Blog

  • BPJS Kesehatan Potensi Alami Defisit, Dewas Ungkap Faktor Pemicunya – Halaman all

    BPJS Kesehatan Potensi Alami Defisit, Dewas Ungkap Faktor Pemicunya – Halaman all

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir, bicara mengenai potensi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

    Tayang: Selasa, 11 Februari 2025 13:23 WIB

    BPJS Kesehatan

    BPJS KESEHATAN DEFISIT – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir, bicara mengenai potensi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir, bicara mengenai potensi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

    Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai pemicunya. Yang pertama, kata dia, adanya peningkatan beban jaminan kesehatan pasca Covid-19.

    Demikian disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (11/2/2025).

    “Kita semua memahami bahwa pasca Covid-19 itu terjadi rebound effect di mana utilisasi rumah sakit, utilisasi klinik semakin meningkat. Tentunya juga disebabkan ada perubahan pola tarif JKN sebagaimana Permenkes Nomor 3 tahun 2023,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

    Pemicu kedua, yakni tingkat keaktifan peserta BPJS yang masih rendah.

    Adapun nerdasarkan data pada 31 Desember 2024, tercatat ada 55 juta peserta yang tidak aktif kepesertaan BPJS-nya.

    “Masih banyak anggota kita, peserta BPJS Kesehatan yg non-aktif yang berdampak pada pengumpulan iuran sehingga nantinya juga mempunyai defisit,” ucapnya.

    Pemicu terakhir adalah penanganan fraud belum optimal.

    “Maka ini kemudian ini berpengaruh terhadap potensi defisit BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Coretax Sudah Habiskan Rp1,2 Triliun Tapi Error Terus, Bos Pajak Ketar-ketir Penerimaan Negara Anjlok

    Coretax Sudah Habiskan Rp1,2 Triliun Tapi Error Terus, Bos Pajak Ketar-ketir Penerimaan Negara Anjlok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aplikasi sistem perpajakan Kemenkeu, Coretax sudah menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun. Namun, aplikasi yang diharapkan bisa mendongkrak pendapatan pajak negara jusru error terus dan dikeluhkan para wajib pajak.

    Terang saja, bos pajak alias Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo ketar-ketir terhadap dampak gangguan sistem pajak Coretax yang kerap bermasalah.

    Suryo Utomo tak menampik adanya ancaman penerimaan negara bakal anjlok jika aplikasi Coretax terus mengalami error.

    “Dampak Coretax error pada penerimaan negara) baru kelihatan nanti,” kata Suryo di Kompleks DPR RI.

    Dia mengaku belum mengetahui hitungan pasti dampak dari gangguan sistem coretax pada penerimaan negara. Dia mengaku masih menunggu pelaporan pajak Januari 2025 rampung. Batas waktu pelaporan hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

    Suryo Utomo mengaku DJP akan menjalankan Coretax bersamaan dengan sistem perpajakan lama sebagai antisipasi penurunan penerimaan pajak. Menurutnya, sejumlah layanan pajak masih menggunakan sistem yang lama.

    Dia mencontohkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2024 (yang dilaporkan hingga 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan) masih dilakukan melalui laman DJP Online.

    Pelaporan SPT baru dilakukan melalui Coretax untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026. Namun, untuk layanan pajak lainnya, DJP akan meninjau kembali dalam melakukan penyesuaian.

    Dampak dari terus errornya aplikasi sistem pajak membuat Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (10/2/2025).

  • Detik-detik 3 Orang Tewas Akibat Kebakaran Homestay di Lamongan, Jenazah Telah Teridentifikasi – Halaman all

    Detik-detik 3 Orang Tewas Akibat Kebakaran Homestay di Lamongan, Jenazah Telah Teridentifikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak tiga orang tewas akibat kebakaran di sebuah cafe dan homestay di Babat, Lamongan, Jawa Timur, pada Minggu (9/2/2025) lalu.

    Proses identifikasi jenazah dilakukan tim gabungan dari Polres Lamongan, Polda Jatim dan Tim dokter  forensik Polres Gresik.

    Ketiga korban yang terdiri dari satu wanita dan dua laki-laki merupakan sebuah perusahaan perabot dapur.

    Diduga mereka terjebak di dalam homestay lantaran kebakaran terjadi saat dini hari.

    Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, mengatakan homestay berada satu bangunan dengan cafe.

    Petugas kepolisian mendapat petunjuk dari penemuan KTP dengan inisial DN (23), wanita asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

    Selain itu, KTP kedua korban lain berinisial SL (23) dan AS (27) juga ditemukan.

    Keluarga korban dipanggil ke RSUD dr Soegiri Lamongan untuk proses identifikasi.

    Ketiga jenazah telah diserahkan ke keluarga pada Senin (10/2/2025) malam untuk dimakamkan.

    Diketahui, cafe dan homestay yang terbakar milik warga Surabaya, Jawa Timur bernama Slamet Cokro Diharjo.

    Kebakaran dapat dipadamkan pada Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

    “Kerugian materiil akibat kebakaran yang terjadi dini hari ini diperkirakan Rp 500 juta,” sambungnya.

    Warga bernama Lusiana menjadi orang yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran.

    Lusiana yang tinggal tak jauh dari lokasi kebakaran mendengar suara aneh dari arah cafe.

    “Mendengar suara kretek kretek tersebut, kemudian saksi keluar dan melihat api sudah membumbung tinggi membakar cafe,” tuturnya.

    Ia kemudian berteriak agar penghuni homestay segera mengevakuasi diri.

    Tim pemadam kebakaran dihubungi sekitar pukul 03.52 WIB.

    “Sekira pukul 04.05 WIB petugas Damkar dan Polsek Babat tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan api dengan menggunakan 4 armada damkar dan 1 unit portable,” jelasnya.

    Setelah api padam, petugas menemukan jasad tiga orang dalam kondisi terbakar.

    Proses penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran.

    Sebagian artikel tlah tayang di TribunJatim.com dengan judul Identitas 3 Korban Tewas Kebakaran di Cafe Lamongan Belum Teridentifikasi, Tunggu Labfor Polda Jatim

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJatim.com/Hanif Mashuri)

  • Pelindo Petikemas Catat Arus Kontainer Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Pelindo Petikemas Catat Arus Kontainer Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Jakarta

    PT Pelindo Terminal Petikemas mencatatkan kenaikan arus peti kemas internasional di tahun 2024 sebanyak 10,28%. Arus peti kemas internasional meningkat dari sebanyak 3.623.006 TEUs di tahun 2023, menjadi 3.995.525 TEUs.

    Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pertumbuhan terjadi pada peti kemas ekspor maupun impor. Pada tahun 2024 peti kemas ekspor tercatat 2.060.679 TEUs, atau tumbuh 10,58% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebanyak 1.863.442 TEUs.

    Sementara untuk peti kemas impor mengalami peningkatan 9,96 persen dari 1.748.736 TEUs di tahun 2023 menjadi 1.922.855 TEUs di tahun 2024. Peti Kemas transhipment juga mengalami pertumbuhan dari tahun 2023 sebanyak 10.827 TEUs menjadi 11.990 TEUs di tahun 2024.

    “Hampir seluruh terminal peti kemas di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang melayani peti kemas internasional mengalami pertumbuhan beberapa di antaranya TPK Semarang dan TPS Surabaya,” kata Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    Di TPK Semarang peningkatan arus peti kemas internasional didorong oleh penambahan kunjungan sejumlah kapal dari beberapa perusahaan pelayaran. Tak hanya itu, produksi peti kemas perusahaan pelayaran juga meningkat. Pelayaran SITC misalnya, tercatat terjadi peningkatan 158 persen, Wan Hai sebanyak 142 persen dan Evergreen 122 persen. TPK Semarang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13 persen dari 678.428 TEUs di tahun 2023 menjadi 766.913 TEUs di tahun 2024.

    Sementara itu di TPS Surabaya tercatat terjadi peningkatan arus peti kemas internasional sebanyak 9,65 persen dari 1.375.927 TEUs di tahun 2023 menjadi 1.508.743 TEUs di tahun 2024. Penyebabnya salah satunya adalah peningkatan jumlah kunjungan kapal sebanyak 230 dari yang direncanakan sebanyak 192 kapal.

    “Peti kemas internasional di wilayah kami Tanjung Priok 2 juga terjadi peningkatan dari 387.798 TEUs di tahun 2023 menjadi 563.113 TEUs di tahun 2024 atau tumbuh 45 persen,” terangnya.

    Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengakui, kendati ada tantangan selama 2024, namun eksportir Indonesia tetap tumbuh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan nilai ekspor Indonesia 2024 tumbuh kurang lebih 3%. Toto mengapresiasi pertumbuhan petikemas yang cukup besar sebagaimana dilaporkan oleh pihak pelabuhan.

    “Memang biasanya, pertumbuhan volume petikemas selalu lebih tinggi dari rata-rata nilai ekspor secara nasional, karena adanya juga peti kemas ekspor yang sifatnya hanya untuk reposisi,” katanya.

    Toto memprediksi nilai ekspor tahun 2025 akan tumbuh lebih tinggi yakni pada angka 4%. Dia berharap, dengan asumsi nilai ekspor 4%, pertumbuhan volume petikemas ekspor akan lebih tinggi.

    “Untuk mendukung hal tersebut, kami berharap Pelindo mengembangkan salah satu pelabuhannya untuk menjadi hub nasional, sehingga tidak perlu mengandalkan Singapura atau Tanjung Pelepas Malaysia untuk melakukan transshipment sehingga bisa memangkas biaya ekspor,” tegas Toto.

    Ekspor Indonesia yang tetap tumbuh positif juga tercermin dalam volume yang ditangani perusahaan pelayaran pada 2024. Ocean Network Express (ONE), salah satu perusahaan pelayaran (main liner operator) asal Jepang, mengakui pertumbuhan ekspor Indonesia selama tahun 2024.

    Sementara itu, President Director PT Ocean Network Express Indonesia dan sekaligus Country Head ONE untuk Indonesia Keishin Watanabe mengatakan volume ekspor yang dilayani perusahaan pada tahun lalu mengalami meningkat 5-10%, atau bertambah sekitar 400,000 TEUs.

    “Impor juga hampir sama, namun angkanya sedikit lebih kecil,” kata Watanabe.

    Dia memprediksi arus perdagangan internasional Indonesia tahun ini tetap tumbuh, kendati ada ada kecemasan bahwa secara global, volume perdagangan petikemas akan sedikit mengalami pelemahan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia Januari hingga Desember 2024 mencapai 264,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS), naik 2,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari total nilai tersebut ekspor nonmigas yang mencapai 248,83 miliar dolar AS atau naik sebesar 2,46%.

    Sebelumnya diberitakan bahwa PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat pertumbuhan arus peti kemas tahun 2024 tumbuh 7,1% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selama tahun 2024, jumlah peti kemas yang dilayani oleh perseroan sebanyak 12.489.927 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs), meningkat dari tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11.661.489 TEUs.

    Adapun peti kemas ini terdiri dari 8.494.402 TEUs peti kemas domestik dan 3.995.525 TEUs peti kemas internasional. PT Pelindo Terminal Petikemas menyebut pertumbuhan arus container hampir terjadi di seluruh terminal peti kemas yang dikelola oleh perusahaan.

    (ega/ega)

  • Sri Mulyani Ungkap Tarif 25% Baja & Aluminium Trump Bisa Guncang Ekonomi

    Sri Mulyani Ungkap Tarif 25% Baja & Aluminium Trump Bisa Guncang Ekonomi

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium ke AS. Kebijakan itu disebut akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global.

    “Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25%. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

    Tarif Impor Baja dan Aluminium

    Sebagai informasi, kebijakan terbaru Trump yakni resmi menandatangani perintah untuk mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global, terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk transportasi, konstruksi dan pengemasan.

    “Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25% tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Finansial Post.

    Dikutip dari CNBC, negara yang paling dirugikan dengan kebijakan Trump ini kemungkinan adalah Kanada dan Meksiko. Kedua negara tersebut termasuk di antara pengekspor baja dan aluminium terbesar ke AS.

    Jerman juga merupakan eksportir baja besar ke AS dan kemungkinan akan terkena dampak negatif dari tarif tersebut. Hanya saja perusahaan Jerman Thyssenkrupp memperkirakan dampaknya sangat terbatas pada bisnisnya jika AS mengenakan tarif tambahan pada baja dan aluminium.

    Produsen baja tersebut mengatakan bahwa Eropa tetap menjadi pasar utamanya dan hanya produk khusus berkualitas tinggi yang diekspor ke AS.

    “Mayoritas penjualan Thyssenkrupp di AS berasal dari bisnis perdagangan dan bisnis pasokan otomotif. Pada prinsipnya, Thyssenkrupp memiliki posisi yang baik dalam bisnis-bisnis ini di AS dengan pangsa manufaktur lokal yang signifikan untuk pasar lokal. Sebagian besar produksi untuk pelanggan AS dilakukan di AS,” kata seorang juru bicara Thyssenkrupp melalui email.

    Tidak hanya itu, eksportir Asia seperti Korea Selatan, Vietnam dan Jepang juga termasuk di antara negara-negara yang kemungkinan logamnya terkena tarif impor Trump.

    (aid/ara)

  • Komisi II DPR adakan rapat evaluasi Pimpinan DKPP secara tertutup

    Komisi II DPR adakan rapat evaluasi Pimpinan DKPP secara tertutup

    Kadang-kadang kita nanti muncul di YouTube kelihatan kayak apa, ini kan teguran-teguran biasa, evaluasi. Teguran pasti ada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda evaluasi terhadap Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, setelah adanya Tata Tertib DPR RI baru yang memberikan kewenangan evaluasi tersebut.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa Tata Tertib DPR RI yang baru itu berfungsi untuk melakukan kontrol dan pengawasan, sebagai fungsi yang dimiliki DPR RI untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat.

    “Kalau tata tertib itu fungsinya bagaimana kita melakukan controling, check and balance. Jadi bukan seperti yang dipikirkan, ‘wah bahwa akan ada apa gitu ya,’ nggak,” kata Dede.

    Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci alasan rapat tersebut digelar secara tertutup. Menurut dia, rapat tersebut tertutup karena tidak ingin ada persepsi yang berbeda bila para anggota DPR RI menyampaikan teguran.

    “Kadang-kadang kita nanti muncul di YouTube kelihatan kayak apa, ini kan teguran-teguran biasa, evaluasi. Teguran pasti ada,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, evaluasi juga dilakukan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mendengar kesulitan-kesulitan yang mungkin sudah dihadapi.

    “Mungkin perlu kita lihat adalah kinerja, karena pengaduan-pengaduan pilpres pun saat ini masih ditangani,” kata dia.

    Sebelumnya, DPR RI menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur evaluasi berkala calon pejabat publik yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

    Lewat revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib itu, DPR berpeluang untuk mengevaluasi secara berkala pejabat publik yang sebelumnya telah dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di komisi-komisi yang menjadi mitra kerja kementerian/lembaga terkait.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Diwarnai Adu Mulut, Hakim: Tak Usah Teriak!

    Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Diwarnai Adu Mulut, Hakim: Tak Usah Teriak!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada sidang gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (11/2/2025), pengacara Hasto terlibat perdebatan sengit dengan tim Biro Hukum KPK terkait dengan perbaikan daftar barang bukti.

    Perdebatan ini dimulai ketika hakim meminta tim biro hukum KPK untuk mengajukan bukti tambahan. Namun, alih-alih mengajukan bukti baru, pihak KPK justru mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya.

    Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan keberatannya terhadap pengajuan perbaikan daftar bukti tersebut. Ia menegaskan agenda sidang kali ini bukan untuk melakukan perbaikan atas bukti yang telah diajukan sebelumnya.

    Keberatan tersebut memicu perdebatan sengit antara Ronny Talapessy dan Plt Kepala Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto. Perdebatan dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto semakin memanas, dengan suara kedua belah pihak yang semakin meninggi. Hal ini membuat hakim praperadilan, Djuyamto, terpaksa menegur keduanya.

    “Sebentar, sebentar Pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan pak,” kata hakim.

    Djuyamto lalu meminta kedua pihak yang terlibat adu mulut ini untuk lebih tenang.

    “Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, tak usah pakai teriak-teriak. Ini live Pak, apa yang Saudara sikap di sini itu dilihat. Tolong perdebatannya saya ingatkan, suara pelan pun akan kita dengar, tak usah teriak-teriak,” tegas hakim Djuyamto.

    Ronny Talapessy tetap mengungkapkan keberatannya, menegaskan agenda sidang bukanlah untuk melakukan perbaikan daftar barang bukti. Namun, hakim tetap melanjutkan sidang dan mencatat keberatan dari pihak pengacara Hasto.

    Hakim Djuyamto menegaskan bukti yang akan digunakan dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto adalah daftar bukti yang telah disampaikan oleh KPK pada sidang sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hakim juga meminta agar keberatan yang disampaikan pihak pengacara dituangkan dalam kesimpulan di akhir persidangan.

    “Cukup ya, itu substansinya sudah saya tangkap, silakan dituangkan dalam kesimpulan,” ujar hakim Djuyamto.

  • Viral Honda PCX ‘Flying Fox’ Nyeberang Sungai

    Viral Honda PCX ‘Flying Fox’ Nyeberang Sungai

    Jakarta

    Viral video motor Honda PCX menyeberangi sungai dengan cara digantung bantuan tali seperti wahana ‘flying fox’. Faktanya hal ini dilakukan karena akses jalan terputus.

    Potongan video itu diunggah melalui akun instagram @pekalonganinfo. Warga berbondong-bondong memindahkan Honda PCX ke seberang jalan dengan tali yang menggantung.

    Dikutip dari detikJateng, sejak Jembatan Tambelan atau Jembatan Jimat II yang berada di Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, terputus akibat luapan banjir Sungai Welo pada Senin (20/1) sore, aktivitas warga menjadi terganggu. Warga pun kesulitan untuk mengakses jalan karena jalan sudah terputus.

    Lima hari setelah kejadian itu, ada katrol gantung yang berfungsi untuk mengirimkan logistik, barang-barang bahkan termasuk memindahkan sepeda motor yang viral ini.

    Pengurus RT 09 RW 05, Dukuh Tembelan, Desa Kayupuring, Bambang Prasetyo menjelaskan keberadaan tali atau seling itu untuk mengantar barang ke seberang dan juga sebaliknya.

    “Ya, itu seling untuk ngerek, mengantar barang ke seberang dan sebaliknya,” kata Bambang kepada detikJateng, Senin (10/2/2025).

    “Karena selingnya donatur maka ada upah pengerekan kasihan yang ngerek butuh tenaga, itu suka rela,” ucapnya.

    Tidak hanya logistik, motor pun bisa dipindahkan menggunakan katrol gantung untuk menyeberang jembatan sepanjang 24 meter tersebut.

    “Kalau orangnya jalan ke bawah ada jembatan bambu yang telah dibangun swadaya warga,” tambahnya.

    Bambang menyampaikan, ada donasi katrol sebagai pengantar barang ke seberang sembari menunggu jembatan darurat berupa jembatan bailey terpasang.

    Sementara itu, Sekda Pekalongan M Yulian Akbar mengatakan progres pembangunan jembatan bailey di lokasi Dukuh Tambelan, Kayupuring, Petungkriyono, masih dalam tahap pengerjaan.

    “Masih dalam proses pengerjaan,” katanya saat dimintai konfirmasi.

    Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-Taru) Kabupaten Pekalongan, Mudiarso mengatakan pengerjaan jembatan bailey akan selesai diperkirakan paling lambat akhir Februari atau sebelum Ramadan.

    “Material sebagian sudah dikirim ke sana, seperti besi perancahnya sudah kita kirim ke sana. Tahap penguatan pilarnya mungkin sudah hampir selesai, 80-an persen lah,” ungkapnya.

    (riar/dry)

  • Bakal Berlaku Juni 2025 di Seluruh RS! Menkes Ungkap Hasil Uji Implementasi KRIS

    Bakal Berlaku Juni 2025 di Seluruh RS! Menkes Ungkap Hasil Uji Implementasi KRIS

    Jakarta

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap hasil uji implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) di sejumlah rumah sakit Indonesia. Ada 600 RS atau 21 persen di antaranya yang sudah siap dengan 12 kriteria KRIS termasuk ventilasi udara, kelengkapan tempat tidur, kelayakan kamar mandi, hingga tersedia outlet oksigen.

    Sayangnya, lebih banyak RS yang masih belum menyanggupi kriteria KRIS. Totalnya mencapai 949 rumah sakit atau 34,3 persen. Mereka tidak memenuhi satu hingga lebih dari dua kriteria KRIS. Utamanya, kondisi kamar mandi yang tidak ramah disabilitas, tertalu kecil, hingga tidak cukup untuk dilewati kursi roda.

    Sementara 43,9 persen atau sebanyak 1.217 rumah sakit sudah memenuhi sebagian besar implementasi KRIS yang secara bertahap mulai serentak berlaku Juni 2025 mendatang.

    “Analisanya yang paling kurang itu, kamar mandi terlalu kecil, tidak dapat dilalui kursi roda. Jadi ternyata banyak RS bikin pintu kamar mandi itu kecil sekali. Padahal itu ada syaratnya,” ungkap Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2/2025).

    “Kalau nggak, dia kan terpaksa harus dituntun, jalan, padahal jalannya juga sudah susah,” beber dia.

    Kondisi RS yang juga disoroti Menkes adalah nihilnya bel dan colokan listrik di sejumlah ruangan. Padahal, menurutnya, syarat kriteria tersebut relatif tidak memakan biaya terlalu besar.

    “Ini kan nggak usah dibobok, bisa pakai kabel saja, harusnya nggak susah menurut kami. Ini menurut saya harusnya bisa cepat,” tandas dia.

    Kelengkapan fasilitas RS lain yang masih sulit dipenuhi berdasarkan kriteria KRIS adalah outlet oksigen. Menkes memahami sejumlah RS yang masih kesulitan menyediakan outlet oksigen di setiap ruang rawat inap.

    “Outlet oksigen tempat tidur ini mungkin agak susah. Kalau kesediaan kamar mandi di dalam ruangan ternyata banyak ruangan sekarang sudah ada kamar mandinya juga. Tp kita ingin kalau bisa buat kenyamanan jangan kemudian orang mesti keluar kamar mandinya bersatu dengan yang lain,” pungkas dia.

    Sebagai catatan, berikut 12 kriteria KRIS yang bakal diterapkan Juni mendatang:

    komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas tinggiventilasi udarapencahayaan ruangankelengkapan tempat tidurnakes per tempat tidurtemperatur ruanganruangan rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin anak atau dewasa serta penyakit infeksi atau non infeksikepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidurtirai atau partisi antar tempat tidurkamar mandi dalam ruangan rawat inapkamar mandi memenuhi standar aksesibilitasoutlet oksigen

    (naf/kna)

  • Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Bali

    Pemerintah berencana untuk melakukan penertiban penyaluran solar subsidi di tengah masyarakat. PT Pertamina (Persero) pun merespons rencana tersebut.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan selama ini pihaknya sendiri sudah banyak melakukan upaya pengaturan penyaluran solar subsidi.

    Misalnya saja, dengan kewajiban pembelian solar subsidi dengan menerapkan QR Code. Kendaraan yang berhak membeli solar subsidi diminta untuk mendaftar sebagai penerima dan akan mendapatkan QR Code.

    “Solar subsidi, upayanya apa saja? Nah kalau subsidi kan sebenarnya sekarang kita sudah menerapkan full QR code ya. Ini kalau untuk solar semua sudah 100% yang beli solar harus memiliki QR, nah itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk, bukan membatasi, untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar,” beber Fadjar ditemui di The Patra Ressort, Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, Fadjar mengungkapkan pihaknya juga masih menunggu revisi regulasi soal penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, atau tepatnya revisi Perpres 191 tahun 2014.

    “Sebenarnya secara regulasi kan, kami masih menunggu ya untuk BBM subsidi ini regulasi revisi perpres 191, tapi kalau itu belum ya kita upayanya itu yang kita lakukan, pakai QR code itu digitalisasi sehingga siapa saja yang mengkonsumsi kami memiliki datanya,” sebut Fadjar.

    Yang pasti, Fadjar menegaskan Pertamina memiliki pasokan solar subsidi secara cukup sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu pun, Pertamina bisa menyediakan kuota solar sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

    “Dan Alhamdulillah untuk kuota solar sampai akhir tahun kemarin juga relatif aman, jadi dengan upaya tadi tersebut penerapan QR masih bisa kontrol, masih bisa kita kontrol kuotanya,” kata Fadjar.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penertiban solar subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat. Penertiban penyaluran solar menjadi kebijakan pengaturan subsidi energi berikutnya yang ditempuh Bahlil, usai sebelumnya melakukan penertiban pada penyaluran LPG 3 kg.

    Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan selama ini solar subsidi banyak dipakai untuk untuk kalangan industri, baik untuk truk barang hingga kendaraan transportasi umum. Namun, penggunaannya masih sering kurang tepat sasaran.

    “Habis ini saya tertibkan lagi bapak ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM solar, solar subsidi dipakai untuk industri,” beber Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan pengaturan solar subsidi dilakukan karena pihaknya menemukan masih ada masalah dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tersebut. Bahkan, dia bilang ada kendaraan dinas membeli bahan bakar bersubsidi tersebut. Erika mengatakan, temuan itu terekam dari pemantauan CCTV yang dipasang pada salah satu SPBU di Bali tahun 2024.

    “Contohnya ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada non-konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025) kemarin.

    Dia juga menemukan penjualan solar subsidi menggunakan jerigen yang tidak memiliki surat rekomendasi di Bali. Berdasarkan data yang ia paparkan, volume yang terjual sebanyak 1,78 kiloliter (kl). Sementara di Sumatera Barat, ia juga menemukan penggunaan subsidi BBM tak wajar dengan pembelian berulang menggunakan QR Code yang berbeda-beda pada kendaraan yang sama. Kasus ini terjadi di dua tempat yakni Kabupaten Sijunjung dengan volume terjual 1,11 kl dan Kota Padang 7,24 kl.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Kemudian ada juga yang berupa truk,” ungkap Erika.

    Erika menambahkan, BPH Migas juga telah merekap pengawasan lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui hotline WhatsApp yang tercatat sebanyak 2.487 sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, pengaduan terkait BBM menjadi yang paling banyak dilaporkan.

    (hal/kil)