Xcloud.id

Blog

  • Perkuat Stabilitas Fiskal, Anggota Komisi XI DPR: Efisiensi Anggaran Pemerintah Langkah Strategis – Halaman all

    Perkuat Stabilitas Fiskal, Anggota Komisi XI DPR: Efisiensi Anggaran Pemerintah Langkah Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mendukung penuh langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. 

    Najib menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong tata kelola pemerintah yang transparan-akuntabel.

    Hal itu disampaikan Najib menanggapi  langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. 

    “Dengan pendekatan tepat kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Najib, Kamis (13/2/2025).

    Najib mengungkapkan, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memastikan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

    “Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Najib.

    Najib menerangkan, pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas dengan menekan belanja yang kurang produktif.

    “Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,” beber Najib.

    Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini, optimis langkah Presiden RI Prabowo Subianto juga akan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi. 

    Najib menegaskan, langkah efisiensi anggaran ini juga akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan. 

    “Yang terpenting, efisiensi harus didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Najib.

    Meski demikian, Najib berpesan, kementerian dan lembaga harus  mampu menjelaskan kepada publik agar dapat memahami alasan dan dampak dari penerapan efisiensi atau pemangkasan anggaran ini.

    “Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,” ujarnya. 

     

  • Elpiji Selalu Jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas – Halaman all

    Elpiji Selalu Jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Upaya mempercepat perluasan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu segera diwujudkan. Dalam jangka pendek, langkah ini akan membantu perekonomian negara akibat terus membengkaknya beban keuangan akibat ketergantungan elpiji impor yang konsumsinya terus bertambah.

    ”Secara policy, setuju untuk Jargas ini segera diakselerasi, terutama di kota-kota besar yang secara penduduknya banyak dan beragam tingkat ekonominya,” ucap Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya dikutip dari keterangan pers tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.

    Secara realistis, Berly yang juga ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Jargas tidak akan langsung menggantikan eksistensi elpiji. Akan tetapi penting untuk segera dijalankan peningkatan infrastrukturnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap elpiji yang bersumber dari impor.

    Jargas bisa mengoptimalkan sumber energi gas bumi di dalam negeri sehingga positif secara jangka panjang. Sekalipun biaya investasi di awal untuk pembangunan infrastrukturnya tidak murah.

    ”Investasi awal mahal artinya sebagai Capex (Capital expenditure/belanja modal) tapi nanti Opex (Operational expenditure/belanja operasional)nya rendah. Menghemat secara jangka panjang. Dalam 5 tahun sudah terlihat penghematannya,” jelasnya.

    Komitmen penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan Jargas supaya terjadi kesepahaman dan keselerasan dengan pemerintah daerah (Pemda). Perbedaan kebijakan di Pemda, menurutnya, kerap menjadi hambatan pembangun infrastruktur termasuk untuk energi.

    ”Yang belum saya lihat ini memang pemda atau pemerintah kota juga harus support. Ini yang seringkali jadi tantangan. Jadi planning-nya ini harus matang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap elpiji impor merupakan salah satu permasalahan utama di sektor energi. Sebab kemampuan produksi elpiji di dalam negeri hanya 1,4 juta ton sedangkan konsumsinya mencapai 8 juta per ton per tahun. 

    Selisih yang jumlahnya sangat besar itu kemudian diatasi melalui impor. ”Impor kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun,” ujarnya di Kementerian ESDM, baru-baru ini.

    Program Jargas, lanjut Bahlil, akan dioptimalkan untuk menutupi gap antara kemampuan produksi dengan konsumsi elpiji itu. ”Setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas. Jaringan gas kepada rumah rakyat,” tegasnya.

    Hal itu sejalan dengan upaya sebelumnya dimana Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri sehingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan Jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. 

    Jargas nantinya juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun.

    Hingga akhir 2024, menurut data ESDM, total Jargas telah mendekati 1 juta Sambungan Rumahtangga (SR).

    Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 820 ribu atau setara 84 ribu metrik ton LPG di antaranya dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga.

    Selain itu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi arahan untuk mengurangi impor elpiji melalui pengembangan propana (C3) dan butana atau C4.(tribunnews/fin)

  • BBWS Bengawan Solo Bantah Beri Rekomtek untuk Proyek Tembok Penahan Tebing Rp40 M di Bojonegoro

    BBWS Bengawan Solo Bantah Beri Rekomtek untuk Proyek Tembok Penahan Tebing Rp40 M di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Maryadi Utama, mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi teknis (Rekomtek) untuk pembangunan tembok penahan tebing senilai Rp40 miliar di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno.

    “Tidak ada koordinasi dan tidak pernah (mengeluarkan Rekomtek),” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (13/2/2025).

    Menurut data di website BBWS Bengawan Solo, Rekomtek adalah syarat teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin dan dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai.

    Rekomtek bukanlah izin untuk penggunaan Sumber Daya Air. Izin Penggunaan Sumber Daya Air harus diperoleh dari Pemerintah Pusat/Kementerian PUPR.

    Tembok penahan tebing yang diserahterimakan pada 23 Desember 2024 dan ambles ini sudah dibayar lunas oleh Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU SDA. Proyek yang dibangun oleh PT Indopenta Bumi Permai asal Surabaya ini diduga ambles pada 27 Desember 2024.

    Kepala Bidang SDA Dinas PU SDA Bojonegoro, Iwan Kristian, menyampaikan pernyataan yang berbeda. Menurutnya, pembangunan tembok penahan tebing tersebut sudah ada kerja sama dengan BBWS selaku pemilik wilayah. “Nggih, sudah ada MoU,” ujarnya.

    Saat ini, proyek senilai Rp39,6 miliar ini masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor. Pihak kontraktor telah menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki pelindung tebing yang ambles.

    “Rekanan sudah punya kesanggupan dan pernyataan (menyelesaikan) 150 hari kerja, walaupun batas akhirnya Desember 2025,” kata Iwan Kristian.

    PT Indopenta Bumi Permai mengaku telah melakukan langkah awal untuk penanganan ambrolnya pelindung tebing, seperti pengangkatan beban bronjong dan menyiapkan material serta alat berat di lokasi.

    “Proyek sudah masuk masa pemeliharaan. Langkah awal sudah kita laksanakan yaitu pengangkatan beban bronjong,” ujar Pelaksana Lapangan PT Indopenta Bumi Permai, Ardhiyana, Selasa (11/2/2025). [lus/beq]

  • Siap-siap! Uang Kuliah Terancam Naik Imbas Efisiensi Anggaran Kemendikti Saintek

    Siap-siap! Uang Kuliah Terancam Naik Imbas Efisiensi Anggaran Kemendikti Saintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemenndikti Saintek) menyebutkan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan biaya kuliah imbas dari efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan terdapat sejumlah anggaran bantuan operasional ke perguruan tinggi yang menjadi subjek efisiensi anggaran, di antaranya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang mengalami efisiensi sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

    “Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025). 

    Satryo memaparkan dana bantuan langsung lain yang menjadi subjek efisiensi adalah dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH), yang terkena pemangkasan sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

    Selanjutnya, dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) yang terkena pemangkasan sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, juga dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.

    Dalam hal ini, Menteri Satryo telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat mengembalikan sebagian anggaran bantuan langsung ini untuk kembali ke pagu awalnya, agar perguruan tinggi tak perlu menaikkan uang kuliah kepada mahasiswa.

    “Supaya PTS tersebut juga tidak harus menaikkan uang kuliahnya, supaya tetap bisa beroperasi dengan normal,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Satryo mengungkapkan efisiensi anggaran Kemdiktisaintek yang diajukan oleh Kementerian Keuangan berjumlah Rp14,3 triliun.

    Namun demikian, Kemdiktisaintek mengupayakan agar efisiensi anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun agar kegiatan di lingkup Kemdiktisaintek tetap berjalan lancar.

    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.

  • Optimistis Menang, KPK: Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto Harus Ditolak!

    Optimistis Menang, KPK: Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto Harus Ditolak!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis akan memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) atas penetapannya sebagai tersangka kasus Harun Masiku.

    Sidang putusan atas praperadilan Hasto Kristiyanto melawan KPK akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sore ini dan dipimpin oleh hakim tunggal Djuyamto.

    “KPK berharap hakim tunggal praperadilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dapat secara objektif melihat dan menilai seluruh alat bukti serta argumentasi yang telah disajikan oleh Tim Biro Hukum KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    KPK meyakini tidak ada celah untuk membebaskan Hasto Kristiyanto dari status tersangka.

    “Sehingga memiliki keyakinan untuk memutuskan, bahwa gugatan praperadilan yang diajukan saudara HK harus ditolak,” ujar Tessa.

    Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto berharap hakim mengabulkan gugatan praperadilan diajukan kliennya. Mereka mengeklaim penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh KPK tidak sah.

    “Kedua, dalam pemeriksaan praperadilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon in casu KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain. Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan pada 2020,” ungkap Patra.

    Alasan selanjutnya karena penyidik tidak pernah melakukan sprindik serta proses penyelidikan dan penyidikan sebelum menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

  • Desain IKN Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India – Page 3

    Desain IKN Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India – Page 3

    Menurut Erdogan, ada 12 nota kesepahaman atau MoU yang berhasil diteken bersama kementerian Indonesia, mulai dari bidang energi, pertanian, perdagangan, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. 

    Pemerintah Turki pun sangat menerima kerja sama tersebut dan tengah meninjau proyek hingga peluang kerja sama tambahan, khususnya dalam industri pertahanan.

    “Kami percaya bahwa Indonesia, sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, akan mendukung negara kami dalam memperkuat kerja samanya dengan ASEAN. Dalam pertemuan kita, marilah kita juga sepakat untuk meningkatkan hubungan kita di platform multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, MIKTA, D-8 dan Organisasi Kerja Sama Islam,” kata Erdogan.

    Perkuat Perdagangan dengan Turki

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan telah mengadakan pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dibahas adalah soal memperkuat perdagangan antar negara.

    “Kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia meningkat. Saya meyakini akan meningkat dalam waktu dekat. Kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan, dan saling memperkuat,” tutur Prabowo beberapa waktu lalu.

    Dia menuturkan, Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Sebab itu, dia berharap kerja sama segera terjalin lewat penyelesaian perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) demi memperkuat ekonomi masing-masing negara.

    “Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini bea masuk bagi barang-barang kita (ke Turki) masih tinggi. Saya percaya di antara Menteri Perdagangan bisa selesaikan,” jelas dia.

     

     

     

     

  • Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun

    Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun

    Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggaran Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) terpangkas sebesar Rp 2 triliun dari pagu anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp 9,8 triliun.
    Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan mengatakan, Kemenlu baru menerima surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait anggaran yang terkena efisiensi.
    “Baru saja kami juga menerima surat dari Menteri Keuangan mengenai detail angka efisiensi Kementerian Luar Negeri, yakni menjadi sebesar Rp 2.032.137.571.000,” ujar Cecep dalam rapat bersama Komisi I, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
    “(Angka tersebut) terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp 1.491.450.829.000 dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 540.686.742.000,” katanya lagi.
    Cecep menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemenlu tahun 2025 awalnya telah ditetapkan sebesar Rp 9.896.588.491.000.
    Adapun 74,69 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk alokasi belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory, yakni sebesar Rp 7.391.371.446.000.
    “(Anggaran) dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi
    homestaff
    , belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma, duta besar serta konsul jeneral, sewa rumah para
    homestaff
    ,” kata Cecep.
    Kemudian, untuk pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor, stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya, serta untuk perlindungan warga negara Indonesia.
    Sementara itu, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemenlu sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp 2.505.217.045.
    “Anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal,” ujar Cecep.
    Sebagai informasi, kebijakan
    efisiensi anggaran
    tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Akui Rem Truknya Tak Berfungsi – Halaman all

    Sopir Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Akui Rem Truknya Tak Berfungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bendi Wijaya (30), sopir truk Aqua penyebab kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi 2, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka.

    Menurut Kanit Laka Lantas Polresta Bogor Kota, AKP Santi Marintan, sopir tersebut membuat pengakuan bahwa truk yang dikendarainya mengalami rem blong atau tidak berfungsi.

    Akibatnya, Bendi Wijaya menabrak kendaraan di Gerbang Tol Ciawi 2 dan menewaskan delapan orang sekaligus.

    “Remnya tidak berfungsi kalau pengakuan sopir,” ucap Santi Marintan saat dihubungi Tribunnews Bogor, Kamis (13/2/2025).

    Kendati demikian, Santi masih belum menyebutkan sejak dari mana rem truk yang dikendarai Bendi tak berfungsi.

    “Mohon waktu ya. Soalnya itu sudah masuk ke materi penyidikan,” terang Santi.

    Adapun sebelum memeriksa Bendi, polisi terlebih dahulu memeriksa beberapa kamera CCTV.

    Bahkan, rekaman CCTV yang diperiksa sampai empat kilometer sebelum lokasi kejadian atau dari km 45.

    Di mana lokasi kecelakaan ini berada di km 41.

    “Kemarin kita fokus di Gerbang Tol Ciawi 2, nanti kita akan mundur lagi melalui penelusuran CCTV dari Jasa Marga.” 

    “Saat ini kita sampai ke KM 45,” kata Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Ruminio Ardano, kepada wartawan di Unit Laka Lantas Ciawi, Kamis.

    Setelah di Km 45, polisi memeriksa mulai dari kendaraan ini berangkat hingga masuk ke Gerbang Tol Ciawi.

    “Bahwa kendaraan ini berangkat dari pull-nya di wilayah Sukabumi.”

    “Nah ini kita lihat dari jam berapa dia dari sana berangkatnya, kemudian bagaimana tingkah laku pengemudi sepanjang perjalanan,” ujarnya.

    Bendi Ditahan

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bendi Wijaya langsung ditahan di Mako Polresta Bogor Kota.

    “Dan sudah ditahan di Rutan Mapolresta Bogor Kota,” tutur AKP Santi Marintan.

    Ia disangkakan pasal 311 ayat 5, 4, 3, 2, 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

    Bendi Wijaya terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun.

    “Serta denda 24 juta rupiah,” ucap Santi.

    Sebelumnya, Bendi Wijaya mulai diperiksa oleh polisi di Mako Polresta Bogor sejak Selasa (11/2/2025).

    Ia diperiksa setelah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang oleh pihak RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Pengakuan Sopir Truk Tersangka Kecelekaan Maut Gerbang Tol Ciawi, Ternyata Rem Tidak Berfungsi.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat! – Page 3

    Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, berencana menghapus sistem barcode (QR code) dalam pengisian BBM subsidi seperti Pertalite di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.

    Kebijakan ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahannya.

    “Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi sistem barcode di setiap SPBU di Aceh,” ujar Mualem dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

    Pernyataan ini disampaikan dalam pidato pertamanya usai resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh.

    Aceh Sebagai Daerah Penerapan Barcode BBM

    Sebagai informasi, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan barcode untuk pengisian BBM bersubsidi sejak 2022, sesuai dengan kebijakan dari Pertamina. Sistem ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

    Namun, Mualem menilai kebijakan ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan warga Aceh.

    Bakal Hapus Sistem Barcode

    Sebagai langkah awal, ia berencana menghapus sistem barcode agar masyarakat dapat membeli BBM secara langsung tanpa harus melalui proses pemindaian QR code.

    “Saya tegaskan, siapa pun yang ingin mengisi BBM bisa langsung melakukannya tanpa hambatan barcode. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal aturan ini,” kata Mualem.

    Menurutnya, penerapan barcode dalam pengisian BBM justru memicu ketidakpuasan masyarakat Aceh dan menimbulkan potensi konflik di lapangan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk segera menghapus regulasi tersebut.

    “Saya sudah melihat langsung di lapangan dan menilai bahwa kebijakan barcode ini tidak memiliki manfaat nyata. Bahkan, ada warga yang kesal sampai berniat membakar SPBU karena merasa kesulitan dengan sistem ini,” ungkapnya.

     

  • Fitur Reason ChatGPT, Fitur Penalaran Terbaru!

    Fitur Reason ChatGPT, Fitur Penalaran Terbaru!

    Dengan menawarkan kemampuan penalaran lebih canggih, fitur Reason ChatGPT memberikan sejumlah manfaat bagi penggunanya. Terlebih dalam memecahkan masalah spesifik.

    Berikut beberapa manfaat fitur Reason yang bisa dirasakan pengguna.

    1. Memberikan jawaban lebih terstruktur dan logis

    Lewat kemampuan menalar yang dimilikinya, fitur Reason bisa menyusun penjelasan secara kronologis dan logis. Hal tersebut tentu sangat membantu pengguna dalam memahami solusi yang ditawarkan.

    Jawaban yang disajikan juga dalam bentuk poin-poin, sehingga pengguna mudah untuk mengikuti alurnya.

    2. Mampu menangani masalah pada bidang teknis

    Manfaat fitur Reason lainnya juga terletak pada kemampuannya dalam menangani masalah dalam bidang teknis. Mulai dari matematika, kimia, hingga fisika. 

    OpenAI juga merancang fitur tersebut untuk bisa memecahkan persoalan di bidang pemrograman. Dengan kata lain, model o3-mini mendukung memberikan saran kode pemrograman yang sangat berguna bagi pengembang.

    Bahkan, fitur tersebut mampu memberikan analisis mendalam pada bidang humaniora dengan jawaban yang mudah dipahami.

    3. Peningkatan akurasi dan konsistensi jawaban

    OpenAI juga memastikan bahwa penalaran dan analisis yang diberikan secara konsisten. Hal tersebut membantu dalam memberikan jawaban yang lebih akurat, terutama pada persoalan matematis atau masalah yang membutuhkan logika tinggi.

    Lewat akses informasi mendalam dan tingkat akurasi tinggi, pengguna bisa menghemat lebih banyak waktu. Terlebih pada proses mencari dan memproses data.

    5. Pemahaman kontekstual lebih baik

    Model o3-mini juga mendukung penyelesaian masalah sesuai dengan konteks yang diberikan. Ketika pengguna memberikan perintah, sistem akan mempertimbangkan berbagai aspek dan menghubungkannya informasi yang relevan.

    Demikian ulasan fitur Reason ChatGPT yang menghadirkan pengalaman mendalam dalam memecahkan masalah lebih kompleks. Semoga bermanfaat?