Blog

  • Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan    
        Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Jakarta

    Untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun perang, dapur-dapur umum di Sudan terpaksa menolak orang-orang yang meminta makanan. Hal ini dikarenakan adanya penghentian bantuan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Orang-orang akan mati karena keputusan ini,” kata seorang relawan penggalangan dana Sudan, yang telah berjuang keras untuk mencari uang guna memberi makan puluhan ribu orang di ibu kota Sudan, Khartoum.

    “Kami memiliki 40 dapur di seluruh negeri yang memberi makan antara 30.000 hingga 35.000 orang setiap hari,” kata relawan Sudan lainnya kepada AFP, Kamis (13/2/2025). Dia mengatakan seluruh dapur umum tersebut kini ditutup, setelah Trump mengumumkan pembekuan bantuan asing dan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

    “Wanita dan anak-anak ditolak dan kami tidak dapat menjanjikan kapan kami dapat memberi mereka makan lagi,” katanya, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir berbicara di depan umum dapat membahayakan pekerjaannya.

    Sejak April 2023, Sudan telah porak-poranda akibat perang antara tentara regulernya dan pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat.

    Perang tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan lebih dari 12 juta orang mengungsi. Perang tersebut juga telah menyebabkan lima wilayah negara itu terjerumus ke dalam kelaparan dan hampir 25 juta orang ke dalam kerawanan pangan akut.

    Di sebagian besar wilayah Sudan, dapur umum yang dikelola masyarakat adalah satu-satunya hal yang mencegah kelaparan massal, dan banyak dari dapur umur tersebut bergantung pada pendanaan AS.

    “Dampak dari keputusan untuk menarik dana secara tiba-tiba ini memiliki konsekuensi yang dapat merenggut nyawa,” kata Javid Abdelmoneim, kepala tim medis di Doctors Without Borders (MSF) di kota Omdurman, kepada AFP.

    “Ini adalah bencana lain bagi masyarakat Sudan, yang sudah menderita akibat kekerasan, kelaparan, kolapsnya sistem perawatan kesehatan, dan respons kemanusiaan internasional yang menyedihkan,” tambahnya.

    Bulan lalu, tak lama setelah pelantikannya sebagai presiden AS, Trump membekukan bantuan luar negeri AS dan mengumumkan pembubaran USAID.

    Pemerintahannya kemudian mengeluarkan keringanan untuk “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa”. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda hal ini akan berlaku di Sudan dan para pekerja bantuan mengatakan upaya mereka sudah lumpuh.

    “Semua komunikasi resmi telah terputus,” kata koordinator bantuan Sudan lainnya kepada AFP, setelah para pekerja USAID diberhentikan sementara minggu ini.

    Dapur-dapur yang masih bertahan “memanfaatkan sumber daya dan berbagi sebanyak yang mereka bisa”, katanya.

    “Tetapi jumlahnya tidak cukup untuk semua orang,” imbuhnya.

    Sebagai salah satu dari sedikit organisasi independen yang masih berdiri di Sudan, MSF mengatakan telah menerima permintaan dari responden lokal untuk segera turun tangan.

    Namun, “MSF tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan dana AS,” kata Abdelmoneim.

    Amerika Serikat merupakan donor tunggal terbesar bagi Sudan tahun lalu, menyumbang US$800 juta atau sekitar 46 persen dari dana untuk rencana respons PBB.

    PBB memperkirakan saat ini hanya memiliki kurang dari 6 persen dana kemanusiaan yang dibutuhkan untuk Sudan pada tahun 2025.

    Lebih dari 8 juta orang berada di ambang kelaparan di Sudan, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu yang didukung PBB.

    Kelaparan diperkirakan akan menyebar ke setidaknya lima daerah lagi di Sudan pada bulan Mei, sebelum musim hujan mendatang kemungkinan akan membuat akses terhadap makanan semakin sulit di seluruh negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, telah melakukan ground breaking pembangunan SPPG di Lapangan Aspol Blok E Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Kita hadir di sini semangatnya satu, bagaimana segera bisa mewujudkan dan mendukung MBG yang diperintahkan oleh Bapak Presiden segera terwujud. Pertama kali ini, kita peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, Kamis (14/2/2025).

    Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pertama pembangunan SPPG di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis di sekitar SPN Polda Jatim diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan distribusi makanan. Kapolda Jatim menargetkan SPPG ini dapat beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

    “Bangunan ini insya Allah sudah berdiri tidak kurang dari dua bulan, mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita bisa running. Dengan adanya SPPG yang pertama ini, akan bisa menyiapkan makanan langsung kurang lebih 3.000 sampai 3.500 porsi. Dan itu nanti akan kita saluran untuk radius kurang lebih 1/2 jam perjalanan,” katanya.

    Untuk mendukung distribusi makanan, Polda Jatim juga menyiapkan kendaraan khusus. Kapolda menjelaskan, ada 13 Sekolah Dasar (SD) dan tiga desa di Kecamatan Bangsal yang akan menerima manfaat dari program ini, dengan total lebih dari 3.000 penerima.

    “Ini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah di bulan Maret itu kita akan bangun kembali di Jawa Timur sesuai arahan dari Mabes Polri, 9 SPPG lagi. Nanti akan kita tetapkan tempatnya, tentunya yang pertama di rayon-rayon. Seperti Rayon Tapalkuda, Mataraman, Madura, Malang Raya, Kediri,” jelasnya.

    Pihaknya berharap program ini dapat berjalan masif dengan target 90 juta anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Jawa Timur menerima manfaat pada akhir tahun 2025. SPPG Bangsal sendiri dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi dan akan dioperasikan oleh 47 tenaga.

    “Satu SPPG ini, maksimal 47 tenaga tapi itu dengan asumsi menyiapkan makanan 3.000 sampai 3.500 porsi. Tapi kalau nanti tempatnya betul-betul representatif dan mampu dilipatduakan maka tinggal melipatduakan pekerja yang akan mengelola SPPG ini. Program MBG harus kita dukung dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Kapolda Jatim menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan daya saing, aspek kehidupan, karakter, dan kecerdasan anak. Ia berharap semua pihak terkait, baik TNI/Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagio, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa program makan gratis merupakan salah satu program prioritas utama untuk meningkatkan konsumsi pangan, kesehatan, kualitas, prestasi, dan daya saing masyarakat.

    “Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Harapannya program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Waka Polda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Pol Sugeng Harianto, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro, dan Dandenpom V/2 Mojokerto Letkol Cpm Sigit Prabowo. [tin/beq]

  • Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN turut merasakan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran. Ia menyebutkan, nilai anggaran Kementerian BUMN yang efektif terpangkas sekitar Rp 115 miliar.

    Erick mengungkapkan, pagu awal Kementerian BUMN untuk tahun 2025 senilai Rp 277,5 miliar. Angka tersebut diperuntukkan menjalankan dua program utama yakni program pengembangan dan pengawasan BUMN, serta program dukungan manajemen.

    “Terdiri dari Rp 80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar program dukungan manajemen. Jadi total anggaran Rp 277 miliar,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemangkasan anggaran. Namun Erick mengajukan permohonan agar nilainya tidak terlalu besar.

    Menteri BUMN menyebut, angka anggaran untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN di 2025 minimal Rp 215,3 miliar. Hal tersebut telah diajukan Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan.

    Adapun, pengajuan terkait nominal pemangkasan anggaran telah diserahkan kemarin, Rabu (12/2/2025). Sehingga saat ini Erick Thohir tengah menantikan keputusan Bendahara Negara.

    “Kemarin siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100%. Mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” ungkap Erick.

    Erick membeberkan beberapa jenis belanja yang terdampak pemangkasan anggaran, seperti pemotongan perjalanan dinas, penurunan biaya tools pengawasan BUMN, dan pengurangan fasilitas IT.

    Kemudian juga terdapat pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), pengurangan fasilitas pimpinan, penyesuaian kendaraan dinas, pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial, serta efisiensi pemakaian gedung.

    “Kami masih berkomunikasi walaupun kemarin (anggaran) yang kami dapatkan kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan, kita tunggu saja satu atau dua bulan,” pungkasnya terkait efisiensi anggaran di Kementerian BUMN.

  • Ancaman AS Tak Mempan, Afrika Selatan Terus Seret Israel ke Pengadilan atas Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    Ancaman AS Tak Mempan, Afrika Selatan Terus Seret Israel ke Pengadilan atas Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Afrika Selatan bersikeras menolak mencabut gugatan kasus dugaan genosida oleh Israel di Jalur Gaza.

    Meski Amerika Serikat (AS) sudah menyampaikan ancaman berupa penghentian bantuan, Afrika Selatan tetap kokoh dalam pendiriannya.

    Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola mengatakan “tidak ada kemungkinan” negaranya bakal mencabut gugatan yang diajukan di Mahkamah Internasional pada bulan Desember 2023 itu.

    “Teguh pada prinsip kami terkadang ada konsekuensinya, tetapi kami tetap tegas bahwa ini penting bagi dunia dan supremasi hukum,” kata Lamola kepada Financial Times, dikutip dari TRT World.

    Afrika Selatan menjadi negara pertama yang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas kasus dugaan genosida di Gaza.

    Tekanan AS

    Pekan lalu Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan pengiriman bantuan ke Afrika Selatan.

    Langkah itu diambil sebagai balasan atas gugatan kasus genosida dan  undang-undang pertanahan yang menurut AS merampas tanah minoritas warga kulit putih di Afrika Selatan.

    AS juga menuding Afrika Selatan bekerja sama dengan Iran untuk mengembangkan rencana dagang, militer, dan nuklir dengan Iran.

    “AS tidak bisa mendukung pelanggaran hak oleh pemerintah Afrika Selatan di negaranya atau kebijakan luar negerinya yang mengganggu AS, yang memberikan ancaman keamanan nasional kepada negara kita, sekutu kita, rekan kita di Afrika, dan kepentingan kita,” demikian perintah itu.

    Sementara itu, Lamola membantah tudingan AS mengenai kerja sama nuklir dengan Iran.

    “Meski kami punya hubungan baik dengan Iran, kami tidak punya program nuklir apa pun dengan Iran, tidak punya pula perdagangan untuk dibicarakan,” ujar Lamola.

    Mengenai undang-undang bidang pertanahan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan undang-undang itu ditujukan untuk menangani ketidakadlian apartheid pada masa lalu.

    Ramaphosa lalu menganggap tudingan AS adalah kebohongan dan misinformasi. Dia menyebut Afrika Selatan hanya menerima dana pencegahan HIV/AIDS dari AS.

    Afrika Selatan menjadi pelopor dalam gugatan kasus genosida Israel. Negara itu menuding Israel telah melanggar Konvensi Genosida 1948.

    Setelah Afrika Selatan, beberapa negara lain yang turut menggugat Israel adalah Nikaragua, Kolombia, Kuba, Libya, Meksiko, Spanyol, Belize, dan Turki.

    Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza.

    BBC melaporkan Trump membela Israel dengan cara menjatuhkan sanksi kepada para staf ICC.

    Puluhan negara, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis, kemudian bereaksi dengan cara mengungkapkan dukungannya kepada ICC. Menurut banyak negara itu, ICC adalah pilar penting dalam sistem pengadilan internasional.

    Adapun AS dan Israel tidak mengakui otoritas ICC yang punya kekuasaan untuk mengadili para individu atas kejahatan genosida, kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Saat ini ICC memiliki 125 anggota di seluruh dunia. ICC pekan lalu meminta para anggotanya untuk bersatu demi keadilan dan hak dasar umat manusia.

    ICC juga berjanji untuk terus menghadirkan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kejabatan di seluruh dunia.

    (*)

  • Jadi Tersangka, Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Terancam 12 Tahun Penjara – Halaman all

    Jadi Tersangka, Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Terancam 12 Tahun Penjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bendi Wijaya (30), sopir truk galon mineral yang diduga sebabkan kecelakaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Diketahui bahwa truk yang dikemudikan Bendi pada Selasa (4/2/2025) malam lalu, menabrak sejumlah kendaraan hingga ringsek dan terbakar serta mengakibatkan 8 orang tewas.

    Setelah sepekan menjalani perawatan medis, Bendi pun sudah diperbolehkan pulang dari RSUD Ciawi dan selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor Kota pada Selasa (11/2/2025).

    “Betul. Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kanit Laka Lantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marantin saat dihubungi, Kamis (13/2/2025) dilansir dari TribunnewsBogor.com.

    Santi menyebutkan bahwa Bendi langsung ditahan di Mako Polresta Bogor Kota.

    “Dan sudah ditahan di Rutan Mapolresta Bogor Kota,” ucapnya.

    Bendi disangkakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.

    “Serta denda 24 juta rupiah,” sebut Santi.

    Kronologi

    Kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 itu terjadi pada Selasa (4/2/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.

    Kecelakaan maut ini berawal saat truk bermuatan galon air mineral dengan nomor polisi B 9235 PYW yang dikemudikan Bendi melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta.

    Diduga karena mengalami gagal fungsi rem, truk tersebut langsung menabrak sejumlah mobil yang sedang bertransaksi di gerbang tol hingga hancur dan terbakar.

    Kecelakaan maut ini melibatkan 6 kendaraan.

    Truk B 9235 PYE (terbakar)
    Avanza B 1381 BEY 
    Inova B 2612 TRX
    Avanza terbakar
    Avanza terbakar
    Avanza F 1626 TZ

    Kecelakaan ini menimbulkan 19 korban, 8 orang di antaranya meninggal dunia, sedangkan 11 korban lainnya terluka dan dilarikan ke RSUD Ciawi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Bendi Sopir Truk Aqua Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Bogor, Kini Dipenjara

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Cara Daftar dan Dapat Tiket Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Panduan Ini – Halaman all

    Cara Daftar dan Dapat Tiket Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Panduan Ini – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Bingung mau ikut program Cek Kesehatan Gratis (CKG), ada tiga cara untuk daftar dan dapat tiket cek kesehatan gratis.

    Masyarakat yang ingin cek kesehatan gratis bisa mendaftar dan dapat tiket melalui sistem online dan langsung datang ke puskesmas.

    Pemeriksaan kesehatan kni  sudah bisa dirasakan masyarakat mulai Senin 10 Februari 2025.

    Cek kesehatan gratis bisa dilakukan di puskemas maupun klinik yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).

    Melalui deteksi yang lebih awal, diharapkan meningkatkan angka kesembuhan pada penyakit seperti jantung dan kanker, serta menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit tersebut.

    Berikut tiga cara cara daftar dan dapat tiket cek kesehatan gratis:

    1. Lewat Aplikasi SATUSEHAT Mobile

    CARA DAFTAR CKG – Seorang warga sedang membuka aplikasi SATUSEHAT Mobile pada Rabu (12/2/2025). Masyarakat yang ingin cek kesehatan gratis bisa mendaftar dan dapat tiket melalui sistem online maupun datang langsung ke puskesmas. Ada tiga cara untuk daftar dan dapat tiket cek kesehatan gratis. (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Buka aplikasi SATUSEHAT Mobile

    Login menggunakan email,nomor HP, PIN atau biometrik;

    Masuk ke menu Cek Kesehatan Gratis;

    Pilih Tiket Pemeriksaan

    Tekan tombol Buat Tiket Baru

    Isi dan lengkapi data diri

    Pilih jadwal dan lokasi pemeriksaan
    Periksa kembali data dan tekan

    Simpan jika sudah benar

    Pendaftaran berhasil dan tiket akan muncul

    Tunjukkan nomor tiket ke petugas kesehatan saat
    datang ke Puskesmas

    2. Melalui WhatApp Chatbot Kemenkes

    CEK KESEHATAN GRATIS – Tangkap layar akun Instagram @kemnaker yang diambil pada Selasa (11/2/2025). Bagaimana tahapan cek kesehatan gratis? (Tangkap layar akun Instagram @kemnaker)

    Ketik Halo / Hi ke nomor WhatsApp Chatbot Kemenkes RI 0811 10 500 567

    Pilih tombol Cek Kesehatan Gratis

    Pilih YA untuk melanjutkan pendaftaran CKG

    Pilih TIDAK untuk kembali ke laman utama

    Ikuti arahan langkah selanjutnya dengan klik link yang diberikan

    Isi formulir dengan lengkap

    Setelah selesai, nantikan notifikasi sesuai tanggal kehadiran yang sudah dipilih

    3. Daftar Langsung ke Puskesmas

    CEK KESEHATAN GRATIS – Pasien yang sedang menunggu giliran masuk untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat mencoba berfoto untuk kenang-kenangan dan upload ke media sosial, Rabu (12/2/2025). (Tribunnews/Gabriela Irvine Dharma)

    Daftar langsung ke Puskesmas terdekat

    Pastikan membawa KTP/KK/BPJS/KIA

    Pindai QR Code Daftar Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

    Isi formulir dengan lengkap  Pindai QR Code Skrining Mandiri di Puskesmas dan isi skrining

    Setelah selesai, pemeriksaan akan dilakukan sesuai antrian.

    Masyarakat bisa memilih jadwal cek kesehatan gratis mulai dari tanggal ulang tahun sampai 30 hari setelahnya.

  • VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

    VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

    VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

  • Kena Efisiensi Anggaran Rp 201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di KPK? – Halaman all

    Kena Efisiensi Anggaran Rp 201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di KPK? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah rekonstruksi anggaran tahun 2025 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Gedung Nusantara, Jakarta pada Rabu (12/2/2025). 

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan KPK dalam program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan akselerasi hilirisasi.

    “Pagu KPK tahun 2025 sebelum rekonstruksi adalah Rp 1,237 triliun, lalu kemudian setelah rekonstruksi menjadi Rp1,036 triliun, sehingga efisiensi dari KPK mencapai Rp201 miliar,” terang Agus.

    Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, KPK menyesuaikan anggarannya untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Mata anggaran pada pos belanja barang disesuaikan menjadi Rp239 miliar dari sebelumnya Rp428 miliar atau mencapai 45 persen. 

    Pada pos belanja modal, dilakukan efisiensi sebesar 37 persen, sehingga menjadi Rp11,82 miliar yang sebelumnya adalah Rp18,72 miliar. 

    “Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh KPK kepada pemerintah,” kata Agus.

    Langkah rekonstruksi anggaran lainnya dilakukan KPK dengan penyesuaian pada sejumlah aspek, di antaranya terkait perjalanan dinas, optimalisasi teknologi informasi untuk kegiatan rapat dan seminar, pembatasan kegiatan seremonial, pengadaan souvenir, serta efisiensi penggunaan jasa konsultan/ahli.

    “Dalam konteks biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa, KPK juga sudah cukup efisien, karena kami tidak menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas bagi pejabat dan pegawai,” ujar Agus.

    Meski demikian, Agus menegaskan, rekonstruksi anggaran tidak berdampak signifikan pada upaya pemberantasan korupsi. 

    Hal ini selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Agar tetap berjalan optimal, Insan KPK akan mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya,” sebut Agus.

    Rekonstruksi anggaran yang dilakukan KPK direspons positif anggota komisi III DPR RI. 

    Salah satunya, Rudianto Lallo, yang menyebut para penegak hukum harus tetap kuat dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

    “Pedang keadilan bisa ikut serta mensejahterakan rakyat, dengan cara apa? Tentu dengan penegakan hukum. Bagaimana penerimaan negara bisa masuk dari pemulihan aset di bidang pemberantasan korupsi, minimal dengan menekan potensi kebocoran di sejumlah sektor,” katanya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, perwakilan dari Biro Keuangan KPK, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK.

  • Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Triliun

    Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Triliun

    loading…

    Raker Komisi XIII DPR RI bersama mitra kementerian/lembaga di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) turut terkena pemangkasan anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Anggaran yang terpotong sebesar 45,07% dari total pagu sebesar Rp5.066.600.725.000.

    Hal itu diungkapkan oleh Wamenkum Edwar Omar Sharif Hiariej saat Raker bersama Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    “Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07% dari total pagu Rp5.066.600.725.000,” kata Eddy.

    Dengan demikian, Eddy menyampaikan, total anggaran yang dikantongi saat ini sebesar Rp2.783.206.725.000. Atas dasar itu, Eddy menyampaikan, Kemenkum mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun.

    “Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tusi (tugas dan fungsi), Kemenkum usulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122,” terang Eddy.

    Menurutnya, anggaran itu bisa berupa rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun dan dari PNBP sebesar Rp492,6 miliar.

    “Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan, dan pelayanan hukum serta program dukungan manajamen,” kata Eddy.

    (abd)

  • BSKDN Kemendagri ajak daerah terapkan LPePD tingkatkan layanan publik

    BSKDN Kemendagri ajak daerah terapkan LPePD tingkatkan layanan publik

    digitalisasi menjadi kunci strategi untuk menjawab tantangan dalam pelayanan publik. Melalui transformasi digital, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak daerah menerapkan Layanan Publik Elektronik Pemerintah Daerah (LPePD) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di daerah.

    Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, melaporkan ajakan itu disampaikan pada Sosialisasi LPePD secara virtual di Ruang Rapat Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN (12/2).

    Fahsul dalam keterangannya menjelaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di daerah.

    Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci strategi untuk menjawab tantangan dalam pelayanan publik. Melalui transformasi digital, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

    Tidak hanya itu, transformasi digital juga diharapkan dapat mempercepat akses layanan publik ke seluruh pelosok masyarakat.

    “Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini Bapak/Ibu sekalian dapat mengimplementasikan layanan publik elektronik pemerintah daerah secara efektif di daerah masing-masing dan menjadi penggerak utama dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia,” kata Fahsul.

    Dia mengatakan penerapan LPePD di daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik terkait kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), hingga perubahan pola kerja.

    Kendati demikian, dirinya optimistis melalui penyelenggaraan sosialisasi ini, pemahaman Pemerintah Daerah mengenai pelayanan publik yang berkualitas khususnya terkait LPePD dapat semakin meningkat.

    Hal ini terbukti dengan telah bergabungnya 54 kota dalam LPePD sejak akhir tahun 2024. Adapun implementasi LPePD di sejumlah daerah tersebut telah mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.

    Untuk itu, kegiatan ini menjadi langkah awal memperluas jangkauan program dan memastikan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah siap mengadopsi teknologi ini secara optimal.

    “Kami harapkan peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem layanan elektronik pemerintah daerah dengan cara mengelolah layanan secara digital dan mengintegrasikan proses bisnis pelayanan serta lebih mengoptimalkan fitur-fitur yang telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di daerah.” pungkasnya.

    Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai pemerintah daerah, serta mitra kerja seperti Ford Foundation dan Plan C. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025