Blog

Biaya Perjadin Kantor Sri Mulyani Rp1,5 T Kena Pangkas, Jadi Segini!

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu untuk tahun ini hanya akan mencapai Rp 44,20 triliun, turun dari sebelumnya Rp 53,19 triliun.

Salah satu yang menjadi sorotan ada besarnya anggaran perjalanan dinas (Perjadin) kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mencapai Rp 1,52 triliun pada tahun ini. Anggaran ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Sri Mulyani mengaku anggaran ini akan dipangkas menjadi Rp 708,97 miliar pada tahun ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” kata Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025).

Selain itu, dia menuturkan untuk perjalanan dinas sekarang wajib harus menggunakan e-Perjadin, sehingga bisa dimonitor berapa anggarannya, tujuan Perjadin dan frekuensi masing-masing PNS.

“Sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi,” tegas Sri Mulyani.

(haa/haa)

13/02/2025 16:55
Video: Tok! Hakim Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto

Jakarta, CNBC Indonesia – Hakim Tungal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menolak permohonan praperadilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sidang putusan permohonan praperadilan Hasto digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/2) sore.

13/02/2025 16:55
Pecat 8 Inspektur Jenderal AS, Trump Digugat

Jakarta –

Delapan inspektur jenderal (IG) Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap Presiden Donald Trump dan pemerintahannya atas pemecatan mereka. IG mengatakan, mereka memainkan peran pengawasan nonpartisan atas pengeluaran federal triliunan dolar dan mengawasi jutaan pegawai federal.

“Pemecatan ini melanggar undang-undang federal yang jelas, yang disetujui oleh mayoritas bipartisan di Kongres dan ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang ini melindungi inspektur jenderal dari campur tangan dalam tugas pengawasan kritis dan non-partisan mereka,” kata gugatan tersebut.

Trump memecat IG dari Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Luar Negeri, Pertanian, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Administrasi Bisnis Kecil. Menurut Undang-Undang Inspektur Jenderal, presiden harus memberi Kongres pemberitahuan 30 hari sebelum memberhentikan inspektur jenderal.

Gugatan ini merupakan tantangan hukum terbaru terhadap tindakan eksekutif Trump dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya.

Hakim AS mengizinkan program pembelian pegawai Trump

Sementara itu, seorang hakim distrik AS memutuskan, pemerintahan Trump dapat melanjutkan program pembelian pekerja federal sebagai bagian dari rencana Gedung Putih untuk merombak pemerintah federal.

Serikat pekerja, yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal menyatakan, tawaran “penundaan pengunduran diri” dari pemerintah kepada pegawai sipil federal adalah melanggar hukum.

Rencana ini dijalankan melalui email yang dikirim ke hampir semua pegawai federal pada 28 Januari dengan judul “Persimpangan Jalan.” Kantor Personalia dan Manajemen (OPM) menyebutkan, pegawai dapat memilih untuk mengundurkan diri sekarang dan mempertahankan semua gaji dan tunjangan hingga 30 September, atau menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pegawai yang berminat hanya perlu membalas dengan kata “mengundurkan diri” untuk ikut serta.

Serikat pekerja berpendapat, arahan pembelian OPM adalah “sewenang-wenang” dan melanggar Undang-Undang Antidefisiensi, yang melarang lembaga membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dianggarkan Kongres. Menurut serikat pekerja, OPM mengabaikan dampak buruk dari pengunduran diri, terhadap kemampuan pemerintah untuk tetap bisa berfungsi.

Hakim Pengadilan Distrik AS, George O’Toole, menunda batas waktu awal 6 Februari bagi karyawan untuk mengundurkan diri hingga 10 Februari. Namun, pada hari Rabu (12/02), O’Toole membatalkan perintahnya sendiri, menyimpulkan bahwa serikat pekerja tidak memiliki kedudukan hukum untuk menentang program tersebut.

Pengacara serikat pekerja belum mengomentari keputusan tersebut, tetapi mereka masih dapat mengajukan kasus ke pengadilan banding. Sekitar 75.000 pekerja federal telah menerima program pembelian yang ditangguhkan, menurut media Semafor.

ACLU menggugat pemerintahan Trump atas migran Guantanamo

Di sisi lain, American Civil Liberties Union (ACLU) menuntut akses pengacara ke puluhan migran yang diterbangkan ke pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

Trump mengumumkan pada akhir Januari bahwa ia akan memerintahkan militer AS dan pejabat Keamanan Dalam Negeri untuk mempersiapkan pangkalan Guantanamo guna menerima hingga 30.000 migran. Penerbangan pertama tiba minggu lalu.

Namun, menurut gugatan ACLU, para migran ditolak haknya untuk didampingi pengacara. Organisasi tersebut menggugat atas nama anggota keluarga tahanan, karena para migran itu telah terputus kontak dari dunia luar sejak mereka tiba di Guantanamo.

“Mengirim imigran ke Guantanamo tanpa akses ke pengacara atau akses ke dunia luar tidak sesuai dengan hukum atau prinsip negara kita,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU. “Sekarang terserah kepada pengadilan untuk menegaskan kembali bahwa supremasi hukum mengatur negara kita,” tambahnya.

Gedung Putih hanya memberikan sedikit rincian tentang status para tahanan, selain mengatakan penerbangan pertama membawa anggota geng Venezuela Tren de Aragua.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, mempertanyakan ACLU yang menyuarakan kekhawatiran tentang “imigran kriminal yang sangat berbahaya termasuk pembunuh dan anggota geng yang kejam” daripada keamanan warga negara AS. McLaughlin menegaskan, tempat penahanan di Guantanamo memiliki sistem bagi para migran untuk menelepon pengacara.

ha/as (AFP, dpa, AP, Reuters)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

13/02/2025 16:55
BSI Resmi Jalankan Usaha Bullion, Dorong Investasi Emas

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap menjalankan bisnis bank Bullion, menyusul keluarnya izin dari regulator terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bullion kepada perseroan.

Izin usaha bullion untuk BSI diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (12/2) untuk produk Perdagangan Emas dan Penitipan Emas. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan perseroan telah mendapatkan izin dari OJK terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bullion dan hal ini menjadi dasar (legal standing) bagi perseroan untuk mulai menjalankan bisnis bank bullion.

“Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan dari regulator dan stakeholder sehingga BSI melangkah ke jenjang selanjutnya dalam mengelola bisnis emas, yaitu bank bullion,” ujar Hery dalam keterangan resmi kepada Fortune Indonesia, Kamis (13/2).

Hery optimis ke depannya BSI mampu memacu pertumbuhan bisnis logam mulia secara berkelanjutan, sehingga inklusi masyarakat untuk berinvestasi emas sesuai maqashid syariah akan terus meningkat.

Apa itu usaha bullion?

Menurut POJK Nomor 17 Tahun 2024, usaha bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh Lembaga jasa keuangan. OJK memberikan arahan kepada BSI dalam pelaksanaan produk baru tersebut, wajib dilakukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin.

“Alhamdulillah kami memperoleh amanah tersebut, dan ini tak terlepas dari kepercayaan nasabah terhadap bisnis emas yang sudah dijalankan BSI selama ini. Jadi ini yang rasanya membuat kami semakin optimistis ke depan bisa lebih besar lagi untuk mendorong bisnis emas di Bank Syariah Indonesia,” tutur dia.

BSI dorong tren investasi emas di Indonesia

Layanan gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (instagram.com/banksyariahindonesia)

Sebelumnya, pada akhir 2024, BSI didorong pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menjadi satu dari dua perusahaan pelat merah sebagai pelopor bank emas di Indonesia.

“Produk-produk emas BSI termasuk ke depan insyaallah pengelolaan bullion bank, merupakan unique differentiator dari BSI yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi dengan meningkatnya tren investasi emas di masyarakat,” kata Hery menegaskan.

Terkait hal ini, Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho menggarisbawahi bahwa pertumbuhan Bank BSI saat ini salah satunya didorong oleh bisnis emas. Bahkan, bisnis emas di BSI dapat dikatakan sebagai new game changer.

“Jadi produk konsumer seperti emas itu memang tumbuh signifikan di Bank BSI. Bahkan untuk 2025 kami lebih optimistis lagi karena saat ini BSI secara resmi sudah mendapatkan license menjadi bullion bank,” kata Cahyo melengkapi Hery.

Oleh karena itu, lanjut Cahyo, perseroan bersyukur bisa menjadi salah satu yang dipilih oleh pemerintah menjadi bank emas pertama di Tanah Air.

“Ini menjadikan cikal bakal dari pada pertumbuhan ekosistem bisnis emas yang lebih lengkap,” tegas Cahyo.

Langkah strategis BSI di industri emas

Layanan perbankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) (instagram.com/banksyariahindonesia)

Apa yang diungkapkan Cahyo beralasan kuat. Selama ini, BSI kerap memperkuat kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Selain itu, pada November 2024, perseroan menempuh langkah strategis untuk memberikan solusi investasi yang aman tepercaya dan mendorong pendalaman sektor keuangan syariah melalui industri emas melalui kerja sama dengan PT Hartadinata Abadi Tbk.

Melalui kerja sama tersebut, perseroan meluncurkan BSI Gold. Produk tersebut merupakan logam emas batangan eksklusif berlogo BSI dengan karatase 99,99% yang memiliki standar SNI dan telah memperoleh rekomendasi Kesesuaian Syariah dari MUI.

Sementara itu, terkait bisnis logam mulia, BSI menunjukkan kinerja yang sangat positif sepanjang 2024. Bahkan, bisnis BSI tersebut terdorong oleh antusiasme nasabah kaum muda yang tinggi dalam berinvestasi emas.

Bisnis emas BSI meningkat

Bisnis emas BSI tercatat naik 78,18% secara tahunan. Produk cicil emas menjadi primadona dengan lonjakan pembiayaan sebesar 177,42% secara tahunan (YoY) ke angka Rp6,4 triliun.

Selain cicil emas, bisnis gadai emas BSI juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertumbuhannya mencapai sekitar 31,3% secara tahunan ke angka Rp6,4 triliun pada 2024. Kualitas pembiayaan bisnis emas ini pun sangat sehat dengan NPF nyaris 0%.

“Bisnis emas memang merupakan unique product kami dan memiliki potensi untuk bertumbuh makin besar. Sebab tren investasi emas terus meningkat karena merupakan aset safe haven. Terlebih kenaikan harga emas sangat terjaga dan signifikan, contohnya seperti pada tahun lalu yang mencapai 32,4%” tutupnya.

13/02/2025 16:55
Menperin Buka-bukaan Soal Kontribusi Manufaktur ke Ekonomi Indonesia – Page 3

Lebih lanjut, kata Amalia Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan. Korea Selatan menjadi negara maju karena mampu membangun industri yang maju.

Jika dulu Korea Selatan terkenal dengan fashion, industri tekstil, alas kaki, dan aksesoris. Namun, sekarang Korea Selatan terkenal dengan industri dan teknologinya, seperti LG, Hyundai, hingga Samsung.

“Siapa yang gak tahu Samsung, hp nya kebanyakan pakai Samsung, siapa yang tidak kenal LG TV elektronik adalah LG, dan siapa yang tidak kenal Hyundai dengan Hyundai EV nya,” ujar Amalia.

Artinya, di situlah terjadi transformasi di dalam industrialisasinya Korea Selatan dan hal tersebut yang mendorong Korea menjadi negara maju, dan terus maju menjadi market leader di Asia dan dunia.

“Tadinya dia hanya jualan ekspor baju, ekspor aksesoris, dan sepatu. Tapi sekarang yang diekspor adalah barang-barang yang bernilai tambah tinggi yang penuh dengan teknologi dan inovasi,” ujarnya.

Didorong Kreativitas

Selain itu, Korea Selatan juga unggul disektor budaya dan ekonomi kreatif. Kedua sektor tersebut didorong dengan keberhasilan Korean wave, dimana dengan kreativitas dan ketenaran Korea ini mampu membangun branding dari Korea Selatan itu sendiri.

“Siapa yang tidak kenal dengan K-POP dan K-drama. Dengan branding Korea Selatan yang semakin besar dan terkenal ini ternyata mendorong produk-produk Korea Selatan semakin dinikmati di pasar global,” jelasnya.

Tak berhenti di situ saja, Korea Selatan juga terkenal dengan skincare, dan terkenal dengan operasi plastiknya yang juga menjadi salah satu pusat kecantikan di Asia. “Saya pikir ini menjadikan Korea Selatan medical tourism,” pungkasnya.

13/02/2025 16:54
Kerja Sama dengan Negara-negara Teluk Bakal Majukan Ekonomi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, optimistis bahwa kerja sama dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) akan memajukan ekonomi Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

GCC merupakan organisasi perjanjian perdagangan regional di kawasan Teluk Persia, yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman.

“Kami berharap dan optimistis bahwa kerja sama Indonesia dengan negara-negara Teluk atau GCC dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, pembiayaan infrastruktur, dan kolaborasi teknologi, yang sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 8%,” ujar Airlangga saat hadir sebagai panelis kehormatan dalam forum ekonomi The World Governments Summit 2025 yang berlangsung pada 11-13 Februari 2025 di Dubai.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga membahas inisiatif munculnya blok ekonomi baru seiring dengan meningkatnya tensi global dan implikasinya terhadap perdagangan, investasi, dan stabilitas geopolitik.
Menurutnya, blok ekonomi regional, seperti ASEAN memiliki peran penting sebagai penyangga dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan, terutama di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Airlangga juga menyoroti kontribusi positif dari perundingan Indonesia dan Gulf GCC Free Trade Agreement (FTA) yang sedang berlangsung. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang membangun kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti energi, keuangan, dan infrastruktur dengan negara-negara Teluk.

“Membangun kemitraan yang baik dengan semua pihak merupakan prioritas Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Dengan ekonomi yang mencapai US$ 1,4 triliun dan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia sangat menyambut baik kerja sama dengan berbagai negara serta forum internasional seperti ASEAN, GCC, dan IPEF,” pungkas Airlangga.

Diketahui, Menko Airlangga menghadiri The World Governments Summit 2025 atas undangan Menteri Ekonomi Persatuan Emirat Arab (PEA), Abdullah bin Touq Al Marri.

Dalam acara tersebut, ia berpartisipasi dalam sesi panel bertema “The Emergence of Multiple Economic Blocs,” yang juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi PEA Abdulla Bin Touq, Menteri Keuangan Turki Mehmet Simsek, serta Menteri Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi, Faisal F Alibrahim.

The World Governments Summit 2025 merupakan pertemuan tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2013 di Dubai. Tujuannya adalah mendorong kolaborasi inovatif internasional guna memajukan pemerintahan dan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan.

Pertemuan ini juga menjadi wadah pertukaran wawasan antara pemimpin pemerintahan, pakar kebijakan, dan pemimpin sektor swasta terkemuka dunia. Mereka berdialog secara global dengan fokus pada isu-isu terkini, inovasi teknologi, tantangan global yang kritis, serta peluang masa depan.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Uni Emirat Arab Husin Bagis.

13/02/2025 16:53
Terungkap! Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Hasto

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengungkap alasan pihaknya menolak permohonan praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Dia menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto tidak dapat diterima. Dalam amar putusan yang dibacakan sore ini, Hakim Tunggal Djuyamto menyatakan bahwa dalil permohonan praperadilan Hasto tidak jelas.

“Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Hakim Tunggal Djuyamto di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Oleh sebab itu, praperadilan Hasto dinyatakan tidak dapat diterima. Status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua sprindik pun sah.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto.

Adapun dalam salah satu pertimbangannya, Hakim menilai bahwa Hasto mengajukan dua perrmohonan praperadilan secara terpisah. Satu permohonan untuk pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan satu lainnya adalah dugaan perintangan penyidikan.

“Hakim berpendapat permohonan pemohon diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” ucap Hakim.

Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.

Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron.

13/02/2025 16:52
Nikita Mirzani: Vadel Badjideh Harus Masuk Penjara

Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Nikita Mirzani terus memperjuangkan kasusnya di Polres Jakarta Selatan. Bahkan, Nikita Mirzani menegaskan akan terus mengejar kasusnya agar TikTokers Vadel Alfajar Badjideh atau Vadel Badjideh bisa di penjara.

“Keinginan saya cuma satu, Kang Semir (Vadel Badjideh) harus masuk penjara,” jelas Nikita Mirzani dikutip dari channel YouTube, Kamis (13/2/2025).

Meski memendam kekesalan terhadap perbuatan Vadel Badjideh, Nikita Mirzani dengan tegas menolak untuk bertemu dengan kekasih putrinya, Laura Meizani Nasseru atau Lolly tersebut.

“Saya tidak akan bertemu dengan Kang Semir. Kalian mau tahu alasannya? Bertemu dengan saya, saya jamin bakal menghajar dia,” tuturnya dengan nada emosi.

Nikita Mirzani berharap kasus pelaporannya terhadap Vadel Badjideh di Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak asusila yang sudah berjalan selama tujuh bulan bisa berakhir.

“Saya lelah karena sudah tujuh bulan kasus ini terus berjalan, saya berharap Kang Semir bisa menghargai kepolisian karena kalau dijemput paksa tentu akan ada rasa malu,” tutup tutup Nikita Mirzani yang terus mengupayakan memenjarakan Vadel Badjideh.

13/02/2025 16:51
Ditanya Sosok Pengganti Dirjen Anggaran, Sri Mulyani Bungkam

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bungkam ketika ditanya mengenai nasib anak buahnya, Isa Rachmatawarta, yang terjerat kasus Jiwasraya.

Sri Mulyani yang ditemui di DPR, tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai siapa pengganti Isa Racmatawarta yang sebelumnya memimpin Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani hanya senyum dan berlalu ketika ditanya sejumlah pewarta yang menantinya setelah Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025). Ketika ditanya apakah Isa memberikan pesan kepada dirinya, dia pun tetap diam.

Hal serupa juga dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang kini menjadi Plh Dirjen Anggaran. Suahasil juga diam seribu bahasa.

Sebelumnya Kejagung menetapkan IR yang merupakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada tanggal 7 Februari 2025. Isa ditahan dengan tangan diborgol.

“Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat memberikan pernyataan di Gedung kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Menurut Abdul, Isa terbukti merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di Jiwasraya. Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 16,8 triliun

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah Rp 16.807.283.375.000,” jelas Kohar.

(haa/haa)

13/02/2025 16:51
Menperin Pastikan Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta Lanjut pada 2025 – Page 3

Sebelumnya, insentif motor listrik cukup membantu penjualan kendaraan roda dua ramah lingkungan di Indonesia. Namun untuk tahun ini, kuota bantuan sebesar Rp 7 juta tersebut sudah habis.

Pada awal tahun, jatah insentif ini sudah ditetapkan Kementerian Perindustrin (Kemenperin) sebanyak 50 ribu unit. Kemudian, pada Agustus lalu ditambah 10 ribu unit, hingga total ada sebanyak 60 ribu unit, dan sudah habis terdistribusi.

Dijelaskan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Rizal, untuk subsidi motor listrik ini tengah diusahakan untuk bisa diberikan kembali.

Tidak hanya itu, pihak kementrian juga bersedia untuk membantu, agar potongan harga pembelian motor listrik baru ini bisa kembali diberlakukan.

“Kita usahakan, kita bantu. Mudah-mudahan secepatnya (keputusan insentif motor listrik),” tegas Faisol, saat ditemui di gelaran IMOS 2024, di ICE, BSD, Tangerang, Rabu (30/10/2024).

Lanjut Faisol, untuk insentif motor listrik ini, juga akan dipastikan bisa kembali terealisasikan tahun depan. Selain itu, pihaknya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, dan dalam hal ini Kementerian Keuangan.

“Insya Allah, sudah sudah (berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan). Kita usahakan bantu untuk masyarakat dan bantu untuk lingkungan,” tegasnya.

Kuota Insentif

Sementara itu, kuota insentif motor listrik untuk 2024 ini, memang sudah dikurangi dari awal yang direvisi karena hasil pada 2023 yang kurang menggembirakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 kuota subsidi pada 2023 paling banyak 200 ribu unit.

Sedangkan hasil pemberian subsidi hanya terealisasi untuk 11.532 unit atau tak sampai 6 persen.

Menurut aturan tersbeut, kuota 2024 paling banyak 600 ribu unit. Namun Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang pada awal tahun ini menetapkan kuotanya hanya 50 ribu unit untuk menyikapi pembelian motor listrik yang sepi peminat

13/02/2025 16:50