Foto Bisnis
Rifkianto Nugroho – detikFinance
Selasa, 11 Feb 2025 14:00 WIB
Bekasi – Budi daya lobster menjadi salah satu pilihan bisnis yang menjanjikan. Permintaan pasar yang banyak membuat tekat Putra asal Bekasi menekuni bidang lobster.
Blog
-
Gaduh di Medsos BPJS Kesehatan Bakal ‘Bangkrut’, Dirut Buka Suara
Jakarta –
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menanggapi kegaduhan yang sempat muncul di media sosial berkaitan dengan tudingan BPJS Kesehatan terancam bangkrut. Ghufron menuturkan hingga saat kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih dalam kondisi sehat.
Dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX, ia juga membantah adanya anggapan BPJS Kesehatan gagal membayar rumah sakit yang bekerja sama dengan pihaknya.
“Saya tekankan di sini sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu waduh bunyinya, gagal bayar, 3-6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya katakan tidak ada,” kata Ghufron di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
“Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana, asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute, kalau dispute itu masih belum diputuskan, atau pending klaim, itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari, kami jamin,” sambungnya.
Selain itu, ia juga menyinggung aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dimiliki sebesar Rp 49 triliun. Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan bisa dikatakan dalam kondisi sehat apabila mereka dapat membayar klaim minimal dalam jangka waktu satu setengah bulan.
Hal itu juga tertuang dalam PP No 53 Tahun 2018 bahwa BPJS dianggap sehat apabila dapat membayar klaim peserta dalam jangka waktu tertentu yaitu, satu setengah bulan sampai 6 bulan ke depan.
“Tahun 2025 BPJS Kesehatan sekarang ini adalah sehat, karena kita punya uang sekitar Rp 49,5 triliun itu aset netonya, atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim,” tandasnya.
(avk/naf)
-
Sosialisasi Amdal Reklamasi SWL Rampung, Massa Kontra Datang
Surabaya (beritajatim.com) – Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Proyek Strategis Nasional (PSN) reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) pada Selasa (11/2/2025) menuai penolakan. Tetapi, kelompok penolak reklamasi SWL datang ke lokasi saat sosialisasi rampung digelar.
Pantauan di lokasi, massa berkumpul di luar ruangan sosialisasi sekitar pukul 08.45 WIB. Mereka meneriakkan penolakan atas proyek reklamasi SWL tersebut.
Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 08.55 WIB, sosialisasi telah selesai dilaksanakan. Lalu, massa kontra mencoba merangsek masuk ke ruangan.
Massa berjumlah sekitar 150 orang tersebut berusaha berjalan ke panggung untuk menguasai forum. Mereka juga membentangkan spanduk berisi penolakan reklamasi.
Karena sosialisasi telah selesai, para peserta yang hadir sejak awal memilih untuk segera meninggalkan lokasi. Sehingga situasi cukup terkendali.
PT Granting Jaya selaku penyelenggara sosialisasi Amdal tersebut merupakan calon pengelola PSN reklamasi SWL. Perusahaan ini memiliki rekam jejak selama 50 tahun mengelola kawasan pantai Surabaya dengan usaha berupa taman wisata Kenjeran Park seluas 100 hektare (Ha).
Sementara, kondisi pantai timur Surabaya saat ini cukup memprihatinkan. Bibir pantai sudah dipenuhi lumpur setebal 1 hingga 1,5 meter akibat sedimentasi bertahun-tahun. Air laut pun sulit terlihat.
Dampaknya, para nelayan kesulitan melaut. Mereka terpaksa mendorong perahunya hingga beberapa kilometer sampai ke kawasan perairan dalam. Jika mengandalkan air laut pasang, mereka harus menunggu hingga 10 jam. Kondisi tersebut mengancam nelayan dari sisi ekonomi.
Dampaknya, sebagian nelayan memutuskan untuk beralih profesi. Selain itu, pariwisata kelautan menjadi sangat terbatas dan laut tak bisa lagi dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti olahraga air.
Kondisi tersebut kini tengah diupayakan untuk diatasi dengan proyek reklamasi pantai timur Surabaya. Proyek yang telah ditetapkan menjadi PSN tersebut dinilai dapat menjadi solusi.
Proyek ini diharapkan dapat menyediakan lahan untuk penguatan ekonomi, khususnya bagi para nelayan. Selain itu, dapat mengoptimalkan sumberdaya kelautan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). [beq]
-
Lagi, Arsin Kades Kohod ‘Hilang’ saat Rumahnya Digeledah Bareskrim Polri, Kuasa Hukum Masih Mencari
GELORA.CO – Lagi-lagi Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip, tak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri menggeledah rumahnya, Senin (10/2/2025) malam.
Penggeledahan tersebut terkait kasus pemalsuan surat izin Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang, Banten.
Saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades, serta Ketua RT dan RW setempat.
Bareskrim Polri mengatakan penggeledahan itu telah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.
“(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asip,” kata seorang penyidik Bareskrim Polri, Senin, dikutip dari TribunTangerang.com.
Terkait keberadaan kliennya, Kuasa Hukum Arsin, Yunihar, mengaku tidak tahu.
Bahkan, Yunihar blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin.
Ia menduga Arsin tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan terjadi.
“Untuk saat ini kami memang belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga,” jelas Yunihar di Mapolsek Pakuhaji, Selasa (11/2/2025).
“Kami juga sedang mencari tahu di mana posisi beliau. Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar,” imbuhnya.
Diketahui, Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan Arsin diperiksa sebagai saksi.
“Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya, Senin.
Meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang, Djuhandhani enggan menerka-nerka apakah Kades Kohod itu bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.
Ia menjelaskan, apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka, baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti.
“Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan, apakah ini (Arsin) patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” jelas Djuhandhani.
Selain Arsin, sang istri juga turut diperiksa. Istri Arsin diperiksa di Polsek Pakuhaji, Senin malam.
Istri Arsin tak sendiri, adik iparnya juga turut menjalani pemeriksaan.
Terlihat keduanya menandatangani sebuah berkas diduga Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin SHGB dan SHM.
Puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai warga setempat, instansi terkait, hingga saksi ahli.
‘Hilang’ sejak Viral usai Debat dengan Menteri ATR/BPN
Keberadaan Arsin bin Asip masih menjadi teka-teki sebab tak lagi terlihat setelah sosoknya viral, pasca-debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut perairan Tangerang, yang disebutkan Arsin dulunya adalah empang.
Setelah kasus pagar laut mencuat dan Arsin menjadi sorotan, warga Desa Kohod mengaku sang Kades jarang terlihat.
Dilansir Kompas.com, kantor Desa Kohod tempat Arsin bekerja terlihat tutup pada Selasa (28/1/2025).
Tak hanya itu, rumah Arsin yang hanya berjarak satu kilometer dari kantor Desa Kohod juga tampak kosong.
Rumah yang berada di pinggir Jalan Kalibaru itu terlihat mencolok sebab berukuran lebih besar dibandingkan dengan tetangganya.
Di garasi Arsin “hanya” ada sebuah mobil Honda Civic Vtec berpelat nomor B 412 SIN yang ketika dibaca membentuk nama sang Kades.
Selain mobil tersebut, ada empat sepeda motor yang terparkir di garasi Arsin.
Sementara itu, di depan garasi, terparkir mobil dinas Xenia berwarna silver berpelat B 1056 JON.
Dua warga yang berada di teras rumah Arsin, mengaku tidak tahu keberadaan sang Kades.
Keduanya mengaku hanya menumpang bermain catur di rumah Arsin.
“Tidak tahu, saya hanya numpang main catur,” kata satu dari dua warga itu, Selasa.
Warga Desa Kohod lainnya, Obos, mengungkapkan Arsin hanya terlihat saat Nusron Wahid berkunjung pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Meski demikian, Obos menyebut kehadiran Arsin kala itu tidak diundang.
Setelahnya, lanjut Obos, Arsin tidak lagi terlihat di lapangan atau bertemu secara langsung dengan warga
-
Pramono-Rano Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jakarta 20 Februari
Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkap pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Rencananya, pelantikan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pada Pilkada 2024, pasangan Pramono Anung-Rano Karno telah ditetapkan oleh KPU DKI dan DPRD DKI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Dengan begitu, keduanya akan dilantik pada 20 Februari mendatang.
“Insya Allah tanggal 20 pelantikan,” kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Wamendagri Bima Arya sebelumnya mengatakan sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik serentak. Bima Arya memastikan pelantikan digelar 20 Februari 2025.
“Ada total 505 gubernur, walikota dan bupati (yang akan dilantik),” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (8/2).
Bima Arya mengatakan pelantikan akan digelar di Jakarta. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan teknis pelantikan tersebut.
“Insyaallah dipastikan tanggal 20 Februari di Jakarta. Saat ini Kemendagri tengah menyiapkan teknisnya dengan Sekretariat Negara,” ujarnya.
(bel/taa)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Awal 2025, Polres Pamekasan Ungkap 5 Kasus dan 8 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, harus bekerja ekstra keras dalam rangka mengatasi berbagai kasus di Pamekasan, khususnya kasus penyalahgunaan barang haram, narkoba.
Sebab dalam kurun waktu setahun terakhir selama 2024, total angka kasus penyalahgunaan narkoba tercatat sebanyak 91 kasus dengan menetapkan sebanyak 117 tersangka. Kontras dengan tahun sebelumnya pada 2023, terdata sebanyak 68 kasus dan 98 tersangka.
Terbaru terdapat 5 kasus dan 8 tersangka dinyatakan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. “Delapan (8) tersangka ini terdiri dari 5 kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi 3 kasus narkoba jenis sabu, dan 2 kasus obat keras okerbaya,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, Jum’at (7/2/2025) lalu.
Para tersangka tersebut masing-masing inisial AH (28) warga Desa Jarin, Pademawu, ASB (28) warga Desa Murtajih, Pademawu, SR (23) warga Desa Tanjung, Pademawu, DAM (27) warga Desa Pademawu Timur, Pademawu, AK (25) warga Desa Taro’an, Tlanakan, Pamekasan.
Selain itu juga terdapat tersangka berinisial LDP (25) dan MA (29) warga Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, serta AS (33) warga Desa Pohsangit, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,54 gram sabu serta 10.094 butir okerbaya. “Tersangka sabu dikenakan Pasal 114 (1) JO 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup,” ungkapnya.
“Sedangkan tersangka kasus okerbaya diancam Pasal 435 jo 138 (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.
Sebelumnya Kapolres AKBP Hendra Eko Triyulianto menyatakan komitmennya untuk menindak tegas berbagai pelanggaran hukum maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Pamekasan.
Komitmen tersebut menjadi atensi tersendiri, guna mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah hukum pada instansi yang dipimpinnya. Termasuk kasus penyalahgunaan narkoba hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor) juga tidak lepas dari atensinya. [pin/aje]
-
Dapat Banyak Keluhan soal Coretax, Ini Janji Sri Mulyani
Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari banyaknya keluhan akibat gangguan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Ia memastikan akan terus memperbaiki sistem yang baru diluncurkan Januari 2025 tersebut.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani di hadapan investor dalam acara Mandiri Investment Forum 2025. Perbaikan Coretax disebut akan terus ditingkatkan.
“Saya tahu beberapa Anda masih mengeluh tentang Coretax. Kami akan terus meningkatkannya,” kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembangunan sistem Coretax tidaklah mudah, apalagi dengan transaksi yang cukup besar. Meski begitu, hal itu tidak menjadi alasannya untuk terus melakukan perbaikan.
“Membangun sistem yang sempurna seperti Coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi bukanlah hal yang mudah, tapi ini bukan alasan,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani juga menjanjikan agar pihaknya terus berbenah supaya Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak digital yang lebih handal dalam pencatatan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kita dalam hal ini mendapat perhatian dari bapak presiden sendiri untuk lebih banyak melakukan pemungutan terutama dalam mengatasi masalah kebocoran, penggelapan pajak atau penghindaran pajak,” imbuh Sri Mulyani.
Lihat juga Video: Sri Mulyani Jadi Menteri Kinerja Paling Baik Versi Indikator
(aid/ara)
-
Profil Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, Eks Pangkoarmada II yang Kini Resmi Jabat Komandan Seskoal – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Inilah profil serta sepak terjang Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, di mana kini memiliki jabatan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal).
Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo masuk dalam daftar 24 perwira tinggi (pati) TNI yang dirotasi dan dimutasi di sejumlah posisi strategis oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Rotasi dan mutasi jabatan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.
“Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025), mengutip Kompas.com.
Profil dan Sepak Terjang
Ariantyo Condrowibowo merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVII/tahun 1991.
Sebelum menjabat sebagai Danseskoal, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), mengutip tni-au.mil.id.
Pati TNI AL kelahiran 15 September 1969 ini sebelumnya juga pernah mengemban jabatan sebagai Waasops Kasal pada 2023–2024 dan juga Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI pada 2024.
Sedangkan pada 2023, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan (Dirdik) Kodiklatal menggantikan Laksamana Pertama TNI Dato Rusman S.N.
Mengutip tnial.mil.id, sebelum resmi menjadi Dirdik Kodiklatal, Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Wadan Seskoal.
Dirinya juga pernah menjabat sebagai Dansatkor Koarmatim (2016-2018), Asops Pangarmatim (2018-2019), dan Asops Kogabwilhan I (2020-2022).
Berikut riwayat jabatannya mengutip Wikipedia:
Komandan KRI Ahmad Yani-352 (2011–2013)
Danlanal Balikpapan (2013–2015)Kadep Ops Seskoal (2015–2016)
Dansatkor Koarmatim (2016–2018)
Asops Pangkoarmatim (2018–2019)
Paban V/Kerkamtas Sops TNI (2019–2020)
Asops Kogabwilhan I (2020–2022)
Wadanseskoal (2022–2023)
Dirdik Kodiklatal (2023)
Waasops Kasal (2023–2024)
Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI (2024)
Pangkoarmada II (2024—2025)
Komandan Seskoal (2025—Sekarang)Berikut daftar 24 Pati TNI AL yang dirotasi dan dimutasi, mengutip Kompas.com:
Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo dari Pangkoarmada II menjadi Danseskoal
Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya dari Wadan Kodiklatal menjadi Pangkoarmada II
Laksda TNI Fauzi, dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal
Laksda TNI Wiranto dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL
Laksma TNI Kris Wibowo dari Kadisfaslanal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI
Kolonel Laut (T) Jusep Wildan dari Kasatlaikmattin Dislaikmatal menjadi Kadisfaslanal
Laksma TNI Dr. Goki P. Sihombing, dari Kapoksahli Koarmada I menjadi Staf Khusus KSAL
Kolonel Laut (T) Dedy Pradono dari Sekdisbekal menjadi Kapoksahli Koarmada I
Laksma TNI I Gusti Putu Ngurah Sedana dari Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL
Kolonel Laut (P) Agus Surya Dharmawan dari Pamen Denma Koarmada RI menjadi Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI
Laksma TNI Doddy Setyo Prambudi, dari Ir Pushidrosal menjadi Pati Mabes TNI AL
Kolonel Laut (S) Nanang Permadi dari Kadopusbekbar Disbekal menjadi Ir Pushidrosal
Laksma TNI Hogi Suprayogo dari Pati Sahli Pasal Bid. Dokstraops menjadi Staf Khusus KSAL
Laksma TNI Tjatur Hendrawidjaja, dari Wairjenal menjadi Pati Sahli Pasal Bid Dokstraops
Laksma TNI Agus Priyatna, dari Ses Itjen TNI menjadi Warjenal
Laksma TNI Djatmoko dari Direvjianbang Sesko TNI menjadi Ses Itjen TNI
Laksma TNI Johanes Djanarko Wibowo dari Dankorsis Sesko TNI menjadi Direvjianbang Sesko TNI
Brigjen TNI (Mar) Amir Kasman dari Dosen Ahli Opsgap Sesko TNI menjadi Dankorsis Sesko TNI
Kolonel Laut (P) Teddie Bernard Hernaswan dari Dirdik Seskoal menjadi Dosen Ahli Opsgap Sesko TNI
Laksma TNI Iwan Setiawan, dari Asistel Pangkarmada RI menjadi Staf Khusus KSAL
Kolonel Laut (S) Erwin Edi Anto Hutapea, Opsla dari Paban VI/Mintel Sistel TNI menjadi Asintel Pangkoarmada RI
Laksma TNI Arif Badrudin dari Dirum Akademi TNI menjadi Staf Khusus KSAL, dalam rangka Dik. PPRA LXVIII Lemhanas TA 2025
Kolonel Mar Mikaryo Widodo dari Dosen/Patun Sesko TNI menjadi Dirum Akademi TNI
Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslim, M.M. Dari Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus KSAL.(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Shela Octavia)
-
Syarat dari Netanyahu untuk Fase Kedua Kesepakatan Gaza, Usir Pemimpin Hamas dan Bubarkan Perlawanan – Halaman all
Syarat Netanyahu untuk Fase Kedua Kesepakatan Gaza, Usir Pemimpin Hamas dan Bubarkan Perlawanan
TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin akan menyampaikan tuntutannya untuk gencatan senjata Gaza tahap kedua kepada Kabinet Keamanan Israel, yang diperkirakan akan ditolak oleh Hamas, menurut laporan surat kabar Yedioth Ahronoth pada tanggal 10 Februari.
Perang di Gaza berpotensi kembali terjadi jika Hamas menolak tuntutan perdana menteri Israel untuk tahap kedua.
Syarat-syaratnya termasuk mengusir seluruh pimpinan Hamas dari Gaza, membubarkan sayap militer kelompok perlawanan tersebut, Brigade Qassam, dan menjamin pembebasan seluruh tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Saat ini ada 76 tahanan Israel di Jalur Gaza, sementara ribuan warga Palestina masih ditahan di penjara Israel dalam kondisi yang buruk, dan banyak yang meninggal dalam tahanan. Harian berbahasa Ibrani itu menyatakan bahwa jika Hamas menyetujui persyaratan ini, perang di Gaza akan berakhir.
Laporan itu juga mengungkap bahwa Netanyahu membahas persyaratan gencatan senjata dengan Presiden AS Donald Trump dan utusan Asia Barat Steve Witkoff. Jika Hamas menolak tuntutan tersebut, Netanyahu dapat memperpanjang fase pertama gencatan senjata dan menghindari komitmen untuk mengakhiri perang atau menarik pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza.
Selain itu, Israel dapat terus memanipulasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sumber Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Senin bahwa “Hamas yakin bahwa Israel berencana untuk menggagalkan perjanjian gencatan senjata,” seraya menambahkan, “Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Israel mengenai fase kedua perjanjian tersebut menunjukkan bahwa gencatan senjata permanen dan penyelesaian proses penarikan tidak akan tercapai.”
Sumber tersebut juga menyatakan bahwa Israel “akan membayar harga yang mahal jika tidak mematuhi fase kedua.”
Sehari sebelumnya, Haaretz mengutip sumber Israel yang mengatakan bahwa Netanyahu bermaksud menyabotase tahap kedua kesepakatan pembebasan tahanan dan menggagalkan gencatan senjata Gaza.
“Ini hanya sandiwara,” kata salah satu sumber. “Netanyahu memberi isyarat dengan jelas bahwa dia tidak ingin pindah ke fase berikutnya. Dia mengirim tim [ke Doha] tanpa mandat dan tanpa kemampuan untuk melakukan apa pun.”
Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata, negosiasi mengenai pelaksanaan fase kedua kesepakatan itu seharusnya dimulai pada tanggal 3 Februari – hari ke-16 sejak gencatan senjata dimulai.
Kesepakatan ini terdiri dari tahap awal 42 hari di mana 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.900 tawanan Palestina.
Dua tahap 42 hari lagi diharapkan akan terjadi, di mana sisa tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah besar tawanan Palestina yang tidak ditentukan jumlahnya.
Laporan itu muncul saat Presiden Trump bersikeras pada rencana untuk mengambil alih Gaza dan mengusir penduduknya.
SUMBER: THE CRADLE
-
6 Warga Binaan Lapas I Madiun Dilayar ke Nusakambangan, Ini Sebabnya!
Madiun (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun mengambil langkah tegas terhadap enam warga binaan yang terbukti melanggar aturan. Mereka dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, sebagai sanksi atas tindakan indisipliner selama masa pembinaan.
Kepala Lapas I Madiun, Dr. Andi Wijaya Rivai, menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
“Pemindahan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kami tidak akan mentolerir setiap pelanggaran aturan di dalam Lapas. Pemindahan ini adalah bentuk peringatan bahwa semua harus patuh pada aturan yang berlaku. Enam warga binaan kami pindah pada Minggu (05/02/2025),” jelas Andi Wijaya, Selasa (11/02/2025).
“Proses pemindahan berjalan lancar dan aman. Semua prosedur sudah kami laksanakan sesuai standar operasional yang berlaku,” tambahnya.
Warga binaan yang dipindahkan diketahui terlibat dalam berbagai pelanggaran serius, termasuk penguasaan barang terlarang dan kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan di dalam Lapas. Setelah melalui proses investigasi dan koordinasi dengan pihak terkait, keputusan pemindahan mereka ke Nusakambangan diambil sebagai bentuk tindakan tegas.
Pemindahan berlangsung dengan pengawalan ketat oleh aparat gabungan, termasuk kepolisian dan Brimob. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi mereka yang dipindahkan, tetapi juga bagi warga binaan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
Dengan kebijakan ini, Lapas I Madiun kembali menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran aturan. Semua warga binaan diharapkan memanfaatkan masa hukuman mereka sebagai kesempatan untuk refleksi dan perubahan diri ke arah yang lebih baik. [fiq/aje]