Xcloud.id

Blog

  • KPK Kantongi Otak Penghilangan Barang Bukti Kasus Kuota Haji di Kantor Maktour

    KPK Kantongi Otak Penghilangan Barang Bukti Kasus Kuota Haji di Kantor Maktour

    KPK Kantongi Otak Penghilangan Barang Bukti Kasus Kuota Haji di Kantor Maktour
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengidentifikasi pihak yang menjadi inisiator penghilang barang bukti kasus dugaan korupsi kuota haji saat penggeledahan di kantor Maktour Travel, Jakarta Timur.
    “Ya tentunya siapa yang memerintah, siapa yang meminta kepada staf-staf di MK Tour untuk melakukan penghilangan jejak dokumen itu, kami sudah kantongi,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
    Meski demikian, Budi belum mengungkapkan identitas inisiator tersebut.
    Dia hanya mengatakan, KPK masih menganalisis tindakan tersebut masuk pada Pasal
    Perintangan Penyidikan
    atau tidak.
    “Apakah itu kemudian masuk ke dalam ranah perintangan penyidikan itu masih akan didalami, karena nanti berkaitan juga dengan peran-peran yang bersangkutan pada perkara pokoknya,” ujarnya.
    Diberitakan, KPK menemukan petunjuk awal adanya dugaan
    penghilangan barang bukti
    saat menggeledah kantor swasta terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024.
    “Dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor biro perjalanan haji MT, yang berlokasi di wilayah Jakarta, penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti,” kata Budi, 15 Agustus 2025 lalu.
    Atas tindakan tersebut, KPK mempertimbangkan pengenaan pasal 21 perintangan penyidikan atau
    obstruction of justice
    terhadap pihak swasta tersebut.
    “KPK kemudian melakukan evaluasi dan tentunya penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan pengenaan pasal 21
    obstruction of justice
    terhadap pihak swasta yang berupaya merintangi, menghalangi, salah satunya termasuk menghilangkan barang bukti dalam perkara haji ini,” ujar Budi.
    KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka kasus dugaan
    korupsi kuota haji
    2024 di Kementerian Agama.
    “Kami sampaikan update-nya bahwa
    confirm
    KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” kata Budi, Jumat (9/1/2026).
    KPK menjerat Gus Yaqut dan Gus Alex dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara.
    “BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” ujar Budi.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim MotoGP Pramac Yamaha Meluncur, Impian El Turco Terwujud

    Tim MotoGP Pramac Yamaha Meluncur, Impian El Turco Terwujud

    Jakarta –

    Tim MotoGP Pramac Yamaha untuk musim 2026 resmi meluncur. Tim satelit Yamaha tersebut mempertahankan Jack Miller sebagai salah satu pebalap utama. Sementara itu Miguel Oliveira dilepas dan digantikan oleh pebalap debutan Toprak Razgatlioglu. Bagi Toprak, ini menjadi momen bersejarah dalam karier balapnya.

    Mengutip laman MotoGP, stabilitas tetap menjadi salah satu kekuatan tim. Struktur manajemen dikonfirmasi untuk 2026, dengan kelompok yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, serta terus beroperasi dengan kohesi, efisiensi, dan ambisi bersama. Kemitraan yang sukses tetap tidak berubah di jantung proyek ini. Prima Assicurazioni sekali lagi akan jadi sponsor utama Prima Pramac Yamaha MotoGP pada 2026, sembari terus mendukung tim dan proyek jangka panjangnya dengan Yamaha.

    Sementara itu Jack Miller menilai musim ini akan menjadi babak baru Yamaha dengan mesin baru V4. “Dan ini adalah, proyek yang menarik untuk diikuti dan ada keyakinan nyata di baliknya. Saya bangga dapat melanjutkan bersama Prima Pramac Yamaha dan ingin melihat ke mana kita bisa membawa ini. Memulai musim baru dengan kru yang sama terasa menyenangkan,” ungkap Miller.

    Jack Miller Foto: Dok. MotoGP

    “Tahun lalu adalah tahun pembelajaran yang sesungguhnya bagi saya bersama Yamaha. Kami memiliki beberapa momen yang kuat, melewati beberapa momen sulit, namun pada akhirnya membangun fondasi yang solid bersama. Saya benar-benar menikmati tantangan beradaptasi dan mencari solusi seiring berjalannya musim,” sambung dia.

    Sedangkan bagi Toprak Razgatlıoglu, peluncuran tim Pramac Yamaha 2026 merupakan momen yang sangat istimewa untuk kariernya. “Sejarah tim dan kemitraan yang kuat dengan Yamaha memainkan peran kunci dalam keputusan saya. Ini adalah babak baru dalam karier saya, dan saya ingin menghadapinya dengan pola pikir pengembangan jangka panjang sejak awal,” jelas pebalap berjuluk El Turco.

    Tim MotoGP Pramac Yamaha 2026 meluncur Foto: Dok. MotoGP

    “Tes pertama dengan YZR-M1 V4 baru telah positif, terutama dalam hal akselerasi dan keluar tikungan. Tentu saja ini baru permulaan – di MotoGP, performa berasal dari kerja keras yang berkelanjutan, berbagi data, dan peningkatan langkah demi langkah, dan itulah fokus kami saat ini. Tujuan utama saya musim ini adalah pengembangan, yakni beradaptasi dengan MotoGP, memahami motor dan tingkat persaingan, dan membangun konsistensi dari balapan ke balapan. Hasil memang penting, tetapi pada tahap ini proses adalah prioritas,” jelasnya.

    “Saya telah menemukan tim yang sangat kuat dan termotivasi di sini, dan saya berterima kasih kepada Prima Pramac Yamaha dan Yamaha atas kepercayaan dan dukungan mereka. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap lap, dan dengan kesabaran, komitmen, dan kerja sama tim, saya yakin kita sedang menuju ke arah yang benar,” tukasnya.

    (lua/dry)

  • Menlu Sebut RI Siap Jadi Auditor hingga Presiden Dewan HAM PBB 2026-2032

    Menlu Sebut RI Siap Jadi Auditor hingga Presiden Dewan HAM PBB 2026-2032

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono melaporkan bahwa Indonesia berhasil memenangkan 10 pencalonan penting di panggung internasional. Indonesia pun akan menjadi Dewan Auditor PBB hingga Presiden Dewan HAM.

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan bahwa di tengah dunia yang semakin multiplex, kompetitif, dan tidak terprediksi, multilateralisme tetap memiliki relevansi strategis bagi Indonesia. Multilateralisme menjadi instrumen untuk memperluas ruang bertindak nasional dan memperkuat ketahanan.

    “Pendekatan ini tercermin dalam capaian konkret, di mana sepanjang 2025 Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil kita menangkan,” kata Sugiono dala, PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

    Dengan begitu saat memasuki 2026, Indonesia memegang sejumlah peran kepemimpinan strategis, termasuk sebagai anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032 melalui BPK RI serta sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.

    Indonesia juga di antaranya menjadi Board Member of Coalition for Epidemic Preparedness Innovations untuk 2025 hingga 2028. Kemudian, Indonesia menjadi Executive Board of the United Nations Human Settlements Programme mulai dari 2025 hingga 2029.

    Lalu, Indonesia menjadi Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commisions UNESCO dari 2025 hingga 2027. Indonesia juga menjadi Secretary General of the Asian Productivity Organization dari 2025 hingga 2026.

    Indonesia menjadi Council of Administration of the Universal Postal Union dari 2025 hingga 2029, jadi Postal Operation Council of the Universal Postal Union dari 2025 hingga 2029, dan United Nations Committee for Programme and Coordination dari 2026 hingga 2028.

    Selain itu, Indonesia menjadi IMO Council’s Category C serta Executive Council of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2026 hingga 2028.

    Sugiono menjelaskan bahwa di dunia yang multiplex, ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring. Menurutnya, keterlibatan aktif Indonesia di berbagai arena multilateral merupakan bagian dari strategi ketahanan berbasis jejaring, bukan politik pemilihan kubu. 

    Indonesia juga akan hadir secara konsisten di berbagai platform, mulai dari PBB, G20, BRICS, APEC, OKI, hingga forum-forum teknis. Tujuannya untuk menjembatani kepentingan, membentuk aturan, dan memperluas ruang strategis nasional.

  • Nenek Elina Kembali Jalani Pemeriksaan di Polda Jatim, Dicecar 48 Pertanyaan

    Nenek Elina Kembali Jalani Pemeriksaan di Polda Jatim, Dicecar 48 Pertanyaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Elina Widjajanti, seorang nenek berusia 80 tahun yang tinggal di Surabaya, kembali diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur. Setelah menjalani pemeriksaan, Elina mengaku telah diajukan 48 pertanyaan oleh penyidik, yang sebagian besar berkaitan dengan sejarah tempat tinggalnya.

    “Saya jawab di sana saya tinggal sejak 2011 sampai 2025,” ujar Elina saat ditemui pada Rabu, 14 Januari 2026. Pernyataan Elina ini mengindikasikan bahwa ia telah tinggal di rumah tersebut selama lebih dari satu dekade.

    Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja, menjelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tersebut. Kali ini, Elina diminta untuk menunjukkan sejumlah dokumen yang dapat membuktikan hak kepemilikannya atas rumah tersebut.

    Dokumen yang diminta termasuk surat keterangan waris, surat mutasi pajak, dan surat keterangan tanah yang atas nama Elisa, kakak Elina, yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.

    Menurut Wellem, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan selama Elina tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2011 hingga 2025. Namun, masalah mulai muncul ketika Elina mengenal seorang bernama Samuel pada Agustus 2025.

    Pada saat yang sama, muncul dugaan adanya pengambilalihan surat tanah atas nama Elisa. Hingga akhirnya, pada 23 September 2025, surat tersebut tiba-tiba sudah tertera nama yang berbeda.

    “Saya berharap kasus ini bisa tuntas, termasuk dugaan pemalsuan surat, supaya kejadian seperti nenek Elina ini tidak terulang lagi,” ujar Wellem dengan harapan agar proses hukum berjalan transparan dan adil. [uci/suf]

  • Pemerintah Siapkan Dana hingga Rp16,8 Triliun Hidupkan Industri Semikonduktor

    Pemerintah Siapkan Dana hingga Rp16,8 Triliun Hidupkan Industri Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menggelontorkan pendanaan awal senilai US$120 juta hingga US$250 juta, dengan potensi komitmen investasi mencapai US$1 miliar atau setara Rp16,8 triliun (kurs JISDOR 14 Januari 2025 senilai Rp16.871 per dolar AS), untuk membangun dan menghidupkan industri semikonduktordi Tanah Air.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur industri elektronik nasional yang dinilai masih memiliki celah kerentanan tinggi terutama ketika terjadi perang tarif seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS) lewat tarif resiprokal.

    “Indonesia akan mengembangkan economic semiconductors dan pemerintah akan menyediakan dananya. Itu akan dimulai dari US$120 juta atau US$250 juta dan bisa diinvestasikan hingga US$1 miliar,” ujar Airlangga dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Mantan menteri perindustrian itu menjelaskan bahwa inisiatif ini diambil sebagai langkah defensif strategis di tengah perang tarif dan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan bentuk pendanaan yang akan dilakukan, apakah lewat Danantara atau skema investasi lain.

    Airlangga hanya menekankan bahwa sektor elektronik, yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia, merupakan sektor kedua yang paling rentan terdampak perang tarif global dan gangguan rantai pasok, setelah tekstil.

    Menambal Rantai Pasok yang ‘Bolong’

    Airlangga mengakui bahwa struktur industri elektronik di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi. Ketergantungan impor pada komponen inti seperti semikonduktor membuat nilai tambah industri ini belum optimal.

    “Elektronik kita banyak diekspor ke berbagai negara, namun salah satu yang paling diperlukan adalah semikonduktor. Dan semikonduktor ini Indonesia ‘agak bolong’,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah memprioritaskan investasi di sektor ini untuk menutup celah tersebut. Dengan menghidupkan kembali kemampuan produksi semikonduktor domestik, Indonesia berharap dapat membangun resiliensi rantai pasok yang lebih kuat.

    “Ini menjadi prioritas agar kita bisa defensif terhadap perang tarif yang ada sekarang,” tegas Airlangga.

  • Komdigi Target Kontribusi Ekonomi Digital Rp155,57 Triliun pada 2026, Andalkan Telko dan GovTech

    Komdigi Target Kontribusi Ekonomi Digital Rp155,57 Triliun pada 2026, Andalkan Telko dan GovTech

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut ditopang oleh konsolidasi sektor telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital, serta meningkatnya kebutuhan layanan digital pemerintahan atau government technology (GovTech).

    Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, sektor telekomunikasi menjadi salah satu penopang utama pencapaian target tersebut. Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan tiga besar operator telekomunikasi yakni PT Telkom Indonesia Tbk., PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk., dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. di bisnis infrastruktur digital memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.

    Konsolidasi tersebut mencakup pengembangan jaringan fiber optik, satelit, base transceiver station (BTS), hingga pusat data. Selain itu, Sarwoto menyoroti pergeseran model bisnis operator telekomunikasi yang semakin mengarah ke perusahaan teknologi.

    “Mereka juga berlomba-lomba sebagai techco merasuk ke aplikasi IoT [Internet of Things], kecerdasan buatan [artificial intelligence/AI], cloud, dan keamanan siber,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Selain sektor telekomunikasi, Sarwoto menilai penataan regulasi yang lebih seimbang antara layanan over the top (OTT) dan penyelenggara telekomunikasi berperan penting dalam menjaga pertumbuhan nilai tambah ekonomi digital. Penyesuaian beban regulasi di tingkat pusat dan daerah yang lebih rasional dinilai dapat memberikan ruang pertumbuhan yang lebih sehat bagi operator telekomunikasi serta penyedia jaringan dan jasa internet.

    Dia juga menyampaikan sumber pertumbuhan baru ekonomi digital berpotensi berasal dari pengembangan teknologi antariksa. Layanan satelit low earth orbit dan non-terrestrial network (LEO/NTN), serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan pemetaan digital (mapping), dinilai dapat memperluas kontribusi sektor digital ke berbagai bidang ekonomi.

    “Terakhir tidak kalah meramaikan nilai tambah ekonomi digital adalah GovTech [government technology] atau kebutuhan layanan digital pemerintahan,” ujar Sarwoto.

    Secara keseluruhan, Sarwoto menilai target kontribusi ekonomi digital yang ditetapkan Komdigi disusun dengan pendekatan perhitungan yang moderat dan berbasis nilai tambah ekonomi digital. Dia menjelaskan bahwa rentang target kontribusi dari Rp137,89 triliun pada 2025 hingga Rp206,16 triliun pada 2029 mencerminkan asumsi pertumbuhan rata-rata sekitar 10–12% per tahun, atau setara dengan pertumbuhan sektor digital yang diproyeksikan minimal dua kali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5–8%.

    “Pendekatan ini konservatif namun realistik,” katanya.

    Adapun target kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital nasional sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

    Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga mencapai Rp206,16 triliun pada 2029.

    Selain target nilai ekonomi digital, Komdigi juga menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, lalu meningkat menjadi 41,03 pada 2027, 41,37 pada 2028, dan 41,70 pada 2029.

    Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang periode 2025–2028, sebelum meningkat menjadi 4,4% pada 2029. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur peran sektor informasi dan komunikasi dalam menopang perekonomian nasional seiring penguatan ekosistem digital.

    Dari sisi infrastruktur, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026 dan terus meningkat hingga 57,41 pada 2029.

    Sementara itu, pada pilar masyarakat, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, serta meningkat bertahap hingga 53,23 pada 2029. Target tersebut diiringi dengan kenaikan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

    Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni mewujudkan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam periode perencanaan lima tahun.

  • Defisit APBN 2025 Nyaris 3%, Airlangga: Negara Lain Malah ‘Double’, Kok Khawatir?

    Defisit APBN 2025 Nyaris 3%, Airlangga: Negara Lain Malah ‘Double’, Kok Khawatir?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pelaku pasar dan investor untuk tidak mengkhawatirkan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang nyaris menyentuh batas aman 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Airlangga meyakini bahwa posisi fiskal Indonesia masih jauh lebih sehat dibandingkan banyak negara lain. Dia membandingkan dengan banyak negara yang mencatatkan defisit anggaran jauh lebih dalam, namun tetap tenang, meski dia tidak menyebut nama negara yang dimaksud.

    “Jangan khawatir soal defisit anggaran 3%. Negara lain [defisitnya] dua kali lipat dan mereka tidak khawatir, jadi kenapa kita harus khawatir?” ujar Airlangga dalam sambutan dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Pernyataan ini merespons kekhawatiran pasar terkait realisasi defisit APBN 2025 yang tercatat sebesar 2,92% PDB. Angka ini memicu kekhawatiran karena sangat tipis di bawah mandatori batas defisit fiskal sebesar 3% sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Mantan menteri perindustrian tersebut optimistis bahwa tantangan ekonomi yang selama ini membayangi Indonesia sudah berlalu. Saat ini, menurutnya, Indonesia justru tengah menikmati angin segar pemulihan.

    Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah tidak bermaksud meningkatkan ambang batas defisit APBN di atas 3% terhadap PDB.

    “Tidak, tidak akan dinaikkan,” jelasnya.

    Alasan Defisit Dekati 3%

    Pemerintah mencatat bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,92% dari PDB atau melampaui outlook (2,78% dari PDB) maupun target APBN (2,53% dari PDB).

    Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 91,7% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp3.451,4 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 95,3% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp695 triliun atau setara 2,92% dari PDB.

    “Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

    Bendahara negara itu menyatakan meski defisit melebar, namun tetap terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang.

  • Aktivis Greenpeace Serahkan Bangkai Ayam ke Bareskrim untuk Barang Bukti Teror

    Aktivis Greenpeace Serahkan Bangkai Ayam ke Bareskrim untuk Barang Bukti Teror

    Aktivis Greenpeace Serahkan Bangkai Ayam ke Bareskrim untuk Barang Bukti Teror
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aktivis lingkungan yang juga Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, melaporkan dugaan teror dan pengancaman yang diterimanya ke Bareskrim Polri.
    Dalam laporan tersebut, korban menyerahkan bangkai ayam tanpa kepala beserta pesan ancaman tertulis sebagai barang bukti.
    “Kami menyerahkan bangkai ayam yang sudah mati beserta tulisan ancaman tadi,” kata Iqbal ditemui di Gedung
    Bareskrim Polri
    , Jakarta, Rabu (14/1/2026) sore.
    Iqbal mengatakan, teror itu diterimanya pada 30 Desember 2025.
    Saat itu, ia menerima kiriman bangkai ayam tanpa kepala yang disertai secarik kertas berisi ancaman.
    “Di dalamnya ada satu tulisan yang bunyinya kurang lebih, ‘Jaga mulutmu kalau mau keluargamu aman,’ lalu mulutmu juga dijahit,” jelas Iqbal.
    Ia menduga teror tersebut berkaitan dengan aktivitas advokasi dan suara kritis yang selama ini ia lakukan bersama
    Greenpeace Indonesia
    , khususnya terkait isu lingkungan dan energi.
    “Kami menganggap ini tidak hanya menebar ketakutan pada orang-orang dan organisasi yang bersuara kritis untuk kebaikan bangsa dan negara ini, sehingga kami mengambil inisiatif untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian,” tutur dia.
    Menurut Iqbal, laporan ke polisi dilakukan agar teror semacam ini tidak terus berulang dan menimbulkan rasa takut bagi para aktivis maupun pegiat media sosial di Indonesia.
    Laporan Iqbal diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan Nomor LP/B/20/I/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 14 Januari 2026.
    Iqbal melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman secara tertulis dan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    Selain Iqbal, laporan juga dibuat oleh seorang kreator konten bernama Yansen, yang dikenal di media sosial dengan nama Pitengz atau Oposipit.
    Yansen mengaku mengalami teror berlapis, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman terhadap keluarganya.
    “Ada bukti-bukti dari satu akun WhatsApp yang tidak bisa diakses kembali setelah pembobolan kartu SIM. Yang kedua, ada foto-foto di mana foto adik saya yang dijadikan hal-hal tidak senonoh,” ungkap Yansen.
    “Terus juga ada bukti-bukti percakapan di mana ada orang tidak dikenal mengakses WhatsApp ibu saya dan menanyakan keberadaan saya di grup keluarga,” sambungnya.
    Yansen mengaku teror tersebut disertai ancaman agar ia menghapus konten-konten yang diunggahnya dalam sebulan terakhir, khususnya yang membahas isu Sumatera.
    Yansen melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 332 ayat (1) KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Pasal 332 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait akses ilegal.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keterlambatan Regulasi Pusat Hambat Penggunaan Dana Desa 2026 di Kabupaten Madiun

    Keterlambatan Regulasi Pusat Hambat Penggunaan Dana Desa 2026 di Kabupaten Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Madiun dipastikan tetap berjalan meski sebagian besar pemanfaatannya belum bisa direalisasikan sepenuhnya.

    Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian terkait kebijakan program mandatori dari pemerintah pusat yang masih menunggu kejelasan. Kabupaten Madiun sendiri menerima alokasi Dana Desa sebesar sekitar Rp165 miliar yang akan dibagikan ke 198 desa.

    Namun, saat ini baru sekitar 30 persen dari dana tersebut yang dapat dimanfaatkan melalui skema reguler, sementara sisanya masih bergantung pada keputusan nasional yang belum ditetapkan.

    Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah dan desa berhati-hati dalam menyusun perencanaan anggaran. Menurutnya, keterbatasan fiskal dan adanya program prioritas dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memengaruhi penggunaan Dana Desa tahun ini.

    “Dana Desa tetap disalurkan, tetapi penggunaannya harus menyesuaikan regulasi dari pusat. Informasinya, yang bisa langsung dijalankan saat ini sekitar 30 persen, sementara 70 persen masih menunggu arahan program mandatori,” ungkap Hari, Rabu (14/1/2026).

    Sama seperti Bupati Madiun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengungkapkan bahwa hingga kini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar teknis pelaksanaan Dana Desa 2026 belum diterbitkan.

    “Kami memang belum menerima PMK-nya, tetapi informasi awal mengenai pagu Dana Desa sudah disampaikan kepada pemerintah daerah dan desa,” jelasnya.

    Supriyadi menjelaskan bahwa Dana Desa 2026 terbagi menjadi dua kategori, yakni alokasi reguler dan non-reguler. Untuk alokasi reguler, Kabupaten Madiun diperkirakan memperoleh sekitar Rp165 miliar, meski jumlah tersebut bisa sedikit berubah setelah regulasi resmi diterbitkan.

    “Secara garis besar, pola penggunaannya masih mengacu pada PMK dan Permendes tahun sebelumnya, meski tentu akan ada penyesuaian,” imbuhnya.

    Selain itu, sejumlah program nasional yang berpotensi menjadi mandatori, seperti penguatan ekonomi desa atau program koperasi desa, belum memiliki dasar regulasi yang jelas untuk tahun anggaran 2026.

    “Sampai saat ini, informasi yang kami terima baru terkait dana reguler. Untuk non-reguler atau program khusus, kami masih menunggu petunjuk resmi,” tambah Supriyadi.

    Pemerintah Kabupaten Madiun berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi teknis Dana Desa 2026 agar pemerintah desa dapat menyusun perencanaan pembangunan yang matang, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [rbr/suf]

  • Mengkhawatirkan, Menkes Sebut 3 Bayi di RI Meninggal Tiap Jam

    Mengkhawatirkan, Menkes Sebut 3 Bayi di RI Meninggal Tiap Jam

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti angka kematian bayi di Indonesia yang cukup tinggi. Setiap tahun, diperkirakan ada sekitar 33 ribu bayi yang meninggal di Indonesia.

    Menurut Menkes, penurunan angka kematian bayi harus menjadi salah satu prioritas agar Indonesia bisa mencapai target Indonesia emas di tahun 2045. Semakin banyak orang Indonesia yang berusia produktif dan memiliki penghasilan, maka peluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi akan semakin besar.

    Untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, rata-ratanya penghasilan warga Indonesia harus mencapai 14 ribu dollar per bulan.

    “Jadi itulah mengapa saya ingin mengurangi angka kematian anak dan kematian ibu. Dan untuk informasi, angka kematian bayi di Indonesia adalah 33.000 per tahun,” ungkap Menkes dalam sebuah acara di Depok, Jawa Barat, Rabu (14/1/12026).

    “Jika dibagi dengan 365 hari, terus dibagi dengan 24 jam per hari, itu berarti 3,7 bayi meninggal setiap jam. Jadi dalam acara kita, seperti ini, 3 bayi meninggal di Indonesia. Karena acara kita kan satu jam,” sambungnya.

    Sementara itu, Menkes menyebut angka kematian ibu berada di 4.100 per tahun. Ini membuat sekitar satu ibu meninggal tiap dua jam.

    Selain angka kematian ibu dan bayi, stunting juga masih memiliki pengaruh besar pada tujuan tersebut. Menkes menyebut angka stunting Indonesia akhirnya turun untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah 20 persen, yaitu 19 persen.

    Meski begitu, menurutnya angka tersebut masih terlalu besar. Terlebih, angka kelahiran di Indonesia terbilang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 juta tiap tahun.

    “Secara teori, ini memberi kita peluang besar menjadi negara berpendapatan tinggi karena penduduk kita masih produktif.
    Namun, jika 20 persen mengalami stunting, berarti sekitar 960 ribu anak per tahun,” jelas Menkes.

    “Artinya selama 20 tahun ke depan hampir satu juta anak tiap tahun akan memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akibatnya, target pendapatan 14 ribu dollar per kapita akan sulit tercapai,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)