Blog

  • Polisi Ungkap Keterlibatan Pegawai Kementerian Terkait Pagar Laut

    Polisi Ungkap Keterlibatan Pegawai Kementerian Terkait Pagar Laut

    GELORA.CO – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyebut ada keterlibatan pegawai kementerian dan lembaga terkait, di kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM wilayah pagar laut Tangerang.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu dengan dicetak dan ditandatangani sendiri.

    Surat palsu itulah yang kemudian digunakan oleh Kepala Desa Kohod dan kawan-kawan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

    “Selanjutnya dengan bantuan dari beberapa oknum pada Kementerian dan Lembaga, terbitlah bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod,” ujar Djuhandhani kepada IDN Times, Selasa (11/2/2025).

    Djuhandhani menjelaskan, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah kantor hingga rumah Kepala Desa Kohod Arsin, pada Senin (10/2/2025).

    Penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari tiga lokasi penggeledahan yakni Kantor Desa Kohod, rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

    “Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu,” jelasnya.

    Selain itu, ia menyebut penyidik juga turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen.

  • 3 AB Siap Proses Transaksi Short Selling, Ini Namanya

    3 AB Siap Proses Transaksi Short Selling, Ini Namanya

    Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menjelaskan, ada 27 AB yang berminat menjadi AB short selling sejak peraturan tentang mekanisme itu diperbarui pada 2024.

    Dari jumlah itu, 9 di antaranya tengah menjalani persiapan untuk memperoleh lisensi AB short sell. Secara detail, tiga AB dari 9 itu merupakan AB internasional.

    “Tiga AB [di antaranya] sedang dalam proses akhir, sehingga kami harapkan dalam waktu yang tak terlalu lama sudah ada tiga yang dapat memberikan layanan tersebut [intraday short sell],” kata Jeffrey, Selasa (11/2).

    Lebih lanjut, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 BEI, Firza Rizqi Putra mengatakan tiga AB yang berada dalam tahap finalisasi itu adalah Ajaib Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Semesta Indovest Sekuritas. Ketiganya dinilai memiliki kesiapan cukup tinggi untuk menjadi AB yang melayani transaksi short sell.

    Lantas, kapan para AB itu siap memproses transaksi short sell dan intraday short sell? Itu bergantung pada kapan izin dari bursa akan diberikan.

    “Tiga AB [yang sudah disebut] sudah punya pasar yang cukup besar dan basis investor cukup banyak. Kesiapannya cukup tinggi,” kata Firza. “Namun, terkait kapan bisa bertransaksi, itu ketika kami berikan lisensi. Bisa saja ketiga AB itu tersalip dengan nama-nama di bawahnya [dari segi kesiapan], kembali lagi, sesuai kesiapan AB-AB di bawahnya.”

    Adapun, short selling mengacu pada transaksi jual-beli efek, tapi efek itu tak dimiliki oleh penjual ketika transaksi berlangsung. Mekanisme tersebut dapat investor manfaatkan saat pasar dalam kondisi menurun atau bearish, dengan menjual efek pada harga tinggi dan membelinya kembali di harga lebih rendah. Akan tetapi, transaksi short selling hanya diperuntukkan bagi investor yang berpengalaman.

    Di tahap I, BEI akan mengimplementasikan intraday short selling atau IDSS pada kuartal Ii 2025 untuk investor ritel domestik. Ada 10 saham yang dapat ditransaksikan menggunakan mekanisme tersebut, yakni: ADRO, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, BRPT, MBMA, SMRA, dan TLKM.

    Evaluasi akan dilakukan paling tidak setahun, sebelum pemberlakuan tahap II. Pada fase kedua itu, mekanisme short sell akan tersedia bagi seluruh investor, termasuk investor institusi.

    “Kesiapan investor institusi harus menunggu paling tidak satu tahun [sejak implementasi fase I],” ujar Jeffrey.

  • Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 – Page 3

    Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 – Page 3

    Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 sudah dimulai di beberapa daerah dan akan dilakukan bertahap. Tanggal pasti pencairan di setiap wilayah belum diumumkan secara resmi, jadi pastikan untuk selalu mengecek secara berkala.

    Pastikan data Anda di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) akurat dan selalu terbarui. Data yang akurat akan mempermudah proses pencairan bansos Anda. Periksa saldo rekening atau kartu KKS Anda secara berkala untuk memastikan bantuan telah masuk. Manfaatkan layanan m-banking untuk mempermudah pengecekan.

    Simpan dengan baik dokumen penting seperti surat undangan dan identitas Anda. Jika mengalami kendala dalam pencairan bansos, segera laporkan kepada pendamping sosial atau kantor desa/kelurahan setempat. Mereka siap membantu Anda.

    Ingat, data penerima bansos dapat berubah setiap tiga bulan sekali berdasarkan evaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, penting untuk mengecek status bansos Anda secara berkala agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini.

    Informasi ini valid per tanggal 11 Februari 2025. Jadwal dan informasi pencairan bansos dapat berubah sewaktu-waktu, jadi tetap pantau informasi resmi dari pemerintah.

  • Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik    
        Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mendorong pemerintah dan konsumen AS membeli sedotan plastik. Kebijakan ini mementahkan upaya mantan Presiden Joe Biden untuk menghapuskan penggunaan plastik sekali pakai dan mengatasi limbah.

    “Kita akan kembali menggunakan sedotan plastik,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih saat dia menandatangani perintah eksekutif tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/2/2025).

    Dalam penandatanganan yang dilakukan pada Senin (10/2) waktu setempat, Trump menyebut sedotan kertas “tidak berhasil”.

    “Saya pikir plastik tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap hiu, karena mereka hidup di lautan,” ucapnya.

    Biden sebelumnya mengusulkan langkah-langkah lingkungan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang tidak dapat terurai secara alami, yang merusak ekosistem dan mencemari persediaan makanan.

    Rencana aksi sukarela diterbitkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS pada November tahun lalu.

    Perintah eksekutif Trump itu merupakan bagian dari melemahnya komitmen lingkungan oleh Trump, yang dalam salah satu tindakan pertama pada masa jabatan keduanya, telah menarik mundur AS dari perjanjian iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Trump juga membatalkan kebijakan pemerintahan Biden untuk mengakhiri penggunaan semua produk plastik sekali pakai di wilayah federal AS pada tahun 2032 mendatang.

    Puluhan negara di dunia telah memberlakukan larangan terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, yang sebagian besar diproduksi melalui petrokimia dan digunakan untuk membuat tas belanja, botol, dan barang-barang sekali pakai lainnya.

    Namun, negosiasi perjanjian global untuk hal itu telah gagal tahun lalu, karena negara-negara produsen plastik besar enggan berkomitmen untuk membatasi produksi plastik.

    Jumlah sampah plastik yang dibuang ke lingkungan, menurut penelitian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang diterbitkan tahun lalu, diperkirakan akan meningkat dari 81 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi sebanyak 119 juta metrik ton pada tahun 2040 mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, Pertamina Buka Suara

    Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, Pertamina Buka Suara

    Bali, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) buka suara perihal kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Pertamina menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.

    “Kalau kami Pertamina memang memandang, kami hormati dulu apa yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini di Kejaksaan Agung,” terang VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, usai Media Gathering Subholding Upstream, di Bali, Selasa (11/2/2025).

    Yang jelas, kata Fadjar, Pertamina dalam melaksanakan aksi korporasi atau pengadaan sudah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan juga aturan yang berlaku.

    Maka, dengan adanya kasus dugaan pidana korupsi tata kelola minyak mentah ini, Pertamina siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan data-data jika diperlukan.

    Kronologi Kasus Tata Kelola Minyak

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025). Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 2018 ketika diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengutamakan minyak mentah hasil produksi dalam negeri untuk kemudian diolah di kilang perusahaan sebelum melakukan impor. Di sisi lain, KKKS swasta juga diwajibkan menawarkan bagian minyak mentahnya kepada PT KPI sebelum melakukan ekspor.

    Apabila penawaran dari swasta ditolak oleh Pertamina, maka hal itu dapat digunakan perusahaan pelat merah ini untuk mengajukan rekomendasi ekspor. Akan tetapi, dalam praktiknya, Kejagung menduga adanya upaya PT KPI dan KKKS swasta untuk menghindari kesepakatan jual beli minyak mentah tersebut.

    “Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISJ dan/atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya,” ujar dia dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    Harli menilai tindakan menghindari kesepakatan jual beli tersebut telah merugikan negara. Pasalnya, minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang seharusnya bisa diolah di Kilang Pertamina malah harus tergantikan dengan minyak mentah hasil impor.

    (luc/luc)

  • Misteri Pembunuhan Siswi SMA di Jombang: Hilangnya Motor dan COD Berujung Maut

    Misteri Pembunuhan Siswi SMA di Jombang: Hilangnya Motor dan COD Berujung Maut

    Jombang (beritajatim.com) – Kasus kematian tragis menimpa Putri Regita Amanda (19), seorang siswi SMA kelas XII asal Desa Sebani, Kecamatan Sumobito. Mayatnya ditemukan mengambang di Sungai Dusun Peluk, Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Polisi menduga kuat korban dianiaya kemudian dibuang ke sungai.

    Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami luka sobek di kepala akibat benda tumpul serta luka benturan di perut. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah tenggelam. “Artinya, pada saat korban masuk ke sungai posisinya masih hidup,” kata Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, Selasa (11/2/2025).

    Hingga saat ini, sepeda motor Honda Vario dan ponsel milik korban belum ditemukan. Polisi menduga dua barang tersebut dibawa kabur oleh pelaku. “Kami sudah melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan meminta keterangan keluarga korban,” lanjut Margono.

    Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk teman sekolah korban dan orang pertama yang menemukan jasadnya. Dari penyelidikan awal, korban diketahui keluar dari rumah pada Senin (10/2/2025) sore dengan alasan melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem bayar di tempat atau Cash on Delivery (COD).

    “COD dengan siapa, masih kita dalami,” tambah Margono. Keluarga menyatakan bahwa korban pamit kepada ayahnya sebelum berangkat. Namun, korban tidak pernah kembali hingga akhirnya ditemukan tewas di sungai.

    Barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian meliputi kalung dan cincin yang masih melekat di tubuh korban. Namun, dompet, ponsel, dan sepeda motor hilang. Polisi masih terus mendalami motif di balik kasus ini, apakah murni perampokan atau ada motif lain yang lebih kompleks.

    Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi COD. Keamanan lokasi dan identitas pembeli atau penjual harus diperiksa dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Polisi kini masih memburu pelaku dan mengumpulkan bukti tambahan guna mengungkap kasus pembunuhan ini. [suf]

  • Polisi Tangkap 4 WN Malaysia Penyelundup Sabu ke Indonesia – Page 3

    Polisi Tangkap 4 WN Malaysia Penyelundup Sabu ke Indonesia – Page 3

    Sementara itu, kasus narkoba lain yang berhasil diungkap adalah penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 135 kilogram dari Thailand. Tersangka ada sebanyak empat orang berinisial I, F, E, dan M asal Aceh, yang ditangkap di wilayah Pantai Ujung Biang, Desa Anggar Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

    “Semua barang akan diedarkan ke kota-kota besar, Medan dan Jakarta, kota besar lah,” ungkapnya.

    Mukti mengatakan, kuat dugaan barang haram itu merupakan bagian dari sindikat gembong narkoba Freddy Pratama.

    “Kita masih membuka data TPPU, dengan data TPPU semua bisa terungkap. Kalau ditangkap orang enggak akan mengaku, tapi kalau buka rekeningnya dan ini pasti akan di TPPU. Pasti nantinya ujungnya ke Freddy Pratama,” Mukti menandaskan.

     

  • Bersama BRI, Balee Scents Siap Melangkah ke Pasar Dunia

    Bersama BRI, Balee Scents Siap Melangkah ke Pasar Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku UMKM untuk berkembang serta memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Melalui BRI UMKM EXPO(RT) 2025, BRI memberikan kesempatan bagi UMKM unggulan untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk Balee Scents yang bergerak di sektor Healthcare & Wellness.

    Seperti diketahui, BRI telah sukses menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang resmi ditutup pada Minggu, 2 Februari 2025. Melalui inisiatif strategis ini, BRI terus berkomitmen untuk mendorong semakin banyak UMKM binaan yang naik kelas dan berhasil menjangkau pasar internasional. Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspormencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

    Balee Scents lahir pada tahun 2022, berawal dari kecintaan Jennifer Putri Leona terhadap produk aromaterapi serta keinginannya menghadirkan pilihan yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. “Sejak lama, saya memiliki ketertarikan pada aromaterapi, namun sering kali menemukan bahwa produk berkualitas memiliki harga yang cukup tinggi. Hal ini mendorong saya untuk menghadirkan pilihan yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa dukungan BRI memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan bisnisnya. “Saat itu, kami dikenalkan dengan pemberdayaan BRI oleh seorang kenalan yang lebih berpengalaman di dunia UMKM. Dari sana, kami belajar strategi penyelenggaraan event hingga akhirnya berkesempatan tampil di BRI UMKM EXPO(RT) 2025”, jelasnya. Saat ini, produk Balee Scents dijual dengan harga mulai dari Rp79.000 untuk lilin hingga Rp400.000 untuk hampers eksklusif dalam kemasan hardbox.

  • Wamen ESDM Buka Suara Soal Strategi Efisiensi Anggaran

    Wamen ESDM Buka Suara Soal Strategi Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga Rp 256,1 triliun dari alokasi awal Rp 1.160,1 triliun.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan jika terjadi efisiensi anggaran negara untuk tahun 2025 ini, maka akan berpengaruh secara signifikan pada belanja Kementerian ESDM.

    Walaupun begitu, Yuliot mengaku pihaknya akan terus mengoptimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk pihaknya.

    “Ya kalau ini terjadi efisiensi, ini akan berdampak signifikan. Tapi kami akan berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, Yuliot menyebutkan pihaknya saat ini telah menyusun prioritas belanja mana saja yang perlu diutamakan.

    “Ya mudah-mudahan dengan adanya prioritas, kalau memang itu tidak ada pemotongan, ya berarti seluruh usulan kegiatan yang ada di dalam DIPA itu bisa dilaksanakan secara keseluruhan,” tambahnya.

    Dengan begitu, dia menegaskan pihaknya masih melakukan kajian internal perihal efisiensi anggaran terhadap kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh pihaknya.

    “Jadi untuk efisiensi anggaran ya kita secara internal melihat bagaimana kegiatan-kegiatan operasional termasuk pengawasan di lapangan. Jadi kita mengharapkan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kegiatan Kementerian ESDM di lapangan,” tandasnya.

    (haa/haa)

  • Mundur dari Jabatan Deputi OIKN, Mohammed Ali Berawi Akan Kembali Mengajar di FT UI

    Mundur dari Jabatan Deputi OIKN, Mohammed Ali Berawi Akan Kembali Mengajar di FT UI

    Jakarta, Beritasatu.com – Mohammed Ali Berawi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai deputi bidang transformasi hijau dan digital (THD) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Keputusan ini diambil karena Ali ingin kembali menjalani perannya sebagai pengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI).

    Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada 7 Februari 2025.

    “Hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai deputi THD OIKN. Semoga pengurusan keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN,” ungkap Ali dalam keterangannya, Selasaa (11/2/2025).

    Mohamed Ali merupakan guru besar di Universitas Indonesia. Keputusan untuk mundur dari OIKN diambil agar ia dapat kembali fokus mengajar dan berkontribusi di dunia akademik.

    Selama menjabat di OIKN, Ali berperan dalam menyusun master plan, blueprint, dan pedoman pembangunan IKN yang berfokus pada lima prinsip utama, yakni green, resilient, sustainable, inclusive, dan smart city. Ia berharap prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi acuan dalam kelanjutan pembangunan IKN.

    Ali menyampaikan, semua program kerja yang telah dan akan dilaksanakan selalu merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik (hardware), tetapi juga pengembangan teknologi (software) dan peningkatan kapasitas SDM (brainware),” papar Mohammed Ali Berawi.

    Ali menekankan, hakikat pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

    “Bangun dan berdayakan masyarakat secara terus-menerus, karena inilah tujuan utama dari pembangunan,” tambahnya.

    Menurut Ali, IKN bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi membangun masa depan Indonesia. Komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi kunci keberhasilan.

    “Terima kasih atas kekompakan dan kerja samanya selama ini. Insyaallah persahabatan dan persaudaraan yang telah dibina saat ini akan terus menjadi penyambung tali silaturahim kita. Proud to have you all!,” tutup Mohammed Ali Berawi.