Xcloud.id

Blog

  • Prakiraan Cuaca Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo Hari Ini, Hujan?

    Prakiraan Cuaca Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo Hari Ini, Hujan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, telah menginformasikan terkait prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada hari ini, Selasa (11/2/2025).

    “Diprakirakan akan turun hujan ringan pada pagi hari ini di sejumlah daerah di Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik,” ujar Prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr..

    Berikut ini informasi lebih lengkap terkait prakiraan cuaca di Surabaya Raya hari ini.

    Cuaca di Surabaya

    Diprediksi cuaca Kota Surabaya sepanjang hari ini berawan. Tidak ada tanda-tanda akan diguyur hujan sejak pagi hingga malam, termasuk Kecamatan Tandes, Simokerto, Rungkut, Gubeng, dan Asem Rowo.

    Untuk suhu hari ini, paling rendah mencapai angka 25 dan tertinggi 32 derajat celcius, kelembapan sekitar 62-89 persen, dan kecepatan angin 18,4 km/jam dari Barat.

    Cuaca di Sidoarjo

    Cuaca di Sidoarjo juga cenderung berawan sepanjang hari ini. Namun, daerah Porong dan Krembung diprakirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan, sekitar pukul 9.00 WIB.

    Suhu di sini mulai normal atau beranjak naik, dari kemarin, yaitu terendah 25 derajat celcius dan tertinggi 32 derajat celcius. Sedangkan untuk kelembapannya sekitar 60-83 persen, dan kecepatan angin 15,4 km/jam dari Barat.

    Cuaca di Gresik

    Hampir sama seperti Surabaya dan Sidaorjo, cuaca di Gresik juga cenderung berawan pada hari Selasa ini. Meskipun beberapa kecamatan diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan.

    Suhu di sini juga cukup rendah di banding Surabaya dan Sidoarjo, antara lain sekitar 26-32 derajat celcius, kelembapan sekitar 73-85 persen, dan kecepatan angin 32,1 km/jam dari Barat.

    Itulah cuaca di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada hari ini menurut BMKG Juanda. Prakiraan cuaca tersebut mungkin bisa berubah-ubah, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu antisipasi payung atau jas hujan saat berkegiatan di luar ruangan. (fyi/ian)

  • Prabowo Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor, Apakah Baru Sadar dalam Ancaman?

    Prabowo Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor, Apakah Baru Sadar dalam Ancaman?

    Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA

    Selama Presiden Prabowo tidak mengamputasi orang-orang Jokowi di Polri, TNI, dan Kabinet, maka pemerintahan Prabowo akan stagnan, bahkan bisa lebih buruk.

    Saat ini pastinya Indonesia dalam ancaman kedaulatan. Oligarki sudah terlalui kuat dalam satu dekade pemerintahan Jokowi. Sebanyak 1000 Satuan Komandan dikumpulkan oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor, sementara di saat yang sama Dirjen Kemenkeu ditangkap terkait raibnya dana Jiwasraya Tp16,8 trilliun. Lebih mengagetkan lagi,  di malam harinya kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR ) terbakar. Apakah ini pertanda oligarki sudah berani melawan negara?

    Ada beberapa peristiwa menarik pada tanggal 8 Februari 2025 kemarin, pertama ditangkapnya Isa Martamarwata Dirjen Kementrian Keuangan Negara atas dugaan korupsi pada kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,8 trilliun.  Isa diketahui menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu sejak tahun 2021. Sebuah peristiwa yang mengejutkan karena malingnya berada di lingkungan Kemenkeu, yang seharusnya menjadi contoh bagi instansi pemerintahan lainnya.

    Peristiwa kedua terjadinya kebakaran di kantor Kementerian ATR di bagian arsip seluas 8 x 7 M². Tentu saja publik mengaitkan peristiwa kebakaran ini adalah upaya pihak-pihak yang kesal terhadap Kementerian ATR yang dengan berani mencabut puluhan sertifikat hak guna dan hak milik di atas laut Pantura Tangerang.

    Pada dasarnya negara tidak boleh kalah dengan preman, meskipun diback up oleh naga raksasa yang sedang berusaha mengangkangi negara lewat tangan tangan pejabat pengkhianat.

    Namun demikian rakyat harus terus mengawal dan mengawasi gerak gerik buzzeer dan orang-orang Aguan yang terus melakukan pembodohan publik lewat kuasa hukumnya Moanas Alaidid, dengan membelokkan fakta bahwa sertifikat dibuat berdasarkan kepemilikan oleh pemilik tanah yang mengalami abrasi dari tahun ke tahun. Ini adalah kebohongan besar antek-antek Aguan agar kasus ini bisa dilerai.

    Presiden Prabowo sadar bahwa negara dalam ancaman oligarki dan pejabat pengkhianat yang saat ini masih banyak bercokol di birokrasi, baik dari bawah sampai pusat. Makanya Presiden Prabowo berungkali mengingatkan pada aparatur negara untuk tidak main-main dengan amanah rakyat. Terakhir 1000 Satuan Komandan dikumpulkan di istana Bogor, mewanti-wanti agar aparat tetap berpihak pada negara dan rakyat, bukan pada pihak lain. Presiden Prabowo dengan tegas meminta kepada para menteri untuk mengembalikan aset negara yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa kompromi.

    Dua peristiwa di atas semoga menjadikan rakyat lebih jeli, lebih cerdas, dan paham bagaimana harus bertindak serta bagaimana harus berjuang..

    Yang kita hadapi adalah naga buas dan lapar. Rakyat harus bisa lebih buas daripada naga, penuh dengan akal, cerdik dan seimbangkan otot dan otak.

    Teringat pidato Presiden Prabowo beberapa hari lalu bahwa dengan tegas beliau katakan, “Silahkan bersih bersih sendiri, atau akan saya bersihkan!”. Pernyataan keras ini semoga bisa  menjadi pegangan rakyat bahwa beberapa  kalimat sudah beliau keluarkan, adalah kalimat perlawanan terhadap oligarki  

    Waktunya rakyat mendorong dan mengawal terus kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan..

    Jangan pernah berhenti apalagi menyerah menghadapi kekuatan oligarki yang makin hari makin arogan, karena sejatinya mereka bukan siapa-siapa. Jika rakyat bersatu, maka mudah bagi kita melawan mereka.

    Sepertinya bom waktu akan meledak jika Presiden Prabowo tidak cepat ambil-alih penyelesaian PIK 2 yang menjadi barometer bagi pemerintah Kabinet Merah Putih saat ini.

    Tak ada perjuangan yang sia-sia,  teruslah berdiri tegak bersama para penegak keadilan Republik Indonesia ini.

    #AdiliJokowi

    #TangkapAguan

    #BantenMelawan

    #PIK2AncamanNKRI

    #RatakanPIK2

    #ForumTanahAir

    #FTAForBrighterIndonesia

    #FAKSI

    #KembaliKeUUD1945Asli (*)

  • Korban Tewas Bus Terjun ke Sungai di Guatemala Jadi 51 Orang

    Korban Tewas Bus Terjun ke Sungai di Guatemala Jadi 51 Orang

    Guatemala City –

    Korban tewas dalam kecelakaan bus terjun ke sungai di Guatemala City bertambah menjadi 51 orang penumpang. Insiden bus menabrak pagar pembatas dan terjun ke jurang ini menjadi salah satu kecelakaan lalu lintas terburuk di Amerika Latin.

    Pemadam kebakaran mengatakan 51 jenazah ditemukan dari puing-puing bus. Bus ini membawa lebih dari 70 orang penumpang ketika jatuh dari jembatan ke sungai yang terkontaminasi limbah.

    “51 jenazah di kamar mayat sementara,” kata juru bicara kelompok Relawan Pemadam Kebakaran, Victor Gomez, dilansir AFP, Senin (10/2/2025).

    Tim penyelamat telah berhasil mengevakuasi 10 orang yang terluka dari reruntuhan.

    Presiden Guatemala Bernardo Arevalo menyatakan kesedihannya atas tragedi tersebut dan mengumumkan masa berkabung nasional yang tidak ditentukan.

    “Hari ini adalah hari yang sulit bagi bangsa Guatemala,” ucap Arevalo.

    Pemadam kebakaran menyebut pengemudi bus kehilangan kendali dan bertabrakan dengan beberapa kendaraan kecil sebelum terjun ke jurang.

    “Bus itu terus melaju, menerobos pagar besi, dan jatuh ke jurang sedalam 20 meter (65 kaki) hingga mencapai sungai yang terkontaminasi limbah,” kata Carlos Hernandez dari departemen tersebut kepada wartawan.

    Gambar AFPTV menunjukkan barisan petugas pemadam kebakaran melewati mayat-mayat yang ditarik dari air keruh, yang dipenuhi sampah, menaiki lereng dengan tandu.

    Menurut media lokal, bus tersebut sedang melakukan perjalanan ke Guatemala City dari kota San Agustin Acasaguastlan di departemen El Progreso, sekitar 90 kilometer (56 mil) ke arah timur laut.

    Menteri Komunikasi Miguel Angel Diaz mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa bus tersebut berusia 30 tahun tetapi masih memiliki izin beroperasi.

    Dia menyebut penyebab kecelakaan Senin dini hari itu masih belum diketahui dan penyidik sedang menyelidiki apakah bus tersebut kelebihan penumpang.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Kediri, Bappeda Libatkan KemenpanRB dan Bappenas

    Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Kediri, Bappeda Libatkan KemenpanRB dan Bappenas

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkolaborasi dengan Inspektorat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025, di salah satu hotel di Kota Kediri.

    Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta menambah wawasan para penyusun program di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

    Pemahaman Akuntabel dalam Penyusunan Renstra

    Menurut Chevy, fokus utama Bimtek ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan dokumen perencanaan yang akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Renstra sebagai Kelanjutan RPJM Kota Kediri

    Chevy menjelaskan bahwa pada awal tahun 2025, Kota Kediri akan mulai menyusun Renstra sebagai bentuk perwujudan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

    “Awal Tahun 2025 ini kita akan menyusun Renstra sebagai salah satu bentuk perwujudan kelanjutan dari RPJM yang akan kita buat berdasarkan penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Kolaborasi ini merupakan upaya untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan di Kota Kediri lima tahun ke depan,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa penyusunan Renstra nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu penjabaran dan mendukung pemenuhan tujuan dalam RPJMD sehingga kegiatan OPD bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Kegiatan ini diharapkan pula bisa menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya.

    Efisiensi Anggaran dalam Perencanaan Pembangunan

    Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Chevy menegaskan bahwa Kota Kediri akan menyesuaikan dengan aturan yang ada.

    “Sesuai dengan pemenuhan-pemenuhan tujuan, anggaran bukanlah hal yang utama. Kita tetap bisa menjalankan kegiatan dengan bentuk yang berbeda dan disesuaikan dengan efisiensi anggaran,” kata Chevy.

    Peran Inspektorat dalam Pengawasan Renstra

    Inspektur Kota Kediri, Muklis Isnaini, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara sistematis, terukur, akuntabel, serta selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

    Muklis menjelaskan bahwa Inspektorat, sebagai aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam melakukan reviu atas dokumen Renstra guna menjamin kesesuaian penyusunan Renstra dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian strategis daerah.

    “Proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya perencanaan yang tidak akurat, tumpang tindih program, atau bahkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Inspektorat dari sisi pengawasan bertugas untuk memastikan setiap tahapan dalam penyusunan Renstra dilakukan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi,” terang Muklis.

    Muklis berharap dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, pembangunan di Kota Kediri dapat berjalan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. [nm/kun]

  • Komdigi akan Batasi Usia Anak Bikin Akun Medsos, Pengawasannya? – Page 3

    Komdigi akan Batasi Usia Anak Bikin Akun Medsos, Pengawasannya? – Page 3

    Aturan untuk membatasi usia anak dalam membuat dan mengakses media sosial juga telah diterapkan dan direncanakan di sejumlah negara. Dikutip dari laman Tech.co, berikut ini selengkapnya:

    1. Australia

    Pada November 2024, Australia menyetujui pelarangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Langkah tersebut mencakup platform seperti TikTok, Twitter, dan Facebook, meskipun YouTube mengabaikannya karena situs video tersebut dianggap mendidik.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan: “Ada hubungan kausal yang jelas antara maraknya media sosial dan bahaya terhadap kesehatan mental anak muda Australia.”

    2. Inggris

    Legislator Inggris mengesahkan Undang-Undang Keamanan Daring pada tahun 2023. RUU penting ini mengamanatkan standar yang lebih ketat untuk platform media sosial, termasuk dalam hal pembatasan usia.

    Sementara itu, para pembuat kebijakan telah menyerukan tindakan keras terhadap penggunaan media sosial oleh remaja.

    Menteri Negara untuk Sains, Inovasi, dan Teknologi Peter Kyle mengklaim bahwa larangan tersebut untuk melindungi kaum muda dari dampak buruk media sosial.

    3. Norwegia

    Pada tahun 2024, Norwegia juga mengumumkan niatnya untuk menaikkan batasan usia media sosial yang ada dari 13 menjadi 15 tahun.

    Negara tersebut mengakui bahwa hal itu akan menjadi perjuangan berat bagi Perdana Menteri Jonas Gahr Støre yang meminta politisi untuk melindungi anak muda dari sejumlah platform media sosial.

    Berdasarkan keterangan dari pemerintah pusat Norwegia, penelitian menemukan bahwa 58 persen anak berusia 10 tahun dan 72 persen anak berusia 11 tahun menggunakan media sosial.

    Pemerintah berencana untuk memperkenalkan langkah-langkah lain guna memastikan larangan barunya berjalan lebih baik. Salah satu solusi yang mungkin telah diusulkan adalah persyaratan rekening bank sebagai bentuk verifikasi.

    4. Prancis

    Pada tahun 2023, pemerintah Prancis memperkenalkan undang-undang yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses layanan daring tanpa izin orang tua.

    Sementara peraturan data Uni Eropa (UE) menetapkan bahwa remaja harus berusia 16 tahun untuk menyetujui pemrosesan data mereka, masing-masing negara anggota dapat menurunkan batas usia jika mereka anggap tepat.

    Seperti yang dilaporkan oleh Euro News, Presiden Emmanuel Macron sejak itu meminta Eropa untuk menstandardisasi usia 15 tahun untuk mengakses media sosial.

    5. Jerman

    Remaja Jerman berusia 16 tahun ke bawah saat ini memerlukan izin orang tua mereka untuk menggunakan media sosial.

    Meskipun peraturan yang berlaku cukup sederhana, perlu dicatat bahwa penggunaan media sosial di Jerman relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Temuan dari Pew Research Center menggambarkan bahwa 79 persen orang di bawah usia 40 tahun menggunakan media sosial. Sebaliknya, media sosial digunakan oleh 90 persen orang di bawah usia 40 tahun di Prancis.

  • Waspada Efek Domino Efisiensi Anggaran – Page 3

    Waspada Efek Domino Efisiensi Anggaran – Page 3

    Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, menilai kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2025.

    “Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Jika jumlah uang beredar kecil, maka proyek-proyek pembangunan bisa terhambat, dan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Ihsan seperti dikutip dari Antara.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang 2024 hanya tumbuh sebesar 5,03 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen.

    Ihsan menyoroti bahwa dampak efisiensi anggaran akan sangat terasa di daerah yang bergantung pada sektor Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Nusa Tenggara Barat, misalnya, menjadi salah satu tujuan utama kegiatan MICE dari berbagai kementerian dan lembaga. Jika anggaran dipangkas, jumlah kunjungan ke hotel, restoran, dan destinasi wisata bisa menurun drastis.

    “Ada daerah yang rentan dan ada yang lebih kuat menghadapi pemangkasan ini. Kita harus melihat dampaknya dengan bijaksana,” kata Ihsan.

    Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama bagi wilayah timur Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, anggaran transfer ke daerah akan dipangkas sebesar Rp50,59 triliun.

    Lebih lanjut, Ihsan mengakui bahwa efisiensi anggaran sebenarnya dapat memperkuat kondisi fiskal negara, yang saat ini membutuhkan dana besar untuk berbagai proyek pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa efek domino dari kebijakan ini harus diperhitungkan secara serius.

    “Di satu sisi, kebijakan ini memang bagus karena bisa memperkuat keuangan negara ke depan. Tetapi, dampak negatif terhadap daerah juga harus diperhatikan. Belanja pemerintah masih menjadi faktor dominan dalam mendongkrak perekonomian daerah,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro bakal bentuk tim pemecah kemacetan

    Kapolda Metro bakal bentuk tim pemecah kemacetan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kapolda Metro bakal bentuk tim pemecah kemacetan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto bakal membentuk tim pemecah kemacetan usai menilai banyak masyarakat yang merasa jenuh dengan kemacetan di Jakarta.

    “Kita di Jakarta yang hari-hari tidak lepas dari kemacetan tentunya akan menguras emosi,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Bahkan dia sendiri ketika berkendaraan banyak masyarakat yang tidak sabar dengan membunyikan klakson. “Ini indikasi bahwa masyarakat jenuh,” katanya.

    Akibat hal tersebut, Karyoto memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim pemecah kemacetan yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. “Kemarin sudah saya perintahkan untuk membuat tim pemecah kemacetan,” katanya.

    Dia mengatakan, jangan disangka ketika hari libur, Sabtu dan Minggu adalah hari senggang. Tidak seperti itu. “Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu itu terjadi,” katanya.

    Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menjelaskan tim pemecah kemacetan nantinya bertugas untuk mengurai kemacetan. “Pada saat terjadi lokasi-lokasi simpul yang ‘stuck’ akan kita urai,” katanya.

    Pada saat terjadi stagnan, tim tersebut akan datang untuk mengurai lokasi kemacetan tersebut yang akan dipancarkan oleh Traffic Management Center atau TMC dengan informasi dari petugas yang ada di lapangan.

    Argo juga menambahkan tim pemecah kemacetan berjumlah sekitar 60-80 personel yang bersiap di lapangan.

    “Para personel nanti menggunakan motor-motor trail sehingga nanti lokasi-lokasi khususnya di wilayah jalur kemacetan dapat segera terurai dengan adanya keberadaan tim tersebut,” katanya.

    Mengenai perbedaan dengan personel Ditlantas yang biasa mengatur lalu lintas di jalan raya, Argo menyebutkan perbedaannya ada di fungsi dan tugas mereka.

    “Tentunya keberadaan personel di lapangan setiap pagi, sore, sampai malam itu memang untuk melaksanakan pengaturan. Nah dengan adanya tim ini, mereka statis dan bergerak langsung dititik kemacetan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPRD Kota Bekasi janji bangun Puskesmas dan sekolah di Jakasampurna

    Anggota DPRD Kota Bekasi janji bangun Puskesmas dan sekolah di Jakasampurna

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Anggota DPRD Kota Bekasi janji bangun Puskesmas dan sekolah di Jakasampurna
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohamad menerima keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapat sekolah negeri dan menerima pelayanan kesehatan di lokasi padat penduduk Jakasampurna.

    Ia mengatakan Jakasampurna memiliki persoalan urgensi terkait pembangunan Puskesmas dan sekolah negeri di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk, khususnya di RW 15, menjadi alasan utama di balik prioritas ini.

    “Yang pertama di Jakasampurna, kan di sini wilayahnya padat penduduk, apalagi di RW 15 ini. Sangat dibutuhkan puskesmas karena hari ini Jakasampurna, kelurahan terpadat, tidak punya Puskesmas. Kita masih numpang di Kayuringin maupun Bintara Jaya,” kata Gilang, Jumat (7/2/2025).

    Ia mengungkapkan ketiadaan Puskesmas memaksa warga untuk menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

    Selain akses kesehatan, Gilang juga menyoroti permasalahan akses pendidikan.  Sistem zonasi sekolah yang berlaku saat ini dinilai mempersulit warga Jakasampurna, untuk mendapatkan tempat di sekolah negeri.

    “Terus yang kedua sekolah negeri di sini juga kita zonasi ini susah kayak RW 15 nih, penduduk 2000 penduduk tapi tidak bisa masuk zonasi sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah sekitar lah ya. Makanya kita sangat prioritaskan ada sekolah negeri di titik yang memang menjadi pusat tengah ya dari wilayah Jakasampurna,” jelasnya.

    Komitmen Gilang untuk membangun Puskesmas dan sekolah negeri di Jakasampurna merupakan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat. 

    “Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jakasampurna dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (10/2). 

    Ia berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi ini hingga terwujud. Keberadaan fasilitas publik yang memadai diyakini akan berkontribusi signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakasampurna.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jenderal IDF: Karena Gaza, Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir – Halaman all

    Jenderal IDF: Karena Gaza, Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir – Halaman all

    Jenderal IDF: Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kepala Militer Israel (IDF), Mayor Jenderal (Purn) Yitzhak Brick memberikan analisisnya terkait perkembangan situasi konflik yang dihadapi Israel di Gaza dan secara regional di Timur Tengah.

    Dalam analisisnya tersebut, Brick memperingatkan bahwa Israel menghadapi ancaman eksistensial yang mirip (setara) dengan penghancuran bom nuklir yang diawali dari penanganan yang salah atas Jalur Gaza sebagai respons serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Dalam sebuah artikel di surat kabar Israel Maariv, Brick menilai kalau rencana Israel dan Amerika Serikat (AS) saat ini tidak memberi Hamas dan warga Gaza horison (cakrawala) dan solusi apa pun untuk masa depan Palestina.

    Rencana Israel-AS ini tergambar melalui niat mereka untuk mengusir penduduk Gaza dan merampas tanah mereka.

    Situasi ini, tambah Brick, dia kaitkan kalau Hamas masih ada dan pelucutan senjata gerakan pembebasan Palestina itu tidak terjadi.

    Artinya, tanpa ada solusi jelas, selain pengusiran dan perampasan tanah, Hamas terus akan melawan dan menghasilkan kerugian bagi Israel. 

    Di sisi lain, Israel terbukti memiliki langkah deterrent yang lemah. Dalam aksi ofensif, IDF juga terbukti gagal dalam invasi darat ke Jalur Gaza selama 15 bulan belakangan.

    Di skenario ini, dia menambahkan kalau saat ini militer Israel telah melemah dan belum mengembangkan konsep keamanan untuk perang saat ini maupun di masa mendatang yang dia prediksi akan menghadirkan lawan gabungan bagi Israel.

    Lawan gabungan ini akan menghadirkan perang multi-front yang lebih kompleks bagi Israel yang dalam 15 bulan agresi di Gaza terbukti kewalahan hanya menghadapi Hamas Cs di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. 

    Di sisi lain, Brick menggambarkan, pasukan darat Israel merupakan, “kekuatan kecil dan tidak mampu bertempur di lebih dari satu medan tempur.”

    TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

    Jenderal purnawirawan itu mengatakan bahwa ancaman eksistensial terhadap Israel saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman di masa depan yang datang dari berbagai arah.

    Dia juga menekankan kalau “Israel menghadapi krisis keamanan yang mendesak dan dapat sama menghancurkannya dengan serangan nuklir.”

    Ia lalu mengkritik kepemimpinan militer dan politik Israel, dan menyerukan penggantiannya segera untuk mempersiapkan apa yang ia lihat sebagai “tantangan keamanan paling serius” dalam sejarah negara pendudukan tersebut.

    “Jenderal Brick (76 tahun) dijuluki “Nabi Murka” di Israel, karena ia meramalkan serangan ribuan militan Palestina terhadap permukiman di sekitar Gaza, mirip dengan Operasi “Banjir Nuh”, dan ia juga meramalkan serangan besar-besaran Palestina dalam waktu dekat terhadap para pemukim di Tepi Barat,” kata ulasan Khaberni, dikutip Senin (9/2/2025).

    BERJALAN BERBARIS – Pasukan infanteri militer Israel (IDF) berjalan berbaris di waktu yang tidak dicantumkan di wilayah pendudukan mereka di Palestina. IDF dilaporkan mundur dari Poros Netzarim setelah tercapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Gerakan Hamas per 19 Januari 2025. (khaberni/tangkap layar)

    Bencana Memalukan

    Dalam artikel tersebut, Brick menyebut Israel kini dipimpin oleh para pemimpin militer dan politik yang tidak cakap.

    Terbukti, baik dari sisi militer maupun politik, Israel tidak berhasil menuntaskan apa yang ditargetkan saat melancarkan agresi dan bombardemen selama 15 bulan di Gaza.

    “Kepemimpinan yang membawa kita pada bencana yang memalukan dan tak termaafkan di Jalur Gaza tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk memimpin kebijakan keamanan Negara Israel di tahun-tahun mendatang,” katanya.

    Situasi yang dihadapi Israel saat ini, kata dia, sudah berada di ambang perang regional yang nantinya akan melibatkan banyak negara dan milisi perlawanan.

    “Negara Israel hampir memasuki perang regional dan mengancam eksistensinya. Hal itu hanya dapat dicegah oleh mukjizat, karena Hizbullah tidak datang untuk berperang melawan kita pada saat yang sama ketika Hamas menyerang permukiman pada 7 Oktober 2023. Negara yang mengandalkan mukjizat dan bukan kekuatan militer yang nyata tidak akan bertahan lama,” lanjutnya.

    Menurut artikel Brick, “Perang regional bisa saja terjadi dalam situasi yang lebih berbahaya, dan di luar nalar. Beberapa minggu setelah 7 Oktober 2023, ketika kabinet perang memutuskan untuk melancarkan serangan ke Gaza, Kepala Staf Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Galant menuntut, dalam sebuah diskusi kabinet, agar tentara melancarkan perang melawan Hizbullah secara bersamaan.”

    Jenderal purnawirawan itu yakin, tindakan seperti itu akan berujung pada perang regional, yang akan menimbulkan kerusakan dahsyat dan kerugian sangat besar di dalam negeri Israel, sebab tentara Israel dan dalam negeri sama sekali tidak siap menghadapinya.

    “Brick yakin bahwa Kepala Staf dan Menteri Pertahanan terus berkoar dengan cara dan perspektif yang sama, seperti yang mereka lakukan sebelum Hamas menyerang permukiman Yahudi Israel di sekitar Jalur Gaza,” tulis ulasan tersebut. 

    “Mereka bergabung dengan komentator hukum di saluran televisi utama, yang mengatakan bahwa setelah mengalahkan Hamas di Jalur Gaza, tentara Israel perlu mengalahkan Hizbullah di Lebanon,” kata Brick.

    “Pendekatan ini merupakan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Mereka tidak belajar apa pun dari pukulan mengerikan yang kami alami dalam perang Gaza, yang merupakan kesalahan langsung mereka, dan mereka terus melanjutkan pernyataan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sekali lagi kesombongan, keangkuhan, dan keterpisahan yang sama dari kenyataan,” kata Brick.

    Ia mengakhiri artikelnya dengan mengatakan, “Rakyat Israel harus berdoa agar ditemukan orang yang bertanggung jawab dan dewasa yang akan mencegah tindakan gegabah ini yang dapat membawa kita pada bencana yang puluhan kali lebih besar daripada bencana yang terjadi di Jalur Gaza.”

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Perdebatan Data BPJS PBI di Pacitan : Transparansi atau Privasi yang Lebih Penting?

    Perdebatan Data BPJS PBI di Pacitan : Transparansi atau Privasi yang Lebih Penting?

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan bersama DPRD setempat meminta data penerima BPJS Kesehatan yang tercover dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menolak dengan alasan data tersebut bersifat privasi.

    Permintaan data itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPRD Pacitan dengan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Pemkab menilai data by name by address sangat penting untuk memastikan pembayaran iuran tepat sasaran.

    “Kebutuhan kami tidak hanya menyisir warga miskin, tapi juga memastikan pembayaran PBI BPJS ini tepat sasaran. Jika ada peserta yang sudah meninggal, bisa dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Asisten 1 Setda Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, Senin (10/02/2025).

    Khemal menjelaskan, tambahan iuran kelas 3 sebesar Rp2.800 per peserta menjadi beban bagi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan data akurat berupa nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa dimasukkan ke dalam aplikasi SIAP milik RSUD dr. Darsono.

    Namun, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, menegaskan bahwa data tersebut tidak bisa diberikan karena menyangkut privasi peserta. “Data tersebut adalah privasi pelanggan yang tidak bisa disampaikan. Nanti terkait data akan kami sampaikan dalam pertemuan berikutnya,” ujarnya.

    Saat ini, jumlah warga Pacitan yang tercover BPJS Kesehatan mencapai 83 persen, baik yang aktif maupun tidak aktif. Namun, hanya 63 persen yang berstatus aktif.

    Ketua Komisi 2 DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menilai masih ada ketidakjelasan dalam pertemuan ini. “Salah satu yang tidak kita inginkan adalah masih adanya peserta yang sudah meninggal tapi iurannya tetap dibayarkan. Dengan data yang jelas, kita bisa menilai bagaimana kondisi sebenarnya,” katanya.

    Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan Dinas Kesehatan, RSUD, serta puskesmas dalam menghadapi perubahan regulasi. “Dari pertemuan ini saya melihat masalah masih dilempar-lempar. Sosialisasi dan komunikasi harus lebih ditingkatkan,” tegasnya.

    Pertemuan ini belum menghasilkan keputusan final. Pemkab dan DPRD Pacitan masih akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas terkait pelayanan BPJS dan persiapan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC. (end/kun)