Xcloud.id

Blog

  • Di Hadapan Dewan Pers dan Wartawan, Pj Bupati Pamekasan: Kami Tidak Anti Kritik

    Di Hadapan Dewan Pers dan Wartawan, Pj Bupati Pamekasan: Kami Tidak Anti Kritik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak anti kritik dan selalu berharap kritik konstruktif demi pengembangan pembangunan di wilayah setempat.

    Hal tersebut disampaikan dalam Workshop dan Kerjasama Literasi Media Antara Diskominfo Pamekasan, bersama Dewan Pers dan Wartawan Pamekasan, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (12/2/2025).

    “Alhamdulillah saat ini kita ditakdirkan silahturahmi dalam keadaan sehat, insya’ Allah penuh barokah dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, termasuk kehadiran jajaran Dewan Pers Nasional di Pamekasan. Hal ini menunjukkan Pamekasan penuh dengan dinamika,” kata Masrukin.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto.

    Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi dan penambahan wawasan bagi semua pihak, khususnya bagi para stakeholder di Pamekasan. Mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan, Camat, Kepala Desa atau Lurah se-Pamekasan.

    “Seperti diketahui, saat ini dunia literasi khususnya di Pamekasan sudah berkembang cepat. Sehingga perlu adanya sinergi yang tidak bisa diputus untuk mengembangkan literasi dan jurnalistik,” lanjut Pj Bupati.

    Melalui kesempatan tersebut, pihaknya juga sangat bertatap melalui kegiatan tersebut dapat memberikan edukasi bagi semua pihak untuk memahami seputar karakteristik dunia pers. “Karena itu sangat penting kita membangun sinergi, tapi kalau tidak dibangun simbiosis mutualisme nantinya bisa bias, salah paham, viral dan pada akhirnya tidak valid,” imbuhnya.

    “Sebagai bagian dari masyarakat, kami tidak bisa menyendiri. Sebab kami meyakini jika arus informasi saat ini tidak bisa dibendung dengan apa pun, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari penerima informasi seiring dengan derasnya informasi. Terlebih di era seperti saat ini sudah ada istilah; No Viral No Justice,” sambung Masrukin.

    Maka dari itu pihaknya sangat mengapresiasi atas kehadiran Dewan Pers Nasional, sekaligus diharapkan dapat memberikan informasi positif bagi jajarannya. “Memang kami selalu ingin informasi yang positif, tapi kita tidak kebal dan tidak menolak atas berbagai masukan kritis, sehingga media memiliki peran sentral dalam memicu ini,” jelasnya.

    “Kehadiran Dewan Pers ini tentunya sangat berarti bagi kami, sehingga dapat memberikan edukasi penting bagi kami termasuk bagi rekan-rekan media. Sebab selama ini kami selalu terbuka atas berbagai kritik, dan selama ini kami selalu welcome,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengakui jika selama ini angka ujian di bawah kepemimpinannya berkisar di angka 10 persen, selebihnya merupakan kritikan. “Kritik ini ada yang membangun, dan ada juga kritik dengan tujuan lain, apalagi kritik ini tidak bisa kita larang,” tegasnya.

    “Dengan adanya workshop ini, dapat terjalin sinergi dan dapat memperkuat kemitraan. Kami ingin menciptakan hubungan baik, profesional dan proporsional, dan pasca ini kita harapkan ada perubahan komunikasi antara kita,” pungkasnya. [pin/ian]

  • IJTI Menyayangkan Pemangkasan Anggaran TVRI dan RRI

    IJTI Menyayangkan Pemangkasan Anggaran TVRI dan RRI

    loading…

    Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI ) menyayangkan atau menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI. IJTI merespons kabar TVRI dan RRI telah merumahkan para kontributor dan pegawai kontrak di berbagai daerah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga.

    “IJTI menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran TVRI dan RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mencerahkan publik di tengah maraknya disinformasi dan hoaks,” kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).

    Dia mengatakan, pemotongan anggaran ini berisiko melemahkan fungsi edukasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat. IJTI juga menyayangkan dirumahkannya para kontributor daerah.

    “Jurnalis-jurnalis di daerah, memiliki peran penting dalam menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan isu-isu strategis di daerah. Dirumahkannya para kontributor akan membuat isu-isu penting di daerah semakin terpinggirkan dan membuat pemberitaan semakin berorientasi Jakarta,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, dirumahkannya para kontributor dan pegawai kontrak di berbagai daerah tidak hanya merugikan individu yang terdampak tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka di tengah kelesuan ekonomi.

    IJTI menilai bahwa memangkas anggaran bukanlah solusi yang tepat dalam membangun lembaga penyiaran publik yang kredibel dan independen. “Di tengah perang informasi dan upaya kita bersama untuk memperkuat kemandirian dan harga diri bangsa, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas jurnalisme di TVRI dan RRI justru harus menjadi prioritas, agar kedua lembaga penyiaran publik tersebut tetap mampu bersaing dan memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

    IJTI mendukung upaya penataan ulang TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dia menuturkan, penataan tersebut harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi kebebasan pers serta standar jurnalistik yang berkualitas.

    “Dengan ini, IJTI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dan mencari solusi yang lebih bijak guna memastikan keberlangsungan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas, mencerdaskan dan menjadi kebanggaan bangsa,” pungkasnya.

    (rca)

  • Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

    Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya pihak yang disebut Raja Kecil melawan kebijakan efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga.

    Prabowo menyinggung Raja Kecil saat berpidato pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan publik.

    Lantas siapa yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto mengenai Raja Kecil?

    “Ya saya kira memang kalau mau jujur kalau kita mau menebak ya sebenarnya raja kecil itu mungkin mengacu pada birokrasi-birokrasi yang memang selama ini itu cukup boros anggaran,” kata pengamat politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube CNN Indonesia, Rabu (12/2/2025).

    “Mereka itu sering ugal-ugalan kemudian kinerjanya itu tidak bisa diukur dan kemudian yang paling penting selalu berbelit-belit,” sambung Adi.

    Direktur Eksekutif Parameter Indonesia itu mengungkapkan masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan birokrasi yang tidak sesuai dengan anggaran.

    Oleh karena itu, kata Adi, birokrasi tersebut terganggu saat Presiden Prabowo melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran. 

    “Mereka yang kemudian selama ini berada di birokrasi yang menurut saya secara prinsip sangat terganggu,” kata Adi.

    Adi lalu menyinggung istilah kerajaan birokrasi yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Dimana kerajaan birokrasi yakni legal formal diakui secara hukum oleh negara. 

    Terpenting, kata Adi, kerajaan birokrasi memiliki kekuatan politik tersendiri yang tidak terkait siapapun presiden atau pejabat yang ada di sekitarnya.

    “Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto mengatakan ketika ada efisiensi terkait dengan anggaran di semua kementerian itu yang merasa terganggu adalah mereka yang raja-raja kecil,” ujar Adi.

    “Saya menduga raja kecil itu adalah birokrasi yang selama ini menikmati fasilitas berlimpah dan kemewahan yang tidak sesuai dengan harapan kinerja-kinerjanya,” katanya.

    “Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu momentum politik sebenarnya ketika Prabowo sudah jadi presiden empat bulan sudah tak ada lagi cerita raja-raja kecil ini yang harus tunduk kepada perintah presiden dan wajib hukumnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah khususnya dalam melakukan efisiensi anggaran-anggaran itu,” sambung Adi.

  • Hasto Ingatkan Kepala Daerah PDIP Ikut Kebijakan Nasional: Presiden Punya Visi

    Hasto Ingatkan Kepala Daerah PDIP Ikut Kebijakan Nasional: Presiden Punya Visi

    Jakarta –

    PDIP melaksanakan pembekalan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembekalan kepala daerah terpilih merupakan persiapan menjelang retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini juga sebagai pembekalan, agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus mengikuti kebijakan nasional. Dia mengatakan hal itu harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan federal.

    “Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam negara kesatuan, bukan negara federal, sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu, meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita,” katanya.

    Dia juga mengingatkan para kepala daerah terpilih asal PDIP soal visi dan misi Presiden. Dia mengatakan visi misi itu telah masuk menjadi undang-undang dan mengikat semua pihak.

    “Presiden dan Wakil Presiden memiliki suatu visi misi dan kemudian setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka visi misi ini dinyatakan di dalam suatu Undang-Undang tentang pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, yang artinya sebagai Undang-Undang mengikat kita semua. Mengikat seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dan mengikat seluruh warga negara Indonesia pada Undang-Undang itu,” ucapnya.

    Hasto berharap kepala daerah terpilih dari PDIP memiliki bekal yang cukup sebelum mulai menjabat. Dia mengatakan kepala daerah asal PDIP bisa mencontoh kebijakan-kebijakan terbaik yang pernah dilakukan kepala daerah asal PDIP lainnya.

    “Visi visi tersebut juga dimatangkan oleh best practices para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil,” ujarnya.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tencent Siap Danai Startup RI Inovasi Teknologi Karbon

    Tencent Siap Danai Startup RI Inovasi Teknologi Karbon

    Bisnis.com, JAKARTA – Tencent, perusahaan teknologi asal China, memberi peluang pendanaan minimal US$1 juta untuk startup hingga lembaga riset untuk mengembangkan inovasi teknologi karbon.

    Mitra Tencent di Indonesia yang diwakili Head of Programs Impact Hub Jakarta, Bunjamin mengatakan target pendanaan mulai dari universitas, lembaga riset, hingga startup yang peduli terhadap isu perubahan iklim.

    “Untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2050, kita perlu menghilangkan lebih banyak karbon dari udara dengan solusi-solusi berbasis teknologi,” katanya dalam siaran pers, Rabu (12/2/2025).

    Tencent, lanjutnya, telah membuka pendaftaran untuk program CarbonX 2.0 dalam mengurangi emisi karbon dengan pendanaan, bantuan teknis, dan fasilitas uji coba.

    Dia menjelaskan terdapat empat kategori yang dipersyaratkan, antara lain, pertama, Carbon Removal (penghilangan karbon) untuk inovasi penghilangan karbon dengan lokasi uji coba di Lembah Retakan Afrika Timur di Kenya.

    Kedua, Carbon Capture, Utilization, and Storage for the Steel Industry (Penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon untuk industri baja) untuk pembuatan besi tanur tinggi di HBIS Serbia, yang merupakan mitra program CarbonX 2.0

    Ketiga, Long Duration Energy Storage (Penyimpanan energi jangka panjang) yang dapat menyalurkan sedikitnya 100 kW selama 6 jam lebih untuk uji coba di Pulau Himandhoo, Maladewa

    Keempat, CarbonXmade: Carbon Capture and Utilization (penangkapan dan pemanfaatan karbon) dimana para inovator bisa menawarkan solusi pemanfaatan karbon yang ditangkap untuk membuat produk konsumen dengan konsorsium CarbonXmade, yang antara lain beranggotakan Unilever dan Pepsico.

    Dia menambahkan tiap proyek percontohan yang lolos seleksi akan menerima pendanaan minimal US$1 juta, tergantung pada kebutuhan proyek yang bersangkutan. Untuk tiap kategori akan dipilih satu hingga tiga proyek unggulan.

    Proposal yang ditawarkan startup seri B, lanjutnya, juga akan dipertimbangkan. Selain itu, para pemenang akan diberikan bimbingan dari ahli, akses ke sumber daya sesuai skenario, dan kesempatan bermitra dengan pemangku kepentingan industri.

    “Kami yakin Indonesia memiliki banyak inovator teknologi karbon berbakat. Kami yakin solusi-solusi dari Indonesia bisa ditingkatkan secara global dan memberi kontribusi signifikan pada masa depan bebas karbon,” katanya.

    Melalui jaringan Tencent dan mitra globalnya, semua pemenang dapat menguji coba inovasinya di lokasi percontohan milik partner Tencent.

    CarbonX pertama diselenggarakan oleh Tencent pada 2024 di China. Untuk CarbonX 2.0, perusahaan penggagas aplikasi perpesanan WeChat ini memilih untuk memperluas jangkauannya. Tahun ini, pendaftaran CarbonX 2.0 terbuka bagi inovator di tujuh negara, termasuk Indonesia.

  • PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo

    PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo

    PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kepala daerah
    dan wakil
    kepala daerah
    terpilih dari PDI Perjuangan mengikuti pengarahan dari DPP partai pada Rabu (12/2/2025) hari ini secara daring.
    Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto mengatakan, pengarahan ini merupakan bekal bagi kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Kemudian kami laporkan bahwa ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang,” kata Hasto saat membuka acara di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
    PDI-P berharap, setelah mengikuti pengarahan ini, para kepala dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Hasto menjelaskan bahwa konsep NKRI berarti Indonesia bukan negara federal, melainkan kesatuan.
    “Sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita, bentuk negara kita,” ujarnya.
    Hasto juga mengingatkan bahwa presiden adalah pemimpin bagi Indonesia karena ia telah dipilih secara langsung oleh rakyat.
    “Negara kita telah berbentuk Republik dan dipimpin oleh Presiden. Meskipun Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi ini adalah suatu mekanisme demokrasi tentang bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk masa jabatan 5 tahun,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Hasto juga menegaskan bahwa visi-misi presiden dan wakil presiden mengikat seluruh kepala daerah terpilih.
    Untuk itu, PDI-P pun berharap visi misi tersebut dapat diwujudkan hingga pembangunan di daerah selama lima tahun ke depan.
    “Dengan adanya pembekalan ini, maka nantinya akan ada untuk saling mengintegrasikan,” sambung Hasto.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa
    retret kepala daerah
    terpilih akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sama seperti para menteri Kabinet Merah Putih.
    Bima mengatakan, lokasi tersebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo karena fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pembekalan sudah tersedia dan bisa langsung digunakan sehingga akan lebih efisien.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” ujar Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    “Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga India yang dideportasi AS: “Mempertaruhkan Segalanya, Namun Gagal” – Halaman all

    Warga India yang dideportasi AS: “Mempertaruhkan Segalanya, Namun Gagal” – Halaman all

    Harwinder Singh banyak merenung dalam 40 jam penerbangan pulang dari Texas menuju Kota Amritsar, negara bagian Punjab, India. Perjalanan dengan pesawat militer AS ini adalah babak terakhir dari cobaan yang dihadapinya mulai Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Singh membayar seorang agen seharga lebih dari empat juta rupee (atau setara dengan sekitar 44.500 Euro) untuk menempuh perjalanan ke AS.

    Agen tersebut meyakinkan pria berusia 41 tahun itu bahwa ia dapat mencapai AS secara legal dalam waktu dua minggu. “Namun, perjalanan itu membawa saya melewati Qatar, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Nikaragua dan Meksiko – sering kali dalam kondisi yang tidak menentu, dengan harapan dapat tiba di ‘the land of opportunity’,” kata Singh dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Agennya telah menyelundupkan Singh melalui “rute keledai” – istilah yang terkenal di India untuk rute migrasi ilegal dan berisiko.Rute ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya tanpa dokumen yang sah. Perjalanan yang berbahaya ini biasanya melibatkan beberapa persinggahan di negara-negara yang berbeda.

    Singh melaporkan bahwa ia dan para migran lainnya bertahan hidup dengan makanan seadanya selama perjalanan mereka dan sering kali dipaksa untuk melintasi medan yang berat – dalam kondisi cuaca yang ekstrim.

    Sebagai contoh, ia dibawa bersama sekelompok migran dengan perahu kecil ke laut lepas menuju Meksiko. Selama penyeberangan, satu orang jatuh ke dalam air tanpa jaket pelampung – mereka tidak dapat diselamatkan. “Saya melihat seorang lagi meninggal di hutan Panama,” kata Singh.

    Gagal dan kehilangan segalanya

    Pada akhir Januari, tak lama sebelum rencana masuk ke Amerika Serikat, Singh ditangkap di Meksiko dan diserahkan kepada patroli perbatasan AS. Dia menghabiskan beberapa minggu di pusat penahanan sebelum akhirnya kaki dan tangannya dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam pesawat militer AS.

    Bersama dengan lebih dari 100 migran yang dideportasi lainnya, yang berasal dari negara bagian Punjab, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh dan Maharashtra, Singh pun diterbangkan kembali ke India.

    Di antara penumpang yang dideportasi terdapat 19 wanita dan 13 anak di bawah umur – termasuk seorang anak laki-laki berusia empat tahun dan dua anak perempuan berusia lima dan tujuh tahun.

    “Saya sangat terpukul setelah mempertaruhkan segalanya – uang, keselamatan, dan bahkan martabat saya – dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya” kata Singh, ayah dua anak tersebut.

    Berapa banyak warga India di AS tanpa dokumen resmi?

    Berdasarkan data terbaru dari Pew Research Center yang berbasis di Washington di tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 725.000 imigran ilegal dari India di Amerika Serikat- menjadikan India ranking ketiga setelah Meksiko dan El Salvador.

    Sebaliknya, Migration Policy Institute memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk tahun yang sama yakni 375.000 imigran ilegal dari India, mendudukkan India di rangking kelima.

    Terlepas dari angka-angka tersebut, India dan Amerika Serikat telah lama menegosiasikan deportasi. Menurut laporan eksklusif Bloomberg tahun 2024, pihak berwenang AS telah mengidentifikasi hampir 18.000 migran India tidak berdokumen akan dideportasi.

    Tantangan setelah “kembali”

    Banyak dari mereka yang telah kembali kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka untuk bisa sampai ke AS, banyak yang kini terlilit hutang.

    “Ini sangat sulit dan saya tidak bisa memikirkan bagaimana ke depan. Satu-satunya yang melegakan adalah suami saya telah kembali meski hutangnya sangat banyak,” kata Kuljinder Kaur, istri Harwinder Singh. “Untuk saat ini, biarkanlah kami sendiri, sehat terlebih dahulu.”

    Migran yang ditinggalkan dalam kesulitan

    Akashdeep Singh, yang ikut dalam penerbangan deportasi, juga mengatakan kepada DW bahwa hal itu tak hanya beresiko secara keuangan tetapi juga kesehatan emosional keluarganya demi sebuah kesempatan untuk hidup di AS.

    Pria berusia 23 tahun dari sebuah desa dekat Amritsar itu menjual sebagian besar tanahnya dan mengambil pinjaman sebesar 6 juta rupee (setara dengan 66.000 euro) untuk membiayai perjalanannya.

    Sekitar delapan bulan sebelum dideportasi, ia pindah ke Dubai dengan harapan dapat bekerja sebagai sopir truk. Namun tidak berhasil, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jaringan penyelundupan untuk sampai ke AS.

    “Saya ditangkap pada bulan Januari. Itu sangat mengerikan dan saya tidak ingin menceritakannya secara rinci – tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan aib ini,” kata Singh. Akashdeep tidak memberikan rincian: “Jangan tanya saya apa yang memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang berisiko seperti itu.”

    Trump perketat kebijakan imigrasi

    Deportasi dari AS ke India ini merupakan bagian dari tindakan keras komprehensif terhadap migrasi ilegal di bawah Presiden AS Donald Trump,yang telah menjadikan penegakan hukum imigrasi yang ketat sebagai prioritas politiknya.

    Kali pertama penggunaan pesawat militer AS, bukan pesawat komersil untuk mendeportasi 104 warga negara India ini sangat kontroversial. Sebuah keputusan yang memberi pesan simbolis dan politis yang jelas.

    Deportasi ini terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Washington minggu depan. Waktu dan perlakuan terhadap para deportan oleh pihak berwenang AS memicu kritik tajam di India – terutama dari partai-partai oposisi India yang mempertanyakan tindakan AS.

    Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan majelis parlemen menyatakan bahwa pembelengguan selama penerbangan deportasi sejalan dengan standar procedure di AS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa New Delhi telah melakukan kontak dengan Washington, memastikan bahwa para deportan tidak diperlakukan dengan buruk.

    “Prosedur standar untuk deportasi dengan pesawat ICE [US Immigration and Customs Enforcement atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS], yang ada sejak tahun 2012, melibatkan penggunaan belenggu,” Jaishankar menjelaskan ketika ditanya tentang kondisi deportasi.

    Di bandara Amritsar, Swaran Singh (55), ayah dari Akashdeep Singh, menunggu kepulangan anaknya. Terlepas dari beban keuangan yang sangat besar, ia menekankan bahwa kepulangannya ke rumah dengan selamat adalah hal yang paling penting baginya.

    “Agen berjanji kepada saya bahwa perjalanan anak saya akan aman. Saya mempercayainya – tetapi sekarang semuanya hilang. Setidaknya, saya memiliki anak saya kembali, dan itulah yang terpenting. Masa depan kami tidak pasti dan mengkhawatirkan, karena kami memiliki utang yang sangat besar untuk dilunasi,” katanya. “Kenyataan pahitnya adalah bahwa kami – seperti banyak keluarga di Punjab dan di tempat lain di negara ini – menghadapi kehancuran finansial. Ditambah lagi dengan stigmatisasi sosial, yang begitu buruk ketika kerabat kami dikembalikan dengan cara seperti ini.”

  • Prabowo Sebut Ada yang Mau Memisahkannya dengan Jokowi, PKB Harap Semua Pihak Jaga Kekompakan – Halaman all

    Prabowo Sebut Ada yang Mau Memisahkannya dengan Jokowi, PKB Harap Semua Pihak Jaga Kekompakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap semua pihak bisa menjaga kekompakan setelah ramai pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, tidak perlu ada yang mengompor-ngompori pidato Prabowo tersebut.

    “Setiap presiden punya perbedaan gaya dan prioritas program masing-masing yang tidak usah jadi sumber masalah apalagi perpecahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Jazilul mengatakan Prabowo memahami yang terbaik untuk pemerintahan saat ini. Dia menilai Prabowo sebagai sosok yang merangkul semua pihak.

    “Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa bersatu mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Awalnya Prabowo menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indarparawansa. Menurut Prabowo ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Hanya saja menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Hanya saja kata Prabowo sekarang ini, Jokowi malah dijelek-jelekan.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan sekarang ini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

    Menurut Prabowo dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Bagi Prabowo upaya tersebut hanya  untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut Kepala Negara upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik  adu domba yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, nggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

  • Para Pengamen dan Pengemis Kabur saat Didatangi Satpol PP Kabupaten Mojokerto

    Para Pengamen dan Pengemis Kabur saat Didatangi Satpol PP Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto gencar melakukan operasi jalan. Operasi tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Mahendra WW mengatakan, operasi ini adalah Patroli Lanjutan Pengendalian dan Himbauan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Mojokerto.

    “Iya kemarin sore, kami kembali melakukan patroli lanjutan untuk memberikan himbauan serta penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mojosari dan Pungging. Ini merupakan kegiatan kami yang keempat di awal tahun 2025,” ungkapnya, Rabu (12/2/2025).

    Petugas memberikan sosialisasi dan himbauan lanjutan pada para PMKS seperti pengamen, pengemis, anak jalanan, pengemis disabilitas, anak-anak punk dan pengemis cosplay. Tujuannya agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

    “Operasi kami lakukan di Simpang 3 Lampu Merah Panjer dan simpang 4 Lampu Merah Lebaksono SMK Habibie Kecamatan Pungging. Simpang 4 Awang-awang dan di Simpang 4 Pekukuhan Kecamatan Mojosari. Terdata ada 5 orang PMKS di beberapa titik lokus tersebut,” katanya.

    Di Perempatan Pekukuhan, petugas menemukan satu orang pengemis disabilitas, di Perempatan Panjer ada dua orang pengamen dan cosplay badut. Namun lanjutnya, keduanya melarikan diri saat petugas mendatangi keduanya saat beraktivitas di Perempatan Panjer.

    “Keduanya merupakan orang yang sama yang di data pagi harinya. Sedang di Perempatan Awang-awang, petugas tidak menemukan para PMKS dan di Perempatan lebaksono SMK Habibie ditemukan dua orang pengamen cosplay. Keduanya melarikan diri dan orang yang sama terdata hari sebelumnya,” jelasnya.

    Dari hasil operasi, Mahendra menjelaskan, pihaknya melakukan pendataan lanjutan, teguran dan himbauan administrasi. Namun jika kedapatan melanggar sampai tiga kali maka pihaknya akan melakukan penertiban dan diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto.

    “Jika sampai tiga kali ditemukan maka akan kami kirim ke Dinsos untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Tujuannya untuk memberikan efek jera, sementara mereka dihimbau untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing jika berasal dari luar Kabupaten Mojokerto,” urainya. [tin/ian]

  • Jangan Sembarangan, Ini 8 Jajanan yang Jadi Pemicu Penyakit Ginjal

    Jangan Sembarangan, Ini 8 Jajanan yang Jadi Pemicu Penyakit Ginjal

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyakit ginjal adalah istilah yang merujuk pada berbagai gangguan yang memengaruhi fungsi ginjal, terutama dalam menyaring limbah dari darah. Jajanan yang jadi pemicu penyakit ginjal sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti garam, gula, dan pengawet, yang dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal.

    Penyakit ini dapat menyerang semua usia dan memiliki berbagai jenis, seperti gagal ginjal, infeksi ginjal, dan batu ginjal. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi jajanan tertentu agar terhindar dari risiko penyakit ginjal.

    Berikut ini delapan jenis jajanan yang perlu dibatasi untuk mencegah penyakit ginjal, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (12/2/2025).

    1. Keripik
    Keripik kentang dan makanan ringan sejenisnya sering kali mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Garam berlebih dalam tubuh dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal dalam menyaring kelebihan natrium.

    Jika dikonsumsi secara rutin, hal ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis (PGK). Selain itu, banyak produk keripik juga mengandung lemak trans dan bahan tambahan seperti perasa buatan, yang dapat meningkatkan peradangan dan memperburuk fungsi ginjal dari waktu ke waktu.

    2. Makanan olahan
    Sosis, nuget, daging kaleng, dan makanan olahan lainnya umumnya kaya akan natrium, bahan pengawet, serta zat aditif seperti nitrit dan fosfat. Natrium dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan retensi cairan, meningkatkan tekanan darah, dan memperberat kerja ginjal.

    Pengawet seperti nitrit telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker dan masalah kesehatan lainnya. Konsumsi daging olahan dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan kadar asam dalam tubuh, yang membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan pH darah.

    3. Soda
    Minuman bersoda, baik yang mengandung gula maupun soda diet, dapat berdampak buruk pada ginjal. Soda mengandung asam fosfat, yang dapat meningkatkan risiko batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan.

    Selain itu, kadar gula tinggi dalam soda dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes, dua kondisi yang sangat berkaitan dengan penyakit ginjal kronis. Beberapa penelitian juga menunjukkan konsumsi soda berlebihan dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap.

    4. Makanan kalengan
    Makanan kalengan, seperti sup, sayuran, atau ikan dalam kaleng, sering kali mengandung natrium dalam jumlah tinggi sebagai pengawet. Natrium yang berlebihan dalam makanan ini dapat membuat ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan garam dari tubuh.

    Selain itu, beberapa kemasan kaleng mengandung senyawa Bisphenol-A (BPA), yang dapat mengganggu keseimbangan hormon dan berpotensi berdampak buruk pada kesehatan ginjal serta organ lainnya.

    5. Makanan manis
    Permen, kue, es krim, dan makanan tinggi gula lainnya dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah, yang meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes.

    Diabetes yang tidak terkontrol adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal. Selain itu, konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh dan mempercepat kerusakan ginjal.

    6. Makanan instan
    Mi instan, makanan beku, dan makanan cepat saji lainnya sering kali mengandung kadar natrium dan MSG yang tinggi, tetapi rendah nutrisi. Tingginya kadar garam dalam makanan instan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan beban kerja ginjal. MSG, atau monosodium glutamat, juga dapat berkontribusi terhadap disfungsi metabolik yang berdampak negatif pada kesehatan ginjal.

    7. Produk yang mengandung susu
    Susu dan produk turunannya, seperti keju dan yoghurt, mengandung protein hewani serta fosfor dalam jumlah tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, fosfor dapat menumpuk dalam darah dan membahayakan ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki gangguan ginjal.

    Selain itu, protein hewani yang tinggi dapat meningkatkan beban kerja ginjal dalam proses metabolisme nitrogen, sehingga berisiko mempercepat penurunan fungsi ginjal.

    8. Alkohol
    Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, meningkatkan tekanan darah, dan merusak sel-sel ginjal. Alkohol juga dapat mempengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh dan mempercepat perkembangan penyakit ginjal kronis. Dalam jangka panjang, alkohol dapat menyebabkan kerusakan hati, yang juga berdampak buruk pada kesehatan ginjal karena kedua organ ini bekerja sama dalam detoksifikasi tubuh.

    Demi menjaga kesehatan ginjal, sebaiknya kurangi konsumsi jajanan yang tinggi garam, gula, dan bahan kimia berbahaya. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi makanan sehat dan minum air mineral secara teratur.

    Dengan pola hidup yang lebih sehat, risiko penyakit ginjal dapat diminimalisir. Jajanan yang jadi pemicu penyakit ginjal ini perlu diwaspadai agar kesehatan tubuh tetap terjaga.