Xcloud.id

Blog

  • Modus Baru! Pria di Kediri Tipu Peternak, Gelapkan Tiga Sapi dengan Bukti Transfer Palsu

    Modus Baru! Pria di Kediri Tipu Peternak, Gelapkan Tiga Sapi dengan Bukti Transfer Palsu

    Kediri (beritajatim.com) – Seorang pria bernama Bagus Prendy Kastio (28), warga Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, ditangkap polisi atas kasus penipuan dan penggelapan tiga ekor sapi.

    Korban dalam kasus ini adalah Arianto (32), warga Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang kehilangan dua ekor sapi dewasa, serta Nuryani, yang kehilangan satu ekor sapi anakan.

    Kapolsek Kandat, Iptu Abdul Azis, mengungkapkan bahwa awalnya pelaku datang ke rumah korban untuk meminta bantuan mencarikan dagangan sapi. “Pada akhirnya ditawarkanlah dua sapi dewasa dan satu sapi anakan. Keesokan harinya ketiga sapi tersebut disepakati jual beli dengan harga Rp29 juta,” jelasnya, pada Rabu (12/2/2025).

    Setelah kesepakatan terjadi, pelaku meninggalkan kandang sapi. Kemudian, pada sore harinya, pelaku datang kembali dengan membawa mobil pick-up untuk mengangkut sapi.

    “Pelaku mengatakan bahwa nanti uang pembelian sapinya akan dijadikan satu dan ditransfer,” lanjut Iptu Abdul Azis.

    Saat proses pengangkutan sapi, Nuryani merekam kejadian tersebut. Namun, setelah dijanjikan pembayaran dalam tiga kali cicilan, korban mengecek aplikasi mobile banking mereka dan tidak menemukan adanya transfer masuk.

    “Pelaku pun sempat mencoba mengakali dengan memberikan bukti transfer palsu,” tambahnya.

    Korban terus menghubungi pelaku untuk meminta pembayaran, tetapi hanya diberi janji hingga akhir tahun 2024. Akhirnya, kontak WhatsApp pelaku sudah tidak aktif, sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Kandat untuk proses hukum lebih lanjut.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kandat segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di sebuah hotel Mercy yang berlokasi di daerah Kedungwaru, Tulungagung. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya.

    Atas tindakannya, pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. [nm/aje]

  • Video: Pemerintah Bakal Basmi Broker Properti Nakal

    Video: Pemerintah Bakal Basmi Broker Properti Nakal

    Video

    Video: Pemerintah Bakal Basmi Broker Properti Nakal

    News

    7 jam yang lalu

  • Usulkan Indonesia Green Coal Index, Aspebindo Dukung Kebijakan HBA untuk Ekspor Batu Bara – Halaman all

    Usulkan Indonesia Green Coal Index, Aspebindo Dukung Kebijakan HBA untuk Ekspor Batu Bara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menyambut positif rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia yang akan mewajibkan eksportir untuk menggunakan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai basis harga dalam transaksi ekspor. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho menyatakan, upaya ini akan meningkatkan kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga batubara Indonesia di pasar internasional.

    “Dengan menggunakan HBA justru diharapkan dapat mencermintan cost penambangan di Indonesia yang semakin tinggi dikarenakan stripping ratio yang semakin besar dan biaya pembebasan lahan serta harga bbm yang juga semakin tinggi,” ujar Fathul dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

    Dalam transaksi ekspor selama ini, para eksportir menggunakan acuan Indonesia Coal Index (ICI) untuk harga jual. 

    Namun, pembayaran royalti tetap mengacu terhadap HBA yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulannya.

    “Jadi sebenarnya para eksportir telah terbiasa menggunakan HBA sejak lama untuk perhitungan royalti, namun belum dipakai untuk perhitungan harga ekspor ke buyer luar negeri,” lanjut Fathul.

    Penggunaan HBA ke depannya sebagai acuan harga jual international untuk saat ini tidak terlalu berpotensi menimbulkan kerugian, karena disparitas harga di dalam HBA dan ICI tidak terlalu jauh. 

    Berbeda, ketika disparitasnya terlalu jauh, seperti yang terjadi di tahun 2022, dimana ICI jauh lebih tinggi dibandingkan HBA, maka saat itu ada potensi kerugian apabila menggunakan HBA.

    “Kami mengusulkan agar HBA diupdate setiap minggu sehingga dapat mengikuti fluktuasi cost penambangan dan juga harga kmoditas batubara dunia,” tutur Fathul.

    Aspebindo mengusulkan agar pemerintah merumuskan Harga Barubata Acuan (HBA) Hijau yaitu, berupa Indonesia Green Coal Index (IGCI). 

    “Pemerintah diharapkan dapat menysusun HBA Hijau, yaitu index harga batubara Indonesia yg memperhitungkan harga rata-rata gabungan batubara tambang utama di titik serah FOB vessel, royalti, dan carbon tax.”

    “Dengan 1 carbon tax dalam perhitungan harga batubara acuan, maka penambangan batubara juga turut melestarikan lingkungan dan sustainability industri batubara nasional tetap terjaga,” tutup Fathul.

     

  • Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya Bandung 12 Februari 2025

    Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya Bandung 12 Februari 2025

    Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , merespons adanya keluhan soal aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang merugikan proses investasi hingga ratusan triliun rupiah.
    Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa ia punya solusi atas permasalahan itu ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
    “Oo iya, bahwa negara itu harus hadir melindungi masyarakat yang di dalamnya adalah juga para pengusaha,” kata Dedi kepada Kompas.com di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
    “Jadi, ketika nanti saya jadi gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, pendataan, dan tindakan yang nyata, terukur, agar investasi tidak diganggu oleh siapa pun, termasuk diganggu oleh oknum ormas,” katanya. 
    Dedi menegaskan bahwa dirinya akan langsung turun tangan atau hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan dari ormas-
    ormas nakal
    .
    Ia bahkan mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
    Selama kepemimpinannya itu, tidak ada ormas yang berani mengganggu investasi di wilayah Purwakarta.
    “Pengusaha ini kan investasinya melibatkan banyak orang untuk bekerja. Maka, ketika saya dulu memimpin jadi Bupati Purwakarta itu
    clear
    , jarang sekali, bahkan selama saya memimpin, hampir enggak ada ormas yang mengganggu investasi,” ucapnya.
    “Iya, saya tahu, alurnya sudah tahu. Wilayahnya sudah tahu, dan saya dari dulu selalu hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan,” tuturnya.
    Dedi tak menjawab secara lugas soal sanksi konkret apabila ada ormas yang masih mengganggu investasi.
    Dedi hanya menyebut bahwa sanksi pembubaran ormas berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
    Meski demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.
    “Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin,” tuturnya.
    “Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.
    Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.
    Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
    “Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Bripka Rian, Polisi Nyambi Jadi Badut Sulap, Ada Alasan Mengharukan di Balik Keputusannya

    Sosok Bripka Rian, Polisi Nyambi Jadi Badut Sulap, Ada Alasan Mengharukan di Balik Keputusannya

    TRIBUNJATENG.COM – Inilah sosok Bripka Rian polisi viral karena punya pekerjaan sampingan sebagai badut sulap.

    Bripka Rian memiliki nama lengkap Fardriansah yang bertugas di Polda Bangka Belitung.

    Sosoknya viral setelah memiliki pekerjaan sampingan yang berbeda dengan polisi kebanyakan.

    Kini terungkap alasan Bripka Rian mencari sampingan sebagai badut sulap untuk bisa pergi ke Makkah.

    Ia biasa menjalankan pekerjaan sampingannya itu sepulang berdinas sebagai polisi.

    Tak malu, anggota polisi bernama Fardriansah ini bahkan merias sendiri wajahnya.

    Kisah inspiratif ini dijalani oleh Bripka Fardriansah, anggota polisi di Polda Bangka Belitung.

    Ia membagikan kisahnya di akun TikTok miliknya, @rian.gendutInd.

    Pada video itu pria yang akrab disapa Bripka Rian terlihat membawa kotak container.

    Dengan penuh semangat, ia membawa kotak itu sambil memakai seragam polisi dan menggendong tas.

    Ia kemudian membuka kemejanya dan mulai duduk di atas karpet warna hijau.

    Bripka Rian kemudian merias wajahnya menjadi badut, lengkap dengan hidung merah.

    Ia lalu mengganti pakaian dinasnya itu dengan baju badut dan wig warna warni.

    Bripka Rian kemudian berjoget bersama anak-anak di acara ulang tahun.

    Ia juga terlihat memamerkan keahlian sulapnya di depan anak-anak kecil.

    “Orang gila mana yang sudah jadi PNS malah kerja sampingan jadi badut menghibur anak-anak,” tulisnya pada video.

    Meski begitu, Bripka Rian bangga melakukan pekerjaan sampingannya itu selama halal.

    Rupanya uang hasil bekerja sebagai badut itu hendak ia kumpulkan untuk ke Makkah.

    “Selesai Menjalankan tugas Dinas,Semoga Bisa Ngumpul buat Ke Mekah Ya Ma…. Insya Allah,” tulisnya.

    Dikutip dari Youtube Metro TV, Rabu (12/2/2025), ia rupanya sudah menjalani profesi itu sebelum jadi anggota Polri.

    “Awal mulanya saya sebelum jadi polisi itu tahun 2005 saya sudah jadi badut polisi,” kata Bripka Fardriansah.

    Kemudian di tahun 2008 dirinya sempat vakum menjadi badut polisi.

    Namun di tahun 2017 ia kembali menjalani pekerjaan sampingannya itu.

    “Tahun 2017 saya ikut lagi main acara ulang tahun pas jadi Bhabin dulu, pas ini lagi mau usaha lagi,” katanya.

    Ia mematok tarif Rp 350 itu untuk setiap kali penampilan di acara ulang tahun.

    Namun Bripka Fardriansah memberikan biaya gratis untuk acara di panti asuhan.

    “Kalau ada undangan acara di panti asuhan, saya gak terima biaya,” kata dia.

    Aksi Bripka Rian itu pun dipuji oleh Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo.

    Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bripka Fardriansah itu merupakan hal yang baik.

    “Bagus, tentunya dia memiliki kemampuan, kompetensi, di samping anggota polisi, bisa menghibur orang. Itu dilaksanakan, silakan dieksplore, kemudian mewujudkan masyarakat sadar kamtibmas melalui keahlian badutnya,” kata Hendro Pandowo. (*)

     

  • BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. Namun, anggaran layanan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan.

    Nilai anggaran tersebut sebesar Rp 41,9 miliar.

    “Pengelolaan gempa bumi dan tsunami, yang Rp 41,9 miliar itu tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dwikorita juga mengatakan terkait anggaran pengelolaan Meteorologi Publik BMKG yang di dalamnya ada layanan iklim tidak mengalami pemotongan. tetap Rp 70 miliar. Kemudian untuk layanan deteksi cuaca penerbangan juga tetap sebesar Rp 1 miliar.

    Selain itu itu, anggaran belanja pegawai juga tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp 847 miliar.

    Dwikorita menambahkan, awalnya anggaran BMKG sebesar Rp 2,8 triliun, terkena pemangkasan sebesar Rp 1,42 triliun. Alhasil, anggaran setelah pemotongan menjadi Rp 1,403 triliun.

    Namun, setelah rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bakal ada rekonstruksi efisiensi sehingga pagu anggaran BMKG bisa naik menjadi Rp 1,78 triliun setelah pemotongan.

    “Dengan rekonstruksi itu dari pagu Rp 1,4 triliun, kami mendapatkan pagu 1,78 triliun,” terang Dwikorita.

    (hns/hns)

  • Perbankan Pererat Hubungan dengan Nasabah Tajir Hadapi Tantangan Global – Halaman all

    Perbankan Pererat Hubungan dengan Nasabah Tajir Hadapi Tantangan Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (BNI) menutup rangkaian Customer Gathering Imlek Tahun 2025 yang berakhir di Surabaya, setelah sebelumnya diselenggarakan di Jakarta dan Medan.

    Tiga kota itu dipilih mengingat banyaknya nasabah prioritas yang merayakan Imlek di sana.

    Saat ini BNI memiliki sebanyak 50.930 Nasabah Emerald dan 1.101 Nasabah Private.

    Diawali dari Jakarta yang mengambil tempat di Astor Ballroom St. Regis Jakarta pada 3 Februari lalu, rangkaian kegiatan berlanjut di JW Marriott Medan pada 7 Februari dan ditutup di The Westin Surabaya pada 10 Februari kemarin.

    Hadir dalam rangkaian acara di masing-masing kota adalah jajaran Dewan Komisaris BNI beserta jajaran Direksi BNI. Hadir pula SEVP dan Senior Leaders BNI serta perusahaan anak.

    Acara ini juga dihadiri oleh nasabah prioritas dan mitra bisnis terpilih BNI.

    Corporate Secretary, Okki Rushartomo, mengatakan Tahun Baru Imlek 2576 merupakan tahun Shio Ular Kayu. Simbol ular mewakili perubahan dan kebijaksanaan, sedangkan elemen kayu merupakan representasi dari kreativitas, pertumbuhan, dan peluang baru.

    Ia menyebut, BNI optimistis dapat terus bertumbuh dengan inovasi yang berkelanjutan dan layanan yang semakin unggul bagi nasabah.

    “Semoga rangkaian acara ini dapat mempererat kerja sama dan meningkatkan layanan BNI kepada nasabah, sekaligus membawa kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan bagi kita semua,” ujar Okki dikutip Rabu (12/2/2025).

    Adapun tema BNI Customer Gathering Imlek kali ini adalah “Embrace Change for Boundless Prosperity”, yang mencerminkan ketangkasan dan strategi dalam menghadapi tantangan global serta dinamika ekonomi yang terus berkembang.

    “Kami berharap rangkaian BNI Customer Gathering Imlek Tahun 2025 ini memberikan pengalaman berharga bagi para nasabah dan mempererat kemitraan,” pungkas Okki.

  • Warung kecil bisa daftar sub pangkalan elpiji subsidi ke Pertamina

    Warung kecil bisa daftar sub pangkalan elpiji subsidi ke Pertamina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Warung kecil bisa daftar sub pangkalan elpiji subsidi ke Pertamina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Warung kecil pengecer elpiji tabung ukuran tiga kilogram bisa mendaftar sebagai sub pangkalan untuk menjual elpiji subsidi itu langsung kepada PT Pertamina (Persero), kata Humas Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

    “Pertengahan Januari 2025, pemerintah pusat memasukkan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji subsidi, menjadi sub pangkalan,” jelas Edi Mangun di Balikpapan, Rabu.

    Pemilik warung bisa daftar ke Pertamina lewat aplikasi MerchantAppsPangkalan (MAP) Pertamina, tambahnya.

    Pemilik warung yang ingin menjadi sub pangkalan pendistribusian elpiji tabung ukuran tiga kilogram, harus menyiapkan persyaratan untuk pendaftaran seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    Dengan demikian diharapkan distribusi dan harga elpiji subsidi bisa lebih dikontrol dan masyarakat lebih mudah mendapat elpiji sesuai peruntukkan.

    Pertamina mengingatkan bahwa elpiji tabung ukuran tiga kilogram untuk warga kurang mampu, bagi masyarakat tidak masuk kategori tersebut tersedia elpiji Bright Gas tabung ukuran 5,5 kilogram dan elpiji tabung ukuran 12 kilogram.

    Harga eceran tertinggi (HET) elpiji subsidi Rp19.000 per tabung dikhususkan warga kurang mampu, kata dia, harga elpiji tabung ukuran tiga kilogram di Kota Balikpapan pernah mencapai Rp60-70 ribu per tabung di tingkat pengecer pada Januari 2024.

    “Karena HET ditetapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kami minta pemerintah setempat bantu jaga agar elpiji subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

    Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 711.660 tabung elpiji subsidi dari alokasi 736.330 tabung untuk Kota Balikpapan, per tanggal 10 Februari 2025, diharapkan tepat sasaran dan dijual tidak melebihi HET, demikian Edi Mangun.

    Sumber : Antara

  • Bareskrim Beri Sinyal Bakal Tetapkan Tersangka Kasus Pagar Laut Tangerang

    Bareskrim Beri Sinyal Bakal Tetapkan Tersangka Kasus Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Bareskrim Polri memberi sinyal akan ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan dalam waktu dekat penyidik akan menggelar perkara kasus pagar laut Tangerang.

    “Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Djuhandani menjelaskan dalam gelar perkara tersebut sejumlah barang bukti yang disita bakal dicocokkan dengan keterangan saksi. Kemudian akan ditentukan ada tidaknya tersangka terkait kasus pagar laut Tangerang.

    “Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka,” ujarnya.

    Djuhandani menambahkan warga Desa Kohod, Pakuaji, Tangerang, Banten telah menjadi korban pencatutan KTP hingga menyebabkan terbitnya SHM dan SHGB di lokasi pagar laut. Mereka tidak tahu identitasnya dicatut oleh oknum yang mengurus SHM dan SHGB tersebut.

    “Seluruh lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan. Dan kita, makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik,” ungkapnya.

    Penyidik Bareskrim sudah memeriksa sekitar 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohod Arsin terkait dugaan pemalsuan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang.

  • Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi

    Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPRD DKI: Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – DPRD DKI menyebutkan perlunya menggandeng kantin sekolah dan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta agar perekonomian bisa bergerak.

    “Sebenarnya MBG ini juga melibatkan banyak masyarakat, termasuk pedagang kantin dan UMKM. Bahkan, dengan makan bergizi gratis perputaran ekonomi begitu luar biasa,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

    Khoirudin mengatakan banyak warga yang terlibat lantaran adanya kebutuhan beras, sayuran, lauk lauk, sehingga tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam program MBG.

    Pihaknya pun optimis MBG bisa berjalan lancar, karena secara fiskal keuangan di terbilang cukup memadai.

    Kemudian, dia juga meyakini sampah sisa makanan dari MBG nantinya akan terolah dengan baik di tempat pengelolaan sampah yang ada di sekolah.

    “Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengelola sampah makanan jadi pupuk,” ujarnya.

    Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama Pemprov DKI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

    Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

    Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

    Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

    Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

    Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

    Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

    Sumber : Antara