Blog

  • Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia, Perkuat Implementasi ESG – Halaman all

    Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia, Perkuat Implementasi ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi keterbatasan akses terhadap air bersih masih dialami oleh berbagai daerah, baik dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai maupun pencemaran sumber air.  Mengutip data dari WaterAid Indonesia di tahun 2022, setidaknya tercatat 35,3 juta masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses ke air bersih dan layak.  

    Hal ini mendorong PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) untuk berkomitmen penuh dalam berkontribusi memenuhi target kebutuhan air bersih sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Sejak tahun 2022 hingga 2024, Telkom telah menyalurkan bantuan Sarana Air Bersih (SAB) berupa penampungan air, pembangunan sumur bor, pipanisasi, MCK, dan kelistrikan sarana air bersih. Pelaksanaan Pembangunan SAB ini dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

    Dalam perjalanannya, Telkom telah menyalurkan bantuan ke 232 lokasi di seluruh Indonesia. Target penerima bantuan merupakan lingkungan sekolah ataupun wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku , dan Papua. 

    Langkah Telkom dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas SAB ini tercatat sudah membantu lebih dari 80.000 penerima manfaat yang tersebar di beberapa wilayah bantuan. Dengan adanya program ini, Telkom berharap dapat mendorong peningkatan kesejahteraan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    Salah satu penerima bantuan yaitu Isman Gunandi selaku Local Hero wilayah Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan menyampaikan apresiasinya, “Saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Telkom Indonesia atas bantuan pembangunan Sarana Air Bersih ini.”

    “Bantuan ini memang sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar untuk memudahkan proses pengambilan air bersih, terlebih ketika kemarau. Kami sangat kesulitan mendapatkan air bersih untuk aktivitas sehari-hari dikarenakan sumber air bersih yang cenderung kering. Dengan adanya fasilitas ini, harapannya dapat memenuhi kebutuhan air bersih ibadah musholla dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

    Program Pembangunan fasilitas air bersih ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom dalam mendukung keberlanjutan, termasuk memperkuat implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan bahwa pembangunan Sarana Air Bersih ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Telkom Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

    “Akses air bersih yang lebih baik membawa dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan target Telkom dalam mendukung pencapaian  Sustainable Development Goals poin ke-6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.(*)

     

  • Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik sejumlah staf khusus. Salah satu yang dilantik adalah artis Deddy Corbuzier. Pelantikan digelar Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahananan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Sjafrie secara resmi melantik Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan; Kris Wijoyo Soepandji sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara; Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik; Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Indra Irawan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan; dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.

    Pada kesempatan yang sama, Sjafrie juga memberikan penghargaan Dharma Pertahanan kepada delapan orang, sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka dalam bidang pertahanan. Sjafrie menganugerahkan penghargaan berupa Dharma Pertahanan Utama kepada Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara; Mayjen TNI (Purn) Jacob Djoko Sarosa Wakasek Pengasuhan SMA Taruna Nusantara; Mayjen TNI (Purn) Nanang Djuana Priadi Wakasek Administrasi SMA Taruna Nusantara; Mayjen TNI (Purn) Asrobudi Wakasek Kesiswaan SMA Taruna Nusantara; Edison Nggwijangge, Pj. Bupati Nduga Provinsi Papua Pegunungan (Periode Juni 2023 sampai dengan Mei 2024); dan Sigit P. Santosa, Direktur Utama PT Pindad.

    Foto: Pelantikan Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta. Dok Kemhan
    Pelantikan Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta. Dok Kemhan

    Selanjutnya menganugerahkan Dharma Pertahanan Madya kepada Joao Angelo De Saosa Mota; serta Dharma Pertahanan Pratama kepada Ashari Bin Andi Pasanrangi, Staf Pj. Bupati Nduga (Periode Juni 2023 sampai dengan Mei 2024).

    “Selasa, 11 Februari 2025, saya Melantik Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta. Pengangkatan Staf Sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti,” ungkap Sjafrie dalam unggahannya di Instagram pribadinya.

    “Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” lanjutnya.

    (wur/wur)

  • Kian Terpuruk, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.531

    Kian Terpuruk, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.531

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini kembali ditutup melemah perdagangan, Selasa (11/2/2025). IHSG turun sebesar 1,75% atau kehilangan 116,15 poin, sehingga ditutup di level 6.531,99.

    Sepanjang perdagangan hari ini, mayoritas saham bergerak dalam tren negatif. Tercatat, 424 saham mengalami penurunan, 171 saham mengalami kenaikan, dan 198 saham stagnan.

    IHSG hari ini sempat menyentuh level tertinggi di 6.658,23 dan level terendah di 6.500,46 selama sesi perdagangan berlangsung.

    Hingga penutupan, total volume transaksi mencapai 16,93 miliar lembar saham dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1,283 juta kali dengan nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp 12,68 triliun.

    Mayoritas saham sektoral melemah pada perdagangan IHSG hari ini. Sektor infrastruktur turun tinggi mencapai 3,94%, diikuti energi turun 3,18%, transportasi melemah 2,96%, dan properti anjlok 1,95%.

    Sementara, hanya saham teknologi yang menguat 23,89 poin atau 0,53%.

    Kemudian, beberapa saham masuk jajaran top loser, yakni PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) mengalami penurunan paling tinggi karena melemah 19,64%, diikuti oleh saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang turun 19,01%, dan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) yang jatuh 16,67%.

    Sementara itu, saat IHSG turun, beberapa saham masuk jajaran top gainers, yakni saham PT Sekar Laut Tbk (SKLT) mencatatkan kenaikan tertinggi dengan melonjak 34,12%, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) yang naik 24,86%, dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yang meningkat 24,84%. 

  • Mobil Berpelat RI 24 Nerobos, Siapa yang Boleh Lewat Jalur TransJakarta?

    Mobil Berpelat RI 24 Nerobos, Siapa yang Boleh Lewat Jalur TransJakarta?

    Jakarta

    Belum lama ini, jagat media sosial dihebohkan dengan mobil berpelat RI 24 melintas di jalur TransJakarta. Sebenarnya, siapa saja sih yang boleh melintas di jalur khusus itu?

    Mobil berpelat RI 24 bikin heboh lantaran menerobos jalur TransJakarta. Dalam video yang tersebar di media sosial, Alphard berkelir putih tersebut melintas di jalur TransJakarta. Tak diketahui siapa pengguna pelat RI 24 tersebut.

    Di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pelat nomor tersebut biasanya digunakan oleh Menteri Hukum dan Ham. Namun di era pemerintahan Presiden Prabowo belum jelas betul, mengingat kementerian tersebut telah dipecah menjadi 3.

    Di lain sisi, Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta Daud Joseph menyebut pihaknya akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Joseph juga menjelaskan soal kriteria kendaraan yang bisa melintas di jalur tersebut.

    “Iya, ada beberapa yang diizinkan untuk masuk ke dalam jalur, contohnya misalnya ya, contohnya dalam kondisi darurat, kemudian kepala negara diizinkan, tetapi di luar dari itu tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam,” jelas Joseph dikutip detikNews.

    TransJakarta juga melakukan sejumlah upaya agar kejadian tersebut tidak berulang. Upaya tersebut antara lain memasang separator, digitalisasi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta penjagaan dari kepolisian.

    Jalur TransJakarta atau lebih sering disebut jalur busway, memang tak bisa dilintasi sembarangan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi pasal 90 ayat 1 dijelaskan jenis kendaraan yang bisa melintas di jalur khusus bus TransJakarta tersebut.

    “Setiap kendaraan bermotor selain mobil bus angkutan umum massal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan,” demikian bunyi aturannya.

    Buat yang melanggar tentu ada sanksinya. Pelanggar rambu tersebut akan terjerat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287. Berdasarkan Pasal 287 ayat 1, sanksinya adalah pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

    (dry/rgr)

  • Abu Obaida: Penundaan Pembebasan Sandera Berlanjut Hingga Israel Setop Serangan Terhadap Warga – Halaman all

    Abu Obaida: Penundaan Pembebasan Sandera Berlanjut Hingga Israel Setop Serangan Terhadap Warga – Halaman all

    Abu Obaida: Penundaan Berlanjut Hingga Israel Setop Serangan Terhadap Warga Palestina yang Kembali

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas mengatakan pihaknya akan menunda pembebasan tawanan Israel tahap berikutnya “sampai pemberitahuan lebih lanjut”, menuduh Israel gagal mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.

    Gerakan Palestina mengatakan bantuan yang lebih besar perlu masuk ke Gaza dan serangan terhadap warga Palestina yang kembali harus dihentikan.

    Gerakan ini dijadwalkan membebaskan sejumlah warga Israel pada hari Sabtu, 15 Februari, dengan imbalan tahanan dan tahanan Palestina.

    Namun, Abu Obaida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan hal itu akan “ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, sambil menunggu kepatuhan pendudukan dan pemenuhan kewajiban beberapa minggu terakhir secara retroaktif”.

    “Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan mematuhinya,” tambahnya.

    Abu Obaida mengatakan penundaan akan terus berlanjut hingga Israel menghentikan serangannya terhadap warga Palestina yang kembali ke rumah mereka di Gaza dan mengizinkan bantuan ke daerah kantong itu pada tingkat yang telah disepakati sebelumnya.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan tindakan Hamas merupakan “pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera”.

    Ia mengatakan telah menginstruksikan militer “untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap kemungkinan skenario apa pun di Gaza”.

    Demikian pula, anggota parlemen sayap kanan yang berpengaruh, Itamar Ben-Gvir, menyerukan “serangan udara dan darat besar-besaran terhadap Gaza dan penghentian total bantuan kemanusiaan, termasuk listrik, bahan bakar, dan air”.

    Namun, Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang mengadvokasi para tawanan Israel, mengatakan pihaknya telah meminta negara-negara penengah untuk melakukan intervensi “yang akan memulihkan pelaksanaan kesepakatan” dan meminta pemerintah untuk “menahan diri dari tindakan yang membahayakan pelaksanaan perjanjian yang telah ditandatangani”.

    Rumah tahanan yang dibebaskan digerebek

    Pada hari Sabtu, Hamas membebaskan tiga tawanan Israel dari Gaza, dan Israel membebaskan 183 tahanan dan narapidana Palestina dari penjara di seluruh negeri.

    PBB mengatakan ” sangat menyedihkan” melihat tahanan yang dibebaskan di kedua belah pihak tampak kurus kering setelah dibebaskan.

    Hamas dan pejuang Palestina lainnya menangkap 250 orang selama serangan mereka di Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, Israel menahan sekitar 10.000 tahanan dan tahanan Palestina, termasuk 365 anak-anak.

    Masih ada 17 warga Israel yang akan dibebaskan selama tahap pertama perjanjian gencatan senjata yang dimulai bulan lalu dan 73 orang masih ditawan, banyak di antaranya diyakini telah tewas.

    Pasukan Israel menyerbu rumah sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan pada hari Sabtu, kata Kantor Media Tahanan Palestina. Penggerebekan tersebut terjadi di seluruh wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. 

    Tujuh warga Palestina yang dibebaskan dibawa ke rumah sakit pada hari Sabtu. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan beberapa dari mereka dalam kondisi serius. 

    Minggu lalu Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat memastikan apakah gencatan senjata akan berlaku. 

    Dalam konferensi pers yang menggemparkan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan AS akan “mengambil alih” Jalur Gaza dan “memilikinya”, dengan paksa mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut. 

    “Jika perlu, kami akan melakukannya; kami akan mengambil alih bagian itu. Kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah.”

    Hamas mengecam rencana Trump, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan “menghancurkan mereka sebagaimana kami menghancurkan proyek-proyek sebelumnya”.

    Hamas, dan sejumlah warga Israel, juga menuduh pemerintah mengulur-ulur negosiasi.

    Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu mengulur waktu dan mempertaruhkan nyawa orang-orang yang masih ditahan di Gaza.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • 2 Buronan dalam Kasus Penembakan di Bogor Berhasil Ditangkap di Bali – Halaman all

    2 Buronan dalam Kasus Penembakan di Bogor Berhasil Ditangkap di Bali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua pelaku yang buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus penembakan di depan Pasar Mawar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, berhasil ditangkap polisi.

    Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, sebelum pelaku ditangkap di Bali, polisi sempat melakukan pengejaran ke Jakarta.

    Adapun para pelaku tersebut adalah Faizer Yahya alias Dede dan Hasan Alhabshy.

    “Jadi bisa saya jelaskan perburuan ini dari tanggal 3 sampai tanggal 11 Februari.”

    “Jadi perburuan dilakukan kita kejar sampai ke Jakarta,” kata AKP Aji Riznaldi Nugroho di Mako Polresta Bogor Kota, Selasa (11/2/2025), dilansir Tribunnews Bogor.

    Aji menyebut, polisi tak berhasil menangkap dua DPO tersebut di Jakarta.

    Pengejaran terhadap Dede dan Hasan Alhabshy pun dilakukan sampai wilayah Kabupaten Bogor.

    Lalu anggota yang melakukan pengejaran memperoleh informasi bahwa kedua DPO berada di wilayah Bali.

    “Kemudian diluncurkan kolaborasi Polda dan Polresta untuk melakukan penangkapan di Bali,” ucapnya.

    Polisi melakukan pengintaian di Bali selama dua hari. 

    Mereka akhirnya berhasil ditangkap di suatu penginapan wilayah Kuta.

    Saat ditangkap, Dede dan Hasan Alhabshy tidak melakukan perlawanan apa pun.

    “Kita melakukan pengintaian selama 2 hari, dan alhamdulillah hasilnya yang bersangkutan dapat kita amankan di wilayah Bali,” ungkapnya.

    Saat ini keduanya sedang diperiksa oleh penyidik, termasuk dugaan keduanya sebagai aktor intelektual penembakan.

    “Kita sampaikan setelah pemeriksaan di penyidikan,” terangnya.

    Sebelumnya, empat pelaku dalam kasus penembakan pria berinisial TB (45) yang terjadi di depan Pasar Mawar, Senin (3/2/2025), berhasil diamankan pihak kepolisian.

    Keempat pelaku tersebut adalah Bambang Hamid, Muhammad Renmaur, Nikson Yason, dan Tioni Lakonda. 

    Dari keempat pelaku, satu di antaranya, yaitu Bambang Hamid bertindak sebagai eksekutor utama.

    Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan, Bambang yang menembak langsung TB di lokasi.

    “Adapun untuk tersangka yang kita amankan saat ini ada empat. Yang pertama atas nama B itu sebagai pelaku utama penembakan,” kata Eko di Mako Polresta Bogor Kota, Selasa (4/2/2025).

    Eko menyebut, para pelaku sempat melakukan pengeroyokan terhadap korban.

    TB yang melakukan perlawanan kemudian tewas ditembak.

    “Sekitar pukul 01.30 WIB (Senin) awalnya terjadi pemukulan dan sebagainya. Lalu, diakhiri kejadian terjadinya penembakan tersebut,” ujar Eko.

    Keempat pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman seumur hidup.

    “Mereka kami jerat dengan pasal pembunuhan dengan berencana dan atau membunuh dan atau pengeroyokan yang mengakibatkan maut.” 

    “Adapun ancamannya, yaitu penjara seumur hidup dan atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun,” terangnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul: Cerita Polisi Saat Tangkap 2 Pelaku Penembakan di Pasar Mawar Bogor, 2 Hari Mengintai di Bali.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Warga yang Tidak Tinggal Sesuai Domisili KTP Bisa Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Terdekat – Halaman all

    Warga yang Tidak Tinggal Sesuai Domisili KTP Bisa Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Terdekat – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah resmi bisa didapatkan masyarakat mulai 10 Februari 2025.

    Pada awal program ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menargetkan, warga yang berulang tahun di bulan Januari, Februari dan Maret untuk bisa memanfaatkan momentum cek kesehatan gratis.

    Bagi warga yang saat ini tinggal tidak sesuai domisili KTP, misalnya sedang tugas lama di luar kota atau baru pindah, tetap bisa mengikuti CKG ini.

    Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi menuturkan, warga yang tidak tinggal sesuai domisili di KTP bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat.

    “Pemeriksaannya sesuai domisili warga, jadi kalau domisilinya di sini (Tanah Abang ) tapi KTP-nya di tempat lain itu masih bisa,” ungkap dia saat ditemui di Puskesmas Tanah Abang, Senin (10/2/2025).

    Masyarakat yang ingin melakukan cek kesehatan gratis bisa memilih Puskesmas terdekat via SATUSEHAT Mobile.

    Adapun pendaftaran CKG ini bisa dilakukan via online dan offline.

    Namun Kemenkes mengimbau, warga melakukan pendaftaran digital via aplikasi SATUSEHAT Mobile.  Hal ini berkaitan dengan manajemen penyediaan stok Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

    Pada tahap awal ini, CKG dibatasi 30 orang per hari untuk yang melakukan pendaftaran digital.

    Kedepan, setelah dievaluasi akan ditingkatkan kuotanya.

    Endang menuturkan, Kemenkes juga akan menggandeng BPJS Kesehatan untuk lokasi cek kesehatan gratis berdasarkan faskes tingkat satu.

    “Kami sedang susun dan sedang dikerjakan nanti kami update kembali. Untuk sekarang di puskesmas dulu, nanti kalau pustu (puskesmas pembantu) bisa nanti akan ada muncul pilihan pustu atau klinik,” tutur dia.

     

  • REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Program pembangunan 3 juta rumah dikabarkan terancam tersendat seusai pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dari sebelumnya Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun sepanjang tahun anggaran 2025.

    Namun, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut.

    “Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN,” ucap Joko kepada Beritasatu.com secara daring, Selasa (11/2/2025).

    Program pembangunan 3 juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo  pada kampanye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

    Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

    “Pertama, buatlah regulasi yang bisa mendukung atas pencapaian atas kinerja daripada pelaku usaha. Kedua, jadilah fasilitator yang baik, dan ketiga ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami,” tegas Joko.

    Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada 2023, industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp 119 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 122 triliun.

    Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

    “Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian agar kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah,” ucapnya.

    Joko menyebut selama ini sektor properti sudah memberikan kontribusi dan sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. 

    “Jadi, kami ini mengharapkan tiga hal di atas tadi,” pungkas Joko dalam menanggapi pembangunan 3 juta rumah. 

  • Kasus Pemerasan Nikita Mirzani Masuk Penyidikan, Reza Gladys Klaim Alami Kerugian Rp 4 Miliar

    Kasus Pemerasan Nikita Mirzani Masuk Penyidikan, Reza Gladys Klaim Alami Kerugian Rp 4 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys kini resmi naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, Reza Gladys mengaku mengalami kerugian hingga mencapai Rp 4 miliar.

    Kepastian mengenai status penyidikan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Dia mengonfirmasi kasus tersebut kini sudah memasuki tahap penyidikan.

    “Saat ini, prosesnya sudah berada di tahap penyidikan,” ujar Ade Ary saat kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

    Kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys melalui siaran langsung di TikTok.

    Merasa dirugikan, Reza Gladys yang berprofesi sebagai dokter kecantikan kemudian mencoba menghubungi asisten Nikita pada 13 November 2024 melalui WhatsApp dengan maksud untuk menjalin komunikasi.

    Sayangnya, bukan respons positif yang diterima Reza Gladys, melainkan ancaman dari pihak Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa mereka akan membongkar sesuatu di media sosial apabila pertemuan tersebut tidak menghasilkan uang.

    Pihak Nikita kemudian diduga meminta uang tutup mulut sebesar Rp 5 miliar. Merasa tertekan, Reza Gladys akhirnya mentransfer sebanyak Rp 2 miliar ke rekening yang tertera pada keesokan harinya.

    Selanjutnya, pada 15 November 2024, Reza mengeklaim kembali menyerahkan uang tunai senilai Rp 2 miliar sebagaimana yang diminta oleh terlapor. Dengan demikian, total kerugian yang dialami Reza Gladys mencapai Rp 4 miliar.

    Sementara itu, hingga kini penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 10 saksi terkait kasus ini.

    “Kami juga telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya dua buah flashdisk, satu bundel bukti tangkapan layar percakapan melalui WhatsApp, print out bukti transfer, bukti transaksi, salinan lembar kwitansi pembayaran, dan beberapa _handphone_,” jelas Ade Ary yang menjelaskan perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys.

  • Sebut Koordinasi Keamanan Laut Lemah, Wamen Polkam: Bakamla “Banci”

    Sebut Koordinasi Keamanan Laut Lemah, Wamen Polkam: Bakamla “Banci”

    Sebut Koordinasi Keamanan Laut Lemah, Wamen Polkam: Bakamla “Banci”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamen Polkam)
    Lodewijk F. Paulus
    mengakui masih lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam sistem
    keamanan laut
    di Indonesia.
    Dia menilai aturan yang mengatur tata kelola keamanan laut masih terfragmentasi, sehingga penegakan hukum di perairan nasional belum optimal.
    “Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut. Ini lemahnya contoh, dulu sudah ada Bakorkamla (Badan Koordinasi
    Keamanan Laut
    ). Tapi dibubarkan jadi
    Bakamla
    . Setelah Bakamla dibentuk, wewenang koordinasi ada, tetapi mereka tidak punya wewenang penegakan hukum. Artinya, Bakamla ini jadi ‘banci’ lagi,” ujar Lodewijk dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).
    Menurut Lodewijk, saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, mulai dari
    illegal fishing
    hingga kejahatan lintas negara.
    Namun, lemahnya koordinasi antar-lembaga menyebabkan upaya penegakan hukum tidak berjalan efektif.
    “Kebayang enggak kalau kita bayangkan laut ZEE kita laut internasional, laut ZEE terus ada yang ke dalam. Katakan ada kapal yang ditangkap di ZEE. Sampai dia ke darat akan ketemu dengan enam lembaga (yang masing-masing punya kewenangan sendiri),” kata Lodewijk.
    Selain itu, purnawirawan jenderal bintang dua tersebut juga menilai regulasi keamanan laut saat ini belum komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ancaman maritim.
    Hal ini membuat sistem keamanan dan keselamatan laut nasional belum berjalan secara optimal.
    Sebagai solusi, Lodewijk merekomendasikan pembentukan regulasi tunggal yang mengatur tata kelola keamanan laut secara terpadu.
    Salah satu langkah konkret yang dia usulkan adalah penyusunan Undang-Undang Keamanan Laut.
    “Perlu dirumuskan rancangan undang-undang tentang keamanan laut. Ini kenapa? Guna mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif,” jelas Lodewijk.
    Selain itu, dia juga mengusulkan pembentukan
    Sea and Coast Guard
    Indonesia sebagai sektor utama yang bertanggung jawab dalam koordinasi penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan keselamatan di laut.
    “Jadi jangan Bakamla lagi, Sea and Coast Guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan penegakan hukum di laut, menjaga keamanan dan keselamatan sesuai tataran kemampuan yang diberikan,” tutur Lodewijk.
    “Jangan seakan-akan hanya koordinasi, nanti bukan coast guard yang keluar, tapi Bakorkamla. Padahal sudah dievaluasi Bakorkamla tidak bisa atau tidak berfungsi dengan baik,” sambungnya.
    Menurutnya, lembaga baru tersebut harus diberikan kewenangan penuh dalam penegakan hukum di laut, agar sistem keamanan maritim Indonesia lebih efektif dan terintegrasi.
    “Diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk penegakan hukum di laut. Diberi kewenangan yang sekarang saya katakan itu mereka tidak punya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.