Xcloud.id

Blog

  • DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah dan perbankan memblokir para pengembang nakal yang abai terhadap kualitas rumah subsidi. 

    Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapati sejumlah pengembang rumah subsidi yang nakal lantaran tak memperhatikan kualitas unit.

    Di hadapan Komisi V DPR RI, Maruarar mengaku telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temuan tersebut.

    Ara menegaskan, rencana bersih-bersih pengembang nakal dari mitra program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilakukan sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami sudah koordinasi BPK karena pesan Presiden rumah subsidi jangan sampai tidak berkualitas dan kami sangat sedih dan kecewa karena kami menemukan cukup banyak masalah,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut pemerintah perlu segera tegas untuk menertibkan temuan itu.

    Terlebih, Lasarus juga meminta agar pemerintah dapat segera melakukan blacklist pada sejumlah pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Ke depan harus ada keberanian salah satunya melakukan blacklist pada pengembang yang hanya kejar keuntungan dan tak kejar kualitas. Saya rasa harus ada langkah yang diambil,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Lasarus juga menyoroti adanya temuan banyak rumah subsidi yang tak dihuni. Alasannya, karena kualitas rumah yang dinilai sangat rendah.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu secara tegas menyelesaikan masalah itu guna segera meningkatkan kualitas rumah subsidi.

    “Kalau bisa dibenahi, rumusnya bagaimana itukan tidak mudah. Dari sisi keuangan, negara tak boleh langsung terjun ke sana. Karena ini sudah jadi aset tertentu harus dilakukan audit keputusan-keputusan dulu,” pungkasnya.

  • Pertamina Peringkat ke-32 di Daftar 500 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik versi TIME, Tertinggi dari Indonesia – Page 3

    Pertamina Peringkat ke-32 di Daftar 500 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik versi TIME, Tertinggi dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) kembali mencetak prestasi di kancah internasional, kali ini dengan menduduki peringkat 32 dalam dalam World’s Best Companies 2025 di Asia-Pasifik versi majalah Time.

    Melansir laman TIME, Kamis (13/2/2025) Pertamina menduduk peringkat ke 32 perusahaan terbaik dunia di kawasan Asia-Pasifik dengan skor 93.00.

    Dengan peringkat tersebut, menandai posisi 50 besar dalam daftar perusahaan terbaik dunia di kawasan Asia-Pasifik.

    Selain Pertamina, PT Astra International Tbk juga memasuki daftar dengan peringkat 118 dan skor 68.26, diikuti oleh bank pelat merah, Bank BRI di peringkat 126 dan skor 87.86.

    Kemudian ada Bukalapak, Wijaya Karya (WIKA) (Persero), dan Bank Central Asia (BCA) yang masing-masing menduduki peringkat 162,182, dan 196.

    Adapun Kalbe di peringkat 215, PT Mayora Indah Tbk (Mayora) di peringkat 236, PT PLN (persero) di peringkat 271, Bank Negara Indonesia di peringkat 282, Garuda Indonesia di peringkat 292, serta Telkom Indonesia di peringkat 302.

    “Sementara sebagian besar dunia terperosok dalam ketidakpastian geopolitik selama tahun 2024, bisnis di seluruh Asia-Pasifik menikmati tahun yang menggembirakan, dengan sebagian besar bursa utama berakhir di wilayah positif karena bank sentral melonggarkan kebijakan moneter serta ledakan AI yang mengangkat saham teknologi,” tulis Time dalam laporannya.

    “Memang, perbankan dan layanan keuangan yang memimpin peringkat statistik baru dari 500 perusahaan terbaik di Asia-Pasifik oleh TIME dan Statista, yang didasarkan pada formula pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, dan data lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG, atau keberlanjutan) yang ketat,” sambungnya.

    Majalah bisnis ternama asal AS itu juga mengatakan, apakah tahun 2025 terbukti menjadi tahun yang sama positifnya dengan Presiden AS Donald Trump yang kembali mengancam serangkaian tarif perdagangan adalah pertanyaan yang akan menyita perhatian para C-Suite di seluruh wilayah.

     

  • PN Jaksel Tolak Praperadilan Hasto, Status Tersangka KPK Sah!

    PN Jaksel Tolak Praperadilan Hasto, Status Tersangka KPK Sah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima atau resmi ditolak. 

    Sidang pembacaan putusan itu digelar di PN Jakarta Selatan sore ini, Kamis (13/2/2025). Praperadilan itu dimohonkan oleh Hasto atas status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.

    “Menyatakan permohan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima,” ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.

    Dengan demikian, status tersangka Hasto oleh KPK dalam dua kasus tersebut tetap dan tidak gugur. Hakim menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah.

    Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron.

  • Anggaran BPS Dipotong Rp1,59 Triliun, 3 Survei Terancam Tak Terlaksana

    Anggaran BPS Dipotong Rp1,59 Triliun, 3 Survei Terancam Tak Terlaksana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memotong anggaran Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar Rp1,59 triliun. Akibatnya, tiga jenis survei terancam tidak terlaksana pada tahun ini.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pagu awal anggaran BPS tahun anggaran 2025 sebesar Rp5,70 triliun. Kendati demikian, pemerintah melakukan rekonstruksi sehingga anggaran BPS dipotong Rp1,59 triliun atau setara 27,89% dari pagu awal.

    Kendati demikian, setelah melakukan rekonstruksi internal, BPS merasa pemotongan tersebut terlalu besar. Amalia pun meminta agar Komisi X DPR bisa membantu agar pemerintah memberikan relaksasi.

    “Kami mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran terutama untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenas September,” ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, BPS masih memerlukan Rp1,05 triliun dari pemotongan anggaran yang diminta pemerintah.

    Dia merincikan anggaran tersebut diperlukan untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp828,85 miliar, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebesar Rp146,64 miliar, dan Susenas September 2025 (termasuk Survei Ekonomi Rumah Tangga Kuartalan) sebesar Rp81,25 miliar.

    Menanggapi itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends mengaku khawatir dengan besarnya jumlah pemangkasan anggaran BPS. Dia khawatir penyediaan data statistik sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan menjadi tidak tersedia.

    “Kalau kebijakan pembangunan tanpa BPS, yang terjadi adalah kehancuran sangat fatal dan itu kita akan bayar harga mahal baik di sektor ekonomi, pembangunan, infrastruktur, semuanya,” kata Mercy pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, sambungnya, DPR dan pemerintah menyusun UU APBN setiap tahunnya. Masalahnya, indikator utama perekonomian seperti angka kemiskinan, pertumbuhan penduduk, inflasi, dan seterusnya berasal dari BPS.

    “Saya dari tadi, ‘Gimana ya kalau ini tidak bisa jalan? Kita mau bahas APBN pakai asumsi makro dari mana kalau ini sampai tidak bisa jalan?’,” ujar Mercy.

    Akhirnya dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR menyepakati usulan BPS. Komisi X akan mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR agar pemotongan anggaran BPS direlaksasi sebesar Rp1,05 triliun.

    “Untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenan September termasuk Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan sebagai mana bahan paparan,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian membacakan kesimpulan rapat.

  • RI Dekati Jepang Untuk Berinvestasi di 10 Sektor Ini

    RI Dekati Jepang Untuk Berinvestasi di 10 Sektor Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan, bahwa saat ini Indonesia tengah mendorong investasi asing khususnya dari Jepang untuk bisa masuk berinvestasi di dalam negeri.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebutkan, pihaknya tengah ‘mendekati’ Jepang untuk bisa masuk berinvestasi setidaknya pada 10 sektor.

    “Jadi saya dan kawan-kawan dengan mencoba bekerjasama dengan perwakilan kita AIPC yang ada di Tokyo, kita sudah minta untuk mereka melakukan kurasi tentang potensi investasi yang bisa kita coba dekati dan kita dorong untuk bisa kita dapatkan pada saat kegiatan di Osaka nanti,” jelasnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Hal itu berkenaan dengan partisipasi Indonesia dalam perhelatan global, yakni dalam World Expo 2025 di Osaka, Jepang, pada 12 April 2025 mendatang, dan akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan.

    Detailnya, Nurul mengatakan 10 sektor yang didorong untuk didapatkan investasinya adalah sektor green ammonia, biomassa, cangkang inti sawit, baterai listrik, industri pendingin ruangan, data center, kabel bawah laut, industri kendaraan bermotor roda empat, retail, perabotan rumah, hingga logistik.

    “Setidaknya itu 10 yang sudah kita kurasi lebih dari 10. Tapi 10 ini yang paling utama yang mau kita coba dekati supaya mereka nanti bisa masuk berinvestasi ke Indonesia,” katanya.

    Alasan didorongnya Jepang untuk bisa masuk berinvestasi di Indonesia, tidak lain lantaran Jepang sendiri merupakan negara investor terbesar 5 teratas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

    “Setidaknya itu 10 yang sudah kita kurasi lebih dari 10. Tapi 10 ini yang paling utama yang mau kita coba dekati supaya mereka nanti bisa masuk berinvestasi ke Indonesia,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Kondisi Terkini Bocah di Cengkareng yang Terkena Peluru Nyasar Saat Tidur Megapolitan 13 Februari 2025

    Kondisi Terkini Bocah di Cengkareng yang Terkena Peluru Nyasar Saat Tidur Megapolitan 13 Februari 2025

    Kondisi Terkini Bocah di Cengkareng yang Terkena Peluru Nyasar Saat Tidur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – M (5), bocah yang terkena
    peluru nyasar
    di rumahnya di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa (11/2/2025) malam belum bisa berjalan normal hingga saat ini. 
    Ayah M, Elmanto (45) mengatakan, sang anak mendapat tiga jahitan di rumah sakit selepas lututnya robek dikoyak peluru berukuran sekitar dua sentimeter itu.
    “Harus nyeret kaki gitu, pincang. Soalnya kan diperban juga,” kata Elmanto, Kamis (13/2/2025).
    Selain dijahit, di rumah sakit, M juga disuntik tetanus dan dirontgen.
    Elmanto memastikan, proyektil yang sempat mengenai lutut anaknya tak bersarang di kaki M sehingga tidak merusak tulang lutut.
    “Namanya luka bisa jadi ada infeksi. Udah ada obatnya, tiga hari kontrol lagi,” tambah dia.
    Elmanto pun menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Ia kini merasa was-was untuk tidur di rumahnya sendiri.
    “Syukurnya cuma kaki. Tapi bagi saya, itu lumayan. Takutnya kita orangtua kan, khawatir kalau ada yang berikutnya,” tambah dia.
    Dia berharap polisi segera menangkap pelaku yang menyebabkan buah hatinya terluka.
    “Harapannya tersangkanya ketemu. Ini kena kaki, apakah harus nunggu sampai korban berikutnya atau benar-benar yang lebih parah?” tutup dia.
    Sebelumnya, seorang bocah berusia lima tahun berinisial M mengalami luka akibat peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya yang juga berfungsi sebagai bengkel sepeda.
    Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa (11/2/2025) sekitar pukul 22.15 WIB di Cengkareng, Jakarta Barat.
    Ibunda M, berinisial J (41), dan ayahnya, E (45), awalnya tertidur lelap sebelum terbangun mendengar suara yang mirip dengan benda jatuh.
    Tak lama setelah itu, M yang terlelap tiba-tiba menangis.
    “Pada saat dibuka selimutnya, korban (M) sudah banyak keluar darah,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Kamis (13/2/2025).
    J dan E kemudian membawa M ke Rumah Sakit Hermina pada Rabu (12/2/2025) sekitar pukul 02.00 WIB.
    Menurut dokter, M mengalami luka pada bagian paha sebelah kiri di atas lutut akibat tembakan tersebut.
    Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Cengkareng dengan sepengetahuan ketua RT setempat.
    Setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mereka menemukan bahwa plafon rumah korban mengalami bolong dan menemukan sebuah proyektil peluru.
    “(Barang bukti proyektil) sudah diamankan oleh anggota Polsek Cengkareng,” tambah Ade.
    Saat ini, kasus peluru nyasar ini sedang ditangani oleh Polsek Cengkareng.
    Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, namun hingga saat ini, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini masih diselidiki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Mau Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Diminta Contoh Turki

    Prabowo Mau Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Diminta Contoh Turki

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan revisi desain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di kantornya, Kamis (13/2/2025)

    Menurutnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, akan memimpin tim desain IKN dalam menyesuaikan rancangan kompleks yudikatif dan legislatif di ibu kota baru.

    “Desainnya akan diketuai oleh Bu Wamen,” ujar Dody kepada awak media di Kementerian PU, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto menilai perlu adanya perbandingan desain dengan negara lain agar pembangunan IKN lebih optimal. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto meminta desain IKN direvisi.

    “Dalam rapat terakhir, Pak Prabowo meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Turki, Mesir, dan India,” kata Dody.

    Menurutnya, keputusan ini diambil karena Presiden Prabowo mendapatkan inspirasi dari kunjungan kerja ke negara-negara tersebut. Ia menilai desain kantor legislatif dan yudikatif di sana memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia.

    “Mungkin saat beliau berkunjung ke sana, beliau melihat ada kesamaan karakter dengan Indonesia. Oleh karena itu, tim akan merekonstruksi desainnya dan melaporkannya kembali kepada Presiden,” tambah Dody.

    Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi negaranya akan turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Ia menyatakan perusahaan konstruksi ternama asal Turki akan terlibat dalam proyek ini.

    Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Rabu (12/2/2025).

    Selain keterlibatan dalam proyek IKN, Erdogan juga menyoroti potensi kerja sama sektor pariwisata antara Indonesia dan Turki. Ia menekankan pentingnya peningkatan lalu lintas penerbangan antara kedua negara.

    Pada 2024, sebanyak 203.000 warga Indonesia berkunjung ke Turki, sementara dari Turki ke Indonesia hanya 50.000 turis. Meski masih di bawah harapannya, Erdogan optimistis angka itu masih bisa terus meningkat ke depan.

    Dengan adanya revisi desain IKN serta keterlibatan Turki dalam pembangunan, diharapkan proyek ibu kota baru Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik negara.

  • Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur.

    Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran.

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.

    “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini.

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur.

    Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.

    “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat.

    “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.

    Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

  • Dibongkar Ilham Habibie, Pertumbuhan Industri Indonesia Masih Kalah dari Vietnam – Page 3

    Dibongkar Ilham Habibie, Pertumbuhan Industri Indonesia Masih Kalah dari Vietnam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyoroti lemahnya kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga bisa jadi salah satu penghalang untuk mencapai target Indonesia negara maju. Tidak seperti Vietnam, yang pertumbuhan ekonominya terus meroket lantaran ditopang oleh kesiapan industri.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengemukakan, pertumbuhan industri di Tanah Air secara keseluruhan masih selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

    “Kita sering dengar deindustrialisasi. Industri itu seolah di bawah pertumbuhan ekonomi, dan itu tidak baik. Mustinya di atas, sehingga kita bisa tumbuh lebih besar, dan juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Putra sulung dari Presiden ke-3 BJ Habibie ini lantas mencontohkan salah satu negara tetangga di ASEAN, Vietnam. Menurut dia, Vietnam bisa memajukan ekonomi dalam waktu singkat lantaran ditopang oleh pertumbuhan industri yang masif.

    “Pertumbuhan industri mereka itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kontribusi industri pada PDB kita secara keseluruhan, kita itu di bawah 19 persen, tapi di mereka itu 30 persen,” kata Ilham.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di sisi lain, ia pun menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen. Padahal untuk bisa mencapai negara berpenghasilan tinggi, ekonomi nasional harus tumbuh 8 persen.

    “Kita kan punya sasaran menjadi negara maju di 2045, itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8 persen tiap tahun. Tapi berdasarkan pengalaman kita, kita selalu 5 (persen). Itu ada alasannya, karena industri kita masih terlalu lemah,” tegasnya.

     

     

    Untuk itu, Ilham mendukung program reindustrialisasi. Selaras dengan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti di sektor pangan dan energi. Menurut dia, program hilirisasi pun butuh sokongan sektor industri.

    “Pangan, itu bukan hanya menumbuhkan sawah, tapi perlu ada industri. Begitu pun juga hilirisasi lain, swasembada atau kedaulatan energi, perlu adanya industri,” beber dia.

    “Jadi jangan hanya di pasar, kita juga mau jadi produsen, kalau mampu kita ekspor. Ini yang kita lihat sebagai visi besar,” pungkas Ilham Habibie.

  • Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan – Page 3

    Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya proses praperadilan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan akan menghormati apa pun keputusan hakim.

    “Apa pun keputusannya kami hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan. Sebagai warga PDIP tentu kami siap menerima segala bentuk konsekuensi,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Airlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto.

    Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan.

    “Kami membaca dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ‘ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa’,” kata Hasto.

    “Prof Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan materil, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki,” sambung dia.

    Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan.

    “Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan. Bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material,” ujar Hasto.

    Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

    “Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.