Blog

Kata Jokowi soal Hubungannya dengan Prabowo: Sangat Solid – Halaman all

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. Jokowi bilang hubungannya dengan dengan Prabowo sudah terjalin lama dan sangat solid.

“Ya hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami baik, yang jelas sudah lama, dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak ada masalah,” kata Jokowi saat ditemui di rumahnya di Sumber, Solo, Selasa (11/2/2025).

Saat dimintai tanggapan soal pernyataan Prabowo yang menyebut ada pihak yang ingin memisahkan mereka, Jokowi merespons santai.

“Ya kan ndak papa. Sekali lagi hubungan saya dan Pak Prabowo itu hubungan yang sudah lama terjalin,” ujar Jokowi.

“Ya biasa saja. Hubungan baik-baik saja, sangat baik,” sambungnya.

Saat wartawan menanyakan apakah dirinya juga merasakan hal yang sama tentang adanya pihak yang hendak memisahkan dengan Prabowo, Jokowi mengulang pernyataannya.

Saat ditanya siapa sosok yang hendak memisahkan dirinya dengan Prabowo Subianto, Jokowi hanya tertawa. “Ya, ya, he-he-he,” ucap Jokowi.

Disinggung soal dirinya pernah berhadapan dengan Prabowo di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, Jokowi mengatakan kompetisi itu biasa di dalam politik.

“Ya biasa saja. (Meski pernah bertarung di Pilpres?) Ya kan biasa dalam politik berkompetisi biasa,” terangnya.

Jokowi menambahkan, dirinya sering bertemu dengan Prabowo kalau sedang di Jakarta.

“Ya kalau pas ke Jakarta sering ketemu. Waktu perkawinan putri Pak Akbar Tanjung, kawinan putranya Hatta Rajasa ketemu (dengan Prabowo),” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo membahas soal hubungannya dengan Jokowi saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, kemarin.

“Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan, kita jangan ikut pecah belah-pecah belah itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia,” kata Prabowo, Senin (10/2/2025), dikutip dari detikNews.

Prabowo juga bercerita bahwa dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi.

“Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” ucap Prabowo. (hp)

11/02/2025 19:24
PSI Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Bukti Prabowo dan Gibran Bekerja untuk Rakyat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai dilaksanakannya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai Senin 10 Februari 2025 kemarin sebagai salah satu langkah terobosan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Program CKG ini sangat bagus karena menggeser pola pikir dari mengobati menjadi mencegah. Ini satu lagi bukti nyata komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk benar-benar bekerja demi rakyat,” kata Juru Bicara DPP PSI, Agus Herlambang, dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Agus menggarisbawahi, program CKG ini juga akan sangat membantu kalangan kurang mampu yang selama ini tidak bisa melakukan cek pemeriksaan kesehatan karena alasan biaya.

“Dengan digratiskan, mereka bisa mendeteksi lebih awal jika ada gangguan kesehatan. Tidak ada lagi kendala biaya,” lanjut Agus.

Sebelumnya, Pemerintah memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

“Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

Menurut Menkes, tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

“Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia.

Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

“Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik.

“Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” tutupnya.

11/02/2025 19:23
Abu Obeida: Hamas Telah Memantau Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata Tiga Pekan Terakhir – Halaman all

Abu Obeida: Hamas Telah Memantau Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata Tiga Pekan Terakhir

TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Brigade al-Qassam mengumumkan penundaan penyerahan tawanan sampai “Israel” mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Gerakan Perlawanan Hamas mengumumkan bahwa pertukaran tawanan yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, karena pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap perjanjian gencatan senjata .

Juru bicara Brigade Martir Izz al-Din al-Qassam, Abu Obeida, mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pimpinan Hamas telah memantau pelanggaran “Israel” terhadap perjanjian gencatan senjata selama tiga minggu terakhir.

Pelanggaran tersebut termasuk melarang kembalinya warga Palestina ke distrik utara, menargetkan mereka di seluruh Jalur Gaza, dan melarang masuknya bantuan sesuai dengan ketentuan yang disepakati .

Di sisi lain, Hamas telah sepenuhnya mematuhi persyaratan perjanjian tersebut.

Akibatnya, tanggal penyerahan tawanan Israel, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 15 Februari, telah ditunda tanpa batas waktu, hingga pendudukan Israel mematuhi dan memberikan kompensasi atas hak-hak selama beberapa minggu terakhir.

Abu Obeida menegaskan bahwa Perlawanan Palestina akan tetap berkomitmen penuh terhadap ketentuan gencatan senjata.

Hamas sebut Israel berencana menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza
Sebelumnya hari ini, seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Gerakan Perlawanan Islam Hamas yakin “Israel” secara aktif berupaya menggagalkan perjanjian gencatan senjata .

Pejabat itu menyatakan bahwa pernyataan Israel mengenai tahap kedua kesepakatan itu menandakan keengganan untuk berkomitmen pada gencatan senjata yang langgeng.

Lebih jauh lagi, Hamas, menurut pejabat tersebut, melihat “Israel” sangat bergantung pada keputusan sembrono Presiden AS Donald Trump untuk membenarkan kebijakan dan tindakannya di fase selanjutnya.

Hamas mengatakan bahwa jika “Israel” tidak mematuhi tahap kedua perjanjian tersebut, maka mereka akan membayar harga yang mahal, pejabat Palestina tersebut menegaskan.

SUMBER: AL MAYADEEN

11/02/2025 19:23
PNS Ketar-ketir Kena PHK Massal, Petaka Elon Musk Menggila

Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk ditugaskan Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Fokusnya melakukan efisiensi, salah satunya terkait sumber daya manusia atau PNS di pemerintah federal AS.

PNS di AS kini khawatir menghadapi sepak terjang Elon Musk dan segala aksinya di pemerintahan. Pasalnya, program pengunduran diri sukarela sedang digalakkan oleh Musk dengan restu Trump.

DOGE sudah memegang akses ke sistem pembayaran federal, membubarkan beberapa lembaga bantuan, dan menawarkan pilihan berhenti secara sukarela atau dipecat kepada jutaan PNS federal.

Inisiatif pemangkasan biaya ini pertama kali diumumkan oleh Trump setelah kemenangannya pada November.

Langkah-langkah Musk memicu kekacauan dan kebingungan pegawai di federal AS.

Orang terkaya di dunia itu berupaya mengurangi biaya dan merombak seluruh departemen. Ia mengirim email ultimatum dengan subjek Fork in the Road, meminta pegawai komitmen kerja sangat keras atau mundur.

Musk melakukan hal yang sama seperti saat akuisisi Twitter sekitar 2 tahun yang lalu.

Rinciannya tidak terlalu jelas, namun gambaran keseluruhannya adalah Musk menginginkan reformasi pemerintah secara menyeluruh, dengan melakukan pemangkasan besar-besaran.

Musk mengatakan bahwa upaya pemotongan anggarannya kemungkinan besar tidak akan mencapai target awal penghematan sebesar US$2 triliun, yang berarti sepertiga dari pengeluaran tahunan pemerintah federal.

“Saya pikir kita harus membelanjakan uang publik dengan bijak,” kata Musk dalam perjalanannya untuk bertemu anggota parlemen pada Desember, dikutipd ari BBC, Senin (10/2/2025).

Ia mengatakan bahwa Doge akan memangkas peraturan federal, mengawasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan menutup beberapa lembaga secara keseluruhan.

DOGE pada awalnya akan dipimpin oleh Musk dan Vivek Ramaswamy, seorang pemodal yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik, namun kemudian mundur dan sekarang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur Ohio.

Meskipun DOGE memiliki kata “departemen” dalam namanya, DOGE bukanlah sebuah departemen resmi pemerintah, jenis badan yang harus dibentuk melalui Kongres dan biasanya mempekerjakan ribuan staf.

Sebaliknya, DOGE beroperasi sebagai badan penasihat, yang dijalankan oleh salah satu sekutu terdekat Trump dan memiliki hubungan langsung dengan Gedung Putih.

(fab/fab)

11/02/2025 19:20
Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan, Jhon Sitorus: Anggaran Pertahanan untuk Gaji Orang Tak Kompeten?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus memberikan respons terkait penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan.

Dikatakan Jhon, posisi tersebut seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang pertahanan negara.

“Ini Kementerian pertahanan loh, menteri pertahanan atas negara dengan kekuatan militer nomor 13 di dunia,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (11/2/2025).

Jhon juga menyoroti bahwa bukan hanya Deddy yang dianggap tidak memiliki pengalaman di bidang pertahanan, tetapi juga beberapa staf khusus lainnya.

“Stafsus yang lain juga tak memiliki latar belakang Pertahanan Negara, seperti Sylvia Efi, Kris Wijoyo dan Lenis Kogoya,” cetusnya.

Ia mempertanyakan apakah anggaran tertinggi di Indonesia untuk sektor pertahanan justru digunakan untuk menggaji staf khusus yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.

“Lembaga dengan anggaran tertinggi di Indonesia untuk menggaji stafsus seperti ini?,” Jhon menuturkan.

Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan memang menuai berbagai reaksi dari publik. Kritik terus muncul terkait kurangnya latar belakang militer atau pertahanan yang dimilikinya.

“Kayaknya kita harus normalisasi menerima hal-hal yang tak wajar di negara ini,” kuncinya.

Sebelumnya, Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Deddy Corbuzier diangkat langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa (11/2/2025).

Diangkatnya Deddy sebagai Staf Khusus ini menjadi sorotan publik, mengingat latar belakang Deddy sebagai pesohor di dunia hiburan.

11/02/2025 19:19
Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Beji Dibatasi 30 Orang Per Hari Megapolitan 11 Februari 2025

Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Beji Dibatasi 30 Orang Per Hari
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Kepala Puskesmas Beji, Hilma Handayani mengatakan, pihaknya hanya bisa menampung sebanyak 30 peserta
cek kesehatan gratis
(CKG) per harinya.
Jumlah ini telah disesuaikan dengan anjuran Kementerian Kesehatan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kesehatan (nakes) puskesmas.
“Kita tidak dibatasi, tapi menurut dari Kemenkes memang kuotanya per hari itu dibuka sekarang 30 orang,” kata Hilma kepada Kompas.com di lokasi, Selasa (11/2/2025).
Jika nantinya ada 31 orang yang mendaftar, maka pasien itu diminta kembali lagi ke Puskesmas Beji pada esok hari.
“Disuruh balik lagi (ke rumah), karena daftar juga kan di SATUSEHAT dulu,” ungkap Hilma.
Hilma juga meminta warga yang mendaftar cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas sesuai domisilinya.
“Mungkin kan masyarakat itu belum paham atau belum tahu, karena kemarin kita (Puskesmas Beji) menjadi
kick off
, dianggapnya cuma kami (yang melaksanakan cek kesehatan gratis),” terang Hilma.
“Padahal tidak Puskesmas Beji saja, tapi seluruh puskesmas yang ada di Kota Depok (38 puskesmas), yang sudah mampu dan bisa melaksanakan,” tambah dia.
Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Yuliandi mengatakan, kapasitas SDM Puskesmas Beji hanya mampu melayani pasien cek kesehatan gratis di kisaran 30-40 orang.
Angka ini lebih besar dibanding puskesmas lain di Depok yang mungkin hanya bisa melayani 20 orang per harinya.
“Nanti untuk puskesmas kecil di Depok yang kuotanya misal hanya bisa menampung sedikit, boleh dan bisa ke puskesmas lain,” jelas Yuliandi.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah memulai program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis secara serentak pada Senin (10/2/2025).
Masyarakat dapat mengaksesnya di puskesmas terdekat, dengan terlebih dahulu mendaftar online melalui aplikasi SATUSEHAT mobile atau datang langsung ke puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
Program cek kesehatan gratis ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus.
Program yang dimulai hari ini adalah CKG ulang tahun yang ditujukan untuk masyarakat berusia 6 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti CKG pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/02/2025 19:19
Dilantik Jadi Staf Khusus Menhan, Deddy Corbuzier Wajib Laporkan LHKPN Paling Lambat 12 Mei

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus. Menyusul pelantikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membahas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari selebritas dan kreator konten tersebut.

“Berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024, staf khusus menteri termasuk kategori wajib LHKPN (WL). Perkom tersebut efektif berlaku enam bulan setelah ditetapkan, yaitu pada 1 April 2025,” jelas anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Namun, sebelum proses lebih lanjut dilakukan, KPK akan berkoordinasi dengan Kemenhan untuk memastikan apakah jabatan Staf Khusus Menteri setara dengan pejabat eselon I, II, atau III.

Hal ini penting mengingat dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2019, jabatan tersebut tercatat sebagai posisi yang wajib melaporkan LHKPN.

“KPK akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pertahanan untuk memastikan apakah jabatan staf khusus menteri setara dengan pejabat eselon I, II, atau III, mengingat dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2019 jabatan tersebut tercatat sebagai WL,” ujarnya lagi.

Jika ternyata jabatan tersebut setara dengan pejabat eselon I, II, atau III maka Deddy Corbuzier wajib menyampaikan LHKPN paling lambat tiga bulan setelah pelantikan, yaitu pada 12 Mei 2025. Namun, jika tidak termasuk dalam kategori tersebut, batas waktu pelaporan akan dihitung dua bulan setelah Perkom 3 Tahun 2024 efektif berlaku, yaitu pada 1 Juni 2025.

“KPK siap untuk memberikan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini,” tutup anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo soal Deddy Corbuzier wajib melaporkan LHKPN.

11/02/2025 19:18
Menkes Targetkan Semua RS Terapkan Kelas Rawat Inap Standar pada Juni 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan, semua Rumah Sakit (RS) di Indonesia, mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti Kelas I, II dan III dalam BPJS Kesehatan pada Juni 2025.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR pada Selasa (11/2/2025).

“Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah melaksanakan implementasi KRIS, dari 3.228 ada 115 rumah sakit yang kita tidak masuk kewajibannya untuk KRIS,” ujarnya.

“Ada 3.113, nah ini setengah-setengah lah ya swasta lebih banyak sediki, kemudian ada rumah sakit pemerintah,” imbuhnya.

Budi menegaskan, tujuan KRIS bukan untuk penghapusan kelas.

Namun untuk menghadirkan agar ada standar minimal untuk layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat.

“Jadi tujuan utamanya bukan dari sisi kelas tapi layanan kesehatannya minimal sama dan standarnya terpenuhi,” ucapnya.

Budi menjelaskan, ada 12 standar kriteria implementasi KRIS.

Menurut Budi, ada empat kriteria yang masih banyak belum terpenuhi.

Yakni ukuran pintu kamar mandi yang tidak muat dimasuki kursi roda, kelengkapan Nurse Call dan stop kontak, outlet oksigen di setiap tempat tidur dan ketersediaan kamar mandi di dalam ruangan.

“Yang agak memerlukan effort tapi menurut kita sangat manusiawi adalah pasang kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandinya enggak ush ke luar karena yang bersangkutan kan udah pasien sakit. Kalau bisa kamar mandinya di dalam ruangan tempat tidur mereka, seperti hotel lah,” pungkasnya.

11/02/2025 19:18
Banyak Negara Blokir DeepSeek, Komdigi Lakukan Kajian

Jakarta, FORTUNE – Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Oki Suryowahono, mengatakan pemerintah tidak akan gegabah memblokir DeepSeek.

Deepseek merupakan model kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI) berbasis large language model (LLM) asal Cina yang telah diblokir di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Italia, Australia, hingga Korea Selatan.

Aplikasi chatbot tersebut diluncurkan untuk menjadi pesaing kuat platform AI lain seperti ChatGPT dan Open AI.

Alasan pemblokirannya adalah adanya kekhawatiran pada keamanan data.

Menanggapi hal tersebut, Oki menjelaskan saat ini Komdigi sedang mempelajari apakah DeepSeek berpotensi memberikan ancaman serius pada penggunanya.

“Sedang kami pelajari ya apa memang benar menjadi ancaman atau sebenarnya ada masalah apa. Yang pasti, kita harus hati-hati dan tidak terlalu gegabah memblokir Deepseek, [karena] mungkin banyak yang terbantu oleh [keberadaannya],” ujarnya saat ditemui usai acara Public Discussion FPCI dan Tools for Humanity di Jakarta, Selasa (11/2).

Di samping itu, Oki juga mengatakan AI sendiri sejatinya mampu menjadi salah satu solusi bagi negara yang sangat majemuk dalam membuka kesanggupan mengejar efisiensi pekerjaan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan teknologi AI sendiri perlu dimanfaatkan secara bijak. Sebab, selain mampu membantu dalam memudahkan pekerjaan manusia, AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal negatif.

“Karena itu kita semua harus bijak dan waspada. Pemerintah akan terus berupaya agar perkembangan AI ini inklusif, adil, transparan dan benar-benar tidak merugikan. Karena itu kita semua harus bahu-membahu dan kerja sama,” katanya.

11/02/2025 19:18
KPK Terdampak Efisiensi Anggaran, Setyo: Enggak Ada Biaya Dinas, Enggak Ada Operasional – Page 3

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Efisiensi belanja APBN tahun anggaran 2025 menyasar pada Kementerian/Lembaga, lalu APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN tahun anggaran 2025.

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Hal ini terdiri anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam diktum ketiga, Prabowo meminta menteri/pimpinan lembaga melakukan efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Kemudian, mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Dalam Instruksi Presiden, Prabowo Subianto juga meminta Kepala Daerah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremoni, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar ataupun focus group discussion (FGD).

Presiden Prabowo berharap, dengan kebijakan terkait kepala daerah dapat mengarahkan anggaran pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

Selain itu, kepala daerah juga diharap bisa lebih hati-hati dalam menyusun anggaran dan memprioritaskan belanja yang mendukung program strategis nasional.

Baca juga Prabowo Ungkap Ada Pihak yang Melawan Efisiensi Anggaran: Merasa Jadi Raja Kecil

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com

11/02/2025 19:15