Xcloud.id

Blog

  • Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo: Tak Bisa Berikan Makan Siang Layak ke Anak, Orang Tua di PHK  – Halaman all

    Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo: Tak Bisa Berikan Makan Siang Layak ke Anak, Orang Tua di PHK  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja di instansi milik pemerintah.

    Satu di antaranya, penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate.

    Penyiar bernama Aini tersebut kini terkena PHK dan curhatannya viral di media sosial yang diungga lewat media sosial miliknya @aiinizzaa.

    Penyiar RRI ini mengaku paham tujuan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo yakni agar program pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak,” kata Aini sambil tahan tangis, dikutip dari TribunSumsel, Rabu (12/2/20250.

    Selain itu, ia juga menyinggung program pemerintah yakni, makan bergizi gratis.

    Namun, ia menyayangkan efisiensi anggaran yang berimbas hilangnya pekerjaan banyak orang.

    “Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan,” katanya.

    Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi ini selaras dengan pernyataan Presiden soal mencintai rakyatnya.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” tandasnya.

    Penjelasan RRI Soal PHK Massal

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw membenarkan bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pada 2025. 

    Adapun langkah efisiensi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.

    Ia menyebut, tenaga kerja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diberhentikan dari pekerjaannya. Justru, para PNS ini bakal semakin diberdayakan dalam berbagai kegiatan RRI.

    Di sisi lain, Yonas mengakui bahwa ada efisiensi yang menyasar pada karyawan berstatus tenaga lepas. 

    Karyawan tersebut meliputi kontributor, penyiar, dan lain sebagainya yang digaji berdasarkan durasi waktu kerja atau kegiatan/proyek serta tidak terikat dengan tugas-tugas rutin RRI. 

    Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI.

    Di sisi lain, Yonas mengakui bahwa ada efisiensi yang menyasar pada karyawan berstatus tenaga lepas. Karyawan tersebut meliputi kontributor, penyiar, dan lain sebagainya yang digaji berdasarkan durasi waktu kerja atau kegiatan/proyek serta tidak terikat dengan tugas-tugas rutin RRI. 

    Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI.

    Yonas belum bisa menyebut berapa banyak jumlah tenaga lepas yang terdampak efisiensi. Hal  ini mengingat pihaknya baru menggelar rapat dengan pimpinan RRI dari berbagai daerah untuk memetakan masalah sekaligus menginventarisasi kembali para karyawan yang berstatus tenaga lepas. 

    “Kami harap dalam minggu ini bisa dapat kepastian mana saja tenaga lepas yang bisa dipertahankan dan mana saja yang tidak bisa dipertahankan,” kata dia.

    Pada dasarnya, para karyawan tenaga lepas RRI akan diseleksi kembali secara bijaksana berdasarkan kompetensi dan performanya. 

    “Jadi untuk pekerja PNS dan PPPK tidak ada masalah, tetap jalan. Sedangkan para tenaga kerja lepas ini harus ditinjau kembali soal kontribusi dan kompetensi mereka,” pungkas Yonas.

    Alasan Prabowo Lakukan Efisiensi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun

    Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better. Selain itu, Presiden juga berulang kali kenekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

    “Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan,” ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

    Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan. Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

    “Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian,” tuturnya.

    Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

    “Dan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.

     

     

     

  • Investasi ke Startup AI Melonjak 62% pada 2024, Databricks Kalahkan OpenAI

    Investasi ke Startup AI Melonjak 62% pada 2024, Databricks Kalahkan OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA — Investasi ke startup pengembang kecerdasan buatan (AI) melonjak 62% pada 2024 dibandingkan dengan 2023. Databricks meraih pendanaan terbesar, sementara itu OpenAI nihil pendanaan tahun lalu. 

    Merujuk pada data firma analitik Dealroom, perusahaan rintisan AI mengumpulkan US$110 miliar tahun lalu, 62% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, startup di seluruh spektrum teknologi mengumpulkan US$227 miliar atau turun 12% dari tahun 2023.

    Pendiri Dealroom Yoram Wijngaarde mengatakan saat AI berkembang pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an investor belum menaruh perhatian. Para pemilik modal kemudian baru tertarik untuk berinvestasi ketika saat ini AI menyentuh banyak ekosistem. 

    “Ini adalah gelombang terbesar yang pernah ada berdasarkan jumlah absolut yang diinvestasikan. Tidak pernah ada yang seperti ini,” kata Yoram, Rabu (12/2/2025). 

    Mengutip Techcrunch, beberapa putaran pendanaan AI terbesar pada 2024 mengalir ke berbagai area yang menarik. Antropik (model bahasa besar, AI generatif), Waymo (mengemudi sendiri), Anduril (pertahanan), xAI (aplikasi), Databricks (memproses dan mengelola data, khususnya data AI), dan Vantage (pusat data dan infrastruktur) termasuk dalam 10 penggalangan dana terbesar tahun 2024.

    Meskipun OpenAI terasa seperti contoh terbaik untuk AI saat ini, perusahaan tersebut tidak mengumpulkan dana paling banyak tahun lalu. Tempat itu diambil oleh Databricks, yang mengumpulkan US$10 miliar, dibandingkan dengan OpenAI yang mengumpulkan $6,6 miliar.

    Investasi ke startup AIPerbesar

    Startup AI Bricks fokus dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan AI untuk membantu pengembang membuat aplikasi dengan lebih cepat dan mudah. Platform ini menyediakan berbagai macam alat dan fitur yang didukung oleh AI, seperti pembuatan kode otomatis, penyelesaian kode, dan debugging cerdas.

    Databricks memperkenalkan konsep “Lakehouse”, yaitu arsitektur data yang menggabungkan keunggulan data lake dan data warehouse. Lakehouse memungkinkan perusahaan menyimpan data dalam format mentah (seperti data lake) namun tetap memiliki kemampuan pengelolaan dan analisis data yang terstruktur (seperti data warehouse).

    Databricks  juga terlibat dalam pengembangan Apache Spark, yaitu engine komputasi terdistribusi yang populer untuk pemrosesan data besar. Databricsk memiliki beberapa klien terkemuka di sektor teknologi, keuangan, kesehatan, dan manufaktur. Beberapa contohnya adalah Netflix, Starbucks, dan HSBC

  • Uni Eropa dan Kanada Kecam Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium AS – Halaman all

    Uni Eropa dan Kanada Kecam Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Eropa dan Kanada kompak menyatakan kecamannya kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump setelah ia memutuskan untuk memberlakukan tarif terhadap semua impor baja dan aluminium, yang memperburuk kekhawatiran akan perang dagang.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, Trump telah menandatangani kebijakan tarif baru pada Senin malam (10/2/2025) yang menaikkan tarif baja AS menjadi 25 persen dari rencana sebelumnya sekitar 10 persen.

    “Tarifnya adalah 25 persen tanpa pengecualian atau pembebasan. Ini berlaku untuk semua negara, dari mana pun asalnya.” ungkap Trump.

    Trump juga menyatakan bahwa dia akan mengumumkan tarif balasan terhadap semua negara yang memberlakukan bea atas barang-barang AS dalam dua hari ke depan, serta mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan tarif pada mobil, semikonduktor, dan farmasi.

    Ketika ditanya tentang ancaman pembalasan oleh negara-negara lain terhadap tarif barunya, Trump berkata: “Saya tidak keberatan.”

    Selain itu, Trump juga menghapus pengecualian negara dan kesepakatan kuota dari aturan tersebut dan ratusan ribu pengecualian tarif spesifik produk untuk kedua logam tersebut.

    Langkah-langkah yang mulai berlaku pada 12 Maret 2025 in, akan diterapkan pada jutaan ton impor baja dan aluminium dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang sebelumnya masuk ke AS tanpa bea berkat pengecualian tertentu.

    Dikutip dari Reuters, kebijakan itu kompak dikecam oleh pimpinan Uni Eropa serta Kanada.

    Dalam kunjungannya ke Paris pada hari Selasa (11/2/2025), Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyebut kebijakan kenaikan tarif tersebut sebagai hal yang “tidak dapat diterima”.

    Berbicara di sela-sela KTT kecerdasan buatan di Paris, Perdana Menteri Trudeau mengatakan bahwa Kanada akan berusaha menyoroti dampak negatif dari tarif AS dan, jika perlu, tanggapannya akan tegas dan jelas.

    “Warga Kanada akan bersikap kuat dan tegas jika kita harus menghadapinya (Tarif Trump),” katanya.

    Dikutip dari Reuters, Kanada sendiri dikenal sebagai salah satu negara pengimpor baja tertinggi di AS.

    Kanada tercatat mendistribusikan sekitar 23?ri konsumsi baja Amerika pada tahun 2023 , menurut data dari Institut Baja dan Besi Amerika, dengan Kanada, Brasil, dan Meksiko sebagai pemasok terbesar.
     
    Kanada, yang memiliki sumber daya hidroelektrik melimpah guna mendukung produksi logamnya, juga menyumbang hampir 80?ri impor aluminium primer AS pada tahun 2024 .

    Hal senada disampaikan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang mengutuk keputusan tersebut.

    Ia menambahkan bahwa kenaikan tarif tersebut merupakan kebijakan yang buruk bagi bisnis dan lebih buruk lagi bagi konsumen.

    “Kerugian akan meluas melebihi para pelaku sektor baja dan aluminium saja, kebijakan ini juga memengaruhi semua bisnis yang bergantung pada material-material ini di seluruh rantai pasokan,” tambahnya.

    Ursula mengingatkan bahwa ekspor baja UE ke AS selama ini mencapai angka rata-rata sekitar 3 miliar euro atau setara dengan Rp50,7 triliun per tahun selama satu dekade terakhir, 

    Ia juga mengatakan bahwa blok 27 negara itu akan mengambil langkah balasan yang “tegas dan proporsional” guna menanggapi kenaikan tarif sepihak dari Donald Trump tersebut.

    “Tarif yang tidak dapat dibenarkan terhadap UE tidak akan dibiarkan tanpa jawaban – mereka akan memicu langkah balasan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingannya,” pungkas Ursula

    (Tribunnews.com/BObby)

  • Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Jakarta –

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini berada di angka 37 pada tahun 2024 atau naik tiga poin dari periode sebelumnya. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, berharap para pemangku kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berpuas diri.

    “Kenaikan tiga poin IPK luar biasa, tapi jangan berpuas diri. Ini tantangan bagi pemerintahan baru,” kata Yudi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia berada di angka 34 pada tahun awal tahun 2024. Skor itu berdasarkan penilaian kerja pemberantasan korupsi di Indonesia periode tahun 2023.

    Yudi mengatakan kenaikan angka IPK tiga poin di pemerintahan baru Prabowo-Gibran harus direspons secara bijak. Dia menilai ada lima hal yang masih harus diperbaiki dalam urusan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Pertama, pencegahan korupsi di segala bidang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah adanya kebocoran,” kata Yudi.

    Perbaikan kedua berkaitan dengan sistem digitalisasi. Yudi menilai sistem digitalisasi akan mempermudah pelayanan publik sekaligus mengikis ruang terjadi praktik korupsi.

    Sementara perbaikan di sektor ketiga berkaitan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan perlu ada perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi agar selalu berpihak kepada rakyat.

    “Keempat, penindakan pelaku korupsi dan pengungkapan kasus-kasus korupsi besar dengan memaksimalkan pemulihan aset-aset yang dikorupsi. Kelima, pembuatan regulasi hukum yang menjamin kepastian hukum yang independent,” tutur Yudi.

    Lebih lanjut Yudi mengatakan kenaikan tiga poin skor IPK Indonesia juga harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan tetap memperkuat KPK sebagai garda terdepan lembaga pemberantas korupsi di Tanah Air.

    “Kenaikan indeks persepsi korupsi ini harus dibaca sebagai optimisme terhadap pemerintahan baru sebagai keberlanjutan, namun jangan melupakan hal yang sangat penting ketika berbicara korupsi yaitu KPK yang independen dan pengesahan RUU Perampasan Aset,” jelas Yudi.

    Selain itu Yudi mengatakan dengan Polri yang sudah mempunyai kortas tipikor dan Kejaksaan Agung yang konsisten menangani kasus-kasus korupsi besar, harapan skor IPK Indonesia terus naik tiap tahunnya bisa terwujud.

    Skor IPK Indonesia Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jadwal Bus SIM Keliling Bandung Hari ini Rabu, 12 Februari 2025

    Jadwal Bus SIM Keliling Bandung Hari ini Rabu, 12 Februari 2025

    JABAR EKSPRES – Buat warga Bandung yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya hampir habis, nggak perlu bingung, kini kamu bisa memperpanjang SIM dengan lebih praktis melalui layanan SIM Keliling yang disediakan oleh TMC Satlantas Polrestabes Bandung.

    Supaya nggak ketinggalan, berikut jadwal lengkap lokasi Bus SIM Keliling hari ini Rabu, Februari 2025.

    Baca juga : Titik Lokasi Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya Februari 2025 di Bandung Hari ini, Cek Dimana Saja?

    Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Bandung

    Bus 1

    Rabu, 12 Februari 2025: ITC Kebon Kalapa (Jl. Pungkur, Bandung)

    Bus 2

    Rabu, 12 Februari 2025: Ubertos (Jl. AH Nasution, Bandung)

    Alternatif Perpanjangan SIM Selain di Bus Keliling

    Kalau jadwal atau lokasi bus keliling nggak cocok dengan rencana kamu, tenang aja! Kamu juga bisa memperpanjang SIM di beberapa lokasi berikut:

    Metro Indah Mall (MIM) – Lantai 1 Blok FF, Jl. Soekarno-Hatta, Kota BandungMal Pelayanan Publik Kota Bandung – Jl. Cianjur No. 34, Kota BandungSatpas Polrestabes Bandung – Jl. Jawa, Kota Bandung

    Pendaftaran perpanjangan SIM dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, khusus untuk SIM A dan SIM C. Jangan sampai datang kesiangan ya!

    Baca juga : Heboh Kabar Pembuatan SIM Gratis dan Berlaku Seumur Hidup, Begini Fakta Sebenarnya

    Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM

    Sebelum datang ke lokasi layanan SIM Keliling, pastikan kamu sudah memenuhi syarat berikut:

    SIM masih berlaku dan belum melewati masa kedaluwarsa.Membawa KTP asli atau SUKET (Surat Keterangan Pengganti E-KTP) yang masih berlaku beserta fotokopi KTP.Layanan SIM Keliling hanya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang berlaku secara nasional.Disarankan untuk memperpanjang SIM jauh sebelum masa berlaku habis agar tidak terhambat.Peserta perpanjangan SIM wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan.Jika SIM sudah kadaluarsa, kamu harus melakukan proses pembuatan SIM baru di Satpas atau Polres terdekat dengan membawa E-KTP.Jam operasional pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB hingga proses penerbitan SIM selesai.Pendaftaran perpanjangan SIM dibuka Senin-Sabtu pukul 09.00 – 12.00 WIB.Wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter yang sudah ditunjuk oleh kepolisian. Surat ini harus mencantumkan kondisi kesehatan seperti tidak buta warna, tidak tuli, tidak cacat fisik, serta memiliki visus mata yang sesuai dengan ketentuan PERKAP No.9 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 7.

  • Kumpulan Hutan di Dunia yang Penuh Misteri Bikin Begidik

    Kumpulan Hutan di Dunia yang Penuh Misteri Bikin Begidik

    Devil’s Tramping Ground, Carolina Utara, AS. Ada area lingkaran mistis di hutan Carolina Utara di mana tidak ada flora yang tumbuh, dan tidak ada hewan yang bisa  melewatinya. Menurut pengetahuan setempat, wilayah lingkaran ini disebut-sebut sebagai “tanah injak setan”, dan diyakini menjadi tempat menari setan setiap malam. Foto: Boredpanda  

  • KPK akan Terapkan Pasal Perintangan Penyidikan terhadap Pihak yang Halangi Kehadiran Mbak Ita di KPK – Halaman all

    KPK akan Terapkan Pasal Perintangan Penyidikan terhadap Pihak yang Halangi Kehadiran Mbak Ita di KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kepada semua pihak yang mencoba menghalangi Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, yang seharusnya memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (11/2/2025) kemarin.

    Peringatan ini disampaikan KPK setelah Mbak Ita dikabarkan akan memenuhi panggilan pemeriksaan, tapi batal hadir ke Gedung Merah Putih KPK akibat dilarikan ke rumah sakit.

    “Apabila sakit sampai sejauh mana yang bersangkutan ini harus dirawat di rumah sakit tersebut. Dan apabila tidak, tentunya akan ada langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Tessa menyebut KPK tak segan untuk menerapkan pasal perintangan penyidikan terhadap siapa pun, bila memang ada upaya untuk menghalangi kehadiran Ita di KPK.

    “Kita tidak ingin bahwa isu ini ternyata tidak benar atau ada pihak-pihak yang memang sengaja mengkondisikan sehingga yang bersangkutan dapat tidak hadir,” kata Tessa.

    Informasi sementara, Mbak Ita saat ini dirawat di RSUD KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah. 

    Tim penyidik bersama dokter akan mengecek ke lokasi untuk memeriksa kondisi kesehatan Ita yang sebenarnya.

    “Tentunya nanti KPK dalam hal ini penyidik akan menganalisa, akan menindaklanjuti, dan akan mengecek terkait dugaan gangguan kesehatan dari saudari HGR tersebut. Juga nanti akan membawa dokter dari KPK juga akan mengecek,” ujar Tessa.

    PN Tolak Praperadilan Mbak Ita

    Untuk diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri.

    Dengan keputusan ini, status tersangka Ita dan Alwin Basri tetap sah.

    Terungkap di persidangan praperadilan bahwa Mbak Ita dan Alwin Basri diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp 5 miliar.

    “Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kemudian dihubungkan dengan bukti P56, maka didapat fakta hukum bahwa penyidik termohon (KPK) telah menyusun laporan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang sebesar kurang lebih Rp 5 miliar oleh Hevearita Gunaryanti dan Alwin Basri sebagai pihak penerima,” kata hakim.

    Mbak Ita dan Alwin Basri pertama kali diperiksa KPK pada Kamis, 1 Agustus 2024. 

    Saat itu mereka dicecar soal proyek di lingkungan Dinas Pendidikan.

    “Pengadaannya untuk sementara di Dinas Pendidikan, pengadaan di Dinas Pendidikan,” kata Tessa saat ditemui di kantornya, Kamis (1/8/2024).

    Meski demikian, Tessa enggan mengungkap lebih lanjut obyek proyek pengadaan itu. 

    Dia mengatakan, penyidik masih melakukan penelusuran terhadap pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    “Apa yang ditelusuri masih belum bisa dibuka, tapi, pengadaannya di Dinas Pendidikan Kota Semarang,” ujar Tessa.

    Sementara itu, Mbak Ita memilih irit bicara ketika ditanya wartawan usai diperiksa. 

    Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik terkait materi pemeriksaan tersebut.

    “Sudah, sudah, tolong ini ke penyidik saja ya, tolong sampaikan ke penyidik,” kata Mbak Ita.

    Dalam perkara ini, ia diduga terlibat dalam gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai terkait capaian pemungutan retribusi daerah.

    Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni Ketua Gapensi Kota Semarang, Martono, dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar.

    “Pada hari ini Jumat, tanggal 17 Januari 2025, KPK melakukan penahanan dua orang tersangka atas nama M (Ketua Gapensi Kota Semarang) dan RUD (Direktur PT Deka Sari Perkasa),” kata Tessa.

  • Program Cek Kesehatan Gratis Dipuji WHO, Tedros Serukan Negara Lain Meniru Indonesia – Halaman all

    Program Cek Kesehatan Gratis Dipuji WHO, Tedros Serukan Negara Lain Meniru Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan Indonesia pada Senin (10/2/2025).

    Tedros berharap, negara lain turut membuat program cek kesehatan serupa sebagai upaya pencegahan beragam penyakit.

    Hal itu disampaikan Tedros melalui media sosial X yang dikutip Tribun, Selasa (11/2/2025).

    “Sebuah inisiatif hebat dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Kemenkes – Kesehatan adalah hadiah terbaik bagi semua warga negara,” tulis Tedros.

    “Kami menyerukan semua negara untuk melakukan pencegahan penyakit dan deteksi dini,” lanjut dia.

    Diketahui, CKG resmi dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia.

    WHO PUJI INDONESIA – Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan Indonesia pada Senin (10/2/2025). (x.com/Dr Tedros)

    Dengan total sasaran mencapai 280 juta, program ini menjadi program terbesar yang dijalankan kemenkes.

    Tentang cek kesehatan gratis

    Masyarakat bisa memanfaatkan tiga momentum ini untuk bisa mengikuti CKG.

    Pertama, PKG saat ulang tahun yang akan dimulai 10 Februari diperuntukan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas.

    CEK KESEHATAN GRATIS – Seorang warga sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah di puskesmas Tanah Abang saat cek kesehatan gratis yang dimulai Senin (10/2/2025). (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas dan klinik.

    Kedua, PKG sekolah dimulai Juli 2025 untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. PKG sekolah ini akan dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah.

    Ketiga, PKG khusus diperuntukan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    Tujuan utama program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal.

     

    Diawasi

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta agar pelaksanaan program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat.

    Cucun menilai, hal tersebut penting agar tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program cek kesehatan gratis.

    “Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Karenanya, dia mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis diawasi hingga ke daerah-daerah terpencil.

    “Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Cucun.

    PROGRAM CKG DIMULAI – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengecek pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin, 10 Februari 2025. Pemerintah resmi memulai Program CKG sebagai upaya memperkuat SDM menuju Indonesia Emas. (Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    Cucun pun mengapresiasi program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    “Ini menjadi wujud kehadiran Negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CGK ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.

    Dia berharap, program cek kesehatan gratis dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. 

    “Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tegas Cucun.

  • Letjen TNI Pemilik Brevet Komando Kopassus, Nomor 6 dan 15 Lulusan Terbaik Akmil

    Letjen TNI Pemilik Brevet Komando Kopassus, Nomor 6 dan 15 Lulusan Terbaik Akmil

    loading…

    Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Letjen TNI memiliki Brevet Komando Kopassus. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Letjen TNI memiliki Brevet Komando Kopassus . Beberapa di antaranya bertugas di luar struktur organisasi TNI karena mengemban jabatan di Kementerian/Lembaga.

    Letjen TNI merupakan singkatan dari Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Letjen adalah salah satu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI AD yang disimbolkan dengan tiga tanda bintang di pundak seragamnya. Karena itu, pangkat ini juga kerap disebut sebagai Jenderal Bintang 3.

    Di luar TNI AD, pangkat Letjen juga dipakai oleh Marinir TNI AL. Untuk membedakan dengan TNI AD, Marinir yang menyandang pangkat Letjen diberikan keterangan (Mar) di belakangnya.

    Dalam hierarki kepangkatan TNI AD, Letjen satu level lebih rendah di bawah pangkat Jenderal TNI dan lebih tinggi satu level di atas pangkat Mayor Jenderal atau Mayjen TNI. Saat ini terdapat 16 Pati TNI AD berpangkat Letjen TNI yang memiliki Brevet Komando Kopassus.

    Mengutip keterangan di situs resmi Kopassus, Brevet Komando merupakan tanda kualifikasi dimiliki oleh para prajurit Kopassus, satuan elite TNI AD. Brevet Komando diberikan kepada prajurit TNI yang telah digodog dalam kancah pendidikan atau latihan yang membara laksana api, sehingga memiliki keberanian, kecekatan dan keterampilan sebagai prajurit komando yang mencakup kemampuan di bidang operasi darat, laut dan udara.

    Pendidikan komando berlangsung selama 7 bulan yang meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan dan gunung, serta rawa, dan laut. Setelah melewati tahap ini, seorang prajurit Kopassus akan menerima Brevet Komando di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah. Terdapat empat elemen dalam Brevet Komando, yakni pisau komando, jangkar, tulisan komando, dan api membara.

    Letjen TNI Pemilik Brevet Komando Kopassus
    1. Letjen TNI Mochammad Hasan
    Jabatan : Sesmenko Polkam
    Lulusan: Akmil 1989

    2. Letjen TNI Tri Budi Utomo
    Jabatan : Sekjen Kemhan RI
    Lulusan: Akmil 1994

    3. Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte
    Jabatan : Irjen Kemhan RI
    Lulusan: Akmil 1993

    4. Letjen TNI Djaka Budi Utama
    Jabatan: Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN)
    Lulusan: Akmil 1990

  • Efisiensi Anggaran Harus Dilakukan secara Matang dan Selektif

    Efisiensi Anggaran Harus Dilakukan secara Matang dan Selektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran negara yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan secara lebih matang dan selektif.

    Kebijakan yang menargetkan penghematan hingga Rp 306 triliun dalam APBN dan APBD 2025 ini diharapkan tetap memperhatikan dampaknya terhadap sektor usaha.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan penyisiran ulang untuk menentukan bidang mana saja yang perlu dipangkas secara signifikan dan mana yang hanya perlu dikurangi sedikit, agar efisiensi lebih tepat sasaran.

    “Misalnya, yang telah disampaikan presiden terkait studi banding kemiskinan ke Australia dan kunjungan ke luar negeri. Saya rasa itu sudah tepat dan memang harus dihapuskan apabila tidak terlalu berguna dan mendesak,” kata Sarman kepada Beritasatu.com, Selasa (11/2/2025).

    Sarman juga mencontohkan efisiensi dalam bentuk pengurangan frekuensi rapat di kantor-kantor kementerian dan lembaga. Menurutnya, rapat yang biasanya dilakukan hingga empat kali sehari bisa dikurangi menjadi dua kali saja. Dengan cara ini, terjadi penggabungan agenda tanpa harus memotong anggaran secara drastis.

    Kadin mengakui, kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak pada berbagai sektor usaha, seperti transportasi, biro perjalanan, hotel dan restoran, serta infrastruktur.

    “Tentu kami berharap agar pemerintah bisa melakukan evaluasi kembali, tetapi tanpa mengurangi niat pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang memang dinilai tidak tepat sasaran,” tegas Sarman.

    Ia menambahkan, apabila efisiensi dilakukan pada anggaran yang justru berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.

    “Kalau tepat sasaran, apalagi kalau uang itu beredar di Indonesia, tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Sarman.

    Karenanya, Kadin berharap kebijakan efisiensi ini bisa dievaluasi secara komprehensif agar tidak menghambat pertumbuhan sektor swasta.

    “Bagaimana pun juga, anggaran pemerintah itu merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha di Indonesia,” tambah Sarman terkait efisiensi anggaran.