Blog

  • Video Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Payungi Prabowo Viral

    Video Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Payungi Prabowo Viral

    GELORA.CO – Video Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indrawijaya menegur personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025) malam WIB, viral di berbagai kanal media sosial (medsos), khususnya Tiktok. Teddy menegur Kapten Inf Dali Darulqutni yang bertugas sebagai Satuan Pengawal Pribadi Presiden.

    Teddy diketahui merupakan teman seangkatan Dali di Akademi Militer (Akmil) 2011. Momen itu terjadi ketika Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan.

    Suasana saat itu memang sempat hujan deras dan gerimis. Prabowo yang berjalan dari ruang tunggu menuju landasan pun dipayungi Kapten Dali. Ternyata, Teddy yang mendampingi Prabowo, terlihat tidak nyaman. Teddy pun menegur Dali. “Enggak usah,” kata Teddy sembari memberi kode agar RI 1 tidak perlu dipayungi.

    Muka masam Teddy yang tertangkap layar menjadi bahan gunjingan warganet. Kala itu, hujan deras sebentar memang berganti menjadi rintik-rintik. Mendapat teguran itu, Dali pun langsung menguncup payung yang dibawanya. Teddy memberi kode lagi, sehingga Deli seketika menyerahkan payung itu kepada personel Paspampres lain.

    Momen itu terjadi tepat di samping para awak media berkumpul, termasuk Republika.co.id yang meliput kedatangan Erdogan. Namun, karena pandangan tertuju ke arah Erdogan yang akan turun dari pesawat, di lokasi tidak ada yang menyadarinya. Ketika akhirnya adegan Teddy menegur Paspampres tertangkap siaran langsung Youtube Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres), mendadak saja hal itu viral di medsos.

    Sejumlah warganet ada yang membela Teddy. Namun, tidak sedikit yang mengecamnya. Sejumlah warganet mempertanyakan Teddy yang lupa dengan posisinya sebagai Seskab, bukan ajudan Prabowo lagi. Sehingga, ia tidak selayaknya menegur Paspampres yang memang harus menempel ketat Prabowo.

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Negara Emine Erdogan berbagi payung saat tiba di Lanud Perdanakusuma. Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Erdogan beserta istri dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 18.25 WIB. 

    Setelah pesawat memutar dan parkir, Erdogan dan Emine baru turun sekitar pukul 18.50 WIB. Meski diiringi hujan deras, upacara penyambutan kepada Presiden Erdogan tetap berlangsung. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas hitam dan peci bersiaga menunggu Presiden Erdogan dan istri menuruni tangga, tanpa dipayungi.

    Prabowo menyambut hangat Presiden Erdogan dengan bersalaman, serta mencium pipi kanan-kiri seraya menunjukkan kedekatan keduanya. Erdogan yang tengah memayungi istri, juga kemudian berbagi payung dengan Prabowo.

    Di bawah guyuran hujan deras, Prabowo mengantar Erdogan dan istri menuju kendaraan dinas melewati pasukan jajar kehormatan. Setelah Erdogan masuk ke dalam mobil, Prabowo tampak menemani duduk di sampingnya dalam satu mobil yang sama.

    Saat menyambut kedatangan Erdogan di Lanud Halim Perdanakusuma, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddi. Kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 11-12 Februari 2025.

    “Presiden Prabowo juga akan melakukan penyambutan upacara kenegaraan kepada Presiden Erdogan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (12/2/2025),” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana.

    Setelah prosesi penyambutan digelar, kedua pemimpin negara diagendakan melakukan pertemuan bilateral membahas beragam kerja sama yang mungkin dijalin di antara dua negara.

    Kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Turki. Sebagai bagian dari rangkaian acara, kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia dan Turki akan mengadakan Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi (High Level Strategic Cooperation Council). High Level SCC ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi antara kedua negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara.

  • Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami?    
        Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami?

    Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami? Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami?

    Gaza City

    Warga Palestina menolak keras untuk meninggalkan Jalur Gaza meskipun wilayah itu mengalami kehancuran besar-besaran akibat perang antara Hamas dan Israel. Mereka mengecam rencana Trump untuk memiliki Gaza dan merelokasi warganya ke lokasi-lokasi lainnya.

    Warga Gaza juga mengecam ancaman Trump soal kekacauan akan terjadi jika para sandera Israel yang tersisa tidak dibebaskan, setelah Hamas mengatakan akan menunda pembebasan sandera karena ada pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh Israel.

    “Apa yang lebih buruk dari yang sudah kami alami? Apa yang lebih buruk dari pembunuhan?” ucap seorang warga Palestina bernama Jomaa Abu Kosh, yang berasal dari Rafah, Gaza bagian selatan, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/2/2025). Dia berbicara di samping rumah-rumah yang hancur akibat gempuran Israel.

    “Kami dipermalukan, anjing jalanan menjalani kehidupan yang lebih baik dari kami,” ujar seorang warga Gaza lainnya, Samira Al-Sabea.

    “Dan Trump ingin menjadikan Gaza seperti neraka? Ini tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Di bawah gagasan Trump, sebanyak 2,2 juta jiwa penduduk Gaza akan direlokasi ke negara-negara lainnya dan AS akan mengambil alih kendali, bahkan mengambil alih kepemilikan atas Gaza, untuk mengembangkan wilayah Palestina itu secara ekonomi.

    Baru-baru ini, Trump bahkan menyebut Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

    Lihat juga Video Trump soal Rencana Relokasi Warga Gaza: Mereka Hidup di Neraka

    Rencana semacam ini menuai penolakan keras di kalangan warga Gaza.

    “Gagasan menjual rumah atau sebidang tanah yang saya miliki kepada perusahaan asing untuk meninggalkan tanah air dan tidak pernah kembali sepenuhnya ditolak. Saya mengakar kuat di tanah air saya dan akan selalu demikian,” tegas salah satu warga Gaza bernama Shaban Shaqaleh (47).

    Warga Palestina khawatir jika rencana Trump akan memicu terjadinya Nakba baru, yang mengingatkan pada peristiwa tahun 1948 silam ketika mereka mengalami pengusiran massal saat berdirinya Israel.

    “Kami tidak ingin meninggalkan negara kami, tetapi juga membutuhkan solusi. Para pemimpin kami — Hamas, PA (Otoritas Palestina), dan faksi-faksi lainnya — harus mencari solusi,” ucap seorang warga Gaza bernama Jehad (40), yang berprofesi sebagai tukang kayu.

    Rencana Trump menguasai Gaza juga ditolak warga Palestina di Tepi Barat. “Apakah dia menguasai Gaza sehingga meminta orang-orang meninggalkannya? Soal Trump, saya hanya menyalahkan rakyat Amerika. Bagaimana bisa negara seperti itu, negara adidaya, menerima orang seperti Trump?” kata warga Tepi Barat bernama Nader Imam.

    “Apa yang akan dilakukan Trump? Tidak ada rasa takut, kami mengandalkan Tuhan,” ucap warga Tepi Barat lainnya, Mohammed Salah Tamimi.

    Lihat juga Video Trump soal Rencana Relokasi Warga Gaza: Mereka Hidup di Neraka

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ada 240 Laporan Kasus Anak Korban Kerasan Fisik dan Psikis Selama 2024

    Ada 240 Laporan Kasus Anak Korban Kerasan Fisik dan Psikis Selama 2024

    JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 240 kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis selama 2024.

    Dari laporan KPAI, kasus tertinggi adalah anak korban penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, anak korban kekerasan psikis, anak korban pembunuhan, dan anak korban tawuran.

    Selain itu, KPAI juga memantau dengan serius kasus anak yang mengakhiri hidupnya, filisida yaitu anak korban pembunuhan oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat hingga familisida atau pembunuhan satu keluarga termasuk anak, oleh ayah.

    Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, meningkatnya kekerasan fisik psikis terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

    “Misalnya, budaya kekerasan masih dianggap hal biasa, lemahnya pengawasan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, serta dampak dari game online atau media sosial pada anak,” kata Jasra, Selasa, 11 Februari.

    Selain itu, KPAI juga menerima sebanyak 41 kasus anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya (Cyber Crime).

    “Kasus yang paling sering dilaporkan adalah anak korban kejahatan seksual dan perundungan di dunia maya,” ujarnya.

    Jasra mengatakan, penyebab utama dari masalah ini adalah kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Kemudian rendahnya tingkat literasi digital pada anak-anak dan orang tua.

    “Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan serta meningkatnya penyalahgunaan dalam penggunaan media sosial, yang berakibat pada munculnya kejahatan lainnya pada anak,” katanya.

  • Anggaran Komisi Yudisial Dipangkas Jadi Rp74,7 Miliar, Tak Jadi Rp100 Miliar

    Anggaran Komisi Yudisial Dipangkas Jadi Rp74,7 Miliar, Tak Jadi Rp100 Miliar

    loading…

    Rapat Kerja (raker) bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Efisiensi anggaran Komisi Yudisial (KY) tak jadi Rp100 miliar. Setelah rekonstruksi anggaran KY untuk 2025, menjadi Rp74,7 miliar dari semula Rp100 miliar.

    Hal itu diungkapkan oleb Wakil Ketua KY Siti Nurjanah saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu (12/2/2025). Siti menjelaskan, Ditjen Anggaran Kemenkeu telah melakukan rekonstruksi per 11 Februari 2025.

    Hasilnya, kata dia, anggaran KY hanya dipangkas Rp74,7 miliar dari semula Rp100 miliar. “Alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali semula Rp100 miliar menjadi Rp74,7 miliar atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25,3 miliar,” kata Siti.

    Kendati demikian, ia menyampaikan, Pagu Efektif KY 2025 menjadi Rp109,8 miliar. Dari jumlah ini, kata Siti, pihaknya mengalkkasikan 40% untuk belanja perkantoran.

    “Rincian efisiensi antara lain listrik, air di pusat san daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan,” kata Siti.

    Selain itu, Siti menyampaikan, anggaran itu juga diprioritaskan untuk seleksi Calon Hakim Agung sebesar Rp3,5 miliar.

    (rca)

  • Rubicon Milik Kades Kohod Keberadaannya Misterius, Muncul Isu Dijual Usai Terlibat Kasus Pagar Laut

    Rubicon Milik Kades Kohod Keberadaannya Misterius, Muncul Isu Dijual Usai Terlibat Kasus Pagar Laut

    GELORA.CO – Berbeda dari kepala desa pada umumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin menggunakan Rubicon dalam kesehariannya.

    Namun kini, Rubicon yang biasa digunakan Arsin menghilang tanpa jejak.

    Hal tersebut terjadi setelah Arsin terlibat dalam dugaan pemalsuan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang.

    Seorang warga Kohod, Heri, menyebut Arsin memakai Rubicon setelah dilantik menjadi Kades Kohod.

    Namun saat ini Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya.

    “Isunya sih Rubicon-nya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali,” ujarnya beberapa waktu lalu.

    Kini pun terungkap, mobil Rubicon milik Arsin masih kredit dan belum lunas.

    Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Arsin, Yunihar.

    “Rubicon itu kami dapat sampaikan dan dapat buktikan bahwa itu kredit. Bahkan sampai hari ini statusnya masih kredit dan masih top up,” ujar Yunihar saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

    Saat ditanya mengenai keberadaan mobil tersebut saat ini, Yunihar mengaku tidak mengetahui pasti. 

    Bahkan, dia menduga mobil tersebut sudah berpindah tangan.

    “Nah itu kami kurang tahu. Tapi, yang jelas sih ada lah, atau jangan-jangan mungkin sudah berpindah tangan, kita tidak tahu juga,” ucap dia.

    Yunihar, menyebut kliennya tersebut masih berada di Indonesia dan tengah menghadiri agenda di luar saat rumahnya digeledah Bareskrim Polri. 

    “Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar kota,” ujar Yunihar, Selasa(11/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, selain menggeledah kantor Desa Kohod, Bareskrim Polri juga turut melakukan penggeledahan di rumah Kades Arsin, di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Senin (10/2/2025). 

    Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih itu digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri, sekira pukul 19.00 WIB malam. 

    Terlihat pengawal Kades atau ​’Paspamdes​’ kurang lebih sebanyak 10 orang terlihat berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan.  

    Selain itu, terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. 

    Sebelum melakukan penggeledahan, satu di antara petugas Bareskrim, terlihat menyampaikan tujuan penggeledahan. 

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Sanip, Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. 

    Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan.  

    Di samping itu, terlihat pula satu unit mobil Honda Civic berplat nomor B 412 SIN dan mobil Avanza berplat nomor dinas terparkir di halaman rumah Arsin.

    Belum Bayar Pajak

    Terungkap fakta, mobil Honda Civic milik Arsin ini sudah menunggak pajak selama empat tahun, tujuh bulan, enam hari.

    Hal ini diketahui dari laman Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. 

    “Info pajak kendaraan terlambat 4 tahun 7 bulan 6 hari,” demikian dikutip pada Selasa (11/2/2025).

    Rincian jumlah tunggakan yang dibayar oleh pemilik yakni berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 20.519.000, PKB Denda Rp 4.106.000, Opsi Penerimaan (Opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 13.544.000, dan Opsen PKB Denda Rp 2.711.000

    Ada juga Sumbangan Wajib Dana (SWD) Pokok Rp 715.000, SWD Denda Rp 500.000, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp 200.000, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) Rp 100.000. 

    “Jumlah (pajak) Rp 42.395.000,” tulis laman tersebut.  

  • Permukaan Inti Bumi Mungkin Mengalami Perubahan Bentuk

    Permukaan Inti Bumi Mungkin Mengalami Perubahan Bentuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Penelitian baru mengungkapkan permukaan inti bumi mungkin berubah bentuk.

    Penelitian yang diterbitkan pada 10 Februari di jurnal Nature, mengamati gelombang gempa yang menembus tepi inti bumi, sedalam 3.200 mil (5.150 kilometer). Hal ini mengungkapkan bahwa, bahkan ketika inti telah diputar ke posisi yang diamati sebelumnya, sering kali terdapat perbedaan yang tidak kentara.

    Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa permukaan inti bagian dalam, meskipun padat, dapat berubah-ubah dalam waktu singkat.

    “Hal yang paling mungkin adalah aliran di inti luar sedikit menggerakkan inti terluar dan mengubah topografinya,” kata John Vidale, pemimpin studi dan seismolog di University of Southern California Dornsife dilansir dari livescience.

    Inti luarnya adalah logam cair sebagian besar besi dan nikel. Ini melindungi inti bagian dalam yang padat, yang sebagian besar juga terbuat dari besi dan nikel. Setiap tahun, sebagian kecil dari inti luar yang cair mengkristal dan menambah inti dalam yang padat, yang tumbuh dengan kecepatan sekitar satu milimeter per tahun.

    Namun, pada batas antara inti luar dan inti dalam, inti dalam berada tepat pada titik lelehnya. Itu padat, tapi tidak kaku. Mungkin itulah sebabnya studi baru ini tampaknya sedikit merembes, meskipun mencari tahu dimensi pasti dari perubahan bentuk adalah sebuah tantangan, kata Vidale kepada Live Science.

    Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis bersama oleh Vidale, ia dan kolaboratornya menemukan bahwa inti dalam tidak berputar pada kecepatan yang konsisten. Planet ini berotasi lebih cepat dibandingkan bagian planet lainnya hingga sekitar tahun 2010, ketika ia mulai melambat. Kini ia tertinggal dibandingkan rotasi bumi lainnya.

    Dari penelitian tersebut, para ilmuwan dapat mengetahui kapan titik yang sama di inti bumi melintas di bawah titik yang sama di Bumi antara tahun 1991 dan 2023. Untuk mengukur inti, mereka menggunakan pasangan gempa bumi yang berasal dari titik yang sama di Kepulauan Sandwich Selatan, di Samudra Atlantik Selatan, dan menghasilkan gelombang yang melewati inti sebelum ditangkap oleh alat penerima di Amerika Selatan dan Utara.

    Dengan menggunakan 168 pasang gempa bumi ini, para peneliti melihat sedikit perubahan pada gelombang yang melewati tempat yang sama di inti pada waktu yang berbeda ketika gelombang tersebut merambat ke bagian dalam inti. Namun mereka melihat perubahan di titik yang sama pada gelombang yang hanya melirik permukaan inti dan menguraikan lapisan terluarnya.

    Sejak studi pertama mengenai inti bagian dalam pada tahun 1990an menemukan bukti adanya pergerakan, terdapat perdebatan mengenai apakah inti bagian dalam berotasi atau sekadar mengalami pergeseran pada batasnya, kata Bruce Buffett, ahli geosains di Universitas California, Berkeley, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. “Mungkin pendapat semua orang benar,” kata Buffett dilansir dari Live Science.

  • Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    loading…

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara, Lebaran 1 Syawal 1446 H akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Penetapan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1 Tahun 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriyah.

    Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Sayuti mengatakan penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah.

    “Terkait dengan Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Jumat Legi 29 Syaban 1446 Hijriyah atau 28 Februari 2025 Masehi, ijtima jelang Ramadhan terjadi pada pukul 7 Pagi lebih 46 menit 49 detik WIB,” ungkap Sayuti saat konferensi pers, Rabu (12/2/2025).

    Sayuti mengatakan bahwa tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik, sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Jumat, 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk karena itu hilal sudah wujud.

    “Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing, tanggal 1 Maret 2025 Masehi,” pungkasnya.

    (rca)

  • Gerbangtara Dorong Akademisi Wujudkan IKN yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Gerbangtara Dorong Akademisi Wujudkan IKN yang Inklusif dan Berkelanjutan

    loading…

    Gerbangtara mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang inklusif dan berkelanjutan. Tentunya dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di daerah mitra IKN. Foto: Ist

    PENAJAM PASER UTARA – Gerbangtara menggelar Workshop Kluster Akademisi dan Peneliti di Paser, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Workshop ini bertujuan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang inklusif dan berkelanjutan.

    Acara diikuti 30 delegasi terbaik Kalimantan Timur. Workshop juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), nomor 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), serta nomor 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim).

    Koordinator Gerbangtara Aie Natasha menekankan pentingnya pendekatan holistik. Fokus workshop bukan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

    “Kami berharap peran serta akademisi dan peneliti Kalimantan Timur dapat membangun IKN yang tidak hanya berkembang pesat secara tangible melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di daerah mitra IKN,” ungkapnya, Rabu (12/2/2025).

    Salah satu pendekatan holistik dalam pembangunan IKN dengan melibatkan akademisi dan peneliti. “Mereka adalah stakeholder penting dari sektor pengetahuan yang dibutuhkan oleh IKN untuk membangun pemahaman yang solid, utuh, dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan pembangunan,” ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A Safitri.

    Dia mengapresiasi inisiatif Gerbangtara yang menggalang anak muda dan berbagai pihak untuk merancang aksi nyata demi keberlanjutan IKN dan daerah mitra.

    Salah satu delegasi yang hadir dalam workshop, Siswanto selaku Dosen Universitas Mulawarman menyampaikan pandangannya. “Walaupun di masyarakat banyak yang apriori dengan IKN, saya yakin Gerbangtara ini akan membantu dan mendukung IKN akan jauh lebih besar lagi,” katanya.

    Workshop menghadirkan diskusi dan kolaborasi untuk memperkuat peran akademisi dalam membangun IKN berbasis ilmu pengetahuan dan keberlanjutan. Dengan dukungan Bank Kaltimtara, inisiatif ini diharapkan terus berkembang guna menciptakan ekosistem pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

    (jon)

  • Komjak RI Soal Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tidak Akan Kebal Hukum

    Komjak RI Soal Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tidak Akan Kebal Hukum

    Solo (beritajatim.com) – Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan yang diusulkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 bukan untuk memberikan kekebalan hukum atau mengubah peran jaksa menjadi penyidik. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Pujiyono Suwadi, dalam sebuah diskusi yang digelar di Surakarta pada Selasa (11/2/2025).

    Pujiyono menjelaskan bahwa terdapat dua kekhawatiran yang berkembang terkait revisi ini. Beberapa pihak khawatir bahwa revisi UU Kejaksaan dapat memberi hak imunitas bagi jaksa atau membuat jaksa mengambil alih peran penyidik Kepolisian. Menurutnya, tuduhan tersebut tidaklah benar, sebab dalam revisi tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

    Peningkatan Koordinasi Antarlembaga Hukum

    Pujiyono menekankan bahwa tujuan utama dari revisi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan supervisi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Model yang diusulkan berfokus pada prinsip Integrated Criminal Justice System (ICJS), yang mengutamakan kerja sama antara dua pilar penegak hukum—Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian, revisi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi tanpa menimbulkan konflik sektoral di antara kedua lembaga tersebut.

    “Tuduhan mengenai kekebalan hukum dan penyidikan yang dikuasai Kejaksaan tidak berdasar. Revisi ini justru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.

    Jaksa Tidak Kebal Hukum

    Terkait isu kekebalan hukum, Pujiyono menegaskan bahwa tidak ada perubahan terkait izin Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan yang sudah ada sebelumnya. Sejak undang-undang ini pertama kali diberlakukan, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa memang memerlukan izin dari Jaksa Agung. Namun, hal ini bukan berarti jaksa kebal hukum, sebab jaksa yang melanggar hukum tetap bisa dihukum atau dipenjara, seperti yang terjadi pada kasus-kasus Jaksa Urip dan Kajari Bondowoso.

    “Tidak ada perubahan berarti dalam hal ini. Jaksa tetap bisa diproses jika melakukan kesalahan,” tambahnya.

    Perlindungan Bagi Jaksa dalam Menjalankan Tugas

    Dalam revisi tersebut, ada pasal yang memberikan perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pujiyono menjelaskan bahwa ini bertujuan untuk melindungi jaksa dari potensi kriminalisasi atau serangan balik, khususnya dalam menangani kasus-kasus besar seperti korupsi.

    “Ini sama halnya dengan perlindungan yang diberikan oleh UU Kehakiman terhadap hakim dalam menjalankan tugas mereka,” katanya.

    Dukungan terhadap Penguatan Kejaksaan

    Revisi UU Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat peran Kejaksaan Agung, terutama dalam memberantas korupsi. Kejaksaan Agung, yang dipimpin oleh ST Burhanuddin, telah menunjukkan prestasi besar dalam mengungkap kasus-kasus besar, seperti korupsi PT Timah, Crazy Rich Surabaya, PT Asuransi Jiwasraya, dan impor gula.

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatat bahwa Kejaksaan Agung menempati posisi tertinggi dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dengan angka 77% dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan Kejaksaan dalam menegakkan hukum di Indonesia.

    Peran Krusial Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

    Menurut pengamat hukum dari UNS, Rahayu Subekti, revisi ini tidak memberi hak imunitas kepada jaksa. Ia menyatakan bahwa asas hierarki dalam hukum tetap berlaku, di mana jaksa yang melakukan kesalahan tetap bisa diawasi dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

    Pegiat Anti Korupsi, Alif Basuki, juga menambahkan bahwa revisi ini sangat penting untuk memperkuat sistem koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian. Ia berharap revisi ini menjadi pintu gerbang bagi penguatan posisi Kejaksaan dalam menegakkan hukum, terutama dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara.

    Dengan demikian, revisi UU Kejaksaan 2025 bertujuan untuk memperkuat lembaga Kejaksaan tanpa memberikan kekebalan hukum, serta meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum untuk mencapai sistem peradilan yang lebih efektif dan adil. (aje/ian)

  • Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    GELORA.CO – Segmen Small SUV nampaknya bakal makin ramai dengan kehadiran produk baru.

    Salah satu merk yang sudah mencuat bakal hadir adalah Suzuki Fronx yang jadi calon mobil baru Suzuki di tanah air.

    Fronx kemungkinan hadir di segmen tersebut tantang Honda WR-V, Toyota Raize hingga Daihatsu Rocky hingga Kia Sonet dan Nissan Magnite.

    Fronx banyak dianggap sebagai versi mini dari Grand Vitara yang kira tahu hadir di segmen Compact SUV.

    Sadar akan hal itu, Hyundai juga berpeluang hadirkan Creta versi mini yaitu Hyundai Venue di Indonesia.

    Belum adanya wakil Hyundai di segmen Small SUV memberi peluang besar bagi Venue hadir.

    Kemunculan Hyundai Venue bakal meluncur di Indonesia bukan tanpa alasan.

    Dalam presentasi lIMS 2025 yang dibawakan Hyundai, brand Korea Selatan itu mengkonfirmasi kehadiran 1 mobil baru. 

    Dalam siluetnya, banyak sekali yang menebak mirip sekali dengan Hyundai Venue.

    Sebuah SUV Compact yang jadi adik dari Hyundai Creta dan nantinya siap bersaing dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Honda WR-V dan Suzuki Fronx. 

    Spesifikasi dan harganya bakal menarik tentunya yang jika menilik rivalnya dipastikan banderol harga SUV ini ada di angka Rp200 jutaan.

    Dimensi dari Hyundai Venue sendiri cukup minimalis untuk sebuah SUV yaitu hadir dengan panjang 3.995 mm, lebar 1.770 mm dan tinggi 1.617 mm.

    Tentu dengan kehadiran Venue akan ada persaingan sesama mobil Korea yaitu dengan saudaranya Kia Sonet.

    Tentu hadirnya Venue menambah nilai jual Small SUV Korea Selatan untuk bisa bersaing dengan deretan rivalnya yang berasal dari Jepang termasuk Suzuki Fronx.***