Blog

Kemenko Polkam Ambil Alih Satgas Impor Ilegal dari Kemendag

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengambil alih Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal atau Satgas Impor Ilegal dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, Satgas Impor Ilegal kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

“[Satgas Impor Ilegal] Di Menko Polkam,” kata Moga kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Moga menyebut, hal tersebut tertuang juga telah disampaikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Menko Polkam. Kendati begitu, Moga enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal ini.

Pernyataan ini sekaligus menepis kabar bahwa Satgas Impor Ilegal tak lagi diperpanjang.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah resmi membentuk Satgas untuk memberantas impor ilegal pada 18 Juli 2024. Pembentukan Satgas ini tertuang melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024.

Sebanyak 11 kementerian/lembaga dilibatkan sebagai anggota Satgas. Sebelas kementerian lembaga itu yakni Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan, dalam beleid itu menyebut, hadirnya Satgas tersebut bertujuan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Selanjutnya, Satgas akan melaksanakan sejumlah tugas antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor serta menetapkan, sasaran program, dan prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Usai dijadwalkan berakhir tugasnya pada Desember 2024, Kemendag memperpanjang masa kerja Satgas Impor Ilegal. Perpanjangan masa kerja Satgas dilakukan usai Kemendag melakukan evaluasi bersama pemangku kepentingan terkait.

“Masih [berlanjut]. Ini [Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal] lagi dipersiapkan untuk perpanjangan di Januari,” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).

13/02/2025 16:27
Kecelakaan Adu Banteng Sepeda Motor di Bekasi, 3 Orang Tewas – Page 3

Korban luka saat ini ini telah dilarikan ke RSUD Kabupaten Bekasi guna mendapatkan perawatan medis.

“Korban meninggal dua orang yang boncengan tiga. Satu orang dari lawannya,” ujar dia.

Sugihartono mengatakan, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kecelakaan. Dugaan sementara akibat pengendara mengambil arah agak ke kanan.

“Penyebabnya pengendara agak ke kanan/ambil lajur lawan arah,” ucap dia.

13/02/2025 16:26
Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyiasati pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah pusat. Kebijakan yang dikenal sebagai efisiensi anggaran itu diberlakukan, baik dalam APBN maupun APBD.

Aturan itu tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD mereka.

“Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini, saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan,” kata Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025.

Kepala Daerah Dipaksa Berinovasi

Sementara itu dalam sambutannya, Wabup Pasangkayu, Erny Agus mengatakan bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini.

“Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah” ujarnya.

Oleh karena itu, Erny Agus berharap agar Bahtiar Baharuddin yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab, dia tahu selama ini sang Pj Gubernur mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil.

“Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi pak. Kami tau bapak memiliki tangan dingin yang kreativ meningkatkan PAD,” tuturnya.

“Terima kasih bapak sudah memberikan inovasi dan kreativitas untuk kami. Terutama cavendis yang besok akan kita tanam,” ucap Bahtiar Baharuddin menambahkan.

Warga Harus Budidaya Hortikultura

Menanggapi permintaan dan keluhan itu, Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa dia tentu tidak akan melupakan begitu saja Sulbar walaupun masa tugasnya hanya delapan bulan lebih, dan akan berakhir 20 Februari 2025. Menurutnya, Sulbar telah menjadi bagian hidupnya sehingga duka nya pun akan menjadi tanggungjawabnya.

Akan tetapi dalam jangka pendek ini, apalagi menyiasati pemangkasan anggaran APBD dan keterbatasan PAD, maka tak ada jalan lain selain menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai pembudidaya hortikultura.

“Bayangkan, jika Pasangkayu membangun Green House per kecamatan yang akan menyediakan bibit hortikultura bagi warga. Mulai cabe, semangka, nenas, sayur sayuran, pisang dan lain-lain,” kata Bahtiar Baharuddin.

“Usulkan Green House per kecematan. Biayanya murah paling Rp200 jutaan. Dari green house itu kita bisa produksi bibit dan dibagi gratis kepada masyarakat” ujarnya menambahkan.

Bahtiar Baharuddin kemudian menguraikan dengan menanam massal cabe, maka akan meningkatkan pendapatan warga.

“Menanam lima ribu pohon cabe maka dalam sebulan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp6 juta perbulan. Jika dua ribu pohon maka Rp3 jutaan perbulan” ucapnya sambil menceritakan pengalaman petani cabe Laskar Pelangi Salo Dua Enrekang Sulsel.

Oleh karena itu, warga di Pasangkayu memanfaatkan lahan lahan yang kosong selain tanaman sawit yang sudah lebih dahulu hadir bersama warga Pasangkayu.

Jika persoalan cabe sudah selesai, menurutnya warga telah membantu secara nasional sebab faktor cabe dapat mempengaruhi inflasi. Selain itu membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

“Setidaknya kita dapat memenuhi pasar lokal. Sebab cabe yang ada di pasaran se Sulbar ini berasal dari Enrekang dan Toraja” ujar Bahtiar Baharuddin.

Selain itu, dengan cara bertani hortikultura, bagi ASN akan mengisi waktu kerja ketika pemerintah akan menerapkan WFA. Akan banyak waktu bagi ASN di rumah atau bekerja di mana saja asalkan lebih produktif.

Apalagi, banyak yang bisa ditanam, bukan hanya cabe tetapi ada Pisang Cavendis yang kini sudah mulai menjadi primadona warga Pasangkayu.

“Minggu lalu saya panen di belakang rujab. Hanya 14 pohon. Jika terjual maka harganya mencapai Rp16 juta. Tapi kami belum jual sebab saya bagi bagikan kepada kepala OPD dulu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tamah Sulbar ini sangat subur. Dan cavendis adalah salah satu tanaman yang dapat meningkatkan penghasilan” tutur Bahtiar Baharuddin.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/02/2025 16:26
Jalan Ambles Biang Kerok Kemacetan di Kalimalang Bekasi Selesai Diperbaiki Megapolitan 13 Februari 2025

Jalan Ambles Biang Kerok Kemacetan di Kalimalang Bekasi Selesai Diperbaiki
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Ruas jalan ambles di Jalan KH Noer Ali, Bekasi Selatan, Kota Bekasi arah Jakarta selesai diperbaiki sejak Selasa (11/2/2025).
Lokasi ruas jalan ambles tersebut tak jauh dari pusat perbelanjaan Grand Kamala Lagoon.
Saat ini, jalanan ambles itu telah ditambal dengan material coran berwarna putih.
Perbaikan ini membuat lalu lintas di sepanjang Jalan KH Noer Ali lancar. Sebelumnya, para pengendara dihadapi dengan kamacetan imbas amblesnya ruas jalan tersebut.
Seorang pengendara, Pratama Putra (31) mengatakan, sebelum diperbaiki, kemacetan kendaraan terjadi dari turunan Jalan Villa Raya, dekat sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi Selatan hingga mendekati area jalan ambles.
“Sempat macet satu sampai dua kilometer dari Jalan Ahmad Yani, sekarang
alhamdulillah
sudah lancar,” kata Putra saat ditemui di lokasi, Kamis (13/2/2025).
Kemacetan tersebut sempat membuat waktu tempuh perjalanan menuju kantornya di Jakarta Selatan semakin lama.
Ia bersyukur kerusakan jalan tersebut cepat ditangani, sehingga dirinya dan pengendara lain tidak terganggu.
Sementara itu, Plt Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi Ridwan Muarief mengatakan, amblesnya ruas jalan diduga disebabkan pergerakan tanah di bawah permukaan jalan.
Pergerakan tanah tersebut terjadi karena tingginya volume air hujan yang masuk ke tanah area lokasi.
“Jadi air masuk ke dalam tanah dan langsung menggerus pondasi jalan,” kata Ridwan saat dihubungi.
Akibat pergerakan tanah tersebut, permukaan jalan kemudian ambles sedalam dua meter.
Petugas perbaikan jalan yang mendapat laporan kerusakan tersebut langsung menambal lubang dengan material coran pada hari yang sama.
Ridwan menjelaskan, metode perbaikan diawali dengan pembongkaran sebagian permukaan jalan, kemudian pemadatan pondasi dan pengecoran.
“Jadi pengecorannya menggunakan bahan cepat kering,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/02/2025 16:26
Kompolnas Soroti Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Kepemilikan Senpi Anak Bos Prodia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam, menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) yang melibatkan tersangka pembunuhan ABG, anak bos Prodia, Arif Nugroho, dan Muhammad Bayu Hartoyo.

Menurutnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun prosesnya terkesan berjalan lambat.

“Yang tidak kalah penting, mengapa proses ini begitu lama? Baru sekarang naik ke penyidikan,” kata Anam saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Anam mendorong Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

“Kami menyambut baik jika proses penegakan hukum berjalan, apalagi sudah masuk ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Kasus Sudah Naik Penyidikan

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyampaikan bahwa laporan polisi (LP) terkait kasus kepemilikan senpi yang sebelumnya terungkap dalam sidang etik AKBP Bintoro telah naik ke tahap penyidikan.

Hal ini ia sampaikan kepada wartawan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (10/2/2025).

“Iya, ada LP itu. Masih berjalan dan sudah masuk tahap penyidikan,” tuturnya.

Namun, Wira enggan mengungkap jumlah saksi yang telah diperiksa dalam kasus tersebut.

“Saya lupa jumlah pastinya. Nanti kami buka lagi berkasnya, prosesnya masih berjalan,” tambahnya.

Laporan Polisi Tipe A

Dalam sidang majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP), AKBP Bintoro mengungkap fakta baru terkait adanya laporan polisi (LP) tipe A mengenai senjata api milik Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Kasus ini juga menyeret lima anggota kepolisian, termasuk AKBP Bintoro, dalam dugaan suap.

Sebagai informasi, LP tipe A adalah laporan yang dibuat langsung oleh anggota kepolisian karena menemukan atau menangani suatu tindak pidana tanpa adanya laporan dari pihak luar.

Sementara LP tipe B dibuat berdasarkan laporan dari masyarakat, dan LP tipe C berasal dari institusi atau instansi di luar kepolisian.

Dalam sidang KKEP, AKBP Bintoro, AKP Ahmad Zakaria, dan AKP Mariana dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian.

Dua anggota lainnya, AKBP Gogo Galesung dan Ipda Novian Dimas, mendapatkan sanksi demosi selama delapan tahun serta dilarang bertugas di satuan Reserse.

Kelima pelanggar tersebut telah mengajukan banding atas putusan sidang KKEP.

13/02/2025 16:25
Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kementeriannya memangkas pagu anggaran sebesar Rp115,6 miliar. Awalnya, total pagu 2025 adalah sebesar Rp277,5 miliar.

Pada saat ini, sisa anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp161,9 miliar. Hasil dari pemangkasan anggaran itu pun berdampak pada sejumlah pos, termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70 persen, serta penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.

“Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” kata Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis 13 Februari 2025.

Dia menjelaskan bahwa anggaran awal yang sebesar Rp277,5 miliar terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp197,4 untuk program dukungan manajemen.

Akan tetapi, dia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai di Bawah Rp215 Miliar

Erick Thohir mengusulkan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp215 miliar, karena angka itu merupakan batas minimum kementerian untuk beroperasi.

“Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” tuturnya.

Erick Thohir menyampaikan, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi tersebut memangkas kurang lebih 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277,5 miliar.

Dia menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp215 miliar. Oleh karena itu, dia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir merincikan bahwa Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.

“Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, efisiensi Rp215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.

Erick Thohir juga memangkas hal-hal lainnya seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain.

“Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/02/2025 16:24
Kompolnas Soroti Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Kepemilikan Senjata Api Anak Bos Prodia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam menyoroti penanganan kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) tersangka pembunuhan ABG Anak Bos Prodia Arif Nugroho dan dan Muhammad Bayu Hartoyo yang terkesan lamban.

Pasalnya kasus itu sudah naik ke tahap penydikan.

“Yang enggak kalah pentingnya juga mengapa kok proses ini lama? Baru sekarang naik,” kata Anam saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Anam mendorong Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan kasus hingga tuntas.

“Kami menyambut baik kalau memang proses penegakan hukumnya berjalan apalagi sudah naik ke penyidikan,” ujarnya.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menuturkan laporan polisi terkait kasus kepemilikan senjata api (senpi) yang terungkap di sidang etik AKBP Bintoro sudah tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan kepada wartawan di gedung Ditreskrimum PMJ, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Wira menyebut penanganan perkara tersebut masih berjalan.

“Iya ada (LP) itu masih jalan sudah sidik (penyidikan),” tuturnya.

Namun dia enggan menyampaikan berapa jumlah saksi yang diperiksa sampai saat ini.

“Lupa ya, nanti kita buka lagi berkasnya prosesur berjalan,” tambah Wira.

LP Tipe A

Dalam sidang majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) AKBP Bintoro mengungkap fakta baru adanya laporan polisi (LP) tipe A terkait senjata api milik Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo yang saat ini masih diselidiki Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Kasus tersebut kemudian berujung pada dugaan suap yang melibatkan AKBP Bintoro dan empat polisi lain.

LP tipe A kepemilikan senpi tak dibahas dalam sidang etik Bintoro.

Sebagai informasi, LP tipe A merupakan laporan yang dibuat langsung oleh anggota kepolisian karena mengetahui, menemukan, atau menangani suatu tindak pidana.

LP tipe A sering digunakan dalam kasus yang terungkap dari hasil patroli, penyelidikan, atau operasi kepolisian tanpa adanya laporan dari pihak luar.

Sementara LP tipe B merupakan laporan yang dibuat berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat.

Sedang LP tipe C adalah laporan yang berasal dari institusi atau instansi tertentu di luar kepolisian.

Untuk diketahui, majelis sidang KKEP memutuskan AKBP Bintoro, AKP Ahmad Zakaria, dan AKP Mariana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian.

Dua anggota lin AKBP Gogo Galesung dan Ipda Novian Dimas dijatuhi sanksi demosi selama 8 tahun serta diperintahkan untuk tidak lagi berdinas di satuan Reserse.

Kelima pelanggar ini mengajukan banding atas putusan sidang KKEP.

13/02/2025 16:23
Biar Nggak Kehabisan, Yuk Simak Tips dari Berburu Tiket Kereta Api Lebaran 2025

Jakarta: Berburu atau war tiket kereta api Lebaran 2025 sudah dimulai sejak 4 Februari. Meski pembelian sudah bisa dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan, banyak masyarakat yang sering kehabisan.

Bagi kamu yang sedang berburu tiket kereta api Lebaran 2025 tapi sering kehabisan bisa mengikuti tips berburu tiket kereta api dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Berikut tipsnya seperti dikutip dari Instagram @kai121_:

1. Pantau Ketersediaan Tiket

Penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 dimulai pukul 00.00 WIB setiap harinya. Kamu bisa melakukan pengecekan berkala 1-2 jam setelahnya.

Biasanya, tiket-tiket yang tidak terbayarkan atau melebihi durasi waktu pembayaran, akan otomatis terbatalkan dan akan langsung muncul dalam sistem penjualan.
2. Lakukan Pengecekan Tiket secara Periodik

Selain itu, KAI juga telah menyediakan layanan pembatalan dan perubahan jadwal. Nah, jika ada pelanggan yang membatalkan atau mengubah jadwal perjalanan keretanya, maka tiket tadi akan langsung muncul di sistem penjualan.

Kamu bisa memanfaatkan ketersediaan tiket tersebut dan segera membelinya.

3. Siapkan Tanggal Alternatif

Penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 dimulai dari H-10 (21 Maret 2025) sampai H+10 (11 April 2025), dengan total 22 hari. Kamu bisa mencoba menyesuaikan jadwal mudik atau baliknya di luar tanggal-tanggal favorit, di mana ketersediaan tiket masih cukup tersedia.
4. Pakai Rute Alternatif
Apabila tiket kereta api yang diinginkan habis, kalian bisa menggunakan kereta dengan sifat persambungan. Semisal, tiket dari Jakarta-Surabaya habis, maka kalian bisa memesan tiket kereta api dari Jakarta-Semarang terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dari Semarang-Surabaya.

Namun yang perlu diperhatikan, penumpang harus memastikan jeda waktu keberangkatan antar kereta api lebih dari 180 menit, untuk mengurangi risiko keterlambatan dan tertinggal kereta api lanjutannya.

Jakarta: Berburu atau war tiket kereta api Lebaran 2025 sudah dimulai sejak 4 Februari. Meski pembelian sudah bisa dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan, banyak masyarakat yang sering kehabisan.

Bagi kamu yang sedang berburu tiket kereta api Lebaran 2025 tapi sering kehabisan bisa mengikuti tips berburu tiket kereta api dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Berikut tipsnya seperti dikutip dari Instagram @kai121_:

1. Pantau Ketersediaan Tiket

Penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 dimulai pukul 00.00 WIB setiap harinya. Kamu bisa melakukan pengecekan berkala 1-2 jam setelahnya.

Biasanya, tiket-tiket yang tidak terbayarkan atau melebihi durasi waktu pembayaran, akan otomatis terbatalkan dan akan langsung muncul dalam sistem penjualan.
2. Lakukan Pengecekan Tiket secara Periodik

Selain itu, KAI juga telah menyediakan layanan pembatalan dan perubahan jadwal. Nah, jika ada pelanggan yang membatalkan atau mengubah jadwal perjalanan keretanya, maka tiket tadi akan langsung muncul di sistem penjualan.

Kamu bisa memanfaatkan ketersediaan tiket tersebut dan segera membelinya.

3. Siapkan Tanggal Alternatif

Penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 dimulai dari H-10 (21 Maret 2025) sampai H+10 (11 April 2025), dengan total 22 hari. Kamu bisa mencoba menyesuaikan jadwal mudik atau baliknya di luar tanggal-tanggal favorit, di mana ketersediaan tiket masih cukup tersedia.
4. Pakai Rute Alternatif
Apabila tiket kereta api yang diinginkan habis, kalian bisa menggunakan kereta dengan sifat persambungan. Semisal, tiket dari Jakarta-Surabaya habis, maka kalian bisa memesan tiket kereta api dari Jakarta-Semarang terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dari Semarang-Surabaya.

Namun yang perlu diperhatikan, penumpang harus memastikan jeda waktu keberangkatan antar kereta api lebih dari 180 menit, untuk mengurangi risiko keterlambatan dan tertinggal kereta api lanjutannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

13/02/2025 16:23
HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Golkar DPR merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-57 pada 13 Februari 2025 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perayaan HUT ke-57 Fraksi Partai Golkar diisi dengan seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, tema hilirisasi sengaja dipilih karena peran hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

“Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud bukan tanpa sebab karena hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas pada 2045 atau tidak,” ujar Sarmuji dalam sambutanya saat menjadi keynote speaker di acara seminar tersebut, Rabu (13/2/2025).

Sarmuji membeberkan, terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045. Pertama adalah bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai 2030 sampai 2035.

“Bonus demografi itu mencapai puncaknya ketika usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Untuk itu mulai saat ini penting mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik,” jelas Sarmuji.

Kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia emas 2045 adalah mengelola sumber daya alam secara maksimal. Salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah adalah proses hilirisasi.

“Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan Bapak presiden. Sejak kepemimpinan Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Tentunya hilirisasi ini tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja. Kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia tercapai,” pungkasnya.

13/02/2025 16:23
Cara Mencairkan PayLater Akulaku ke DANA dengan Mudah dan Cepat

Jakarta: Saat butuh dana cepat, fitur PayLater dari Akulaku bisa jadi solusi praktis.

Selain digunakan untuk belanja online, saldo PayLater Akulaku ternyata bisa dicairkan ke e-wallet seperti DANA.

Dengan cara yang tepat, kamu bisa mendapatkan dana tunai tanpa ribet.

Lalu, bagaimana cara mencairkan PayLater Akulaku ke DANA dengan aman dan tanpa kendala? Simak panduan lengkapnya di artikel ini!

Cara mencairkan paylater Akulaku ke DANA
Merangkum berbagai sumber berikut cara mencairkan dana di paylater Akulaku ke DANA.

Buka aplikasi Akulaku di HP.
Lakukan login.
Pastikan ada limit di Akulaku yang masih aktif.
Masuk ke menu “Pencairan”.
Cari DANA.
Setelah muncul opsi tersebut kemudian klik.
Masukkan nominal limit Akulaku yang ingin dicairkan.
Pilih angsuran pembayaran mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.
Arahkan ke metode pembayaran.
Isi data diri seperti nama, nomor HP dan alamat.
Konfirmasi transaksi.
Tunggu proses pencairan berjalan.
Periksa saldo DANA untuk memastikan saldo sudah masuk atau belum.

Itu lah salah satu cara mencairkan paylater Akulaku ke DANA. Pastikan kamu memilih cara yang aman agar transaksi berjalan lancar dan tanpa risiko. Selamat mencoba!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

13/02/2025 16:22