Xcloud.id

Blog

  • Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor

    Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu semakin ditingkatkan. Selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita presiden Prabowo di bidang energi.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis. ”Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” tegasnya, kepada wartawan. 

    Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. Padahal, Josua mengungkapkan, Jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

    ”Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara,” terangnya.

    Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. Perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas yang akan menekan biaya investasi dan distribusi. 

    ”Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan. Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor,” ulasnya. 

    Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. ”Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” imbuhnya.

    Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR. Total telah terdapat lebih dari 820 ribu pelanggan atau setara 84 ribu metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.

    Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan Jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memerihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

    ”Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton,” ungkap Bahlil.

    Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.

    Sumber : Antara

  • Transformasi agro ekologis sawit ramah iklim dan lingkungan

    Transformasi agro ekologis sawit ramah iklim dan lingkungan

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Transformasi agro ekologis sawit ramah iklim dan lingkungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak lebih dari 500 peserta dari berbagai negara berkumpul di Bali Beach Convention Sanur, Bali dalam gelaran konferensi internasional tentang kelapa sawit dan lingkungan atau International  Conference on Oil Palm and the Evironment (ICOPE) 2025.
     
    Kegiatan digelar oleh Sinar Mas Agribusiness and Food, the Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), dan WWF Indonesia dari 12 hingga 14 Februari 2025 di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali.

    Konferensi ini diikuti oleh sejumlah delegasi dari berbagai negara seperti India, Belanda, Perancis, Malaysia, Inggris, Finlandia, Kolombia dan Spanyol, untuk berkolaborasi dalam merumuskan formula keberlanjutan, iklim dan transformasi industri minyak sawit yang ramah iklim dan lingkungan.
     
    Konferensi yang dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono  ini menjadi sarana berkumpulnya para akademisi, ilmuwan, pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri dan lembaga swadaya masyarakat untuk merumuskan keberlanjutan industri kelapa sawit berbasis penelitian ilmiah.

    “Jika bersama-sama kita bisa jalan jauh dan lebih cepat, keberlanjutan sawit ini merupakan telur emas bagi kita,” kata Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Rabu (12/2). 
     
    Wamentan menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung tiga prioritas program yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, serta hilirisasi industri. 

    Melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, Indonesia dapat mencapai kemajuan dalam sektor pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
     
    Jean-Pierre Caliman, Co-Chairman ICOPE 2025 mengungkapkan, pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan global.

    “Kita tergabung dalam tujuan yang sama: Yakni, mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang untuk pertanian kelapa sawit yang lebih ramah iklim dan berkelanjutan.” kata Jean-Pierre Caliman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono. 
     
    Tema konferensi tahun ini, Transformasi Agro-Ekologis Kelapa Sawit: Menuju Pertanian yang Ramah Iklim dan Lingkungan”, mencerminkan urgensi sekaligus harapan.

    Urgensi karena dunia menghadapi ancaman nyata dari perubahan iklim dan lingkungan, serta harapan bahwa dengan inovasi dan kolaborasi, kita dapat membangun sistem pertanian yang lebih tangguh, adil, dan lestari.
     
    “Kami di sini untuk berdiskusi, bertukar pandangan, dan mencari solusi kolektif demi masa depan industri kelapa sawit yang lebih baik dan cerah. Kelapa sawit tidak hanya merupakan bagian penting dari perekonomian global tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan iklim dunia,” tegasnya.
     
    Di tengah semakin besarnya tantangan perubahan iklim dan meningkatnya permintaan pangan global, transformasi di sektor kelapa sawit menjadi sebuah kebutuhan.

    Industri tidak bisa lagi hanya fokus pada peningkatan produksi tetapi harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan agro-ekologi ke dalam setiap aspek pertanian kelapa sawit.

    “Kami percaya bahwa masa depan industri kelapa sawit bergantung pada inovasi berkelanjutan dan kolaborasi erat antara berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, serta masyarakat,” kata Franky O. Widjaja, Chairman and CEO, Sinar Mas Agribusiness and Food.

    “Kami telah berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik dalam pertanian berkelanjutan, serta melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem di sekitar kita,” tambahnya. 
     
    Ia menambahkan, konferensi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen semua pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan.

    “Melalui diskusi dan kolaborasi selama ICOPE 2025, diyakini akan menghadirkan solusi nyata untuk menjadikan industri kelapa sawit sebagai bagian dari solusi global terhadap tantangan iklim dan lingkungan,” tambahnya.
     
    “Kami meyakini industri kelapa sawit dapat bertransformasi menjadi bisnis sustainable kedepan untuk mendukung capaian Pemerintah Indonesia yaitu penurunan emisi karbon dan juga menyelamatkan keanekaragaman hayati,” kata Dewi Lestari Yani Rizki, Direktur Konservasi Yayasan WWF Indonesia 

    Ia menamabhkan bahwa untuk itu perlu keseriusan bagi industri kelapa sawit untuk menerapkan tata kelola menuju keberlanjutan agar bisa menjawab tantangan pasar global.
     
    Jean-Marc Roda, Direktur Regional CIRAD, menyoroti peran acara ini sebagai katalis perubahan dalam menghadapi tantangan yang mendesak.

    “ICOPE berupaya menjadi katalis perubahan. Kami percaya acara ini adalah tempat terbaik bagi para peneliti untuk berbagi data dan rekomendasi terkini untuk memandu evolusi sektor kelapa sawit,” kata Jean-Marc Roda, Direktur Regional CIRAD, 

    “Kami sangat optimis terhadap perubahan yang telah kami capai sejauh ini dan percaya bahwa kolaborasi yang berkelanjutan, berdasarkan penelitian ilmiah terbaru, dapat terus menghasilkan evolusi yang diperlukan dalam industri kami,” tegasnya.
     
    Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (ICOPE) 2025 adalah konferensi internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan bertujuan menjadi platform ilmiah untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan guna mengatasi tantangan lingkungan.

    ICOPE diselenggarakan bekerja sama antara Sinar Mas Agribusiness and Food, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, dan CIRAD Prancis. ICOPE yang akan datang dijadwalkan akan berlangsung di Bali Beach Convention, Sanur – Bali, pada 12-14 Februari 2025.

    kelapa sawit dan lingkungan atau International Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) 2025.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gulkarmat pastikan kebakaran ruko di samping Atrium sudah teratasi

    Gulkarmat pastikan kebakaran ruko di samping Atrium sudah teratasi

    ada dua orang petugas keamanan (security) yang mengalami sesak napas

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyatakan kebakaran yang terjadi di ruko Atrium Segitiga Blok H, Senen, Jakarta Pusat yang terjadi pada Rabu (12/2) malam sudah teratasi.

    Perwira Piket Gulkarmat Jakarta Pusat Syaiful Kahfi di Jakarta, Kamis dini hari mengatakan kebakaran yang terjadi di ruko yang berisi tas koper tersebut dinyatakan teratasi pada pukul 00.20 WIB.

    “Jam 00.20 WIB selesai pemadaman secara keseluruhan,” katanya.

    Ia menyatakan dalam mengatasi kebakaran ini pihaknya mengirimkan 15 unit mobil pemadam dan 70 personel, serta memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden itu.

    Meski demikian, ada dua orang petugas keamanan (security) yang mengalami sesak napas akibat peristiwa tersebut, dan sudah ditangani oleh tim medis.

    Adapun kebakaran tersebut pertama kali dilaporkan pada pukul 21.07 WIB, Rabu (12/2), petugas menuju ke lokasi pukul 21.09 WIB, lokalisir 22.07 WIB, serta proses pendinginan pada pukul 22.35 WIB.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Ikutan Misi Tanam Pohon Blibli, Belanja Sambil Jaga Lingkungan

    Cara Ikutan Misi Tanam Pohon Blibli, Belanja Sambil Jaga Lingkungan

    Jakarta: PT Global Digital Niaga (Blibli) bersama perusahaan climate tech Jejakin meluncurkan fitur “Misi Tanam Pohon” yang berfokus pada solusi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
     
    Melalui fitur itu, Blibli mengajak pelanggan untuk berkontribusi langsung dalam penanaman pohon dengan nilai nominal Rp1.000 untuk setiap transaksi belanja melalui platform mereka.
     
    “Bertepatan dengan momen memperingati Hari Lingkungan Hidup nasional, Blibli meluncurkan Fitur Misi Tanam Pohon untuk mengajak para pelanggan setia turut aktif dalam menghijaukan bumi dan menekan emisi karbon,” kata COO & Co-Founder Blibli Lisa Widodo dilansir Antara, Rabu, 12 Februari 2025.
     

    “Caranya mudah, pelanggan cukup aktifkan fitur tanam pohon dan kontribusi sebesar Rp1.000 saat check out belanja. Tak hanya itu, pelanggan akan memiliki personal report untuk mengetahui dan memantau dampak positif yang telah diberikan,” papar Lisa.

    Ia menjelaskan, dana yang terkumpul akan digunakan oleh Jejakin untuk menanam pohon mangrove di daerah Cilacap. 
     
    Upaya itu sejalan dengan program Hari Lingkungan Hidup 2025 bertema “Wujudkan Bumi Lestari” dari Kementerian Lingkungan Hidup.
     
    Misi Tanam Pohon juga memperkuat konsistensi Blibli dalam mendukung Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia dengan mengurangi produksi gas rumah kaca hingga 32 persen pada tahun 2030.
     
    Sebelumnya, Blibli telah menghadirkan inisiatif Cinta Bumi yang meliputi program take-back packaging, tiap 10 kemasan kardus bekas dikonversi menjadi satu bibit pohon, trade in trees out, serta penjualan voucher tanam pohon di Blibli. 
     
    Melalui inisiatif tersebut, Blibli bersama pelanggan dan mitra telah menanam 15.000 bibit pohon hingga akhir 2024.
     
    Founder & CEO Jejakin Arfan Arlanda mengatakan, melalui fitur Misi Tanam Pohon, pihaknya membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berkontribusi dalam menjaga kualitas udara dan memperkuat ekosistem.
     
    “Kami percaya bahwa setiap individu dan organisasi memiliki peluang untuk menciptakan dampak positif. Dengan teknologi, Jejakin hadir sebagai penyedia solusi agar semua dapat berkontribusi, bahkan dalam aktivitas sehari-hari,” imbuh Arfan.

    Cara menggunakan fitur Misi Tanam Pohon
    Berikut cara menggunakan Fitur Misi Tanam di platform Blibli:

    Buka aplikasi Blibli dan belanja produk, lalu aktifkan fitur Misi Tanam Pohon Rp1.000 saat melakukan check-out.
    Pastikan mengonfirmasi metode pembayaran non-COD untuk melakukan kontribusi tanam pohon.
    Pantau laporan kontribusi, dampak, dan perkembangan program tanam pohon yang dikirim secara berkala melalui e-mail.

    Caranya mudah kan, yuk sama-sama menjaga lingkungan. Sambil belanja, sambil menanam pohon!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Efisiensi Anggaran Demi Selamatkan Negara, Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Isu Sesat – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Demi Selamatkan Negara, Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Isu Sesat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBN.

    Kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa belanja negara tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menutup celah korupsi dalam kementerian dan lembaga.

    Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Ridwan Fawallang menyebut efisiensi anggaran harus dilihat sebagai upaya penataan keuangan negara agar lebih sehat, layaknya tubuh manusia yang harus menjaga keseimbangan antara lemak dan otot.

    “Lemak berlebih dapat menghambat kinerja tubuh sementara otot yang kuat mendukung daya tahan dan pertumbuhan. Begitu juga dengan APBN yang harus efisien agar mampu mendukung pembangunan tanpa pemborosan,” ujar Ridwan dalam pernyataannya, Rabu(12/2/2025) malam.

    Ridwan Fawallang juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan memangkas sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan dasar publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi.

    Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat.

    Lebih lanjut, pria bergelar doktor ini menambahkan bahwa dengan kebijakan efisiensi ini kementerian dan lembaga akan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. “Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir​ potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” katanya.

    Kebijakan tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pengawasan terhadap belanja kementerian dan lembaga akan semakin diperketat sehingga penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

    Ridwan Fallawang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan terkait kebijakan efisiensi ini. “Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.

    Dengan implementasi efisiensi anggaran yang baik, diharapkan APBN semakin sehat, transparan, dan berdampak optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

     

  • Itu Keinginan Rakyat yang Ingin Membersihkan Negeri

    Itu Keinginan Rakyat yang Ingin Membersihkan Negeri

    GELORA.CO –  Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung Rocky.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya.

  • Operasi Keselamatan Jaya 2025, Polda Metro Tindak 683 Pengendara

    Operasi Keselamatan Jaya 2025, Polda Metro Tindak 683 Pengendara

    JAKARTA – Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Jakarta dan wilayah penyangga telah berlangsung selama tiga hari. Tercatat dilakukan penindakan melalui tilang elektronik atau E-TLE sebanyak 683 pelanggaran.

    “Penindakan tilang E-TLE sebanyak 683 perkara,” ujar Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono kepada VOI, Rabu, 12 Februari.

    Jumlah penindakan itu merujuk pada data laporan harian Operasi Keselamatan Jaya per 11 Februari. Sehingga, kemungkinan angkanya terus bertambah.

    Tak hanya penindakan, pada operasi tersebut petugas juga telah melakukan sanksi teguran terhadap 351 pelanggar. Sanksi itu diberikan sebagai langkah preventif.

    Selain itu, Argo juga menyampaikan dari ratusan penindakan dan teguran yang telah dilakukan, jenis pelanggaran yang paling sering terjadi yakni tidak menggunakan helm berstandar SNI.

    “Jenis pelanggaran tidak menggunakan helm SNI dan melawan arus,” kata Argo.

    Operasi Keselamatan Jaya 2025 dilaksanakan selama dua pekan atau sejak 10 hingga 23 Februari. Ada 11 jenis pelanggaran kendaraan yang akan disasar antara lain; menerobos lampu merah; melawan arus; berkendara di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba; menggunakan handphone saat mengemudi; dan tidak menggunakan helm SNI.

    Kemudian; kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis termasuk knalpot brong; tak pakai sabuk keselamatan; berkendara melebihi batas kecepatan; berkendara di bawah umur; Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sesuai dengan ketentuannya; dan Penggunaan rotator tidak sesuai dengan peruntukannya.

    Selain itu, Operasi Keselamatan Jaya 2025 juga akan dilakukan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya semisal Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Depok.

  • Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    GELORA.CO –  Di tengah kondisi politik yang memanas, kini viral kembali sebuah video di mana seorang emak-emak yang ngamuk melihat Jokowi membolehkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden Indonesia.

    Akun X @regas_op0sisi memposting sebuah video di mana ada seorang wanita yang berdemo karena Gibran Rakabuming.

    Video yang baru viral ini ternyata merupakan kejadian lama saat Gibran Rakabuming Raka belum dilantik secara resmi sebagai Wakil Presiden.

    Wanita yang tak diketahui namanya tersebut menuntut Jokowi untuk bisa menjelaskan mengapa Gibran bisa menjadi Wapres.

    Ia heran dengan apa kemampuan Gibran selama ini.

    “Pak Jokowi, anak bapak itu punya kemampuan apa bisa jadi Wakil Presiden? Punya kapasitas apa?” ucapnya dalam video tersebut.

    Dirinya bahkan mempertanyakan rekam jejak dan pendidikan yang dilalui Gibran apakah layak untuk bisa menjadi orang nomor dua di negeri ini.

    Emak-emak tersebut malah membandingkan Gibran dengan para driver ojek online yang justru pintar-pintar karena lulusan sarjana.

    “Rekam jejaknya apa? Pendidikannya apa? Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi Gojek di mana-mana,” ungkapnya.

    Ia menegaskan jika sebagai pemimpin negara seharusnya bisa setidaknya dua bahasa asing.

    Bahkan emak-emak tersebut sempat meneriakkan agar Jokowi (kala itu) segera turun dari jabatannya sebagai Presiden agar tidak digantung oleh rakyat yang marah.

    “Ini anak bapak bisa apa, coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek itu, mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana, mereka pendidikan S1, pak.”

    “Coba aja bapak pikirkan, bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat,” tegasnya.

    Jauh jauh hari sudah diingatkan mak2 penguasa bumi,bahwasanya si Gibran itu gak punya kemampuan,masih aja dipaksakan 58%.

    Mak udah Mak…Jokowi udah lengser🤣 pic.twitter.com/UIGJzUjiNx

    — Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) February 8, 2025

    Tidak diketahui persis identitas dari emak-emak tersebut.

    Namun dipastikan jika video tersebut bukanlah rekaman baru, melainkan hasil dari demonstrasi sebelum Prabowo-Gibran dilantik.***

  • Legislator Soroti Keamanan Laut RI Tak Secanggih China: Ini Masalah Serius

    Legislator Soroti Keamanan Laut RI Tak Secanggih China: Ini Masalah Serius

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR F-PAN Farah Puteri Nahlia menyoroti teknologi hingga persenjataan pengamanan laut di Indonesia tak sebanding dengan China. Dia mendukung agar strategi keamanan laut diperkuat regulasinya.

    “Sejak awal periode kami di Komisi I, kami sudah menghadapi realitas pahit bahwa setiap kali Bakamla atau TNI AL berhadapan dengan Coast Guard China, kita tertinggal dari segi persenjataan dan teknologi. Mereka jauh lebih canggih, sementara kekuatan kita tidak ada setengah dari mereka. Ini adalah masalah serius yang tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Farah dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    “Fraksi PAN mendukung penuh perumusan strategi keamanan laut yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif. Regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk benar-benar menguasai dan menjaga laut kita,” tambahnya.

    Hal ini dikatakan Farah usai Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI serta Menteri Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Rapat ini membahas soal urgensi sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

    “Kita sudah bertahun-tahun membahas berbagai ancaman keamanan laut, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga isu terbaru mengenai pagar laut. Namun, karena ketidakjelasan regulasi dan kewenangan antar-lembaga, banyak isu yang seolah menggantung tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Ini bukan sekadar diskusi, ini tentang kedaulatan kita!” katanya.

    Kemudian, Farah juga mengatakan bahwa dari periode lalu, RUU Keamanan Laut sudah beberapa kali dibahas, namun tidak kunjung ada realisasi konkret. Ia juga menekankan bahwa keamanan laut tidak boleh hanya berfokus pada pertahanan militer, tetapi juga harus mencakup aspek ekonomi, HAM, diplomasi, serta keamanan non-tradisional.

    “Jangan sampai kita hanya terus rapat tanpa tindakan nyata! Tantangan zaman terus berkembang, dan keamanan laut harus bisa mengikuti dinamika tersebut dalam jangka panjang. Kita butuh regulasi yang lebih tajam, lebih operasional, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia juga mendukung gagasan agar masyarakat pesisir dan nelayan mendapatkan peran yang lebih aktif dalam menjaga keamanan laut. Dia berharap keamanan laut bisa dijadikan isu prioritas oleh presiden.

    “Mereka bukan sekadar pengguna laut, tetapi garda terdepan yang dapat membantu mendeteksi ancaman sejak dini. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan program peningkatan kapasitas agar dapat menjadi mitra dalam menjaga keamanan maritim kita,” katanya.

    “Harapan kami, hasil rapat ini segera dibawa ke Presiden dan menjadi agenda dalam rapat kabinet berikutnya. Keamanan laut Indonesia tidak bisa lagi menjadi isu yang hanya dibahas di ruang rapat. Ini adalah prioritas nasional yang harus segera mendapat solusi konkret,” sambungnya.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Kota Depok, Jawa Barat menjadi City of Intellect dengan adanya Universitas Indonesia (UI) dibawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Hal itu diutarakan Hasto dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Di Jawa Barat, Depok, Kota Depok, ini memberikan suatu ruang bagi kita agar Kota Depok dengan seluruh warna kebangsaannya, dan di situ ada City of Intellect Universitas Indonesia, Pemerintah Kota Depok nantinya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran geopolitik Bung Karno dengan menjadikan universitas di wilayahnya sebagai City of Intellect,” ujarnya.

    Hasto menyebutkan bahwa baru pertama kali Kota Depok tidak kembali dipimpin dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Perindo dan partai lainnya yang tergabung dalam KIM Plus.

    Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Jadi Kota Depok itu kembali bahkan baru pertama kali, baru pertama kali berada di bawah pimpinan PDI Perjuangan, sehingga ini memberikan suatu diferensiasi bagi kita di dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPU Depok dan DPRD Kota Depok telah menetapkan Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi Kota Depok dalam menyongsong babak baru kepemimpinan setelah dipimpin kader PKS selama 20 tahun.