Xcloud.id

Blog

  • Kapal Tongkang Terbakar di Pelabuhan Muara Baru Megapolitan 11 Februari 2025

    Kapal Tongkang Terbakar di Pelabuhan Muara Baru Megapolitan 11 Februari 2025

    Kapal Tongkang Terbakar di Pelabuhan Muara Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah kapal tongkang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2025).
    “Objek terbakar adalah kapal,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara Gatot Sulaeman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/2/2025).
    Dari rekaman video yang
    Kompas.com
    terima, kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit imbas kebakaran kapal ini.
    Gatot mengatakan, pertama kali menerima laporan kebakaran itu dari seorang warga bernama Wahyudi sekitar pukul 17.50 WIB.
    Saat menerima laporan, satu unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi.
    Namun, karena api semakin membesar, tiga unit mobil pemadam tambahan diterjunkan ke lokasi dengan total 15 personel.
    Proses pemadaman pertama kali dilakukan pukul 18.20 WIB. Kemudian, pukul 18.37 WIB api berhasil dilokalisir.
    Sekitar pukul 18.37 WIB hingga kini proses pendinginan masih berlangsung.
    Namun, belum diketahui pasti penyebab
    kapal kebakaran
    di Pelabuhan Muara Baru ini. Begitu pula dengan total kerugian dan korban jiwa akibat kebakaran ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocoran Rencana Asuransi Swasta Biayai Peserta BPJS Kesehatan

    Bocoran Rencana Asuransi Swasta Biayai Peserta BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan keterlibatan asuransi swasta untuk peserta BPJS Kesehatan kelompok kaya. Menurut Budi skema ini bakal menguntungkan semua pihak saat Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diterapkan.

    Budi menjelaskan beban yang harus ditanggung oleh BPJS kesehatan untuk menanggung biaya pengobatan kelompok kaya dan miskin cukup berat.

    Di sisi lain, pemerintah juga ingin memperbesar porsi asuransi swasta di Indonesia.

    “Memang untuk beban kesehatan yang total, termasuk orang kaya yang miskin di jumlah, kita tahu, itu sangat berat, impossible untuk ditangguh BPJS sendiri. Itu dasarnya,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Budi sempat menjelaskan bagaimana skema combine benefit akan berjalan ke depannya. Menurut Budi, orang yang tergolong mampu cenderung memilih kelas rumah sakit yang tinggi.

    Misalnya untuk biaya rumah sakit Rp 10 juta, BPJS memberikan pembayaran sebesar Rp 2 juta. Kemudian dari jumlah Rp 2 juta itu BPJS akan membayar sebesar 70%, sementara sisanya oleh asuransi swasta.

    “Mekanisme yang kita bikin adalah orang itu dibayar oleh BPJS, klaimnya, ke rumah sakitnya, 70% dari Rp 2 juta. Bagus dong buat BPJS? Kalau orang ini sebenarnya mengklaim yang ambil ke BPJS, dia bayarnya beban BPJS Rp 2 juta kan,” tuturnya.

    “Sekarang, yang namanya combine benefit, jadi benefitnya orang itu yang harus bayar Rp 10 juta, dibayarin BPJS, Rp 1,4 juta. Buat BPJS untung, daripada dia bayar klaim BPJS Rp 2 juta, dia bayar Rp 1,4 juta. Sisanya dibayarkan asuransi swasta. Asuransi swastanya nggak usah bayar Rp 10 juta, bayarnya Rp 10 juta kurang Rp 1,4 juta. Untung asuransi swastanya,” tambah dia.

    BPJS Kesehatan untung karena membayar lebih sedikit, sementara pasien untung karena mendapatkan kelas yang lebih mahal tapi bayarnya hanya sekali.

    Menurutnya yang saat ini terjadi banyak orang kaya mengklaim obat-obat mahal ke BPJS Kesehatan sehingga menambah jumlah beban. Padahal ia menilai pihak swasta bisa berperan di situ.

    Pada kesempatan itu Budi juga menegaskan tidak ada paksaan untuk menambah asuransi swasta meski sudah memiliki BPJS Kesehatan. Meskipun budi memberikan catatan adanya potensi pembatasan limit klaim pada kelompok orang kaya.

    “Dia nggak boleh naik dengan seenaknya. Kalau sekarang kan dia naik seenaknya, di charge BPJS-nya mahal. Itu dia nggak boleh naik. Karena saya mau atur, saya nggak boleh naik aja. Itu sebabnya kenapa saya suka dengan satu kelas. Karena ini kan asuransi sosial namanya,” sebutnya.

    “Asuransi sosial, berisi gotong royong, yang kaya harus bayar lebih. Daripada yang miskin, dan dapetin yang sama. Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royongnya banci. Karena yang kaya bayar lebih, dia harus dapat lebih bagus. Nah itu bukan asuransi sosial dong,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Disegel KKP, Pagar Laut Milik PT MAN di Bekasi Diduga Tak Berizin Megapolitan 11 Februari 2025

    Disegel KKP, Pagar Laut Milik PT MAN di Bekasi Diduga Tak Berizin Megapolitan 11 Februari 2025

    Disegel KKP, Pagar Laut Milik PT MAN di Bekasi Diduga Tak Berizin
    Tim Redaksi

    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara (MAN) di Perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, diduga belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
    Dugaan ini serupa dengan pelanggaran PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) saat mendirikan pagar laut di perairan yang sama.
    Hal inilah yang membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel area pagar laut milik PT MAN pada Selasa (11/2/2025).
    “Dugaan pelanggarannya sama (dengan PT TRPN), tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Untuk itu kami pasang penghentian kegiatan dulu,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darminto di Kampung Paljaya, Selasa.
    Darminto menegaskan, semua pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut wajib mengantongi izin PKKPRL dari KKP.
    “Jadi memang kewajiban PKKPRL itu melekat kepada semua pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut,” tegas dia.
    Dalam penyegelan ini, KKP turut mengerahkan sebuah drone untuk mengukur panjang pagar laut milik PT MAN.
    Hanya saja, KKP belum bisa mengumumkan berapa total panjang pagar laut yang dibangun menggunakan batang bambu itu.
    “Kita enggak bisa berandai-andai kan, jadi harus ada hitungan yang pasti,” pungkas Darminto.
    Sebelumnya diberitakan, KKP menyegel pagar laut milik PT MAN di Perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/2/2025) sore.
    Penyegelan ditandai dengan pemasangan dua spanduk berwarna merah bertuliskan “Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL” di deretan batang bambu pagar laut.
    Adapun lokasi pagar laut di Bekasi milik PT MAN bersebelahan dengan area pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang tengah dibongkar.
    Diketahui, PT MAN pernah disinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendatangi Perairan Kampung Paljaya pada Selasa (4/2/2025).
    Saat itu, Nusron menyinggung terdapat dua perusahaan yang mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) perairan di area
    pagar laut Bekasi
    seluas lebih dari 581 hektar.
    Dari jumlah itu, 90,159 hektar perairan di antaranya bersertifikat atas nama PT Cikarang Listrindo dan 419,635 hektar perairan bersertifikat atas nama PT MAN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Polri Sita 150 Kg Sabu Dalam Kemasan Teh, Milik Fredy Pratama?

    Bareskrim Polri Sita 150 Kg Sabu Dalam Kemasan Teh, Milik Fredy Pratama?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyita 150 kg narkotika jenis sabu dalam periode Januari-Februari 2025.

    Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan narkoba itu disita dalam dua kasus berbeda. 

    Kasus pertama dengan penangkapan empat WNA, Malaysia berinisial M (33), L (33), G (56), dan O (56) pada (14/1/2025). Dalam kasus ini telah diamankan barang bukti 15 kg berupa sabu dengan kemasan teh.

    “Menangkap empat warga negara asing, yaitu orang Malaysia. Dia menyelundupkan sabu ke Indonesia, melalui jalur Malaysia menuju Pontianak. Malaysia, Pontianak, Jakarta,” ujarnya di Bareskrim, Selasa (11/2/2025).

    Dugaannya, kata Mukti, kasus narkoba terkait empat WNA Malaysia ini merupakan sindikat jaringan narkoba nasional, Fredy Pratama.

    Berbeda dengan kasus yang pertama, kasus kedua yang berhasil diungkap ini merupakan jaringan narkoba Fredy Pratama. 

    Dalam kasus ini, Bareskrim menyita 135 kg sabu dengan kemasan teh Cina. Sebagaimana diketahui, narkoba dengan kemasan teh Cina itu merupakan ciri khas narkoba milik Fredy Pratama.

    “Kita dapat laporan kalau ada barang masuk dari Thailand. Ini mungkin asli barangnya Fredy Pratama,” ujar Mukti.

    Adapun, kasus ini diungkap pada awal Februari 2025. Total, ada empat tersangka WNI I (38), F (39), E (45), M (30). Keempatnya ditangkap di Lhokseumawe, Aceh.

  • Erdogan Disambut Hangat Prabowo Saat Tiba di Indonesia: Assalamualaikum, How Are You? – Page 3

    Erdogan Disambut Hangat Prabowo Saat Tiba di Indonesia: Assalamualaikum, How Are You? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025). Erdogan bersama sang istri, Emine Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025.

    Pesawat kepresidenan Turki tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 18:30 WIB. Kedatangan Erdogan disambut dengan pasukan jajar kehormatan dan karpet merah.

    “Assalamualaikum, how are you (apa kabar)?” sapa Erdogan ke Prabowo.

    Prabowo kemudian menyalami Erdogan dan turut memperkenalkan sejumlah kontingen Turki di Indonesia kepada Erdogan. Keduanya menyempatkan menyapa para awak media Indonesia dengan melambaikan tangan secara bersamaan.

    Prabowo mempersilakan Erdogan dan istrinya Emine Erdogan untuk masuk ke dalam mobil rangkaian yang telah disediakan.

    Nampak iringan mobil rangkaian Presiden Turki ini dikawal oleh total 17 motoris dari Polisi Militer untuk menuju hotel tempatnya menginap selama melakukan kunjungan kerja di Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu 12 Februari 2025. Presiden Erdogan dan istrinya, Emine Erdogan direncanakan berkunjung ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025.

    “Kami ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa Presiden Turkiye, Yang Terhormat Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan direncanakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    “Penyambutan upacara kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Erdogan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Rabu, 12 Februari 2025,” sambungnya.

     

  • Cegah Kecelakaan di Jalur Tengkorak Bypass Mojokerto, Polisi dan Dishub Jatim Tandai Jalan Berlubang

    Cegah Kecelakaan di Jalur Tengkorak Bypass Mojokerto, Polisi dan Dishub Jatim Tandai Jalan Berlubang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO– Polisi Satlantas Polres Mojokerto Kota bersama Dishub Jatim menandai jalan berlubang dengan cat putih, di jalan nasional Bypass Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Tanda cat putih pada jalan berlubang itu sebagai langkah preventif mencegah kecelakaan akibat jalan rusak, sekaligus petunjuk bagi pengendara, terutama pemotor agar lebih berhati-hati saat melewati Bypass Mojokerto yang dikenal jalur tengkorak rawan fatalitas.

    Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mulyani, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian Operasi Keselamatan Semeru yang digelar selama dua pekan, 10-13 Februari 2025.

    “Sesuai arahan dari Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri, kita tandai jalan berlubang dengan cat putih. Tujuannya, agar masyarakat pengguna jalan lebih berhati-hati ketika melewati jalan berlubang di Bypass Mojokerto,” jelasnya, Selasa.

    Ia mengungkapkan, pihaknya berkolaborasi dengan Dishub Jatim dan Dishub Kota Mojokerto dalam kegiatan tersebut. 

    Dengan harapan, Dishub Jatim dapat menyampaikan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang untuk percepatan perbaikan jalan nasional.

    “Kita melibatkan Dishub dan instansi terkait yang diharapkan ada percepatan perbaikan jalan,” ucap AKP Mulyani.

    Dirinya menyebut, jalan berlubang yang ditandai cat putih akan dilakukan di sejumlah titik, seperti  sepanjang jalan Mlirip, Jetis, termasuk jalan protokol Kota Mojokerto.

    Petugas Satlantas juga intensif memberikan imbauan keselamatan berkendara dan patuh tertib lalu lintas.
     
    Pihaknya tidak ingin ada kecelakaan, apalagi hingga merenggut korban jiwa selama Ops Keselamatan Semeru 2025. 

    “Kita harap tidak ada kecelakaan lalu lintas selama Ops Keselamatan Semeru,” ungkap Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota.

    Kasi Dalops UPT P3 LLAJ Dishub Jatim, Akhmad Yazid, menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah preventif dari Satlantas Polres Mojokerto Kota yang mengandeng instansi terkait dalam kegiatan menandai jalan berlubang di ruas jalan Bypass.

    Adanya tanda putih pada jalan berlubang dapat membantu pengguna jalan, termasuk kendaraan transportasi umum yang melewatinya.

    “Kolaborasi antara stakeholder terkait sangat penting, dan tanda putih jalan berlubang dapat mencegah kecelakaan, bahkan menyelamatkan nyawa. Kendaraan transportasi umum seperti bus, maupun Transjatim yang melewati jalan Bypass ke Terminal Kertajaya Mojokerto juga terbantu dengan adanya tanda putih pada jalan berlubang,” bebernya.

    Dikatakan Yazid, pihaknya akan segera menyampaikan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang yaitu, BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) wilayah Jawa Timur – Bali.

    “Kita akan sampaikan ke BBPJN wilayah Jawa Timur – Bali, dari kegiatan ini. Yang harapannya agar bisa segera dilaksanakan perbaikan jalan, khususnya di jalan nasional Bypass Mojokerto menuju Terminal Kertajaya,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp 2 T buat Bangun Sekolah Unggulan

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp 2 T buat Bangun Sekolah Unggulan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 121 triliun untuk program Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program dalam anggaran itu untuk pembangunan sekolah unggulan sebesar Rp 2 triliun.

    “Kita juga merancang (membangun) sekolah tertentu, sekolah unggulan, di mana mereka akan memberikan kesempatan bagi anak-anak di Indonesia, terutama mereka yang memiliki kualitas yang lebih baik seperti Taruna Nusantara dan sekolah-sekolah lainnya,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dalam paparannya, anggaran itu untuk pembangunan sekolah di empat daerah. Namun, belum ada daftar daerah mana saja yang menjadi prioritas pembangunan sekolah tersebut

    “Tidak hanya di satu daerah, tetapi di daerah-daerah tertentu di Indonesia,” terangnya.

    Selain anggaran pembangunan sekolah, pemerintah juga menggelontorkan untuk renovasi sekolah. Anggaran itu sebesar Rp 20 triliun.

    “Selalu disebutkan oleh Presiden Prabowo, bahwa kita memerlukan lebih banyak anggaran untuk merenovasi (sekolah) karena Anda melihat banyak gedung sekolah di Indonesia, yang sebenarnya perlu ditingkatkan,” jelasnya.

    Berikut daftar program Quick Win Prabowo:

    – Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun
    – Pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun
    – Pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp 1,8 triliun
    – Renovasi sekolah Rp 20 triliun
    – Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun untuk pembangunan sekolah dilakukan di 4 daerah
    – Lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun

    (acd/acd)

  • Hasil Cek Kesehatan Gratis Kurang Baik, Apa yang Harus Dilakukan? Megapolitan 11 Februari 2025

    Hasil Cek Kesehatan Gratis Kurang Baik, Apa yang Harus Dilakukan? Megapolitan 11 Februari 2025

    Hasil Cek Kesehatan Gratis Kurang Baik, Apa yang Harus Dilakukan?
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepala Puskesmas Beji, Hilma Handayani menyampaikan, hasil
    cek kesehatan gratis
    (CKG) peserta yang tidak normal akan langsung ditindaklanjuti.
    “(Jika hasilnya) mengharuskan dia berkunjung kembali (ke puskesmas), kunjungan kembalinya ya sebagai pasien, bukan sebagai peserta CKG,” ucap Hilma kepada
    Kompas.com,
    Selasa (11/2/2025).
    Alurnya, para peserta yang hasil CKG-nya kurang baik akan dijadikan dasar penanganan dokter saat pendaftaran sebagai pasien.
    “Nanti akan ada dokter mengarahkan, apakah dikasih obat, atau dia dikasih rujukan (ke rumah sakit),” tutur Hilma.
    Sebaliknya, jika hasil CKG dikatakan normal dan baik, maka puskesmas hanya memberikan sejumlah edukasi agar menjaga pola hidup sehat dan beberapa tips agar kesehatannya tetap terjaga.
    Puskesmas juga akan mengingatkan peserta untuk kembali melakukan skrining kesehatan satu tahun lagi.
    “Misalnya hasil CKG peserta sehat, (dari kami) mengimbau silahkan jaga pola hidup. Nanti diskrining lagi satu tahun ke depan, edukasi lah (intinya),” ujar Hilma.
    Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok Yuliandi menerangkan, standarisasi pemberian rujukan ke rumah sakit atas hasil CKG yang tidak bagus tergantung pada diagnosa penyakit peserta.
    Umumnya, setiap puskesmas tercatat harus memenuhi kesanggupan menangani 140 penyakit.
    Jika diagnosis penyakit peserta CKG tidak termasuk ke dalam cakupan penyakit itu, maka peserta akan memperoleh surat rujukan ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya.
    “Ketika diagnosisnya itu mengarah ke 140 penyakit yang termasuk dalam data penanganan puskesmas, mereka akan langsung ditindaklanjuti,” kata Yuliandi saat dihubungi
    Kompas.com,
    Selasa.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah memulai program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis secara serentak pada Senin (10/2/2025).
    Masyarakat dapat mengaksesnya di puskesmas terdekat, dengan terlebih dahulu mendaftar online melalui aplikasi SATUSEHAT mobile atau datang langsung ke puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
    Program cek kesehatan gratis
    ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus.
    Program yang dimulai hari ini adalah CKG ulang tahun yang ditujukan untuk masyarakat berusia enam tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
    Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti CKG pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Ayah Kandung Lempar Bayinya ke Jalan yang Digenangi Banjir – Page 3

    Viral Ayah Kandung Lempar Bayinya ke Jalan yang Digenangi Banjir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Viral seorang ayah di Cibitung, Bekasi, berinisial FY, tega melempar anak kandungnya yang masih bayi, AF ke jalan yang tergenang banjir. Tindakan itu terekam kamera CCTV dan videonya viral di media sosial.

    Polisi telah menangkap pelaku usai menerima laporan dari ibu atau istri dari pelaku.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan, insiden yang terekam dalam CCTV terjadi di Jalan Perum Logam Bangun Setia 2, Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

    “Yang lempar bayi itu ayah kandungnya pelakunya, terus ibu kandungnya sudah bikin laporan,” kata dia kepada wartawan, Selasa (11/2025).

    Onkoseno kemudian menerangkan berdasar keterangan dari pelapor. Awalnya, ibu korban sedang bertamu ke rumah tetangga.

    Ketika itu, ia terkejut mendengar teriakan suaminya. Ia kemudian kembali ke rumah, namun malah mendapati anaknya tergeletak dengan penuh luka.

    “Anaknya yang bernama AF dilempar oleh pelaku yang mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan sebelah kanan, tulang ekor, dan kaki. Kejadian tersebut terekam oleh CCTV warga,” ucap dia.

     

  • Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berunjuk rasa, Selasa (11/2/2025). Mereka mempertanyakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan akta jual beli (AJB) tanah yang telah dibayar warga pada rentang 2014-2024.

    Warga curiga pajak yang telah dibayarkan warga belum disetorkan ke pemerintah daerah. Pemerintah Desa Sanenrejo hanya bisa menunjukkan bukti bayar tahun 2022 dan 2023. “Sisanya mau mengajukan permohonan penghapusan otomatis di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” kata Priyo Julianang, juru bicara demonstran.

    Ini membuat warga berang. “Kalau memang benar pajak itu hilang dari sistem, kami minta memo dari bupati, dari gubernur, bahkan dari presiden kalau pajak Desa Sanenrejo tidak usah dibayarkan. Tidak usah dikirimi SPPT. Buat apa masyarakat bayar kalau hilang otomatis,” tukas Priyo.

    Priyo memperkirakan, kurang lebih Rp 400 juta pajak yang belum disetor. “Saya menghitungnya dari formal pajak, SPPT masyarakat yang sudah dikumpulkan,” katanya.

    Warga berharap menyelesaikan ini secara hukum dengan melapor ke polisi atau jaksa. “Ini sudah berapa bulan. Bukti penbukuannya belum dikirimkan kepada kami siapa-siapa saja yang belum bayar. Kalau masyarakat, kami yakin, tidak ada yang tidak membayar, karena masyarakat patuh dan taat dengan peraturan negara. Mereka pasti bayar karena takut tanahnya diambil,” kata Priyo.

    Masyarakat juga sudah mempercayakan akte jual beli tanah kepada Pemerintah Desa Sanenrejo. “Bahkan akte yang katanya sudah diproses, ada yang empat tahun, belum selesai sampai sekarang. Uangnya sudah dibayarkan, tanggung jawab masyarakat untuk proses terkait pembiayaan sudah diselesaikan. Tapi bukti penyelesaian akte jual beli tidak ada,” kata Priyo.

    Berdasarkan pendataan Priyo, ada 15 akte jual beli yang belum diselesaikan pemerintah desa. “Nominal anggaran pembiayaannya berbeda-beda. Tergantung luas tanahnya, kami kurang tahu,” katanya.

    Kades Sanenrejo Sutikno Wibowo menghormati aksi warga. “Kami sudah sampaikan, kami akan selalu merapat ke Bapenda. Catatan itu sudah valid kok,” katanya.

    Menurut Sutikno, ada warga yang belum membayar pajak. Namun ada warga yang ingin pajak tersebut dihapus. “Akhirnya kita merapat ke Bapenda untuk minta petunjuk. Kalau memang harus dihapus semua, akan kami pilah-pilah kalau ada sesuatu yang belum terkover,” katanya.

    Mengenai komplain warga yang merasa sudah membayar pajak tapi tidak memperoleh bukti bayar, Sutikno mengakuinya. “Itulah keteledoran-keteledoran. Manusia tidak sempurna. Yang jelas positif, yang akan datang kita kondisikan dan kita tertibkan administrasinya agar menghasilkan yang terbaik,” katanya. [wir]