Xcloud.id

Blog

  • UPT Bahasa UIN Saizu Raih Penghargaan Unit Terbaik dalam Laporan Kegiatan 2024

    UPT Bahasa UIN Saizu Raih Penghargaan Unit Terbaik dalam Laporan Kegiatan 2024

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – UPT Bahasa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto berhasil meraih penghargaan sebagai unit terbaik dalam kelengkapan unsur laporan kegiatan Tahun 2024.

    Penghargaan ini diberikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Saizu Purwokerto sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam menyusun laporan kegiatan yang transparan dan terstruktur.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor UIN Saizu Purwokerto, Prof. Ridwan, dalam acara Sinkronisasi Program Kerja Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Java Heritage Hotel, Purwokerto, pada Senin (12/2/2025).

    Acara ini dihadiri pimpinan universitas, staf akademik, serta perwakilan berbagai unit di UIN Saizu.

    Penghargaan ini menjadi bagian dari inisiatif SPI untuk mendorong peningkatan kualitas laporan serta memastikan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus.

    Kepala UPT Bahasa UIN Saizu Purwokerto, Muflihah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada timnya yang telah bekerja keras menyusun laporan dengan lengkap dan akurat.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa UPT Bahasa tidak hanya berfokus pada pengembangan kebahasaan, tetapi juga pada manajemen administrasi yang baik,” ujarnya.

    Sepanjang Tahun 2024, UPT Bahasa telah menyusun 15 laporan kegiatan yang mencerminkan transparansi dan ketepatan dalam pelaksanaan berbagai program.

    Kegiatan tersebut mencakup pelatihan bahasa, seminar internasional, serta program pengembangan kompetensi bahasa bagi civitas akademika UIN Saizu.

    Dengan pencapaian ini, UPT Bahasa UIN Saizu semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan bahasa yang profesional dan berintegritas.

    Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi tim UPT Bahasa untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kontribusi dalam pengembangan akademik di UIN Saizu.

  • Kades Kohod Arsin Gugat Media, Tuduh Sebar Hoaks Megapolitan 12 Februari 2025

    Kades Kohod Arsin Gugat Media, Tuduh Sebar Hoaks Megapolitan 12 Februari 2025

    Kades Kohod Arsin Gugat Media, Tuduh Sebar Hoaks
    Editor
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kepala Desa (Kades) Kohod telah melaporkan beberapa media ke Dewan Pers atas dugaan pemeberitaan menyeret namanya yang dianggap fitnah dan hoaks.
    Kuasa hukum
    Kades Kohod Arsin
    , Yuniar berujar, tak menyebutkan sejumlah media yang dilaporkan ke Dewan Pers karena dianggap berita bohong itu.
    “Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks,” ujar Yuniar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025).
    Yuniar mengatakan, laporan ini dibuat karena kliennya merasa dirugikan oleh pemberitaan yang beredar.
    Menurutnya, Arsin tidak diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi sebelum berita-berita tersebut dipublikasikan.
    “Klien kami memahami, dunia medsos hari ini kan hakim paling tinggi. Jadi kalau diklarifikasi, sepertinya tidak akan berpengaruh juga,” ujar Yuniar.
    “Maka, beliau cenderung diam. Diam bukan berarti pasrah, tapi tidak mau memperumit,” sambung Yuniar.
    Meski demikian, Yuniar memastikan bahwa Arsin tetap mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus yang menyeret namanya.
    “Proses hukum sudah berjalan, dan di ruang-ruang itu beliau ikuti dan penuhi,” ucapnya.
    Selain melaporkan media ke Dewan Pers, Yuniar mengaku pihaknya belum membawa kasus ini ke ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
    “Untuk laporan ITE-nya, maksudnya ke person-person belum. Tetapi, kami duga itu kan media, ya, media online. Itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers,” jelasnya.
    Hingga kini, tim dari Kades Kohod Aris masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya.
    Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar yang kuat.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Uya Kuya Jajal Perahu Eretan di Kali Pesanggrahan Jaksel Megapolitan 12 Februari 2025

    Istri Uya Kuya Jajal Perahu Eretan di Kali Pesanggrahan Jaksel Megapolitan 12 Februari 2025

    Istri Uya Kuya Jajal Perahu Eretan di Kali Pesanggrahan Jaksel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Istri Uya Kuya, sekaligus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya menyambangi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
    Kunjungan itu dalam rangka untuk melihat operasional perahu eretan yang kerap mengangkut para siswa untuk menuju ke sekolahnya.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , Astrid hadir ke lokasi dengan ditemani oleh Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam.
    Setibanya di lokasi, Astrid langsung menaiki perahu eretan itu untuk mengecek keamanannya. Sebab, perahu eretan ini kerap menjadi moda transportasi siswa/siswi yang bersekolah di Kebayoran Lama Utara.
    Istri Uya Kuya ini juga sempat berbincang  dengan anak-anak yang menggunakan perahu itu sebagai moda transportasi.
    Setelah mencobanya, Astrid mengaku bakal memberikan rekomendasi kepada Komisi D DPRD Jakarta untuk membangun jembatan penyeberangan yang melintasi kali itu.
    Selain itu, Astrid juga bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membangun tangga yang lebih aman untuk anak-anak yang akan menggunakan perahu itu.
    “Saya hadir di sini, saya cukup penginnya, setidaknya untuk keselamatan anak-anak aja dulu, yang tercepat yang bisa dilakukan,” kata Astrid di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pelantikan, Bupati Terpilih Harno Jalani Tes Kesehatan di RSUD Rembang

    Jelang Pelantikan, Bupati Terpilih Harno Jalani Tes Kesehatan di RSUD Rembang

    TRIBUNJATENG.COM, REMBANG – Menjelang pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari di Jakarta, calon bupati (cabup) terpilih, Harno, menjalani tes kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang pada Rabu (12/2/2025).

    Pemeriksaan ini merupakan salah satu tahapan sebelum pelantikan dan sebagai persiapan mengikuti retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Harno menjalani pemeriksaan kesehatan didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah (Prokopimda) Nur Rofiq serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang Gunari. 

    Tes dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam.

    Menurut Nur Rofiq, awalnya cabup dan calon wakil bupati (cawabup) terpilih dijadwalkan menjalani tes kesehatan bersama. Namun, hanya Harno yang melaksanakan tes karena persyaratan tersebut diperuntukkan bagi bupati yang akan mengikuti retreat dari 21 hingga 28 Februari 2025.

    “Pak Wabup tidak jadi menjalani tes kesehatan hari ini karena yang akan mengikuti retreat besok adalah Pak Bupati dulu. Sedangkan Pak Wabup dijadwalkan mengikuti retreat setelah Lebaran. Informasi terkait tahapan pelantikan terus berubah,” jelas Rofiq.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, dr. Samsul Anwar, menjelaskan bahwa sebelum menjalani pemeriksaan, Harno diwajibkan berpuasa.

    Hasil tes menunjukkan kondisi kesehatannya dalam keadaan baik.

    “Kalau dari Kementerian, persyaratan utama adalah tidak mengalami sakit panas, flu, batuk, serta tekanan darah normal dan tidak ada indikasi penyakit seperti diare atau infeksi virus. Hasil tes Pak Harno baik semua, normal semua,” ungkapnya.

    Hasil pemeriksaan kesehatan ini kemudian diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang. Selanjutnya, data tersebut diunggah ke formulir online milik Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari persyaratan pelantikan.

  • Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025. 

    Beberapa poin penting yang terkena efisiensi di antaranya tunjangan dosen baik PNS maupun non PBS, bantuan operasional untuk PTN, PTS, bahkan hingga proyek Sekolah Garuda yang menjadi program Prabowo Subianto.

    Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan dari total efisiensi, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak terkena efisiensi.

    “Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Satryo menjelaskan ada beberapa anggaran yang terkena efisiensi. Berikut daftarnya:

    Tunjangan dosen non-PNS: pagu awal Rp2,7 triliun, terkena efisiensi 25 persen atau Rp676 miliar
    Beasiswa program KIP kuliah: pagu awal Rp14,6 triliun, terkena efisiensi 9% atau Rp1,3 triliun
    Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): pagu awal Rp164,7 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp19,47 miliar.
    Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk): pagu awalnya Rp213,73 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp21,3 miliar
    Beasiswa KNB (Kerja Sama Negara Berkembang): pagu awal Rp85,348 miliar, diefisiensi 25% atau Rp21 miliar.
    Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri: pagu awalnya Rp236,8 miliar, diefisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 miliar.
    Program Sekolah Unggul Garuda: pagu awal Rp2 triliun, diefisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun.
    Bantuan operasional  perguruan tinggi negeri (BOPTN): pagu awal Rp6,018 triliun, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp3 triliun. 
    Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH): pagu awal Rp2,37 triliun, efisiensi 50 persen menjadi Rp1,18 triliun, diusulkan restrukturisasi sebesar 30 persen oleh Kemendikti jadi Rp711 miliar.
    Pusat unggulan antar perguruan tinggi (PUAPT): pagu awal Rp250 miliar, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp125 miliar.
    Bantuan kelembagaan PTS: pagu awal Rp365,3 miliar, diefisiensi 50 persen, atau sebesar Rp182 miliar.
    Program lainnya: pagu awal Rp1,9 triliun, diefisiensi 43 persen atau Rp832 miliar.

    Satryo mengatakan untuk poin program lainnya meliputi perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal dan sebagainya.

    Beberapa sumber dana non rupiah murni atau dana pinjaman dan investasi, juga terkena efisiensi, di antaranya:

    SBSN: pagu awal sebesar Rp1,53 triliun, diefisiensi 47 persen atau Rp927 miliar
    PLN: pagu awal sebesar Rp688 miliar, diefisiensi 30 persen atau sebesar Rp20& miliar
    PNBP: pagu awal Rp839 miliar, diefisiensi 62 persen atau Rp520 miliar
    BLU: pagu awal Rp8 triliun, diefisiensi 44 persen atau Rp3,5 triliun
    Lainnya (RMP dan HLN): pagu awal Rp49 miliar, diefisiensi 17 persen atau sebesar Rp8 miliar.

    “Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 trilium dari Rp14,3 triliun yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah didapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan,” kata dia.

    “Dengan posisi ini, saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 tetapi menjadi hanya Rp6,78,” tandas dia.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensisebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.

     

     

  • Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih berkelakar telah siap mengikuti retreat kepala daerah tanpa harus mempersiapkan apapun.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya akan menghadiri kegiatan retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang, pada 21 hingga 28 Februari mendatang.

    “Ya ikut dong, masa engga ikut,” kata Dedi di The Hotel Alana, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:Ngatiyana Sambut Positif Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta, Siap Ikuti Retreat di Magelang

    Ia mengungkapkan, sudah terbiasa dengan latihan fisik hingga membaca buku. Sehingga, tidak perlu mempersiapkan apapun menjelang kegiatan tersebut.

    “Saya biasa lari, biasa push up, biasa sit up, jadi ga ada persiapan, terus biasa baca buku, dan biasa mendengarkan orang menyampaikan paparan,” ungkapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, tepat satu hari setelah pelantikan berlangsung.

    BACA JUGA:Pemkot Cimahi Pastikan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada 6 Februari 2025

    Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retreat karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembekalan bagi kepala daerah.

    Sebagai informasi, Wamendagri Bima Arya menyampaikan, materi yang akan diterima oleh para kepala daerah meliputi tugas pokok dan fungsi, program Asta Cita, dan pembekalan dari Lemhanas.

  • Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Kemenpar yakni Rp884,9 miliar, dari sebelumnya Rp1,49 triliun.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, pagu anggaran Kemenpar tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Kendati begitu seiring adanya instruksi efisiensi, anggaran Kemenpar untuk tahun ini tersisa Rp884,9 miliar. 

    “Anggaran yang dapat digunakan Rp884,9 miliar,” kata Widiyanti dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    Awalnya, sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, Kemenpar diarahkan untuk melakukan penghematan anggaran hingga Rp783,8 miliar.

    Namun, setelah melakukan rekonstruksi anggaran, Kemenpar diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Widiyanti menuturkan, sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

    Adapun, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

  • Akselerasi kerja sama RI-Turki usai kunjungan Erdogan ke Indonesia

    Akselerasi kerja sama RI-Turki usai kunjungan Erdogan ke Indonesia

    ANTARA – Kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia menghasilkan sejumlah kesepakatan di berbagai bidang yang kian memperkokoh kerja sama kedua negara. Dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Erdogan, keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama demi mencapai kemakmuran bagi rakyat kedua negara. (Aria Cindyara/Keysha Anissa/Suci Nurhaliza/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

  • Konflik Agraria di Pundenrejo, Kepala Kantah Pati Minta Pabrik Gula Selesaikan Urusan dengan Petani

    Konflik Agraria di Pundenrejo, Kepala Kantah Pati Minta Pabrik Gula Selesaikan Urusan dengan Petani

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Konflik agraria di antara Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun) dan perusahaan gula memasuki babak baru.

    Pada Rabu (12/2/2025), dilangsungkan audiensi di Gedung DPRD Pati yang mempertemukan pihak petani, Kantor Pertanahan (Kantah)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, dan pihak korporasi gula.

    Sebelum audiensi, rombongan Germapun melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Mereka membentangkan spanduk-spanduk protes, salah satu di antaranya bertuliskan “Kembalikan Tanah Petani Pundenrejo”.

    Pihak Germapun bersikukuh mendesak Kantah Pati agar tak melayani permohonan izin baru yang diajukan oleh pabrik gula.

    Untuk diketahui, pabrik gula tersebut mengelola lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 7,3 hektare di Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati. Perusahaan juga diketahui tengah mengajukan hak pakai atas lahan tersebut.

    Para petani tidak terima lantaran mengklaim tanah tersebut sebelumnya mereka garap secara turun-temurun. Tanah tersebut mereka yakini sebagai warisan nenek moyang yang harus dikembalikan pada mereka.

    Diwawancarai usai audensi, Kepala Kantah Pati Jaka Pramono membenarkan bahwa pihak perusahaan memang mengajukan permohonan hak pakai.

    Namun, karena tak kunjung ada kesepakatan antara perusahaan dan Germapun meskipun sudah berulang-kali dimediasi, pihaknya bakal mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan. 

    “Memang ada permohonan layanan untuk hak pakai atas nama PT LPI (Laju Perdana Indah/pabrik gula). Saat itu ada keberatan dari teman-teman Germapun. Tentu kami punya tugas, salah satunya dalam proses layanan itu apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan, tentu kami harus adakan mediasi dulu,” jelas Jaka.

    Dia melanjutkan, dalam dua kali proses mediasi dengan Germapun, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Deadlock. Padahal pihaknya mengharapkan sebaliknya.

    “Karena deadlock, tidak ada kesepakatan, sehingga saya anggap proses layanan di sana belum memenuhi syarat untuk proses lanjutannya dalam hal penilaian aspek fisik,” kata Jaka.

    Menurut Jaka, terkait persoalan ini, karena tidak terjadi kesepakatan, sudah di luar kewenangan pihaknya untuk memproses lebih lanjut.

    “Sehingga saya lakukan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon, yakni PT LPI. Silakan diselesaikan dulu supaya clean and clear,” kata dia.

    Untuk diketahui, sebelumnya, puluhan petani berkemah di halaman Kantah Pati sejak Senin (10/2/2025). Mereka mendirikan tenda dari terpal dan tiang bambu sebagai aksi protes. Pada Rabu (12/2/2025), tenda tersebut dibongkar oleh petugas karena dianggap mengganggu pelayanan. Namun, petani mendirikan kembali tenda tersebut, dengan berpindah lokasi ke depan Kantah Pati.

    Koordinator Germapun, Sarmin, mengatakan bahwa setelah audiensi hari ini, sebagian besar petani pulang. Namun, masih ada sekira 10 orang yang bertahan untuk mengawal penyataan Kepala Kantah Pati yang mengatakan akan mengembalikan berkas permohonan hak pakai dari perusahaan gula.

    Sarmin mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa Kepala Kantah Pati berkomitmen dengan ucapannya dan tidak memproses permohonan izin dari perusahaan. (mzk)

  • Ada 3.185 Komplain ke PAM Jaya dalam Sebulan, Mayoritas Keluhkan Kualitas Air Megapolitan 12 Februari 2025

    Ada 3.185 Komplain ke PAM Jaya dalam Sebulan, Mayoritas Keluhkan Kualitas Air Megapolitan 12 Februari 2025

    Ada 3.185 Komplain ke PAM Jaya dalam Sebulan, Mayoritas Keluhkan Kualitas Air
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perusahaan Air Minum Daerah (PAM Jaya) menerima 3.185 komplain dari pelanggan selama Januari 2025.
    Mayoritas keluhan yang disampaikan warga Jakarta terkait kualitas air yang keruh, bau, serta distribusi yang tidak lancar.
    “Komplain kita di tahun 2025 di bulan Januari itu ada 3.185 komplain yang datang dari masyarakat,” ucap Direktur Pelayanan PAM Jaya, Syahrul Hasan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/2/2025).
    Menurut Syahrul, PAM Jaya berupaya memenuhi standar kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.
    Namun, keluhan mengenai kualitas air yang tidak baik sering kali terjadi akibat kebocoran pipa.
    “Kebocoran pada jaringan menyebabkan air yang diproduksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak sama kualitasnya dengan yang diterima masyarakat. Kami memiliki jaringan pipa sepanjang 12.000 km, yang rentan mengalami gangguan saat ada pekerjaan utilitas di Jakarta, seperti pengeboran jalan,” ujar Syahrul.
    Pada tahun 2024, PAM Jaya menghadapi gangguan besar ketika pipa jaringan air baku milik BUMN Perum Jasa Tirta II mengalami kerusakan.
    Akibatnya, produksi air harus dihentikan sebagian, yang berdampak pada sekitar 70.000-80.000 pelanggan.
    “Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam penyediaan air minum perpipaan. Diperlukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar jaringan pipa tidak terganggu akibat proyek-proyek lain,” tambahnya.
    Selain kebocoran, usia pipa disebut sudah tua. Beberapa pipa di Jakarta bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun.
    Kondisi itu berpotensi menyebabkan kualitas air menurun meskipun air yang dialirkan sudah memenuhi standar.
    “Kami memiliki berbagai jenis pipa, mulai dari yang berbasis
    steel
    , paralon, hingga HDPE. Kompleksitas ini menambah tantangan dalam menjaga kualitas distribusi air,” jelas Syahrul.
    Selain itu, dari 958.000 meteran pelanggan yang ada di Jakarta, banyak yang masih menggunakan sistem mekanis.
    Untuk mengatasi hal ini, PAM Jaya mulai menerapkan teknologi digital berbasis
    long wide range area network 
    (lorawan) agar pembacaan meteran lebih akurat dan tidak lagi bergantung pada petugas lapangan.
    Syahrul menambahkan, dari 3.185 komplain yang diterima pada Januari 2025, banyak di antaranya ternyata bukan berasal dari jaringan PAM Jaya, melainkan dari permasalahan internal rumah pelanggan.
    “Banyak warga yang mengeluhkan air tidak keluar atau kualitasnya buruk, tetapi setelah dicek, masalahnya ada di dalam rumah, seperti kerusakan pipa internal, toren yang kotor, atau sensor air yang tidak berfungsi,” ujar Syahrul.
    Ia menekankan bahwa tanggung jawab PAM Jaya hanya sampai meteran pelanggan, sementara perawatan jaringan internal menjadi kewajiban pemilik rumah.
    Namun, PAM Jaya tetap berupaya memberikan edukasi kepada pelanggan agar memahami batasan layanan dan cara menjaga kualitas air di rumah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.