Xcloud.id

Blog

  • Heboh Tarif Baru Taksi Online, HP Android dan iPhone Dibedakan

    Heboh Tarif Baru Taksi Online, HP Android dan iPhone Dibedakan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perbedaan tarif taksi online umumnya ditentukan beberapa faktor. Misalnya jarak tempuh, kondisi kemacetan lalu lintas, hingga jam-jam sibuk.

    Namun, perusahaan ride-hailing Uber dan OLA dilaporkan membedakan tarif layanannya berdasarkan jenis HP pengguna. Hal ini terdeteksi di India. 

    Sejumlah laporan, baik dari media lokal dan keluhan di media sosial, pengguna iPhone dibebankan harga lebih mahal dari HP Android untuk perjalanan yang sama.

    Pemerintah setempat juga mengatakan hal serupa. Mereka menuduh Uber dan OLA, pemain ride hailing asal India, menggunakan harga yang berbeda untuk iPhone dan Android, dikutip dari Reuters, Rabu (12/2/2025).

    Menteri urusan konsumen India, Pralhadi Joshi mengungkapkan Badan Perlindungan Konsumen Pusat (CCPA) juga telah mengirimkan peringatan soal dugaan perbedaan harga tersebut.

    Bulan lalu, dia menyebut perbedaan harga itu sebagai praktik perdagangan tidak adil. Para perusahaan juga telah mengabaikan hak-hak konsumen.

    Joshi juga menambahkan akan meminta CCPA untuk menyelidiki apakah strategi serupa digunakan pada sektor. Misalnya pada layanan pengiriman makanan dan portal tiket online.

    Namun juru bicara Uber membantah tuduhan tersebut. Raksasa transportasi online memastikan akan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    “Kami tidak menetapkan harga berdasarkan produsen telepon. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Otoritas Perlindungan Konsumen Pusat untuk menjelaskan kesalahpahaman,” jelas juru bicara perusahaan.

    (fab/fab)

  • Efisiensi Anggaran, KY Hentikan Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Stop Lisensi Microsoft 365

    Efisiensi Anggaran, KY Hentikan Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Stop Lisensi Microsoft 365

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah mengungkapkan KY melakukan rekonstruksi anggaran 2025 sebesar Rp 74,7 miliar dari pagu awal Rp 184,5 miliar. Awalnya, KY diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 100 miliar sesuai instruksi Presiden terkait efisiensi APBN dan APBD 2025, sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga per 11 Februari 2025, terdapat penyesuaian efisiensi dari Rp 100 miliar menjadi Rp 74,7 miliar. Dengan demikian, pagu efektif KY pada 2025 menjadi Rp 109,8 miliar,” ujar Siti dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    KY mengidentifikasi dampak efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pagu yang tersedia melalui penetapan prioritas, baik dalam pelaksanaan perkantoran maupun tugas kelembagaan. Salah satu langkah utama adalah perubahan metode kerja agar tetap efisien tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

    “Dengan pagu efektif KY sebesar Rp 109,8 miliar, efisiensi dilakukan pada belanja perkantoran hingga 40%. Ini mencakup penghematan listrik dan air di pusat serta daerah, sewa kantor penghubung di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, honorarium, serta tinjauan kontraktual layanan perkantoran,” jelas Siti.

    Selain itu, KY juga memperketat perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan skala prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri. Penghematan lainnya dilakukan melalui efisiensi belanja layanan video conference, lisensi Microsoft 365, serta lisensi lainnya yang mendukung metode kerja work from anywhere (WFA).

    “KY tetap mengupayakan penyelesaian pekerjaan secara daring dan menjalankan fungsi layanan publik tanpa gangguan,” tambahnya.

    Siti mengakui efisiensi anggaran ini berdampak pada rencana kerja KY, termasuk dalam pelayanan publik dan penegakan kode etik serta pedoman perilaku hakim. Oleh karena itu, KY meminta pemerintah mempertimbangkan kembali nilai efisiensi agar pagu anggaran 2025 dapat disesuaikan.

    “Dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, kami tetap mempertimbangkan kebutuhan perkantoran dan pelaksanaan tugas lembaga. Dengan perhitungan yang telah dilakukan, kami mengusulkan pagu KY 2025 sebesar Rp 172 miliar dengan mempertimbangkan efisiensi belanja,” pungkasnya.

  • Tempo Scan Group Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Susu untuk Anak Indonesia – Page 3

    Tempo Scan Group Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Susu untuk Anak Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Cikarang PT. Kian Mulia Manunggal, anak perusahaan dari PT Tempo Scan Pacific, Tbk, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Bapak Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya Swasembada Pangan Susu untuk pemenuhan Nutrisi anak Indonesia.

    Pada kunjungan kerja tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan untuk mencapai swasembada susu, perlu ditingkatkan kemampuan industri secara holistik dari hulu sampai hilir. 

    “Pada bagian hulu peningkatan produksi susu segar dengan peningkatan jumlah populasi sapi perah di Indonesia. Sedangkan pada bagian intermediary dan bagian hilir, kesiapan industri pengolahan susu juga perlu didukung agar semakin siap untuk mengolah hasil produksi susu segar yang meningkat tersebut untuk menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak dan konsumen Indonesia dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia serta tercapai swasembada sesuai sasaran Pemerintah,” kata Taruna.

    Perbesar

    Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI ke PT Kian Mulia Manunggal (Tempo Scan Group) dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Pangan Pemerintah di Bidang Susu…. Selengkapnya

    Oleh karena itu, Taruna mengapresiasi upaya yang telah dijalankan oleh Tempo Scan, dalam membangun industri pengolahan susu di Indonesia.

    “Upaya yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam negeri seperti Tempo Scan dalam membangun industri pengolahan susu patut didukung dan menjadi contoh bagi pengusaha lainnya dalam berkontribusi bagi upaya swasembada pangan (susu),” tambah Taruna.

    Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala Badan POM berkesempatan untuk melihat fasilitas pengolahan susu PT. Kian Mulia Manunggal dan memastikan bahwa proses produksi susu vidoran telah memenuhi standard untuk menjaga kualitas nutrisi & gizi, mulai dari penerimaan bahan baku susu dan bahan- bahan lainnya hingga tahapan pemrosesan akhir.

    Perbesar

    Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi di Pabrik PT Kian Mulia Manunggal yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi…. Selengkapnya

    Sebagai industri pengolahan susu, Tempo Scan yang telah beroperasi lebih dari 71 tahun di Indonesia melalui anak perusahaannya PT. Kian Mulia Manunggal dan PT. Polari Limunusainti yang bergerak di bidang Industri Pangan Olahan khususnya produk susu bayi dan anak yaitu Infant Formula & Follow On atau IFFO, Growing Up Milk atau GUM dalam bentuk Bubuk (powder) dan Susu Cair UHT, berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah khususnya swasembada pangan susu, melalui pengolahan susu bubuk dan susu cair yang berkualitas. 

    PT. Kian Mulia Manunggal sejak akhir tahun 2022 telah mengoperasikan fasilitas produksi bahan baku intermediary susu untuk mengurangi ketergantungan pada importasi bahan baku susu sehingga berkontribusi dalam upaya peningkatan kemandirian industri dalam negeri, peningkatan pertumbuhan produk dalam negeri dan meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri atau TKDN.

    “Fasilitas produksi pengolahan susu ini merupakan wujud nyata dari Nilai Inti Tempo Scan group yaitu Bertanggung Jawab menghasilkan produk nutrisi yang berkualitas untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan gizi anak Indonesia agar tumbuh sehat, siap jadi kuat dan cerdas menyongsong Generasi Emas,” kata Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group.

     

    (*)

  • Rumah Warga Banyuwangi Ludes Terbakar, Penyandang Disabilitas Luka

    Rumah Warga Banyuwangi Ludes Terbakar, Penyandang Disabilitas Luka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebuah rumah milik warga Dusun Kendasari, Desa Karangrejo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, seorang penyandang disabilitas harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar.

    Peristiwa kebakaran yang diduga disebabkan oleh puntung rokok tersebut dialami keluarga pemilik rumah, yaitu Jamari, Supriyati, dan anaknya Sujianto yang merupakan penyandang disabilitas.

    Dari keterangan yang dihimpun, insiden kebakaran terjadi pada pukul 01.45 WIB. Tetangga korban yang melihat kemunculan kobaran api tersebut lantas berteriak minta bantuan kepada warga sekitar untuk menolong pemilik rumah yang sedang dalam keadaan tidur pulas di dalam rumah.

    Humas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Banyuwangi, Muammar Kadhafi, mengatakan kejadian kebakaran tersebut dilaporkan oleh Kepala Dusun Kendasari, Didik Sujatmiko, pukul 02.12 WIB. Setelah informasi diterima, petugas langsung bergegas dan tiba di TKP pukul 02.25 WIB.

    Dengan APD lengkap dan mengarahkan unit dari Ayaxx, Fire Doome 4, Supply sektor Srono, dan Rescue Taruna, api bisa dijinakkan pada pukul 02.55 WIB.

    “Saat petugas datang, api sudah besar dan hampir membakar seluruh bagian rumah bagian atas dan barang-barang milik korban,” kata Kadhafi.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena sebelumnya petugas bersama masyarakat telah mengevakuasi keluarga pemilik rumah, termasuk Sujianto yang berhasil dikeluarkan dari kobaran api melalui jendela kamar.

    “Anak pemilik rumah (Sujianto) mengalami luka bakar di tangan dan kaki lalu dibawa ke RS NU oleh Polsek Rogojampi,” ujar Kadhafi.

    Meski begitu, akibat dari peristiwa kebakaran ini, petugas menaksir kerugian yang diterima kurang lebih Rp61 juta, yang meliputi bangunan dengan nilai Rp50 juta, termasuk hangusnya tabungan sebesar Rp6 juta dan Rp5 juta perhiasan lenyap.

    Hingga selesai memastikan bahwa rumah tersebut telah benar-benar aman, petugas juga menelusuri jika penyebab kebakaran rumah tersebut akibat puntung rokok yang kemungkinan masih menyala dan merembet ke benda yang mudah terbakar hingga membesar.

    “Yang terpenting korban bisa selamat semua dari kobaran api,” tutur Kadhafi. [alr/beq]

  • Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa saham global sebagian besar menguat pada Rabu (12/2/2025), meskipun pasar masih mencermati eskalasi tarif terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Indeks CAC 40 Prancis naik 0,4% menjadi 8.057,08 pada  awal perdagangan, sementara DAX Jerman bertambah 0,3% ke posisi 22.108,72. 

    Di Inggris, FTSE 100 menguat tipis hampir 0,1% menjadi 8.782,96. Sementara itu, saham AS diperkirakan akan melemah.

    Dilansir dari AP, investor masih diliputi ketidakpastian terkait dampak kebijakan tarif impor baru Donald Trump. Pengumuman terbarunya mencakup tarif 25% untuk semua impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat.

    Korea Selatan (Korsel) dan Jepang merupakan eksportir baja ke AS, tetapi dampaknya terhadap ekonomi kedua negara ini diperkirakan tidak signifikan, mengingat mereka Korsel dan Jepang juga mengekspor berbagai barang lain ke pasar Amerika.

    Sebelumnya, Trump juga memutuskan memberlakukan bea masuk 10% untuk semua impor dari China, sehingga memperburuk kekhawatiran pasar global.

    Sejalan dengan bursa saham global yang menguat, pasar Asia juga naik. Nikkei 225 Jepang menguat 0,4% dan ditutup di 38.963,70, sementara S&P/ASX 200 Australia menguat 0,6% ke 8.535,30. 

    Kospi Korea Selatan juga mengalami kenaikan 0,4% ke 2.548,39. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong melonjak 2,6% ke 21.857,92, didorong oleh antusiasme terhadap perkembangan DeepSeek. Shanghai Composite juga naik 0,9% menjadi 3.346,39.

  • Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan menggunakan sistem kode batang atau barcode akan dihapus.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU di Aceh sangat mempersulit masyarakat. 

    “Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    “Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kalla ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem. 

  • Komdigi Kaji Manfaat dan Potensi Ancaman Penggunaan DeepSeek di Indonesia

    Komdigi Kaji Manfaat dan Potensi Ancaman Penggunaan DeepSeek di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mengkaji terkait manfaat dan potensi ancaman kehadiran model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) buatan DeepSeek di Indonesia.

    Sejak kehadiran DeepSeek beberapa waktu lalu, perusahaan rintisan asal China ini sempat bikin gempar dunia. Sebab, DeepSeek mampu membuat model AI yang secanggih ChatGPT tapi dengan biaya yang lebih murah. Di sisi lain, muncul persoalan keamanan siber hingga diblokir di berbagai negara.

    “Jadi, kami sebagai kementerian ini memang akan nanti ke depan mencoba lebih hati-hati lagi, atau juga mencoba lebih mempelajari lagi apa yang harus kami lakukan terhadap DeepSeek ini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemkomdigi Oki Suryowahono di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    “Apakah memang benar menjadi suatu ancaman seperti itu, atau mungkin sebenarnya kita nggak tahu ada masalah apa antara DeepSeek ini dengan kompetitor-kompetitornya,” sambungnya merespon berbagai negara menutup akses DeepSeek.

    Sampai saat ini, dikatakan Oki, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons maraknya penggunaan model AI DeepSeek.
    Komdigi juga tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dulu mengkaji manfaat dan potensi ancaman dari pemanfaatan model kecerdasan buatan tersebut bagi pengguna.

    “Pasti kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga terlalu gegabah gitu ya, tiba-tiba memblokir DeepSeek. Mungkin ada banyak juga orang yang terbantu dengan DeepSeek,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, popularitas DeepSeek terus melonjak dan mampu menjadi chatbot AI terpopuler nomor dua sedunia di belakang ChatGPT.

    DeepSeek mengatakan hanya menghabiskan USD 5,6 juta untuk daya komputasi bagi model dasarnya. Meskipun tidak akan menutupi total biaya proyek, ini tentu jauh lebih murah daripada ratusan juta atau bahkan miliaran dolar yang telah dialokasikan perusahaan Amerika untuk pengembangan AI.

    Popularitas DeepSeek yang meroket berarti perusahaan AI Amerika sekarang menghadapi persaingan global yang signifikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebangkitan perusahaan AI China akan mendorong persaingan yang sehat dengan AS dan mendorong kemajuan serta percepatan kemajuan di bidang tersebut.

    Dalam perjalanannya, sejumlah negara mulai dari Australia, Italia, Taiwan, sampai berbagai instansi pemerintah Amerika Serikat (AS), yaitu Pentagon dan NASA melarang penggunaan DeepSeek karena dicurigai sebagai alat mata-mata China.

    (agt/rns)

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Dinkes DKI: Vaksin dengue bisa didapatkan di faskes swasta

    Dinkes DKI: Vaksin dengue bisa didapatkan di faskes swasta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan saat ini vaksin dengue yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko terkena dan keparahan demam berdarah dengue (DBD) bisa didapatkan di fasilitas kesehatan (fakses) swasta karena belum menjadi program wajib pemerintah.

    “Vaksin dengue yang sifatnya berbayar itu sudah disediakan oleh banyak sekali fasilitas kesehatan swasta kita. Itu ada merknya,” ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan dalam acara bertema “Cegah DBD? Yuk PSN 3M Plus!” di Jakarta, Rabu.

    Vaksin dengue ini bisa diakses oleh masyarakat dengan syarat, yakni berusia 6-45 tahun dan diberikan dua dosis dengan jarak antara dosis pertama dan kedua, yakni tiga bulan.

    Pemberian dua dosis vaksin, kata dia, dapat memberikan perlindungan terhadap DBD setidaknya sampai lima tahun ke depan.

    “Efektivitasnya vaksin ini sebenarnya kita masih bisa lihat 60-70 persen. Jadi, kita tetap anggap efektif pemberian vaksinnya,” kata Budi.

    Adapun vaksin dengue masuk dalam Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023. Alasan usia 45 tahun sebagai usia batasan seseorang diberikan vaksin merujuk pada tinjauan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

    Kementerian Kesehatan pada 2024 pernah menyatakan akan menjadwalkan introduksi atau pengenalan vaksin dengue untuk menjadi program nasional demi mencegah penyebaran demam berdarah, pada tahun 2025.

    Hasil pengenalan inilah yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya vaksin dengue menjadi program nasional.

    Di sisi lain, vaksin ini dapat menjadi pilihan cara untuk mencegah terkena DBD. Merujuk data tahun 2024, Dinas Kesehatan DKI mencatat jumlah kasus DBD mencapai 12 ribu pada September dengan lonjakan kasus cukup tinggi pada April dan Mei yakni sekitar 2.000 hingga 3.000 kasus.

    “Bulan Oktober, November, Desember 2024 itu mungkin angka DBD masih ada, tetapi landai. Tapi mulai Januari, memang angkanya naik secara signifikan,” kata Budi.

    Adapun pada 10 Februari 2025 ini, terdapat sebanyak 729 kasus DBD.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang (PPKL). PHK ini dilakukan karena ada kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapang. Bukan di-PHK,” kata Budi dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    Budi Arie memastikan Kementerian KOperasi tetap akan memberdayakan PPKL guna membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia.

    “Itu kan skemanya kan barang dan jasa sehingga kita juga ingin mengusahakan supaya mereka (PPKL) tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya masih akan menggunakan jasa PPKL untuk membantu meningkatkan semangat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

    “Mungkin nanti kita sesuaikan misalnya Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Ya nantilah, itu masih ada,” katanya.

    Apalagi, menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan koperasi yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 130 ribu yang masih membutuhkan dukungan.

    “Kan gairah masyarakat untuk berkoperasi harus kita tingkatkan, dan itu tentu saja masih kurang, karena kan cakupan koperasi kita kan besar sekali, ada sekitar 130 ribu, negara kita luas,” tutur Budi.

    Dipertanyakan DPR

    Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi, rencana PHK disampaikan pada rapat tersebut.

    Salah satu Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menanyakan terkait rencana efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L.