentang Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Surat ini kami tujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk disosialisasikan,” kata Muhammad Zain.

Daftar nama Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dengan ketentuan:
1) Berstatus aktif;
2) Berusia paling rendah 18 tahun;
3) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi kecuali pembimbing KBIHU bersertifikat.

b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang ditentukan:
1) Secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi;
2) Terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020. [air]

13/02/2025 17:36
Menkeu Beri Sinyal: Efisiensi Anggaran Jadi Budaya, Lanjut di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia – Besaran efisiensi anggaran yang telah Presiden Prabowo Subianto lakukan untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).

“Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ucap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai Rp 306,69 triliun, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun itu tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar Rp 3.621,3 triliun. Sebab, belanja pemerintah pusat yang terpangkas itu diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” tuturnya.

(haa/haa)

13/02/2025 17:35
Otoritas IKN Akhirnya Dapat Anggaran Rp5,2 Triliun

Jakarta (beritajatim.com) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang semula menerima imbas pemotongan anggaran dari Pagu Rp 6,3 triliun menjadi Rp 1,1 triliun, ditambah kembali menjadi Rp 5,2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk untuk pembangunan gedung legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya yang telah disetujui senilai Rp. 8,1 triliun pada tahun 2025.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan, pembangunan IKN itu amanat UU No. 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.

“Bila sebelumnya saya nyatakan tidak ada salahnya menunda IKN karena pemblokiran anggaran, maka saatnya kembali melaksanakan pembangunan sesuai tahapan, tidak usah tergesa-gesa” kata Indra.

Indra pun menjelaskan, bahwa anggaran IKN juga ada di Kementerian PU. Karena Kementerian PU mengalami pemblokiran anggaran sebesar 80 persen dari DIPA 2025 sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Maka, oleh Kementerian PU, anggaran IKN yang semula Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

“Tentu saya berharap pada pembahasan anggaran selanjutnya, anggaran IKN akan ditambah, apalagi ini sifatnya pemblokiran yang dimungkinkan dibuka kembali,” ujar Indra. (hen/ted)

13/02/2025 17:35
TNI AL Perketat Pengawasan Usai Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Megapolitan 13 Februari 2025

TNI AL Perketat Pengawasan Usai Pagar Laut di Tangerang Dibongkar
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– TNI Angkatan Laut (AL) akan memperketat pengawasan di wilayah perairan usai pencabutan
pagar laut di Tangerang
.
Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayjen TNI (Mar) Dr. Hermanto menjelaskan, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi.
“Dengan pengalaman kejadian ini, kita akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga agar permasalahan ini tidak terulang lagi,” ujar Hermanto di Posal Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Kamis (13/2/2025).
Selain itu, TNI AL juga akan meningkatkan patroli melalui jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), hingga Pos Angkatan Laut (Posal).
Tentunya dengan harapan dapat mengantisipasi kendala yang dihadapi nelayan sejak dini, tanpa harus menunggu viral di media sosial.
“Kita harapkan ke depan intinya TNI Angkatan Laut ingin membantu masyarakat, sehingga para nelayan tidak ada kesulitan untuk berlayar mencari ikan,” kata dia.
Kemudian, TNI AL juga akan terus memantau kondisi perairan dan menindaklanjuti jika ditemukan sisa-sisa pagar laut yang mengganggu jalur pelayaran.
“Saya yakin nanti Lantamal III akan terus menjaga situasi ini. Jika masih ada satu atau dua bambu, tetap akan kita tuntaskan,” jelas dia.
Sebelumnya, pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai dibongkar pada Kamis (13/2/2025).
Pagar berbahan bambu tersebut terakhir kali sudah tercabut sepanjang 28,8 km, sehingga kini tersisa 1,36 km dari total panjang pagar.
“Pada hari ini insya Allah akan selesai, yang tinggal tersisa satu kilometer. Ini tentu kami akan tuntaskan melihat dari cuaca saat ini cukup cerah,” jelas Hermanto.
Adapun sisa 1,36 km pagar laut yang belum dibongkar berada di kawasan Desa Muncung, Kecamatan Kronjo. Pembongkaran pagar laut di Tangerang akan tuntas pada hari ini.
Dengan selesainya pembongkaran sebagian besar pagar laut, TNI AL berharap para nelayan dapat kembali melaut dengan lebih leluasa tanpa hambatan.
“Para nelayan bisa bekerja lagi, dan senang bisa melihat nelayan bisa kembali melaut. Dimana pagar ini tadinya mempersulit masyarakat nelayan untuk mencari ikan,” kata Hermanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/02/2025 17:34
2 Motor Listrik Konsep Honda Mejeng di IIMS 2025

Jakarta –

PT Astra Honda Motor (AHM) mengenalkan dua motor listrik konsep di Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025. Kendaraan purwarupa tersebut merupakan Honda EV Fun dan EV Urban Concept.

Ini merupakan kali pertama Honda EV Fun dan EV Urban Concept dikenalkan di Indonesia. Sebelum dibawa ke dalam negeri, dua motor listrik unik tersebut telah lebih dulu tebar pesona di pameran EICMA Milan, Italia.

“Hari ini kami memperkenalkan EV Fun Concept dan EV Urban Concept. Kedua model ini pertama kali dipamerkan di EICMA Milan 2024 dan saat ini kami hadirkan untuk kali pertama di Indonesia,” ujar Susumu Matsuishi selalu Presiden Direktur PT AHM di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

EV Fun Concept merupakan motor listrik bergaya sport pertama dari Honda. Kendaraan tersebut punya tampilan yang berani dan kuat nuansa sporty. Sementara Urban Concept hadir dengan konsep skutik gambit selayaknya Honda PCX. Hanya saja, pabrikan memberikan sentuhan futuristik di hampir seluruh bagian, termasuk desain belakangnya yang sangat modern.

Ketika dikenalkan di IIMS 2025, AHM belum mengungkap spesifikasi Honda EV Fun dan EV Urban Concept. Namun, menurut kabar yang beredar, kendaraan listrik tersebut mampu menempuh jarak 100 km dalam kondisi penuh.

Honda EV Fun dan EV Urban Concept juga menggunakan panel instrumen full digital yang sangat canggih. Ada banyak informasi seputar kendaraan yang bisa dipantau melalui fitur tersebut.

Ketika ditanya kapan Honda EV Fun dan EV Urban Concept dijual di Indonesia, AHM masih minim bicara. Mereka juga belum bisa mengungkap perkiraan harga jualnya. Kini, AHM masih fokus melakukan riset dan studi terhadap konsumen di Tanah Air.

“Kami belum berencana menjualnya. Kami masih mempelajarinya dulu dan masih fokus ke 4 motor listrik yang ada. Jadi ditunggu saja,” kata Thomas Wijaya selalu VP Executive PT AHM saat pengenalan produk.

(sfn/dry)

13/02/2025 17:33
Pemantauan Kasus Langsung Bakal Berkurang

PIKIRAN RAKYAT – Kabar mengenai pemotongan anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari Rp11 miliar menjadi Rp1,2 miliar telah menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap penegakan HAM di Indonesia.

“Tersisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar sekian-sekian, yang dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro.

Pemangkasan anggaran yang signifikan ini tentu saja akan membatasi ruang gerak Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Artinya, lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan, dan ini akan menjadi masalah karena pada tugas fungsi penegakan HAM,” sambungnya.

Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Kinerja Komnas HAM

Pemotongan anggaran yang drastis ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan tugas Komnas HAM, antara lain:

Dengan anggaran yang minim, Komnas HAM akan kesulitan untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan, terutama untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah terpencil.

“Kemampuan kami melayani masyarakat misalnya dengan melakukan pemantauan langsung itu jauh lebih berkurang. Padahal banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM itu kan terjadi di wilayah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” jelas Atnike.

Pemotongan anggaran berpotensi menyebabkan pengurangan jumlah staf atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan berdampak pada kapasitas Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

Komnas HAM akan kesulitan untuk memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Kami harus buat prioritas misalnya kasus mana yang penyelidikannya betul-betul kami harus ke lapangan atau ke daerah. Jadi akan lebih sedikit kasus-kasus yang bisa kami pantau secara langsung,” lanjutnya.

Komnas HAM juga akan kesulitan untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar HAM.

“Tentu kami akan sulit melakukan upaya-upaya penegakan HAM dengan kunjungan lapangan. Tetapi kami mencoba maksimalkan mekanisme pengaduan secara online, konsultasi, permintaan keterangan secara online itu untuk sementara ini kami coba efektifkan,” ujar Atnike.

Tantangan dalam Penegakan HAM

Pemotongan anggaran ini semakin memperumit tantangan yang sudah ada dalam penegakan HAM di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

– Kasus pelanggaran HAM seringkali melibatkan berbagai pihak dan memiliki dimensi yang kompleks.

– Masyarakat masih banyak yang belum memahami hak-hak asasi manusianya.

– Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM seringkali tidak berjalan efektif.

Pentingnya Peran Komnas HAM

Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan HAM di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk menerima, menyelidiki, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.

Selain itu, Komnas HAM juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap melanggar HAM.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, LSM, media massa, dan masyarakat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/02/2025 17:31
Video: Potensi Bisnis Logistik di Tengah Ancaman Perang Dagang

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai negara kepulauan, peranan logistik dalam pergerakan aliran barang tentu memegang peranan penting.

Direktur Utama PT Habco Trans Maritima Tbk Andrew Kam mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi bisnis logistik khususnya pelayaran di 2025. Namun dengan base loyal customer, pihaknya optimis bisnis tersebut d akan tetap berkembang. Bahkan, Andrew juga mengatakan dengan adanya ancaman perang dagang yang kemungkinan terjadi, justru membawa peluang baru bagi bisnis pelayaran.

Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Direktur Utama PT Habco Trans Maritima Tbk Andrew Kam di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (13/02/2025).

13/02/2025 17:30
Ini Modal Penting Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dipandang dapat dicapai apabila pemerintah memberikan perlindungan terhadap sektor industri dalam negeri.

Kalangan ekonom menilai bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dibantu oleh industri-industri yang telah menjadi penyokong perekonomian Indonesia selama ini, termasuk industri tembakau.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menekankan bahwa seluruh sektor ekonomi harus berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut.

“Semua sektor harus tumbuh bersama-sama dengan lebih baik, khususnya sektor industri yang bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar,” ujarnya.

Piter juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan mendorong investasi yang lebih merata di berbagai sektor, termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Selain itu, produktivitas juga harus diperbaiki, termasuk dalam hal pengembangan SDM. Jadi, pembahasan ini tidak hanya tentang sektor tertentu saja, tetapi banyak faktor yang harus diperhatikan.”

Salah satu sektor yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia adalah industri tembakau. Selain memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri ini juga menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, termasuk di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya.

Industri tembakau juga sejalan dengan visi penguatan hilirisasi pemerintahan Prabowo-Gibran karena melibatkan rantai nilai yang panjang, mulai dari petani tembakau, pengolahan, hingga distribusi dan penjualan. Hal ini menciptakan efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional dan daerah.

Industri tembakau juga memberikan kontribusi besar melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Bea Cukai mencatat, penerimaan hasil tembakau menyumbang Rp216,9 triliun pada tahun 2024 atau bertumbuh sekitar 1,6% (year-on-year).

Kontribusi itu menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terpenting untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian seluruh target dan rencana pemerintah. Dengan demikian, industri tembakau tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja tetapi juga dalam mendukung pembangunan nasional.

13/02/2025 17:30