Xcloud.id

Blog

  • Dipakai di RI, Aplikasi Delivery Curi Data Pengguna iPhone HP Android

    Dipakai di RI, Aplikasi Delivery Curi Data Pengguna iPhone HP Android

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google dan Apple kecolongan. Sebanyak 20 aplikasi iPhone dan HP Android ketahuan diam-diam mencuri data milik pengguna selama setahun penuh. 

    Aktivitas ilegal 20 aplikasi tersebut baru terungkap setelah dilaporkan oleh peneliti keamanan Kaspersky. Peneliti Kaspersky menemukan bahwa malware bernama SparkCat telah aktif menular lewat beberapa aplikasi sejak Maret 2024.

    Awalnya, peneliti menemukan SparkCat di aplikasi pesan antar yang digunakan di Uni Emirat Arab dan Indonesia. Aplikasi tersebut bernama ComeCome yang telah didownload 10.000 kali lewat Play Store.

    Kemudian, malware yang sama ditemukan di 19 aplikasi lainnya yang secara total telah didownload 242.000 kali lewat Google Play Store.

    SparkCat menggunakan program untuk merekam teks di layar HP penggunanya, yang dikenal sebagai optical character recognition (OCR). Fitur itu digunakan untuk memindai galeri foto pengguna untuk mencari kata sandi pemulihan terkait dompet kripto dalam bahasa Inggris, China, Jepang, hingga Korea.

    Setelah menemukan kata sandi recovery, peretas bisa mengambil alih kendali dompet kripto kemudian menguras isinya.

    Malware SparkCat juga bisa menarik data pribadi dari tangkapan layar, seperti chat dan password.

    Setelah menerima laporan dari Kaspersky, Apple menghapus aplikasi terkait dari App Store, begitu juga Google.

    “Semua aplikasi yang teridentifikasi telah dihapus dari Google Play, dan developer terkait diblokir,” kata Ed Fernandez dari Google kepada Tech Crunch.

    Juru bicara Google menyatakan pengguna Android dilindungi oleh malware lewat fitur keamanan Google Play Protect. Apple tidak memberikan komentar.

    Juru bicara Kaspersky, Rosemarie Gonzales, menyatakan malware tersebut masih beredar di berbagai website dan toko aplikasi tidak resmi.

    (dem/dem)

  • IHSG Terus Terkoreksi, Begini Tanggapan OJK

    IHSG Terus Terkoreksi, Begini Tanggapan OJK

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami tren pelemahan. IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini ke level 6.500-an setelah memerah seharian.

    Dikutip dari data RTI Business pada Selasa (11/2/2025) IHSG ditutup pada level 6.531, melemah 116,152 poin atau 1,75%. IHSG tercatat bergerak ke level tertinggi 6.658 dan terendah 6.500.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan pasar modal Indonesia mengalami tekankan tidak terlepas dari faktor global. Menurut dia, kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian.

    “Ya memang karena kalau secara global masih uncertainty,” kata Inarno ditemui usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks saham. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih betah di level Rp 16.300-an. Mengutip data Bloomberg, Selasa (11/2) nilai tukar dolar AS berada di level Rp 16.375 atau naik 17 poin (0,10%).

    “Tentunya, punya dolar juga terjadi pelemahan. Ini salah satu mempengaruhi indeks,” terang dia.

    Berdasarkan data RTI, selama sepekan IHSG melemah sebesar 7,65%. Sementara, selama satu bulan minus 7,54%. Secara tiga bulan, IHSG terkoreksi 13,76% serta year to date merah 7,74%.

    (rrd/rrd)

  • Anggaran Dipangkas, LPSK Bakal Selektif Beri Perlindungan ke Saksi dan Korban Megapolitan 11 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas, LPSK Bakal Selektif Beri Perlindungan ke Saksi dan Korban Megapolitan 11 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas, LPSK Bakal Selektif Beri Perlindungan ke Saksi dan Korban
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan untuk saksi dan korban.
    Hal tersebut lantaran adanya
    efisiensi anggaran
    di LPSK sebesar 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.
    “Betul, nanti kami akan sangat selektif gitu ya, tapi kalau orang datang ke LPSK enggak akan kami tolak ya,” kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Senin (11/2/2025).
    Susilaningtyas menjelaskan, nantinya LPSK akan mempertimbangkan soal biaya dalam pemberiaan pendampingan kepada saksi dan korban.
    “Kami dalam setiap keputusan akan mempertimbangkan biaya dan sebagainya seperti itu. Mempertimbangkan lebih detail lagi soal biaya gitu, kemarin juga mempertimbangkan tapi sekarang itu lebih detail lagi gitu,” ungkapnya.
    Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.
    Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.
    “Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cumanya memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
    Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.
    “Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya,” kata dia.
    Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam mengambil serta menangani kasus.
    Pada 2024, tercatat LPSK telah menerima 10.217 permohonan perlindungan, tetapi dengan anggaran yang sekarang sudah terbatas, yaitu Rp 85 miliar, maka banyak permohonan yang terancam tidak dapat diproses.
    “Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja bahwa misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu, kami enggak bisa terima,” jelas dia.
    Dengan dengan adanya keterbatasan anggaran, maka LPSK berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran operasional, seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Naik 17 Persen, LPKR Raih Pendapatan Prapenjualan Rp 6,01 Triliun di 2024 – Halaman all

    Naik 17 Persen, LPKR Raih Pendapatan Prapenjualan Rp 6,01 Triliun di 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan pendapatan prapenjualan sebesar Rp 6,01 triliun selama 2024.

    Angka ini melebihi target tahunan dengan pencapaian 112 persen atau naik sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan permintaan pasar yang terus tumbuh terhadap produk properti residensial dan komersial.

    “Produk properti residensial tetap menjadi pendorong utama dengan kontribusi sebesar 64% terhadap total pra-penjualan,” ujar John Riady, CEO Grup Lippo pada Selasa (11/2/2025).

    Kinerja perusahaan di industri eal estat dan kesehatan ini didorong oleh permintaan yang terus berlanjut, terutama untuk  produk rumah tapak yang diluncurkan pada tahun sebelumnya seperti Cendana Homes, XYZ Livin, dan Waterfront Uptown.

    Selain itu, peluncuran produk baru seperti seri Zen, Cendana Suites, dan seri Blackslate di Park Serpong, serta XQ Livin di Lippo Cikarang Cosmopolis, turut memberikan kontribusi signifikan.

    LPKR juga telah memulai serah terima tahap pertama proyek Park Serpong pada November 2024.

    “Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dengan penyelesaian lebih cepat dari jadwal dalam waktu kurang dari 18 bulan,” ujarnya.

    Pada tahun 2024, total penjualan Lippo Karawaci sendiri tercatat sebesar Rp4,3 triliun. 

    Penjualan residensial menjadi penyumbang terbesar dengan Rp2,99 triliun, diikuti dengan penjualan kavling tanah sebesar Rp491 miliar, dan produk komersial yang mencapai Rp494 miliar.

    Penjualan kavling pemakaman di San Diego Hills turut menyumbang Rp202 miliar terhadap total pra-penjualan.

    Anak usaha LPKR, PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), mencatatkan pra-penjualan sebesar Rp1,64 triliun dengan kontribusi produk residensial sebesar 51%, produk komersial 22 persen dan produk industri 27 persen.

    Menatap tahun 2025, LPKR menargetkan pra-penjualan sebesar Rp6,25 triliun yang naik 16 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan ini akan didorong oleh pembangunan proyek residensial dan komersial baru di Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, serta wilayah lainnya dalam landbank perusahaan.

    “Kami berkomitmen untuk terus memperluas portofolio dan mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan pembeli rumah pertama dengan meluncurkan produk perumahan yang terjangkau di Park Serpong dan Lippo Cikarang Cosmopolis,” ujarnya.

    “Dengan peluncuran proyek-proyek baru yang akan datang, kami tetap yakin akan kemampuan kami untuk mencatatkan kinerja yang kuat di masa depan,” ujar John Riady.

     

     

  • Pemkot Surabaya Akan Alihkan Dana MBG Rp1,1 Triliun untuk Bangun Sekolah

    Pemkot Surabaya Akan Alihkan Dana MBG Rp1,1 Triliun untuk Bangun Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sekolah serta perbaikan infrastruktur di kawasan perkotaan.

    Langkah ini dilakukan menyusul kebijakan terbaru yang menetapkan bahwa pembiayaan MBG akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa perubahan skema anggaran ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya alokasi dari APBN, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk MBG kini dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak bagi masyarakat Surabaya.

    “Sekarang anggaran MBG menggunakan APBN. Maka (anggaran) makan gratis yang Rp1,1 triliun akan kita diskusikan dengan DPRD untuk kita membangun sekolah, rehabilitasi sekolah sekaligus separuhnya digunakan untuk perbaikan kampung-kampung,” ujar Eri pada Selasa (11/2/2025).

    Eri menambahkan bahwa rencana ini telah melewati proses evaluasi bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Dengan adanya perubahan ini, Pemkot berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur di berbagai wilayah kota.

    “Kita diskusi untuk pindahkan lagi dana anggaran MBG, alhamdulillah kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tandasnya.

    Langkah Pemkot Surabaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan. Masyarakat pun menantikan realisasi dari kebijakan ini agar bisa merasakan dampaknya secara langsung. [ram/suf]

  • Cara Menghasilkan Uang Rp290.000 Install Game Penghasil Uang Tercepat di 2025

    Cara Menghasilkan Uang Rp290.000 Install Game Penghasil Uang Tercepat di 2025

    JABAR EKSPRES – Sekarang, para pengguna aplikasi e-wallet bisa dengan mudah menghasilkan uang tambahan lewat game penghasil uang yang memberikan saldo gratis, apk game  yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Jika kamu tertarik mencoba, simak penjelasan berikut ini.

    Jenis game penghasil uang yang bisa diunduh di Google Play Store atau App Store sedang jadi pilihan populer di kalangan pengguna. Selain memberikan hiburan, aplikasi-aplikasi ini memungkinkan kamu menghasilkan uang dengan cara yang mudah.

    Dengan bermain aplikasi ini dan menyelesaikan berbagai misi atau tantangan yang ada, kamu akan mendapatkan reward berupa koin yang bisa dikumpulkan dan kemudian ditukar dengan saldo DANA gratis.

    Salah satu aplikasi yang bisa kamu coba adalah HAGO. HAGO adalah game online yang menyediakan berbagai permainan mini yang bisa dimainkan bersama teman-teman. Selain sebagai sarana hiburan, apk game penghasil uang ini juga memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang lewat berbagai aktivitas di dalamnya.

    BACA JUGA: Tanpa Syarat KTP, Terima Rp700.000 Lewat Pinjam Saldo Dana Tercepat

    BACA JUGA: Saldo DANA Gratis Harian hingga Rp55.000 Langsung Cair Ke Rekening, Klaim Sekarang

    Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang melalui aplikasi HAGO:

    Mainkan permainan yang tersedia di HAGO dan kumpulkan koin. Koin-koin ini bisa kamu tukar dengan uang tunai atau reward lain.Undang teman untuk bergabung ke HAGO. Setiap teman yang berhasil kamu ajak, kamu akan mendapatkan bonus koin sebagai komisi.Ikuti event atau tantangan yang diselenggarakan dalam aplikasi. Event-event ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan koin ekstra atau reward menarik.Tukarkan koin yang sudah kamu kumpulkan dengan saldo e-wallet atau uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di game penghasil uang apapun.

    BACA JUGA: Cukup Mudah Hasilkan Saldo E-Wallet Rp200.000 dari Aplikasi Penghasil Uang

    Untuk memastikan pengalaman bermain yang aman, ada beberapa tips yang perlu kamu perhatikan:

    Unduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya seperti Google Play Store atau App Store untuk menghindari aplikasi palsu yang bisa merugikan.Baca syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum kamu mulai bermain, agar kamu paham cara kerja aplikasinya dan terhindar dari penipuan.Jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor KTP, rekening bank, atau PIN, karena aplikasi seperti HAGO tidak memerlukan informasi tersebut.Gunakan waktu dan uang dengan bijak jika tujuan kamu adalah menghasilkan uang. Nikmati permainan dengan seimbang dan hindari berlebihan.Waspadai tawaran yang terlalu menggiurkan. Terkadang aplikasi game penghasil uang ini bisa menjadi sasaran scam, jadi selalu waspada.

  • Guru P1 Swasta Tulungagung Adukan Nasib ke Dewan, Merasa Diberi Harapan Palsu Pemerintah Sejak 2021

    Guru P1 Swasta Tulungagung Adukan Nasib ke Dewan, Merasa Diberi Harapan Palsu Pemerintah Sejak 2021

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Sebanyak 196 guru P1 swasta di Kabupaten Tulungagung menggelar dialog dengan pimpinan DPRD Tulungagung, Selasa (11/2/2025).

    Sebelumnya para guru ini rencananya menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tulungagung, namun akhirnya berubah menjadi dialog.

    Perwakilan para guru diterima di ruang aspirasi DPRD Tulungagung, sementara sisanya menggelar doa bersama di Masjid Agung Al Munawwar.

    Guru P1 atau prioritas 1 adalah guru honorer yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, namun belum mendapatkan formasi.

    Pimpinan DPRD juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam dialog ini.

    Ketua Forum Guru P1 Swasta Tulungagung, Miftakul Huda, para guru P1 swasta ini selalu mendapat harapan palsu dari pemerintah.

    “Kami sudah sering kali mencari kejelasan ke Dinas (Pendidikan), ke BKD (BKPSDM), tapi jawabannya bukan bikin kami plong. Tapi malah buat kami mangkel (kesal),” ucap Huda.

    Para guru P1 swasta pernah sampai menghadap ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) saat itu, untuk mencari kejelasan nasib mereka.

    Dari Kementerian para guru P1 swasta Tulungagung disarankan untuk meminta rekomendasi bupati, supaya bisa ditempatkan.

    Huda dan kawan-kawan pun mendata para guru P1 swasta dan seperti arahan Kementerian Mendikbudristek, dan berhasil mendapatkan tanda tangan rekomendasi dari Bupati Maryoto Birowo.

    “Kami bawa rekomendasi ini ke Dinas Pendidikan dan dijanjikan akan segera mendapatkan penempatan,” kenangnya.

    Namun ternyata pada tahun 2023 para guru P1 swasta ini tidak mendapatkan formasi.

    Formasi yang ada malah diambil oleh guru negeri, sementara yang swasta hanya 2 yang lolos.

    Tahun 2024 seharusnya para guru P1 swasta mendapatkan formasi, namun ternyata hanya mendapat 3.

    “Tiga nama yang lolos itu bukan yang peringkat atas seperti urutannya, tapi justru dari peringkat bawah. Sementara BKD selalu menjawab, tidak ada anggaran,” sambung Huda.

    Yang semakin membuat para guru P1 swasta dongkol, pemerintah terus membuka pendaftaran PPPK.

    Mereka yang tidak lolos lalu menjadi pegawai R2 dan R3.

    Pegawai R2 adalah pegawai yang pernah ikut seleksi PPPK tahap pertama, namun tidak mendapatkan formasi.

    Sedangkan pegawai R3  adalah pegawai honorer  yang telah bekerja minimal 3 tahun, dan sudah masuk  data kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Huda mengaku punya data, guru yang pensiun 2023-2024 lebih dari 300 orang.

    Jika P1 swasta masuk untuk menggantikan guru yang pensiun, jumlahnya masih memungkinkan.

    “Jawaban yang kami terima masih sangat normatif. Ini masih sebatas audiensi, masih panjang jalannya,” ucap Huda.

    Para guru P1 swasta ini rata-rata menerima gaji Rp 500.000 per bulan.

    Jumlah mereka sebenarnya lebih dari 200 orang, namun banyak yang undur diri.

    Mereka yang mundur karena tekanan dari pihak yayasan, dan ada pula yang putus asa, tidak mau melanjutkan perjuangan. 

  • Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si seorang perwira tinggi Polri yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Sekjen Kemendagri pada Selasa (11/2/2025).

    Sebelum menjabat Sekjen Kemendagri, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian.

    Berikut rekam jejak Komjen. Pol. Tomsi Tohir.

    Profil Tomsi Tohir

    Dikutip dari Wikipedia, Komjen. Pol. Tomsi Tohir lahir di Bandar Lampung pada 30 Januari 1969.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. 

    Ia berpengalaman di bidang reserse.

    Perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir terbilang cukup panjang.

    Ia mengawali karier dengan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Mobile Polda Metro Jaya pada tahun 2004.

    Tak berselang lama, ia didapuk sebagai Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Pada tahun 2006, ia pun dipercaya menjabat Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Setahun kemudian, Komjen. Pol. Tomsi Tohir mengemban tugas sebagai Kapolres Pamekasan, Madura.

    Lalu, ditunjuk sebagai Kapolres Jombang Polda Jawa Timur pada 2009.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir dipilih sebagai Wakapolrestabes Surabaya Polda Jatim tahun 2010.

    Setelah itu ditugaskan sebagai Kabid Propam Polda Jawa Timur.

    Pada periode 2014 hingga 2016, ia pernah menjabat sebagai Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, Dirreskrimsus Polda Sumsel, dan Sesropaminal Divpropam Polri.

    Pria kelahiran Lampung itu, lalu dipercaya menjadi Karowassidik Bareskrim Polri tahun 2017.

    Kariernya semakin melejit usai ditunjuk untuk menjabat Kapolda Banten 2018 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2019.

    Tahun 2020, Komjen. Pol. Tomsi Tohir ditugaskan sebagai Sahlisospol Kapolri.

    Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, hingga menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

    Terhitung sejak 11 Februari 2025, Jenderal Bintang Tiga itu resmi didapuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Berikut riwayat perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir:

    Kasatresmob Polda Metro Jaya (2004)
    Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005)
    Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006)
    Kapolres Pamekasan (2007)
    Kapolres Jombang (2009)
    Wakapolrestabes Surabaya (2010)
    Kabid Propam Polda Jawa Timur (2011)
    Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri (2014)
    Dirreskrimsus Polda Sumsel (2016)
    Sesropaminal Divpropam Polri (2016)
    Karowassidik Bareskrim Polri (2017)
    Kapolda Banten (2018)
    Kapolda Nusa Tenggara Barat (2019)
    Sahlisospol Kapolri (2020)
    Irjen Kemendagri (2022)
    Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri (2024)
    Sekretaris Jenderal Kemendagri (11 Februari 2025).

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Menkes Budi Gunadi Minta Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Ini, Ini Alasannya – Halaman all

    Menkes Budi Gunadi Minta Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Ini, Ini Alasannya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan sudah seharusnya naik tahun ini karena inflasi biaya kesehatan mencapai 15 persen setiap tahun.

    Karenanya, besaran iuran BPJS kesehatan juga perlu disesuaikan agar terjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.

    “Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, pada Selasa (11/2/2025).

    Budi menambahkan, iuran BPJS Kesehatan terakhir kali naik di tahun 2020 atau 5 tahun lalu. 

    Jika iuran BPJS kesehatan tidak disesuaikan, maka kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan kritis dan tidak akan lagi mampu bertahan.

    “Sama aja kita ada inflasi 5 persen, kita bilang gaji pegawai negeri, menteri nggak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga, kalau kita bilang ke karyawan kita, supir kita gaji nggak naik selama 5 tahun, pada inflasi 15 persen, kan nggak mungkin,” ucapnya.

    Namun, Budi menyebut kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut harus dijalankan dengan adil tanpa menyasar masyarakat miskin. 

    Menurutnya, masyarakat miskin tetap mendapat bantuan pemerintah jika kenaikan iuran benar dilakukan.

    “Nah kalau naik sekarang kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena, itu tugasnya kita kan. Itu sebabnya yang miskin tetap akan di cover 100 persen, PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang akan naik artinya bebannya pemerintah, dan pemerintah nggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita,” ujarnya.

    Budi mengatakan kenaikan iuran BPJS kesehatan bukanlah kebijakan populer, namun perlu segera diputuskan.

    Sebab, jika dibiarkan tanpa ada kenaikan, dikhawatirkan kondisi ini justru berbahaya bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat.

    “Jadi memang ini bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong gitu kan, kalau enggak kita nanti di ujung-ujung meledak, malah bahaya,” ujarnya.

    “Lebih baik kita bilang secara jujur, bahwa dengan kenaikan inflasi kesehatan 10-15 persen per tahun, sedangkan tarif BPJS yang nggak naik 5 tahun, itu kan nggak mungkin, jadi harus naik,” tandasnya.

    Di sisi lain, Kemenkes akan mengubah sistem pembayaran klaim BPJS kesehatan ke rumah sakit. 

    Budi menjelaskan saat ini Indonesia menerapkan sistem INA-CBG’s dalam pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit. 

    INA-CBG’S itu merupakan sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

    Budi mengatakan model INA-CBG’s yang diimpor dari Malaysia tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Indonesia, baik dari segi paket tarif maupun kecocokan dengan jenis layanan rumah sakit di tanah air.

    “Kita mau ubah menjadi Indonesia DRG Group. Kenapa? Karena kita ambil INA-CBG’S kita ambil itu modelnya model Malaysia, kita import saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan juga paket-paketnya juga enggak cocok,” kata Budi.

  • Bahlil Tuding IMF Bikin Indonesia Berbalik dari Produsen jadi Pengimpor Minyak

    Bahlil Tuding IMF Bikin Indonesia Berbalik dari Produsen jadi Pengimpor Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding International Monetary Fund (IMF) sebagai biang kerok di balik penurunan tren lifting minyak nasional yang terjadi setelah tahun 1996-1997 hingga saat ini.

    Kala itu, lifting minyak Indonesia mencapai 1,2 juta barel per day (mbopd) dengan konsumsi sebesar 500.000 – 600.000 bopd. Sementara itu, ekspor minyak nasional mencapai 1 juta mbopd. Total pendapatan RI pada 1997 bersumber dari migas sebesar 41,50%. 

    “Seiring waktu berjalan, banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan termasuk rekomendasi IMF ketika kita mau dibantu waktu itu. Dokternya ini IMF, dokter ini ada salah-salah juga, ini saya buktikan dokter ini salah. Dia suruh kita untuk membuat, merubah undang-undang gas. Apa yang terjadi? Trend lifting kita pasca 1996-1997 itu menurun terus,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Pada 2008, Bahlil menilai lifting minyak nasional mulai meningkat lantaran ditopang produksi dari lapangan Banyu Urip. Perbaikan terjadi hingga 2016, kendati demikian lifting minyak kembali ke angka 600.000 bopd dengan konsumsi 1,5 juta -1,6 juta bopd. 

    “Jadi kondisi tahun 1997 itu berbalik sekarang. Makanya impor kita, impor kita sekarang 1 juta barel per day. Karena kita hanya kapasitas kita 600.000 barel per day,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Bahlil menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan lifting minyak nasional dapat mencapai 900.000 hingga 1 juta barel per hari (mbopd) pada periode 2028-2029. Sementara, lifitng minyak saat ini rata-rata 579,7 mbpod sepanjang tahun lalu.

    Target tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan, terlebih Indonesia saat ini memiliki potensi 7.000-8.000 sumur potensial yang dapat berproduksi. Hal ini disebut dapat mendorong arahan dari Prabowo. 

    “Presiden Prabowo menargetkan kami, dan beliau sudah canangkan agar di 2028-2029 lifting kita sudah harus mencapai 900.000 sampai 1 juta barel per day, ini tantangan, ini kerja keras,” terangnya. 

    Pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, dia juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi namun belum menerbitkan Plant of Development (PoD).