Xcloud.id

Blog

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 12 Feb 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 12 Feb 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -149.00 poin atau -0.02 persen ke level 6875.00 pada penutupan perdagangan 12 Feb 2025. Tercatat ada 34 saham yang mengalami kenaikan dan 29 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 12 Feb 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham TPIA – Chandra Asri Pacific Tbk. naik 9.77%Saham BUKA – Bukalapak.com Tbk. naik 9.35%Saham TLKM – Telkom Indonesia (Persero) Tbk. naik 6.47%Saham JSMR – Jasa Marga (Persero) Tbk. naik 5.38%Saham WIKA – Wijaya Karya (Persero) Tbk. naik 4.92%Saham UNVR – Unilever Indonesia Tbk. turun -3.51%Saham INKP – Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. turun -2.50%Saham TKIM – Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. turun -1.95%Saham SMGR – Semen Indonesia (Persero) Tbk. turun -1.93%Saham INTP – Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. turun -1.90%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • Warga Sebut Ponpes di Serang Tak Dirusak Saat Pembakar Ternak Ayam Ditangkap

    Warga Sebut Ponpes di Serang Tak Dirusak Saat Pembakar Ternak Ayam Ditangkap

    Serang –

    Warga Kampung Anyar, Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang mengatakan tidak ada perusakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadus Solihin saat penangkapan pembakar kandang ternak ayam. Warga memastikan kabar pesantren dirusak tidak benar alias hoax.

    Ketua RT setempat, Sahri, menunjukkan Ponpes Riyadus Solihin yang terbuat dari bilik bambu dan papan. Sahri mengatakan dirinya langsung berbincang dengan pimpinan Ponpes Riyadus Solihin bernama Ustaz Saepi ketika mendengar kabar penangkapan pelaku pembakaran kandang ternak ayam di Padarincang pada Jumat (7/2).

    “Saya sebagai RT setempat Kampung Anyar, saya udah ketemu sama pimpinan pondok pesantren Pak Ustad Saepi bahwa di kobong Riyadus Solihin nggak ada pengrusakan kobong,” kata Sahri, Rabu (12/2/2025).

    Kobong yang dimaksud Sahri ialah sebutan dari warga sekitar untuk Ponpes Riyadus Solihin. Di pesantren tradisional ini, santri bisa bolak-balik ke pesantren dan tinggal di lokasi sederhana.

    “Semuanya dari bambu, sederhana,” ujarnya.

    Sahri mengatakan langsung berbincang dengan pimpinan Ponpes Riyadus Solihin, Ustaz Saepi, saat mendengar kabar penangkapan pelaku pembakaran kandang ternak ayam pada Jumat (7/2). (Bahtiar R/detikcom)

    Saat detikcom mendatangi Ponpes Riyadus Solihin, Ustaz Saepi sebagai pengasuh ponpes sedang keluar kota.

    Sahri pastikan tidak ada ruang bangunan pesantren yang rusak. Dia mengatakan bangunan pesantren terlihat rapuhkarena dibangun dari bambu, bukan karena perusakan.

    “Ini sudah rapuh, ini (kan) pesantren salafi,” paparnya.

    Di lokasi yang sama, tokoh masyarakat setempat Daud Hadoroqi menambahkan, ponpes dalam kondisi utuh dan tidak ada kerusakan. Dia mengatakan bangunan ponpes memang sederhana karena pesantren ini disebut pesantren salafi atau biasa disebut kobong.

    “Intinya mah keadaan pondok ini dalam keadaan utuh,” ucap Daud.

    Dia menepis kabar yang beredar di media sosial (medsos), terutama terjadinya perusakan saat ditangkapnya tersangka pembakaran kandang ternak ayam. Ia berharap informasi itu tidak menganggu keadaan masyarakat Padarincang.

    “Yang beredar di sosmed itu hoaks,” ungkap Daud.

    Tokoh masyarakat setempat Daud Hadoroqi menepis kabar terjadi perusakan saat ditangkapnya tersangka pembakaran kandang ternak ayam (Bahtiar R/detikcom)

    Polisi Pastikan Tak Salahi Aturan Penangkapan

    Sebelumnya, Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan menepis narasi di medsos yang menyebut terjadi kesalahan prosedur saat penangkapan 11 tersangka pembakaran peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS). Ia menyebut ada narasi penangkapan tersangka dengan cara melakukan pengrusakan ke pesantren.

    “Begitu pasca-penangkapan, mungkin rekan-rekan media monitor, terkait kita melakukan penangkapan, yaitu dengan melakukan pengrusakan pondok pesantren, itu adalah kami pastikan hoaks. Karena kita langsung datang ke lokasi penangkapan, tidak ada kita melakukan pengrusakan pondok pesantren,” kata Dian kepada wartawan di Mapolda Banten, Senin (10/2).

    Bahkan, sebelum melakukan penangkapan ia melakukan klarifikasi dan komunikasi dengan pemilik pondok pesantren. Khususnya saat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berstatus anak di bawah umur.

    “Kami nyatakan bahwa tidak ada kejadian pengrusakan di pondok pesantren tersebut pada saat penangkapan 5 orang pelaku yang di bawah umur,” ujarnya.

    Dia mengatakan pihaknya mengusut pembakaran ternak ayam di Padarincang atas laporan dari masyarakat dan tidak ada upaya kriminalisasi. Peran-peran pelaku pun terlihat karena ada video yang tersebar.

    “Nampak semua pelaku di situ dengan peran masing-masing,” ujarnya.

    (jbr/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Efisiensi Anggaran di Kementerian PU Rp 81,38 Triliun, Hapus 10 Kegiatan Termasuk Perjalanan Dinas – Halaman all

    Efisiensi Anggaran di Kementerian PU Rp 81,38 Triliun, Hapus 10 Kegiatan Termasuk Perjalanan Dinas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerja Umum (PU) menghapus 10 kegiatan termasuk perjalanan dinas, seremonial bahkan meniadakan rapat koordinasi sejalan dengan dampak efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun di tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025). 

    “Efisiensi anggaran dimaksud berimplikasi pada 10 program kerja Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak prioritas,” kata Dody.

    Dody menyatakan, alokasi anggaran Kementerian PU tahun ini semula sebesar Rp 110,95 triliun. Terkena efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun, sehingga sisa pagu anggaran Rp 29,57 triliun.

    Selain itu, dia merincikan 10 kegiatan yang dimaksud adalah pembatalan kegiatan fisik SYC baru dan MYC baru yang bersumber dari Rupiah murni. Kemudian, pembatalan pembelian alat baru dengan mengoptimalisasikan alat berat yang sudah ada.

    “Penggunaan dana tanggal darurat yang lebih selektif dan efisien. Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri secara sangat selektif, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” jelas Dody.

    Selanjutnya, Kementerian PU juga meniadakan kegiatan seremonial antara lain Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia. Dody juga kedepan Kementerian PU akan meniadakan rakor, rapat, diseminasi secara offline. 

    “Semua akan kami lakukan secara online,” tegasnya.

    Kementerian PU juga menghapus belanja kehumasan yang kurang prioritas seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit. Lalu, efisiensi belanja operasional, layanan perkantoran pemeliharaan dan perawatan serta sewa kendaraan.

    Terakhir, efisiensi belanja non operasional meliputi honor, output kegiatan, jasa konsultan dan kajian analisa.

     

  • Daftar 6 Lembaga Hukum Kena Pangkas Anggaran, Ada yang Hanya Bisa Bayar Gaji sampai 3 Bulan Lagi – Halaman all

    Daftar 6 Lembaga Hukum Kena Pangkas Anggaran, Ada yang Hanya Bisa Bayar Gaji sampai 3 Bulan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto mulai bergulir.

    Hal itu dimulai setelah Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) terkena imbas usai terbitnya Inpres tersebut.

    Adapun salah satunya kebijakan tersebut berdampak terhadap lembaga hukum negara seperti Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bahkan, ada lembaga hukum yang hanya bisa membayar gaji hingga bulan Mei 2025.

    Selengkapnya berikut daftar lembaga hukum yang terkena kebijakan pemangkasan anggaran:

    1. Polri Dipangkas Rp20,5 T, Jadi Rp106 T

    Polri mengumumkan bahwa institusinya turut terimbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh Prabowo.

    Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Penganggaran (Astamarena), Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menuturkan anggaran Polri dipangkas sebesar Rp20,5 triliun.

    Sebelumnya, pagu anggaran untuk Korps Bhayangkara untuk tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

    “Postur anggaran Polri sesuai surat menteri keuangan bahwa postur anggaran Polri sejumlah Rp126,6 triliun. Kalau kita lihat dalam kelompok per belanja, terdiri dari belanja pegawai 46,95 persen sebesar Rp59,44 triliun,” katanya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hasil rapat dengan Kemenkeu, menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun,” sambung Wahyu.

    Dia mengatakan efisiensi tersebut di luar anggaran belanja pegawai. Adapun komponen yang dikenakan adalah terkait belanja barang dan modal.

    Wahyu mengatakan anggaran Polri untuk tahun 2025 menjadi Rp106 triliun setelah dipangkas.

    Adapun rinciannya adalah belanja barang sebesar Rp27,3 triliun dan belanja modal menjadi Rp19,1 triliun.

    Sementara untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp59,4 triliun.

    “Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun,” jelasnya.

    2. Anggaran Kejagung Dipotong Rp5,4 T, Jadi Rp18,4 T

    Lembaga hukum kedua yang terkena imbas kebijakan Prabowo adalah Kejagung di mana anggaran yang dipotong mencapai Rp5,4 triliun.

    Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Bambang Sugeng Rukmono menuturkan sebelum dipotong, pagu anggaran Kejagung adalah Rp24,2 triliun.

    Sehingga, setelah mengalami pemangkasan, maka anggaran Kejagung menjadi Rp18,4 triliun.

    “Kejaksaan RI melaksanakan restrukturisasi atau efisiensi TA 2025 Rp5,4 triliun. Bahwa setelah dikurangkan dengan besaran blokir di atas, maka disposisi anggaran yang dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar Rp18,4 triliun,” kata Bambang dalam raker bersama dengan Komisi III RI.

    Bambang mengatakan anggaran terbaru Kejagung diperuntukan untuk belanja pegawai sebesar Rp5,6 triliun, belanja barang Rp2,5 triliun, dan belanja modal Rp11,1 triliun.

    “Terkait hal tersebut bahwa belanja pegawai itu pagu semula Rp5,6 triliun itu tetap tak ada pengurangan untuk belanja pegawai,” kata Bambang. 

    “Kemudian untuk belanja barang Rp4 triliun itu kena restrukturisasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun menjadi Rp2 triliun; dan belanja modal dari Rp14,5 triliun kena restrukturisasi anggaran Rp3,4 triliun menjadi Rp11,1 triliun,” sambungnya.

    3. Anggaran MK Dipotong, Cuma Bisa Bayar Gaji Pegawai sampai Mei 2025

    MK juga menjadi lembaga hukum yang turut mengalami pemangkasan anggaran tahun 2025.

    Sekjen MK, Heru Setiawan mengungkapkan mulanya pagu anggaran MK tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp611,4 miliar.

    Heru menuturkan hingga saat ini, realisasi anggaran MK telah mencapai 51,73 persen atau sekitar Rp316 miliar.

    Dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, maka dana tersisa yang dimiliki MK hanya sebesar Rp69,04 miliar.

    “Dari pemblokiran tersebut, pagu anggaran MK berubah menjadi Rp385,3 miliar. Saat ini, sisa anggaran yang dapat kami gunakan hanya Rp69 miliar,” ujar Heru dalam raker bersama Komisi III, Rabu siang.

    Heru menjelaskan anggaran tersebut mayoritas akan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai hingga Mei 2025 sebesar Rp45,09 miliar.

    “Kami alokasikan Rp45 miliar untuk gaji dan tunjangan hingga Mei 2025. Komitmen untuk pembiayaan penyelesaian sengketa hasil Pilkada (PHPU) tidak dapat terpenuhi karena anggaran tidak mencukupi.”

    “Begitu juga dengan kebutuhan penanganan perkara lain, seperti pengujian undang-undang (PUU) dan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) hingga akhir tahun,” kata Heru.

    4. Anggaran MA Dipangkas Rp2,2 T, Transportasi Hakim Cuma sampai 6 Bulan

    LEMBAGA PANGKAS ANGGARAN – Gedung Mahkamah Agung . Cek pengumuman kelulusan CPNS Mahkamah Agung 2024 melalui situs SSCASN dan situs resmi MA. Ini kode bagi peserta yang dinyatakan lulus. Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu lembaga hukum yang harus memangkas anggaran buntut terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. (mahkamahagung.go.id)

    Selanjutnya, MA juga terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp2,2 triliun.

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan pemangkasan tersebut terdiri dari beberapa komponen utama.

    “Blokir data dukung sebesar Rp104,1 miliar, blokir perjalanan dinas Rp253,4 miliar, dan blokir efisiensi sebesar Rp1,93 triliun,” ujarnya dalam raker dengan Komisi III DPR pada Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Sugiyanto memaparkan, pemblokiran anggaran tersebut akhirnya berdampak pada berbagai aspek layanan pengadilan yang harus dijalankan MA. 

    “Pertama, bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan. Kedua, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah hanya cukup 6 bulan, dan pengadilan militer hanya 1 kali setahun,” kata Sugiyanto. 

    Selain itu, biaya mutasi hakim tidak dapat sepenuhnya terbayarkan, sehingga berpotensi menghambat rotasi dan penempatan hakim di berbagai daerah. 

    Sugiyanto melanjutkan, efisiensi anggaran juga menghambat berbagai program pendidikan dan pelatihan di lingkungan MA, salah satunya pembebasan biaya perkara atau prodeo. 

    Dia menambahkan, pemblokiran anggaran juga membuat perjalanan dinas luar negeri bagi aparat MA tidak dapat dilaksanakan. 

    Secara keseluruhan, kata Sugiyanto, kebijakan efisiensi ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat. 

    “Efisiensi ini secara signifikan menurunkan kualitas pelayanan publik serta berbagai kegiatan kedinasan di MA,” jelasnya.

    5. Komnas HAM Kena Potong 46 Persen, Anggaran Jadi Rp60,6 M

    Komnas HAM juga terkena imbas pemotongan anggaran yang mencapai 46,22 persen.

    “(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

    Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang semula sebesar Rp112,8 miliar menjadi Rp60,6 miliar.

    “Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 Miliar,” kata Atnike.

    6. KPK Kena Efisiensi Rp201 M, Perjalan Dinas Dipangkas 50 Persen

    ANGGARAN KPK DIPANGKAS – Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Anggaran KPK dipangkas sebesar Rp201 miliar menjadi Rp1,036 triliun buntut kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Terakhir, ada KPK yang turut terkena dampak pemangkasan anggaran 2025 yaitu sebesar Rp201 miliar.

    Sehingga, anggaran KPK menjadi Rp1,036 triliun setelah sebelumnya sebesar Rp1,127 triliun.

    “Di mana Rp 790,71 miliar adalah belanja pegawai, Rp 428,01 miliar adalah belanja barang dan Rp 18,72 adalah belanja modal,” kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Agus menjelaskan, efisiensi ini menyebabkan anggaran KPK berkurang Rp 201 miliar, dengan pemotongan terbesar pada belanja barang sebesar Rp194,1 miliar dan belanja modal sebesar Rp6,9 miliar.

    “Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan sebesar Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar,” ujarnya.

    Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas KPK juga dipangkas hingga 50 persen atau Rp 61,5 miliar.

    “Dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, yaitu Rp 61,5 miliar,” ucap Agus.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam/Fersianus Waku)(Kompas.com/Tria Sutrisna/Shela Octavia)

    Artikel lain terkait Efisiensi Anggaran Pemerintah 

     

  • Perekonomian Bondowoso Potensi Terdampak Efisiensi Anggaran, Pengamat: Jangan Korbankan Pelayanan Publik

    Perekonomian Bondowoso Potensi Terdampak Efisiensi Anggaran, Pengamat: Jangan Korbankan Pelayanan Publik

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berpotensi berdampak besar pada perekonomian daerah, terutama bagi Kabupaten Bondowoso yang masih bergantung pada dana transfer pusat.

    Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi belanja negara mencapai Rp 306,695 triliun, termasuk pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp 50,595 triliun.

    Dampak dari kebijakan ini semakin terasa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pekerjaan umum di Bondowoso sebesar 0 rupiah.

    Ini berarti tidak ada dana pusat untuk infrastruktur jalan dan irigasi, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perdagangan.

    Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif.

    Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memangkas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Instruksi Inpres jelas mengarahkan efisiensi pada belanja birokrasi yang dinilai masih boros, seperti perjalanan dinas, honor tim, serta tunjangan pegawai yang terlalu besar. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

    Salah satu opsi efisiensi yang bisa diterapkan tanpa mengganggu program masyarakat adalah rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

    Menurut Hermanto, beban belanja pegawai di banyak daerah, termasuk Bondowoso, masih mencapai 30 hingga 40 persen dari total anggaran.

    “TPP harus dikaitkan dengan beban kerja yang riil. Apalagi sekarang banyak layanan bisa dilakukan secara digital, termasuk rapat-rapat bisa dilakukan secara daring. Ini bisa menjadi dasar untuk menyesuaikan insentif pegawai,” jelasnya.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam mencari solusi pendanaan, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kerja sama dengan pihak swasta.

    Jika tidak, pemangkasan anggaran berisiko memperlambat pembangunan dan berdampak pada ekonomi lokal.

    “Jangan sampai kebijakan efisiensi malah memperburuk kondisi ekonomi daerah. Justru belanja birokrasi yang tidak esensial harus disisir terlebih dahulu sebelum memangkas program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya. (awi/ted)

  • Terungkap Rahasia Gagalnya Merger Nissan dan Honda Senilai Rp981 T

    Terungkap Rahasia Gagalnya Merger Nissan dan Honda Senilai Rp981 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak akhir tahun 2024, Nissan diketahui mengalami masalah besar, tetapi rivalnya, Honda, menawarkan bantuan kerja sama senilai US$60 miliar atau sekitar Rp981 triliun. Merger ini akan membantu kedua produsen mobil Jepang bersaing dengan merek-merek China yang mengguncang industri otomotif.

    Sayangnya pembicaraan merger gagal dalam waktu lebih dari sebulan karena gengsi Nissan, serta keputusan mendadak Honda untuk merevisi ketentuan dan mengusulkan agar Nissan menjadi anak perusahaan.

    Informasi ini disampaikan oleh enam orang yang mengetahui masalah tersebut, yang semuanya berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas topik.

    Nissan, yang selama bertahun-tahun hingga 2020 merupakan produsen mobil terbesar kedua di Jepang setelah Toyota, bersikeras menerima perlakuan yang hampir setara dalam pembicaraan tersebut meskipun posisinya lebih lemah, kata tiga orang tersebut, seperti dikutip Reuters pada Rabu (12/2/2025).

    Honda menekan Nissan untuk melakukan pemangkasan lebih dalam pada tenaga kerja dan kapasitas pabriknya, tetapi Nissan tidak mau mempertimbangkan penutupan pabrik yang sensitif secara politis, kata tiga sumber tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat kesan bahwa Nissan merasa dapat pulih sendiri, meskipun kesulitan yang dihadapinya semakin meningkat.

    Keteguhan hati Nissan itu dilihat manajemen Honda sebagai pengambilan keputusan yang lambat. Hal ini mengakibatkan gagalnya kesepakatan yang akan menciptakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia, kata tiga orang.

    “Saya pikir ini masalah manajemen,” kata Julie Boote, analis di firma riset Pelham Smithers Associates, tentang kekacauan di Nissan. “Mereka benar-benar melebih-lebihkan posisi dan nilai merek mereka, serta kemampuan mereka untuk membalikkan keadaan bisnis.”

    Laporan tentang kekuatan yang menggagalkan penggabungan besar ini menampilkan informasi yang sebelumnya tidak dilaporkan, termasuk rincian tentang pabrik yang ingin tetap dibuka Nissan, penolakannya terhadap tekanan Honda untuk pemangkasan lebih dalam, dan reaksi di dalam Nissan terhadap beberapa tuntutan Honda.

    Laporan tersebut menyoroti pemikiran baru di dalam Nissan saat menghadapi krisis yang semakin dalam. Produsen mobil ternama itu kini menghadapi ancaman tarif tambahan dari AS atas kendaraan yang dibuat di Meksiko, yang mencakup lebih dari seperempat penjualannya di AS. Baik Nissan maupun Honda akan melaporkan laba pada Kamis (13/2/2025).

    Nissan dan Honda menolak berkomentar mengenai aspek-aspek spesifik dari pembicaraan tersebut.

    Sebelumnya, CEO Nissan Makoto Uchida mengunjungi mitranya Toshihiro Mibe minggu lalu untuk mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri diskusi setelah Honda mengajukan proposal anak perusahaan.

    Kedua produsen mobil itu mengatakan bahwa mereka akan memberikan informasi terbaru bulan ini.

    (luc/luc)

  • Pegawai OIKN Mulai Berkantor di IKN Maret 2025, Pembangunan Rampung

    Pegawai OIKN Mulai Berkantor di IKN Maret 2025, Pembangunan Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap pembangunan kantor Otorita di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun pada bulan ini. 

    Basuki menjelaskan, seiring dengan rampungnya kantor itu maka seluruh pegawai OIKN rencananya bakal mulai resmi berkantor di IKN pada Maret 2025.

    “Mulai Maret akan kami pindahkan semua [pegawai OIKN] ke sana [ke Kantor IKN] untuk fokus pada pembangunan IKN ke depan,” tegas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Pasalnya, tambah Basuki, saat ini kantor OIKN masih terpencar di 3 wilayah. Di antaranya, Jakarta, Balikpapan dan IKN. 

    Apabila kantor di IKN itu telah rampung sepenuhnya, maka seluruh pegawai rencananya bakal mulai difokuskan untuk dapat mulai bekerja di kantor yang sama.

    “Kantor OIKN sudah selesai pada bulan ini, akan kami programkan seluruh kegiatan di IKN dan seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tegasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pembangunan kantor OIKN dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 17 Januari 2024.

    Kantor OIKN tersebut akan dibangun di tanah seluas 28.000 meter persegi (m3) dan menelan biaya konstruksi senilai Rp509 miliar.

    Berdasarkan catatan Bisnis, gedung kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas mampu menampung 600 orang pada tahap pertama.

    Tak hanya dilengkapi dengan gedung data center, kantor OIKN tersebut nantinya juga akan dilengkapi dengan ruang command center serta urband gallery untuk memberikan pelayanan yang optimal dan profesional pada masyarakat.

  • Kena Efisiensi Anggaran 41 Persen, BPOM Pastikan Pengawasan Obat-Makanan Tak Terdampak

    Kena Efisiensi Anggaran 41 Persen, BPOM Pastikan Pengawasan Obat-Makanan Tak Terdampak

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) terkena efisiensi anggaran sebesar 41 persen dari total anggaran Rp2,65 triliun. Meski terjadi efisiensi, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar optimistis hal ini tidak berdampak pada pelayanan maupun pengawasan pangan serta obat di masyarakat.

    “Kita kena efisiensi anggaran sebesar 41 persen,” kata dia saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    “Efisiensi Rp1,1 triliun 60 miliaran, persisnya saya tidak hafal. (Efisiensi anggaran) dari Rp2,65 triliun,” katanya lagi.

    Dirinya juga yakin bahwa pihaknya tetap bisa bekerja secara optimal meskipun terkena efisiensi anggaran.

    “Dan dengan sisa anggaran yang kami miliki, kami yakin masih mampu bertindak, berbuat, dan melaksanakan tugas secara maksimal. Dan itu didukung oleh Komisi IX hari ini,” katanya.

    “Kami akan melakukan yang terbaik dengan efisiensi anggaran ini. Dan saya melihat efisiensi anggaran ini pasti punya manfaat, punya hikmah,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

    (suc/up)

  • Perjalanan Bisnis Haji Isam, Sosok Pengusaha yang Bangun Grup Jhonlin – Page 3

    Perjalanan Bisnis Haji Isam, Sosok Pengusaha yang Bangun Grup Jhonlin – Page 3

    Selama 2022 hingga 2023, Haji Isam melalui Johnlin Group berhasil memberangkatkan 870 warga Tanah Bumbu untuk menunaikan umrah ke Tanah Suci.

    Pada akhir Desember 2024, dia kembali memberangkatkan 100 orang untuk umrah, di luar 250-an guru yang juga mendapatkan kesempatan serupa pada 2022.

    Selain itu, Haji Isam juga memberikan bantuan sebesar Rp1,5 miliar kepada SMPN 1 Mentawe, sekolah yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Melalui yayasan ASFA Foundation, pada 2022, dia menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah wajibnya (ZIS) yang mencapai Rp250 miliar.

    Haji Isam menunjukkan kepedulian terhadap pekerja sektor informal, antara lain nelayan, pedagang kaki lima, fakir miskin, dan guru mengaji. Melalui program CSR grup usahanya, dia memberikan 1.400 paket program BPJS Ketenagakerjaan pada 2022.

    Selain itu, dia juga membangun Masjid Al-fallah yang megah di Jalan Kodeco, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Masjid ini memiliki nuansa arsitektur Timur Tengah yang dipadukan dengan ornamen khas Kalimantan Selatan dan berdiri di atas lahan seluas 1,6 hektare, lengkap dengan lahan parkir yang mampu menampung ratusan mobil serta kolam ikan besar di halamannya.

    Dengan perhatian yang besar terhadap kondisi masyarakat setempat, Haji Isam merasa prihatin akan kurangnya fasilitas kesehatan di kabupaten tersebut, terutama rumah sakit dengan kapasitas 400 pasien rawat inap yang belum terwujud.

    Sebagai respons, dia membangun Marina Permata Hospital di Tanah Bumbu, sebuah rumah sakit berstandar internasional yang memiliki tiga lantai dan berdiri di area seluas 10.000 meter persegi. Saat ini, pembangunan rumah sakit tersebut masih dalam tahap awal, namun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih baik.

  • Polri Kantongi Bukti Kuat Pemalsuan Dokumen SHGB oleh Kades Kohod – Halaman all

    Polri Kantongi Bukti Kuat Pemalsuan Dokumen SHGB oleh Kades Kohod – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat terkait dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Kohod.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, mengatakan bahwa dalam penggeledahan di kediaman dan kantor Kepala Desa Kohod, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan dokumen.

    Barang bukti yang disita meliputi satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, serta berbagai peralatan lainnya.

    “Kami menduga alat-alat tersebut digunakan untuk memalsukan dokumen dan surat-surat lainnya. Kami juga menemukan sisa kertas yang identik dengan yang digunakan untuk membuat warkah,” ujar Djuhandani di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Kades dan Sekretaris Desa Akui Penggunaan Barang Bukti

    Menurut Djuhandani, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod telah memberikan keterangan kepada penyidik bahwa barang bukti yang ditemukan memang digunakan dalam praktik pemalsuan dokumen.

    Selain itu, penyidik juga menyita tiga lembar surat keputusan kepala desa, rekapitulasi permohonan dana transaksi Desa Kohod, serta beberapa nomor rekening yang terkait dengan kasus ini.

    “Hasil temuan ini sudah diajukan ke laboratorium forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Ini adalah perkembangan terbaru dari hasil penggeledahan yang kami lakukan,” tambahnya.

    Dari dokumen yang disita, diketahui bahwa surat-surat yang diterbitkan digunakan sebagai syarat permohonan pembuatan warkah kepemilikan tanah. Sejumlah nama warga bahkan dicatut dalam pemalsuan dokumen SHGB tersebut.

    “Padahal, warga Desa Kohod yang namanya dicatut tidak mengetahui dan tidak memiliki atau menguasai tanah tersebut,” jelas Djuhandani.

    Kasus Naik ke Tahap Penyidikan

    Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menemukan adanya unsur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen ini. Oleh karena itu, penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan.

    Kasus ini bermula dari laporan tipe A dengan terlapor berinisial AR dan beberapa orang lainnya.

    Sebelum gelar perkara dilakukan, penyidik telah memeriksa lima saksi, yaitu:

    Satu orang dari kantor jasa surveyor berlisensi, Raden Lukman, dua orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan seorang dari Bappeda Kabupaten Tangerang.

    Selain itu, penyidik juga melakukan penyelidikan terhadap 10 dari 263 berkas warkah penerbitan sertifikat yang diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

    Polri: Penyidikan Berjalan Sesuai Prosedur

    Secara terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa sejak 10 Januari 2025, Direktorat Dittipidum Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penugasan.

    “Proses penyelidikan terus berlangsung. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Dirtipidum bahwa akan dilakukan gelar perkara,” ujarnya.

    Trunoyudo mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

    “Kami akan menyampaikan perkembangan terbaru setelah semua tahapan penyelidikan selesai dilakukan,” pungkasnya. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)