Blog

  • Efisiensi Anggaran Besar-besaran Pemerintahan Prabowo, Dalih untuk Bayar Utang Warisan Jokowi?

    Efisiensi Anggaran Besar-besaran Pemerintahan Prabowo, Dalih untuk Bayar Utang Warisan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Di luar itu, muncul spekulasi, apakah dilakukan untuk membayar utang jatuh tempo warisan Jokowi?

    Diketahui, utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai Rp8.502,69 triliun. Tahun 2025, pemerintahan Prabowo harus membayar utang mencapai Rp1.350an triliun.

    Jurnalis Tempo, Khairul Anam mengatakan pemerintahan saat ini menghadapi persoalan serius terkait utang. Bukan hanya tahun ini.

    “Pemerintahan Prabowo akan menghadapi persoalan serius soal utang. Tahun ini ada Rp800 triliun masa jatuh tempo. Tahun depan, tahun depan, tahun depan. Sampai masa pemerintahannya dia itu besarnya nggak beda jauh,” kata Khairul dikutip dari siniar Jelasin Dong Tempo di YouTube, Selasa (11/2/2025).

    Rp800 triliun itu, kata dia belum semuanya. Belum termasuk bunga dan defisit anggaran.

    “Belum lagi bayar bunganya. Belum lagi utang untuk menambal defisit anggaran,” terangnya.

    Karenanya, menurut Khairul, Prabowo mesti pintar-pintar mengatur keuangan untuk pemerintahannya. Mengingat warisan utang yang tak sedikit.

    “Jadi dengan warisan utang Jokowi yang begitu besar, mestinya Jokowi sudah paham dia harus mengatur keinginan dengan realitas yang mereka hadapi,” terangnya.

    “Jadi kalau memang uangnya tidak cukup, jangan maksa dulu,” tambahnya.

    Diketahui, Kemenkeu mencatat, per 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp800,33 triliun yang terdiri dari utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun.

  • DKI realisasikan belanja P3DN sebesar Rp29,88 miliar sepanjang 2024 

    DKI realisasikan belanja P3DN sebesar Rp29,88 miliar sepanjang 2024 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebesar Rp29,88 triliun sepanjang 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp25,58 triliun.

    “Nilai ini adalah 91,40 persen dari komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) pada rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp32,69 triliun,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

    Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM sejak tahun 2023 hingga 2024 telah menyelenggarakan 19 kali pertemuan bisnis (business matching) P3DN secara mandiri.

    Kegiatan tersebut telah mencatatkan transaksi melalui e-katalog sebanyak Rp483 miliar dengan total nilai pernyataan ketertarikan sebesar kurang lebih Rp200 miliar.

    Kemudian pada tahun 2025, Pemprov DKI kembali mengadakan kegiatan serupa di Balaikota Jakarta mulai Senin (10/2) dan merupakan pertemuan bisnis pertama di tahun 2025.

    Kegiatan “Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch 20 Tahun 2025” ini akan diadakan hingga 13 Februari 2025.

    Kegiatan tersebut diikuti 18 pelaku usaha industri untuk dipertemukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai organisasi perangkat daerah dan direksi BUMD.

    Selain memamerkan produk asli Indonesia, kata Elisabeth, pertemuan bisnis itu juga menghadirkan beberapa kegiatan, salah satunya sosialisasi perjanjian kinerja dan rencana aksi P3DN tahun 2025.

    “Pada tahun ini kita akan melanjutkan perjanjian kinerja P3DN seperti tahun lalu, yaitu 80 persen belanja PDN dari seluruh realisasi pembayaran belanja pengadaan,” kata dia.

    Selain itu, dilakukan pula sosialisasi transformasi kooperasi konvensional menjadi kooperasi berbasis digital serta sosialisasi untuk memfasilitasi restrukturisasi mesin untuk industri kecil dan menengah.

    Adapun “Business Matching” P3DN diadakan dalam rangka mendorong peningkatan investasi pada Produk Dalam Negeri, pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM/UMKM), serta memberikan efek berganda pada sektor ekonomi lainnya.

    “Untuk target (transaksi) tentunya kami ingin menargetkan sebanyak-banyaknya,” ujar Elisabeth.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • "Kado Ultah dari Negara", Begini Cara Cek Kesehatan Gratis di Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        11 Februari 2025

    "Kado Ultah dari Negara", Begini Cara Cek Kesehatan Gratis di Surabaya Surabaya 11 Februari 2025

    “Kado Ultah dari Negara”, Begini Cara Cek Kesehatan Gratis di Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru diluncurkan Pemerintah Kota Surabaya menuai beragam respons dari masyarakat dan petugas kesehatan.
    Beberapa warga mengaku ada miskonsepsi tentang layanan yang diberikan dalam program ini.
    “Banyak orang, termasuk saya kemarin, mengira kalau pemeriksaan kesehatan gratis ini cek kesehatan dari ujung kepala ke ujung kaki, ternyata kurang tepat perkiraan saya.”
    Begitu ungkap Vina, petugas kesehatan
    Puskesmas Kebonsari
    kepada Kompas.com, Selasa (11/2/2025).
    Program yang dimulai Senin (10/2/2025) ini sebenarnya merupakan layanan skrining awal berbasis kuesioner yang terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM).
    Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mendaftar dan melihat hasil pemeriksaannya.
    Di Puskesmas Gayungan, Riza menjelaskan bahwa ada persyaratan khusus untuk mengakses layanan CKG.
    “Untuk di Gayungan, syarat CKG melalui aplikasi harus ada BPJS Gayungan dulu, dan dilakukan pas hari ulang tahun,” jelasnya.
    Sementara di Puskesmas Jemursari, Aswar (34) menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan usia pasien.
     
    “Cek kesehatannya beda-beda tergantung umur, misalnya dari 0 bulan, 7 tahun, lansia nanti beda-beda skriningnya,” ujarnya.
    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam kunjungannya ke Puskesmas Jagir menyatakan bahwa program ini tidak akan mengganggu layanan utama puskesmas.
    “Warga diberi waktu hingga 30 hari setelah ulang tahun untuk melakukan CKG, sehingga ini akan menyebar di setiap puskesmas,” kata dia.
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina menambahkan, pemeriksaan meliputi skrining awal seperti gula darah, kolesterol, tekanan darah, hingga pemeriksaan gigi.
    “Apabila ditemukan hal yang lebih serius, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan Elektrokardiografi (EKG),” sambung dia.
    Vina dari Puskesmas Kebonsari mengungkapkan bahwa Surabaya sebenarnya telah memiliki program serupa sebelumnya.
     
    “Di Surabaya sudah ada dari dulu, namanya posga (pos keluarga) yang ada di balai RW, terdiri dari pemeriksaan 0 bulan sampai lansia, itu namanya ILP (integrasi layanan primer),” ungkap dia.
    Meski begitu, program baru ini  tetap disambut positif oleh warga. Wildan Afandi (25) salah satunya.  Peserta CKG di Puskesmas Kebonsari tersebut mengaku program ini sangat bermanfaat.
    “Manfaatnya kita jadi tahu kesehatan badan, kalau ada rasa yang nggak enak atau penyakit bisa diketahui sedini mungkin,” ujar pemuda asal Jambangan itu.
    Para petugas kesehatan mengakui perlunya sosialisasi lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat.
    “Karena ini masih baru, kita juga belum bisa sosialisasi ke pos-pos di balai RW. Kita perlu rapat internal. Kader Surabaya Hebat (KSH) itu sebenarnya yang nanti akan diajari soal ini, dan harus benar-benar mengerti,” tambah Vina.
    Untuk warga yang berulang tahun pada hari libur, puskesmas memberikan kelonggaran waktu.
    “Khusus warga yang ulang tahun hari libur atau minggu, bisa cek keesokan harinya,” kata Riza dari Puskesmas Gayungan.
    Program CKG ini merupakan kado dari negara bagi warganya yang sedang merayakan ulang tahun, sebagai langkah pencegahan penyakit dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat.
    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, peserta juga mendapatkan
    edukasi kesehatan
    dan suvenir dari puskesmas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Pastikan BPJS Kesehatan Tidak Bangkrut dan Gagal Bayar RS hingga Akhir 2025

    Dirut Pastikan BPJS Kesehatan Tidak Bangkrut dan Gagal Bayar RS hingga Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti merespons isu di media sosial yang menyebutkan BPJS Kesehatan akan bangkrut dan gagal bayar klaim rumah sakit (RS) pada 2025. Ali menegaskan isu tersebut tidak benar karena keuangan BPJS Kesehatan masih dalam kondisi aman dengan total aset bersih Rp 49,5 triliun.

    “Saya tekankan di sini sampai 2025, BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu waduh bunyinya, gagal bayar, 3-6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya katakan tidak,” ujar Ali Ghufron dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025).

    Ali mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepadanya apabila ada rumah sakit yang mengaku belum dibayar klaimnya oleh BPJS Kesehatan. Dia menjamin, apabila tidak terdapat dispute, maka pihaknya akan membayar klaim dalam waktu tidak lebih dari 15 hari.

    “Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana, asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute. Kalau dispute itu masih belum diputuskan, atau pending klaim, itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari, kami jamin,” tutur Ali.

    Lebih lanjut, Ali mengungkapkan aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dimiliki sebesar Rp 49,5 triliun. Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa dikatakan dalam kondisi sehat. 

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2018, BPJS Kesehatan dianggap sehat apabila dapat membayar klaim peserta dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1,5 bulan sampai 6 bulan.

    “Tahun 2025. BPJS Kesehatan sekarang ini adalah sehat, karena kita punya uang sekitar Rp 49,5 triliun, itu aset neto-nya, atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim,” pungkas Ali Ghufron.

  • Hari Kedua Cek Kesehatan Gratis, Hanya Ada 6 Pasien di Puskesmas Palmerah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 Februari 2025

    Hari Kedua Cek Kesehatan Gratis, Hanya Ada 6 Pasien di Puskesmas Palmerah Megapolitan 11 Februari 2025

    Hari Kedua Cek Kesehatan Gratis, Hanya Ada 6 Pasien di Puskesmas Palmerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hanya enam orang yang mengikuti
    Cek Kesehatan Gratis
    (CGK) di Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (11/2/2025). 
    Angka itu menurun dibandingkan hari pertama pelaksanaan
    Cek Kesehatan Gratis
    yang digelar Senin (10/2/2025), di mana jumlah pasien mencapai belasan orang.
    “Yang mendaftar ada delapan orang, tapi yang hadir enam,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Unit Kesehatan Perorangan (UKP) Puskesmas Palmerah, Mula Hutagaol saat ditemui di Palmerah, Selasa (11/2/2025).
    Padahal, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan kuota 30 orang untuk mengikuti
    Cek Kesehatan Gratis di puskesmas
    setiap hari. 
    Mula mengatakan, salah satu kendala mereka adalah melakukan konfirmasi kehadiran ke peserta yang telah mendaftar program ini lewat aplikasi Satu Sehat.
    Pasalnya, pihak Puskesmas tidak mendapatkan akses untuk bisa menghubungi pasien yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi milik Kemenkes itu.
    “Kendalanya nomor kontak pasiennya tidak tertera. Jadi kalau kami mau konfirmasi kehadiran atau menyampaikan informasi untuk jam kedatangan, enggak bisa. Kecuali pasiennya pernah berobat ke sini,” tambah dia.
    Mula menambahkan, pihak Puskesmas telah berupaya untuk menyebarkan informasi mengenai program Cek Kesehatan Gratis.
    Dia menduga, sepinya pendaftar disebabkan karena masyarakat belum sempat melakukan cek kesehatan pada dua hari ini.
    “Mungkin orang masih coba-coba, tapi belum sempat,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah memulai program pemeriksaan atau
    cek kesehatan gratis
    secara serentak pada Senin (10/2/2025).
    Masyarakat dapat mengaksesnya di puskesmas terdekat, dengan terlebih dahulu mendaftar online melalui aplikasi Satu Sehat mobile atau datang langsung ke puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
    Program
    cek kesehatan gratis
    ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus.
    Program yang dimulai hari ini adalah CKG ulang tahun yang ditujukan untuk masyarakat berusia 6 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
    Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti CKG pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus ASN Siram Air Panas kepada Anak Tiri di Sumut Berakhir Damai

    Kasus ASN Siram Air Panas kepada Anak Tiri di Sumut Berakhir Damai

    Medan, Beritasatu.com – Kasus penyiraman air panas terhadap anak tiri berusia 10 tahun yang diduga dilakukan pada FDH (33) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Pemprov Sumatera Utara (Sumut) berujung perdamaian.

    Hal itu terlihat dalam video yang diunggah oleh ayah korban Dede Siregar dalam unggahan di media sosial miliknya, Selasa (11/2/2025).

    Dede Siregar mengklarifikasi melalui unggahan tersebut yang memperlihatkan anaknya dalam kondisi luka akibat disiram oleh ibu tirinya FDH di Facebook miliknya.

    “Dengan ini saya memaafkan mantan istri saya atas perbuatannya, dan sebelumnya telah dilakukan mediasi antara saya dan mantan istri saya. Keputusan ini tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun,” jelas ayah korban, Dede Siregar, Selasa (11/2/2025).

    Dede Siregar meminta maaf kepada seluruh pihak yang telah dilibatkan dalam persoalan dugaan penyiraman air panas yang dilakukan ASN kepada anak tirinya itu.

    “Saya memohon maaf karena telah melibatkan keluarga besar dan seluruh postingan yang saya muat telah saya hapus. Apabila ada oknum yang menyebar gambar dari postingan saya bukan tanggung jawab saya,” ucap Dede Siregar soal ASN siram air panas pada anak tiri di Sumut.

  • Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR

    Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR

    Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan
    Badan Legislasi Nasional
    .
    Menurut Yusril, pembentukan badan ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam perubahan
    Undang-Undang
    Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
    Dalam pelaksanaannya, badan tersebut akan bertugas menggodok dan mengoordinasikan penyusunan rancangan
    undang-undang
    (RUU) di tingkat pemerintah, sebelum dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.
    “Ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR yang punya Badan Legislasi,” ujar Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).
    “Pemerintah semestinya juga memiliki satu badan yang menggodok program legislasi internalnya,” katanya lagi.
    Menurut Yusril, beleid tersebut juga mengatur bahwa selama badan tersebut belum dibentuk, maka tugas-tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
    “Sementara pada hari ini kemenkumham sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan ada satu Kemenko yang mengkoordinasikan ini. Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan,” ujar Yusril.
    Meski begitu, Yusril mengaku, sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan melakukan rapat dengan tiga menteri di bawah koordinasinya, demi merealisasikan pembentukan Badan Legislasi Nasional.
    Saat ini, Yusril menyebut, ada beberapa opsi yang dipertimbangkan dalam pembentukan badan tersebut. Salah satunya adalah membentuk lembaga baru.

    Opsi lainnya adalah mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi badan yang lebih tinggi.
    “Jadi diusulkan ditransformasikan ke atas, atau apakah itu akan di bawah kementerian hukum, kemudian menteri hukum merangkap sebagai kepala BPHN, seperti Bappenas, BPN, atau akankah ditarik ke kemenko, diserahkan kepada presiden,” kata Yusril.
    Namun, Yusril menekankan bahwa keberadaan badan khusus yang mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan memang diperlukan. Dengan begitu, regulasi yang diajukan ke DPR sudah memiliki kesamaan persepsi di tingkat eksekutif.
    “Sama seperti DPR, di mana Badan Legislasi meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum suatu rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Makassar dan Maros, Ratusan Warga Mengungsi, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Februari 2025

    Banjir Makassar dan Maros, Ratusan Warga Mengungsi, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Regional 11 Februari 2025

    Banjir Makassar dan Maros, Ratusan Warga Mengungsi, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh
    Tim Redaksi
    MAROS, KOMPAS.com
    – Cuaca buruk melanda sebagian wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir.
    Hujan deras disertai angin kencang dan petir mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, terutama di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
    Puncaknya terjadi pada Selasa (11/2/2025) sore, ketika air mulai menggenangi sejumlah wilayah di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya.
    Ketinggian air di pemukiman warga bervariasi, mulai dari 10 hingga 70 sentimeter.
    Sebanyak 56 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 179 jiwa terpaksa mengungsi ke lima titik pengungsian, yang sebagian besar berada di masjid dekat lokasi banjir.
    Banjir juga terjadi di Kabupaten Maros, yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.
    Genangan air dilaporkan merendam beberapa titik, dengan ketinggian mencapai 1 meter di beberapa wilayah.
    Bupati Maros, Chaidir Syam, yang dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan kondisi banjir yang melanda daerahnya.
    “Ada beberapa titik banjir, termasuk di Kota Maros. Ketinggian air mencapai 1 meter,” ujar Chaidir, meskipun wawancara sempat terputus karena gangguan jaringan seluler.
    Akibat
    banjir di Maros
    , jalur utama Trans Sulawesi Selatan lumpuh.
    Kendaraan tidak dapat melintas di jalan yang menghubungkan Kota Makassar dan wilayah utara Sulawesi Selatan.
    Kemacetan panjang pun terjadi dari Kabupaten Maros hingga Kota Makassar, seiring arus kendaraan yang terhenti.
    Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mogok dan harus didorong oleh warga sekitar.
    Hingga kini, warga terdampak masih bertahan di pengungsian, sementara tim penanggulangan bencana terus berupaya menyalurkan bantuan dan melakukan evakuasi di wilayah yang masih tergenang.
    Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Stafsus Menhan, KPK Bakal Wajibkan Deddy Corbuzier Lapor LHKPN

    Jadi Stafsus Menhan, KPK Bakal Wajibkan Deddy Corbuzier Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut artis Deddy Corbuzier wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) usai diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan). 

    KPK menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) No.3/2024, Staf Khusus Menteri termasuk Wajib LHKPN (WL). Perkom tersebut efektif berlaku 6 bulan pasca ditetapkan, atau 1 April 2025.

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait dengan level jabatan staf khusus, guna memastikan kewajiban penyampaian LHKPN. 

    “Namun, KPK akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Pertahanan, apakah Staf Khusus Menteri setara dengan Pejabat eselon I, II, atau III. Mengingat dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2019, atas jabatan tersebut termasuk sebagai WL,” jelas Budi melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (11/2/2025). 

    Budi menyebut Deddy wajib menyampaikan LHKPN apabila jabatan staf khusus setara dengan pejabat eselon I, II maupun III. Nantinya, Deddy bakal wajib menyampaikan LHKPN dengan batas waktu tiga bulan sejak pelantikan seperti halnya Kabinet Merah Putih usai dilantik.

    Apabila merujuk ke aturan tersebut, maka Deddy memiliki waktu sampai dengan 12 Mei 2025 untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. 

    Adapun, Deddy tetap wajib menyampaikan LHKPN kendati tidak setara dengan pejabat eselon, namun batas waktunya terhitung dua bulan sejak Perkom No.3/2024 berlaku atau 1 Juni 2025.

    “KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini,” jelas Budi. 

    Untuk diketahui, Deddy Corbuzier telah resmi dilantik jadi Staf Khusus Menteri Pertahanan hari ini, Selasa (11/2/2025). Deddy mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melanjutkan tugas dan pekerjaan baru sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada Kemhan.

    “Sebuah kehormatan besar dapat melanjutkan tugas dan pekerjaan baru saya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin,” tuturnya melalui akun Instagram @dc.kemhan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Deddy mengatakan bahwa selama dua tahun terakhir dirinya telah ditunjuk oleh Menhan sebelumnya Prabowo Subianto jadi Komcad di Kemenhan.

    “Setelah dua tahun lebih bertugas di Kementerian Pertahanan @kemhanri sebagai Duta Komcad dan bekerja bersama dengan @ditjenpothan di bawah kepemimpinan bapak @prabowo,” katanya.

  • Gelagat Istri Kades Kohod Arsin saat Diperiksa, Kini Suaminya Jadi Buronan, Rumah Digeledah Polisi

    Gelagat Istri Kades Kohod Arsin saat Diperiksa, Kini Suaminya Jadi Buronan, Rumah Digeledah Polisi

    TRIBUNJATIM.COM – Terekam bagaimana gelagat istri Arsin Bin Santip dan adiknya di tengah menghilangnya si kades usai disoroti.

    Pada Senin (10/2/2025) malam, Bareskrim Polri menggeledah rumah Arsin di Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 19.56 WIB hingga 23.00 WIB ini dipimpin oleh lima anggota Bareskrim Polri, satu anggota INAFIS Polres Metro Tangerang Kota, serta dua personel Binmas. Ketua RT dan RW setempat turut menyaksikan proses tersebut.

    Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang yang langsung dibawa ke Polsek Pakuhaji untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pemalsuan SHGB dan SHM di Desa Kohod.

    Selain rumah Arsin, kantor Kepala Desa Kohod juga digeledah pada malam yang sama. Dari kantor desa, polisi menyita beberapa barang, di antaranya komputer, stempel, serta dokumen yang diduga mencurigakan.

    Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan di Polsek Pakuhaji untuk penyelidikan lebih lanjut.

    Istri dan adik Arsin juga turut diperiksa oleh Bareskrim Polri di Kantor Polsek Pakuhaji, Senin malam.

    Keduanya diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam pemalsuan SHGB dan SHM di lahan pagar laut Tangerang.

    Berdasarkan pantauan Kompas.com seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa (11/2/2025), sekitar pukul 18.30 WIB, istri Arsin terlihat mengenakan gamis abu-abu bermotif kotak-kotak dan kerudung cokelat saat memasuki ruang pemeriksaan.

    Di hadapan mereka, seorang anggota Bareskrim menyodorkan berkas yang diduga sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Istri Arsin terlihat menandatangani dokumen tersebut.

    Kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, sementara warga Kohod menunggu kepastian hukum terhadap Arsin. 

    Sebanyak 400 warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, membentuk Gerakan Tangkap Arsin untuk mencari Kades Kohod, Arsin, yang menghilang setelah kasus pagar laut di pesisir utara Tangerang mencuat.

    Ketua gerakan tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menangkap Arsin, yang hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

    Bareskrim Polri saat menyampaikan maksud dan tujuan mereka sebelum menggeledah rumah Kepala Desa Kohod, Arsin. (Intan Afrida Rafni)

    “Tujuannya untuk antisipasi buronnya Arsin karena kami sudah tidak percaya dengan kinerja Arsin dan Enjang Karta sebagai Sekretaris Desa,” kata Aman kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/2/2025) malam.

    Aman juga menambahkan bahwa warga telah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, tetapi laporan mereka tidak mendapat tanggapan.

    Sementara itu, warga lainnya, Oman, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penegak hukum.

    Jika Arsin resmi ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), warga siap membantu pencariannya.

    Menurut Oman, warga Kohod merasa dirugikan oleh tindakan Arsin, terutama dugaan keterlibatannya dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah.

    Istri dan adik Kepala Desa Kohod, Arsin diperiksa Bareskrim Polri di Polsek Pakuhaji. (Intan Afrida Rafni)

    Sebelumnya, kekayaan Kades Kohod menjadi sorotan setelah kasus pagar laut di Tangerang ramai dibicarakan.

    Ramainya sorotan itu lantaran ketika dicek rumah Kades Kohod Arsin, terlihat adanya jejeran mobil mewah yang terparkir.

    Diketahui, sosok Arsin saat ini menjadi sorotan setelah rumahnya digeledah oleh polisi.

    Arsin namanya kerap dikaitkan dengan kasus pagar laut yang sebelumnya mencuat.

    Arsin disebut mendadak kaya semenjak jadi Kades.

    KONTROVERSI KADES KOHOD – (Kiri) Kepala Desa Kohod, Arsin, menghindari wawancara wartawan usai debat dengan Menteri ATR Nusron Wahid, Jumat (24/1/2025) dan Arsin saat meninjau area laut yang memiliki SHGB dan SHM, di Desa Kohod, kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025) (Kanan). (KOMPAS.com/Acep Nazmudin)

    Kuasa Hukum Kades Kohod Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin Bin Sanip, Yunihar buka suara terkait mobil mewah Jeep Rubicon yang dimiliki kliennya.  Mobil Rubicon dan mobil mewah lainnya milik Arsin itu sempat menjadi perhatian publik. 

    Atas hal itu, Yunihar tak membantah jika Arsin memiliki mobil Rubicon tersebut. Hanya saja kata dia, mobil itu tak dibeli Arsin secara cash melainkan kredit.

    “Sempat beredar di publik soal kekayaan pak Kades, tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Rubicon itu benar milik Kades Arsin, tapi untuk mendapatkannya, beliau dengan cara dicicil,” paparnya kepada wartawan di Kawasan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/2/2025).

    Yunihar juga mengatakan, mobil Jeep Rubicon itu hingga saat ini masih berstatus kredit dan masih dicicil oleh Kades Arsin. 

    “Itu masih kredit, dan sampai saat ini pun statusnya masih kredit, beliau (Arsin) masih mencicil hingga saat ini,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejak kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin menjadi perbincangan.

    Arsin kini dikenal sebagai kepala desa yang sukses, bahkan disebut-sebut punya mobil mewah sekelas Jeep Rubicon.

    Harta kekayaan Arsin kini menjadi pembahasan karena memiliki sejumlah kendaraan mewah yang harganya cukup fantastis, padahal Arsin hanyalah seorang Kepala Desa.

    Banyak spekulasi liar bermunculan jika kendaraan mewah yang dimiliki Arsin diduga didapat dari keberadaan pagar laut Tangerang yang memiliki SHGB dan SHM itu.

    Di garasi Arsin yang memiliki luas sekitar 6×6 meter persegi, juga terdapat mobil merek Honda Civic Vtec berwarna putih dengan nomor polisi B 412 SIN.

    Kini asal usul Jeep Rubicon milik Arsin pun dibongkar oleh seorang pekerja di rumah Arsin. Edi, menyebut Jeep Rubicon itu dibeli secara kredit oleh majikannya. 

    “Kalau Jeep Rubicon itu sepengetahuan saya beliau kredit bukan beli kontan,” ujar Edi. 

    Edi juga menyebut, Jeep Rubicon itu bukan mobil baru, melainkan dibeli dari tangan kedua. 

    “Kalau diberitakan oleh media itu kan mobilnya warna putih, padahal bukan, tapi warna hitam, dan itu tahunnya tua, barang seken, beliau kredit.” 

    “Kalau baru, tahu sendiri, harganya berapa mobil kayak begitu,” tambahnya. 

    Diketahui, Arsin memiliki Rubicon sejak awal-awal menjabat sebagai Kades pada 2021 lalu. 

    Namun, kini, Rubicon itu sudah tidak terlihat lagi di rumahnya sejak kasus pagar laut ini mencuat.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com