Xcloud.id

Blog

  • Video KTP Sejumlah Warga Kohod Dicatut Kades untuk Buat Surat Palsu, Terbukti Diperintah Pihak Lain? – Halaman all

    Video KTP Sejumlah Warga Kohod Dicatut Kades untuk Buat Surat Palsu, Terbukti Diperintah Pihak Lain? – Halaman all

    Bareskrim Polri membenarkan ada beberapa warga yang KTP-nya dicatut oleh Kepala Desa Kohod, Arsin terkait pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang.

    Tayang: Kamis, 13 Februari 2025 09:30 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Beberapa warga mengaku jika identitasnya dicatut oleh Kepala Desa Kohod, Arsin terkait pemalsuan dokumen Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang.

    Bareskrim Polri pun membenarkan informasi tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga yang namanya tercantum dalam dokumen.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025) mengatakan, warga yang dicatut mengaku sempat diminta menyerahkan identitas diri ke pihak desa.

    Dalam kasus pemalsuan dokumen, polisi telah menyita sejumlah peralatan yang digunakan untuk membuat surat izin palsu.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Soal Tren ‘Kabur Aja Dulu’, Menteri KP2MI: Silakan Kabur Asal Tidak Percuma

    Soal Tren ‘Kabur Aja Dulu’, Menteri KP2MI: Silakan Kabur Asal Tidak Percuma

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memberikan tanggapan terkait maraknya tren “kabur aja dulu” yang tengah digandrungi oleh generasi muda di media sosial (medsos) belakangan ini.

    Tren “kabur aja dulu” berkembang di kalangan generasi muda yang merasa kecewa dengan ketimpangan kesempatan di Indonesia, baik dalam hal beasiswa maupun lapangan pekerjaan yang semakin sulit dijangkau.

    Menteri Karding mengakui, fenomena ini mencerminkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Namun, dia menilai hal tersebut juga bisa dilihat sebagai sebuah peluang.

    “Jika Anda merasa ingin ‘kabur’, pastikan Anda bekerja di luar negeri. Daripada kabur tanpa arah, lebih baik kami siapkan kapasitas Anda untuk bekerja di luar negeri,” jelas Karding di kompleks parlemen Senayan, pada Kamis (13/2/2025).

    Abdul Kadir Karding juga menyampaikan, KP2MI siap memfasilitasi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan di luar negeri.

    “Kami akan meningkatkan kapasitas mereka, memfasilitasi mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan, memperoleh penghasilan, dan pada akhirnya dapat membantu keluarga serta negara,” ujarnya.

    Menteri Karding menjelaskan, mereka yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi yang memadai akan dibantu untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

    “Yang penting adalah pelatihan. Setelah itu, kami akan menempatkan mereka di tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka,” tambahnya.

    Tren “kabur aja dulu” kini tengah menjadi sorotan di kalangan generasi muda Indonesia. Banyak orang yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan agar netizen mengikuti jejak mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

    Fenomena “kabur aja dulu” semakin populer karena banyak pihak yang mengungkapkan keuntungan bekerja di luar negeri, seperti gaji yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun demikian, Menteri Abdul Kadir Karding memberikan respons yang positif terkait dengan fenomena tersebut.

  • Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, Segini Besaran Setiap Embarkasi

    Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, Segini Besaran Setiap Embarkasi

    loading…

    Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M telah terbit. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat telah terbit.

    Keppres Nomor 6 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu, 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

    Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:

    a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
    b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
    c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331. 751,00
    d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781. 751,00
    e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.41 l.751,00
    f. Embarkasi Jakarta sebesar
    (Pondok Gede dan bekasi) Rp58.875. 751,00
    g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
    h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
    i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57 .235.421,00
    j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00
    k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
    1. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
    m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875. 751,00

    Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34;

    Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost).

    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik terbitnya Keppres Nomor 6 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat.

    “Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025 dan terwujudnya kenyamanan bagi jemaah haji.” kata Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1446H/2025M sebanyak 221.000 jemaah.

    (cip)

  • Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Jakarta –

    Usulan tentang masa depan warga Palestina dari Gaza tampaknya mulai bermunculan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada pekan lalu.

    Pada hari Senin (10/02), Trump mengklarifikasi bahwa penduduk Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza jika rencananya untuk mendapatkan dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi kenyataan.

    “Mereka akan memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik… di komunitas yang sedikit jauh dari tempat mereka kini berada, di mana semua bahaya ini muncul,” kata Trump kepada stasiun televisi AS, Fox News.

    Trump melihat negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania sebagai negara penampung utama bagi sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

    Namun, para pakar hukum mengatakan bahwa mengusir warga Palestina dari Gaza melanggar hukum internasional. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang “pembersihan etnis”.

    Gagasan kontroversial lainnya dikemukakan oleh PM Netanyahu. Belum lama ini, ia mengatakan kepada lembaga penyiaran Israel, Channel 14, bahwa “Saudi dapat mendirikan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak lahan di sana.”

    Menanggapi hal ini, tidak hanya Mesir dan Yordania, tapi juga Arab Saudi menegaskan kembali bahwa menerima warga Palestina dari Gaza tidak akan terjadi.

    Penolakan Arab Saudi

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan Israel yang brutal menginginkannya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang diunggah di X.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menggarisbawahi bahwa “hak-hak rakyat Palestina akan tetap kokoh dan tidak akan ada yang bisa merampas hak-hak tersebut dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

    Komentar-komentar yang disuarakan dengan tajam tersebut menandai perubahan haluan 180 derajat dari persahabatan diplomatik antara AS dan pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman, atau MBS, selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021.

    “Pada tahun 2017, banyak harapan ditumpukan pada Trump, terutama oleh MBS, yang masih mengonsolidasikan kekuasaannya,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di lembaga pemikir Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) yang bermarkas di Bonn, Jerman, kepada DW.

    Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara semakin erat.

    Meski Trump berhasil menengahi hubungan diplomatik, yang dijuluki Perjanjian Abraham, antara Israel dan Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab, ia tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi sebelum ia digantikan oleh Joe Biden.

    Negosiasi AS antara Israel dan Arab Saudi terus berlanjut hingga serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sementara itu, setelah 15 bulan berlalu dan Trump kembali menjabat, banyak hal yang telah berubah.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Arab Saudi tak lagi pragmatis?

    “MBS tidak hanya tegas, tetapi juga sangat percaya diri. Ini dapat dilihat dari reaksinya terhadap pernyataan Trump dan Netanyahu mengenai warga Palestina dari Gaza,” kata Sebastian Sons.

    Dalam pandangan Sons, bagaimanapun juga, normalisasi dengan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington dan Yerusalem.

    “Lebih tinggi daripada untuk Arab Saudi saat ini,” kata Sons kepada DW.

    “Bagi Arab Saudi, normalisasi hubungan dengan Israel saat ini, dan penekanannya saat ini, adalah hal yang mustahil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “hal itu berarti kehilangan kredibilitas serta MBS tidak melihat Netanyahu dan Trump sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.”

    Para pengamat lain juga setuju.

    “Rencana Trump terkait Gaza akan membuat normalisasi Saudi-Israel semakin sulit,” kata Anna Jacobs, peneliti Teluk dan peneliti non-residen di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Arab Gulf States Institute, kepada DW.

    “Saudi telah memperjelas posisi mereka bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima,” katanya.

    Aziz Alghashian, peneliti senior di yayasan penelitian yang berbasis di Dubai, Observer Research Foundation, (ORF Middle East), juga mengamati bahwa Arab Saudi telah mengubah fokus politiknya dari pragmatisme menjadi ‘pertikaian’.

    “Saudi bersedia untuk berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan AS, bukannya bersikap pragmatis seperti di masa lalu,” katanya kepada DW.

    Menurutnya, kepercayaan diri ini didukung oleh dukungan publik berskala besar di Arab Saudi dan di seluruh negara Arab.

    “Sikap baru MBS sangat populer di jalanan Arab Saudi,” kata Alghashian.

    Namun, Sebastian Sons dari CARPO tidak mengesampingkan bahwa MBS dan Donald Trump pada akhirnya akan duduk bersama dan mencoba menemukan titik temu, karena keduanya juga perlu fokus pada kepentingan negara mereka.

    “Proyek perombakan ekonomi Arab Saudi, Visi 2030, perlu dijamin,” kata Sons, seraya menambahkan bahwa investasi AS adalah kunci dari proyek tersebut.

    Dan bagi AS, Arab Saudi tetap menjadi mitra utama di Timur Tengah.

    Sons memperkirakan Arab Saudi akan mengupayakan deeskalasi dalam waktu dekat yang dapat melengkapi kalkulasi politik Donald Trump.

    “Saya dapat membayangkan bahwa Trump juga berniat untuk mengajukan tuntutan maksimum untuk memperoleh setidaknya beberapa konsesi dari Arab Saudi,” kata Sons kepada DW.

    Namun, masih harus dilihat apakah hal ini juga mengarah pada pembahasan nasib warga Palestina di Gaza.

    Masa depan mereka masih dalam ketidakpastian setelah Hamas membatalkan gencatan senjata akhir pekan lalu. Saat ini, skenario terburuk bagi penduduk Gaza adalah kembalinya perang.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • UU BUMN: BPK Bisa Periksa Danantara, Tapi Pangkas Kewenangan Audit BUMN

    UU BUMN: BPK Bisa Periksa Danantara, Tapi Pangkas Kewenangan Audit BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) versi draf paripurna tanggal 4 Februari 2025, memberi mandat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.

    Namun demikian, beleid baru yang segera berlaku itu memangkas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

    Beleid yang memangkas kewenangan lembaga auditor negara itu tertuang dalam Pasal 71 ayat 1. Pasal itu menekankan bahwa pemeriksaan keuangan tahunan perseroan dilakukan oleh akuntan publik yang penetapannya melalui mekanisme rapat umum pemegang saham alias RUPS. 

    Padahal jika mengacu kepada UU existing terutama Pasal 71 ayat 1, pemeriksaan laporan keuangan perseroan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan melalui RUPS. Auditor eksternal, salah satunya adalah BPK.  

    BPK selama ini bisa melakukan audit pemeriksaan laporan keuangan, laporan kinerja, hingga penyusunan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu alias PDTT terhadap BUMN.

    Namun dalam beleid yang baru diparipurnakan pekan lalu itu, BPK hanya diberikan kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu alias PDTT, itupun harus berdasarkan permintaan DPR. Pemeriksaan PDTT adalah pemeriksaan yang ditujukan khusus diluar pemeriksaan keuangan reguler. 

    “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN,” demikian tulis draf RUU BUMN versi 4 Februari 2025, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Adapun, dalam beleid baru yang tinggal menunggu penomoran dari istana itu, ditegaskan bahwa akuntan publik yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan BUMN harus yang telah terdaftar di BPK. Selain itu, BPK juga tetap diberi mandat untuk memeriksa keuangan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara.

    Hal itu tertuang dalam Pasal 3K yang berbunyi: “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”

    Danantara Meluncur Bulan Depan

    Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara akan resmi meluncur sekitar bulan depan atau Maret 2025.

    Tiko, sapaan Kartika, menjelaskan pemerintah bersama DPR sudah menyelesaikan revisi UU BUMN. Lewat revisi tersebut, pemerintah memungkinkan pengembang lembaga superholding baru yaitu BPI Danantara.

    “Mohon bersabarlah selama sebulan untuk kepastian rincian tentang organisasi ini [Danantara],” ujar Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Dia menjelaskan BPI Danantara akan menjadi superholding BUMN sekaligus kendaraan investasi pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan BPI Danantara resmi dibentuk setelah RUU BUMN disahkan menjadi UU oleh DPR pada pekan lalu, Selasa (4/2/2025).

    Erick menyampaikan UU yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.19/2003 tentang BUMN itu memiliki sejumlah pokok materi penting. Salah satunya menyangkut BPI Danantara. 

    “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Erick di gedung DPR, Selasa (4/2/2025). 

    Menurutnya, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Tranformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya

  • Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI membatalkan keputusan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap sejumlah pegawai honorer.

    Keputusan ini datang setelah protes dari pegawai menjadi viral di media sosial, memicu sorotan luas terhadap kebijakan efisiensi pemerintah.

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Bane Raja Manalu menilai pola komunikasi pemerintah buruk karena baru merespons isu-isu publik setelah viral.

    Bane menegaskan, jika komunikasi pemerintah tak segera dibenahi, akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan,” kata Bane dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia mencotohkan kebijakan pemerintah yang sempat melarang pengecer menjual elpiji 3 kg hanya akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari masyarakat.

    “Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal. Jika yang diputuskan selalu direvisi, khawatirnya keraguan publik akan kemampuan pemerintah bisa mencuat,” ujar Bane.

    Dia juga mengingatkan, ketidakpastian kebijakan seperti ini dapat berdampak buruk pada dunia usaha dan stabilitas ekonomi.

    “Lebih mengkhawatirkan lagi jika keraguan itu datang dari para pelaku usaha. Jika ini sampai terjadi Asta Cita Pak Presiden bisa berantakan lho. Para pembantu Pak Presiden kerja optimal, dong. Tetap semangat untuk Kabinet Merah Putih,” tegasnya.

    Dia mengapresiasi langkah LPP TVRI dan RRI yang membatalkan PHK terhadap pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah. 

    Menurut Bane, dalam salah satu diktumnya, nomor 3 poin a dinyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” tuturnya.

    Keputusan membatalkan PHK disampaikan TVRI dan RRI dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sebelum dibatalkan, sejumlah pegawai sempat mengeluhkan keputusan TVRI dan RRI yang melakukan PHK dan belakangan viral di media sosial.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hari Ini Putusan Praperadilan Hasto, KPK Berharap Hakim Dapat Menilai Objektif

    Hari Ini Putusan Praperadilan Hasto, KPK Berharap Hakim Dapat Menilai Objektif

    loading…

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan agenda putusan, Kamis (13/2/2025). Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA SELATAN – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Kamis (13/2/2025). Agenda sidang kali ini ialah pembacaan putusan.

    Hakim tunggal Djuyamto diagendakan akan membacakan putusan itu pada pukul 16.00 WIB WIB. Mengenai agenda pembacaan putusan ini, KPK berharap Djuyamto dapat menilai secara objektif.

    “KPK berharap hakim tunggal praperadilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dapat secara objektif dan menilai seluruh alat bukti serta argumen yang telah disajikan oleh tim Biro Hukum KPK,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika, Kamis (13/2/2025).

    Tessa menyebut apabila hakim melihat bukti-bukti itu secara objektif maka gugatan praperadilan Hasto mestilah ditolak.

    “Sehingga memiliki keyakinan untuk memutuskan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan saudara HK harus ditolak,” tegasnya.

    Sementara, Hasto mengaku siap menerima apapun putusan yang akan dibacakan nanti. Hasto menyebut dirinya merupakan warga negara yang taat hukum.

    “Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apa pun keputusannya, kami akan taati sepenuhnya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Sebagaimana diketahui, Hasto ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI pada 24 Desember 2024 silam. Perkara korupsi yang dimaksud ialah perkara yang sama dengan Harun Masiku.

    KPK menilai Hasto memiliki peran dalam kasus suap tersebut. Selain perkara suap, KPK juga menilai Hasto melakukan perintangan penyidikan.

    Meski demikian Hasto tak tinggal diam. Hasto menggunakan perlawanan terkait status hukum yang disangkakan terhadapnya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

    (shf)

  • Pembukaan IHSG hari ini, 13 Feb 2025

    Pembukaan IHSG hari ini, 13 Feb 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah -149.000 poin atau -0.021 persen ke level 7024.000 pada pembuka perdagangan hari 13 Feb 2025 pagi. Tercatat, sebanyak 20 saham menguat, dan 20 saham menurun. Pada akhir perdagangan IHSG kemarin 12 Feb 2025, IHSG ditutup pada level 7024.000.

    Pergerakan Sejumlah Indeks Saham

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Pelemahan IHSG pagi ini diikuti oleh pelemahan dari sejumlah indeks saham blue chip atau saham indeks yang lainnya, ini rinciannya.

    LQ45 mengalami pelemahan -0.030 persen menjadi 777.000IDX30 mengalami pelemahan -0.031 persen menjadi 402.000JII mengalami pelemahan -0.024 persen menjadi 450.000KOMPAS100 mengalami pelemahan -0.026 persen menjadi 1002.000

    Dengan demikian untuk pembukaan IHSG Hari Ini mengalami pelemahan. Meskipun dibuka melemah investor tetap harus waspada terhadap pergerakan atau potensi perubahan pada tren dalam sesi perdagangan hari ini. Keputusan yang tepat dalam mengelola portofolio investasi menjadi krusial dalam menghadapi volatilitas pasar yang mungkin terjadi.

  • Terpopuler, kunjungan Presiden Turki hingga efisiensi tanpa PHK

    Terpopuler, kunjungan Presiden Turki hingga efisiensi tanpa PHK

    “Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor hingga Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Basuki: Seluruh pegawai OIKN pindah berkantor di IKN pada Maret

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Maret 2025.

    Dia menyampaikan bahwa selama ini pegawai OIKN berkantor di tiga lokasi, sehingga dengan pemindahan di IKN, maka semua kegiatan akan lebih terpusat dalam menjalankan program kerja. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Menteri PU pastikan tidak ada pekerja yang dirumahkan akibat efisiensi

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada pekerja di instansinya yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Menurut Dody, para pekerja atau OP yang dirumahkan tersebut masih menunggu perpanjangan kontrak. Namun, ia menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tersebut baru bisa dilakukan setelah anggaran telah tersedia. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Polri terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp20,5 triliun

    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,” kata Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

    Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa restrukturisasi yang kembali menambah anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai. Sehingga, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kerasnya Perjuangan War Tiket Kereta Mudik Lebaran, Calo Marak Tawarkan Jastip, Ini Kata PT KAI – Halaman all

    Kerasnya Perjuangan War Tiket Kereta Mudik Lebaran, Calo Marak Tawarkan Jastip, Ini Kata PT KAI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari Raya Idul Fitri 1446 H masih lebih dari sebulan lagi, namun tiket mudik lebaran sudah diburu. Calon pemudik pun berjuang berkompetisi mendapatkan tiket. 

    War tiket mudik lebaran 2025 pun langsung trending. 

    Pencarian tiket mudik lebaran yang saat ini ramai ialah dengan moda transportasi kereta api. 

    Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka pemesanan tiket kereta api untuk Lebaran 2025 pada Selasa (4/2/2025).

    Pemesanan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2025 sudah bisa dilakukan mulai H-45 sebelum tanggal keberangkatan tepatnya sejak 4 Februari 2025 lalu. 

    Keberangkatan kereta api yang sudah dibuka ialah pada Jumat, 21 Maret 2025 atau H-10.

    Sontak, calon pemudik beramai-ramai mengunjungi situs pemesanan tiket kereta api secara online di aplikasi Access by KAI atau booking.kai.id juga e-comerce penyedia jasa penjualan tiket resmi lain. 

    Keras! Perjuangan war tiket mudik lebaran, rela begadang

    War tiket mudik lebaran 2025 pun seolah penuh perjuangan yang tak mudah. 

    Kerasnya perjuangan war  tiket mudik lebaran ini karena tak mudah mendapatkan tiket.

    Tiket mudik lebaran dengan kereta api bak barang berharga yang perjuangannya keras. 

    TIKET KERETA LEBARAN – Tangkap layar jadwal pemesanan tiket Kereta Api Lebaran 2025 diambil pada (10/2/2025). Penjualan tiket telah periode Lebaran 2025 telah di buka sejak 4 Februari 2025. (Tangkap Layar Instagram KAI)

    Calon pemudik harus begadang, merelakan jam istirahat mereka mendapatkan tiket mudik lebaran.

    Itupun tak langsung mendapatkan tiket yang diinginkan. Calon pemudik harus berebut dengan ribuan pemuru  tiket mudik lebaran lainnya. 

    Dafin, warga Ciputat Tangsel mengaku sudah 3 hari berburu  tiket mudik lebaran, namun hingga Kamis (13/2/2025) belum mendapatkannya. 

    Bahkan, dalam hitungan menit,  tiket mudik lebaran yang diinginkan sudah habis. 

    Para pemburu  tiket mudik lebaran biasanya sudah berburu sejak pergantian hari, pada pukul 00.00. 

    “Saya belum dapat ini. Habis semua, dalam hitungan menit,” keluhnya. 

    Ia menginginkan  tiket mudik lebaran dengan rute Jakarta-Madiun. 

    Lain lagi yang dialami Parji, warga Depok. Ia berhasil mendapatkan tiket mudik lebaran dengan perjuangan keras. 

    “Dapat sih, hasil melek malam, begadang. Dari jam 00.00. Terus mantau sampai akhirnya alhamdulillah dpat jelang subuh,” ucapnya.

    Kelegaan juga diungkapkan Rasno (40) setelah berhasil mendapatkan tiket mudik untuk dirinya, istri, dan kedua anaknya.

    Tahun ini, Rasno dan keluarganya akan pulang ke Kebumen, Jawa Tengah, setelah dua tahun berturut-turut gagal mendapatkan tiket kereta api karena kehabisan.

    Rasno bergadang memantau aplikasi KAI untuk berburu tiket mudik sejak pukul 00.00 hingga 03.30 WIB pada Senin (11/2/2025).

    “Saya harus mantengin dari jam 00.00 sampai 03.30 WIB, untuk tahun ini kami jadwalkan mudik 28 Maret, bertepatan dengan puncak arus mudik,” kata Rasno saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

    Marak akun calo tawarkan jastip tiket mudik lebaran

    Saat kerasnya perjuangan war  tiket mudik lebaran, media sosial diramaikan dengan maraknya penawaran 
    jastip (jasa titip) dari akun-akun yang diduga calo kereta api. 

    Dikutip dari Kompas.com, keluhan warganet terkait dugaan calo tiket kereta api yang marak terjadi pada masa penjualan tiket untuk perjalanan mudik Lebaran 2025.

    Akun media sosial X, @oku***fans bahkan membagikan informasi dugaan calo tiket KA Bengawan, KA Airlangga, KA Serayu, KA Kutojaya Selatan, dan KA Kahuripan dengan jadwal keberangkatan saat mudik.

    Calo tiket kereta api itu menaikkan harga tiket yang dijualnya. Sebagai contoh, tiket KA Kutojaya Selatan dijual seharga Rp 220.000 dari harga normal Rp 62.000.

    Akun lain, @Sai***ils22 ikut bercerita, dia sengaja berniat membeli tiket kereta api untuk mudik sejak jam 23.30. Namun, tiket yang diincar habis terjual pukul 00.01.

    Sementara, akun @Tata****or menyebutkan, maraknya dugaan calo tiket kereta api ini karena adanya fitur ganti data penumpang di KAI Access.

    “Bisnis baru karena di kai acces emang ada fasilitas ganti data penumpang atau apa itu namanya pokoknya pindah kepemilikan,” tulisnya.

    Respon  KAI soal calo tiket kereta

    Tiket kereta api pada libur Natal dan Tahun Baru sudah dapat dipesan – Tiket kereta api pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 sudah dapat dipesan melalui laman resminya, simak jadwal keberangkatannya. (Kolase Tribunnews.com/Instragram @kai121_)

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba memastikan, pihaknya telah menerapkan sistem yang memastikan setiap tiket kereta api dibeli satu penumpang.

    “Secara system, kita sudah menjaga karena 1 KTP untuk 1 penumpang dan pembatasan jumlah pemesanan 1 nomor booking,” ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

    Namun, ia tidak menjelaskan soal sistem penjualan tiket KAI yang diklaim membolehkan pergantian data penumpang, sehingga berpotensi adanya praktik calo.

    Dia hanya menekankan agar masyarakat tidak membeli tiket kereta api di luar layanan penjualan resminya.

    Pemesanan tiket kereta bisa dilakukan secara daring lewat aplikasi Access by KAI, laman resmi www.kai.id, contact center 121, dan mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI.

    Sementara tiket kereta bisa dibeli langsung di loket stasiun yang melayani penjualan tiket Go Show pada waktu tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta.

    “Gunakan channel resmi untuk pembelian tiket,” tegas Anne.

    Terkait tiket kereta api angkutan lebaran yang diklaim telah habis, Anne memastikan KAI saat ini baru menjual tiket perjalanan reguler.

    Pihaknya tengah menyiapkan sarana dan kebutuhan untuk menyediakan kereta-kereta tambahan angkutan lebaran yang tiketnya akan dijual bertahap.

    Kendati demikian, Anne belum bisa memastikan jumlah tiket yang disiapkan untuk Lebaran 2025 karena kebutuhannya masih dihitung.

    Berkaca dari periode mudik lebaran tahun lalu, KAI menyediakan jumlah tiket kereta jarak jauh sebanyak 3,2 juta kursi.

    Lapor calo tiket kereta api

    Bagi calon penumpang kereta yang menemukan indikasi percaloan, Anne mengimbau untuk segera melapor ke KAI.

    “Kami 24 jam siap melayani melalui (nomor) 021-121 untuk layanan tiket juga pengaduan akan kami follow up jika ada praktek calo,” lanjutnya.

    Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba (Bambang Ismoyo/Tribunnews.com)

    Pengguna kereta api bisa melaporkan calo tiket kereta ke Contact Center KAI melalui telepon 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial @KAI121.

    Anne berjanji akan menindak pelaku pencaloan tiket kereta api. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi yang akan diterapkan KAI.

     

    Kehabisan tiket mudik? Ini trik dari PT KAI hingga penumpang kereta

    Pemesanan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2025 telah dibuka.

    Tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi ini membuat persaingan mendapatkan tiket semakin ketat.

    Karena tak mau kehabisan tiket, mereka rela ‘berperang’ untuk membelinya melalui website atau aplikasi resmi Kereta Api Indonesia (KAI).

    Belajar dari pengalaman sebelumnya, Rasno menggunakan beberapa trik agar bisa mendapatkan tiket kereta api untuk mudik Lebaran.

    Trik diberikan Rasno calon pemudik memastikan semua nama anggota keluarganya terdaftar di aplikasi Access KAI sebelum jadwal pemesanan dibuka.

    “Saya juga isi saldo KAI PAY sesuai kebutuhan jumlah penumpang, jadi biar tidak input data penumpang lagi,” kata dia.

    Tidak hanya mengandalkan aplikasi Access KAI, Rasno juga membuka website KAI dari laptopnya.

    Hal ini jadi cara dia mengantisipasi kendala pada aplikasi yang kerap mengalami gangguan akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan.

    “Trik ketiga, saya sudah mengantre (diberi waktu) baik di aplikasi maupun di webnya KAI, usahakan jangan me-refresh karena akan berpengaruh pada penjadwalan ulang (antre lagi),” ujar Rasno.

    Sistem pemesanan tiket KAI saat ini memberikan waktu antrean tertentu bagi pengguna.

    Jika akses sedang penuh, pengguna akan diinformasikan kapan bisa kembali untuk melakukan pembelian tiket.

    Waktu antrean ini bisa berkisar antara tiga hingga 30 menit, tergantung pada kepadatan sistem.

    “Biasanya diberi waktu atau masa antrean, meskipun lama, tapi lebih teratur,” kata dia.

    Sementara dalam akun media sosialnya, PT KAI juga memberikan trik agak mendapatkan tiket mudik lebaran. 

    @Belum dapat tiket kereta buat mudik Lebaran? Jangan patah semangat dulu, Railmin punya tips yang mungkin berguna buat berburu di arus balik nanti!”demikian ditulis di akun media sosial PT KAI.

    Pertama, jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan ketersediaan tiket secara berkala. Kedua, atur perjalanan mudik dan balik di luar tanggal-tanggal favorit atau cari rute alternatif dengan sifat persambungan.

    Railmin juga mengimbau kepada para pelanggan, untuk tidak membeli tiket melalui pihak-pihak yang membebankan bea tambahan yang tidak wajar.

    (Tribunnews.com/Kompas.com)