Xcloud.id

Blog

  • Dokumen Initial Memorandum Antikorupsi Siap Dibawa ke OECD pada Juni 2025

    Dokumen Initial Memorandum Antikorupsi Siap Dibawa ke OECD pada Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya optimistis initial memorandum bidang antikorupsi akan dibawa Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Juni 2025 mendatang. Saat ini, kata Airlangga, proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum.

    Proses aksesi ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat akses Indonesia ke OECD.

    “Kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara yakni ratifikasi dan melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujar Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Airlangga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Jepang untuk mendukung kegiatan workshop dan diskusi teknis mendukung Indonesia masuk OECD. Menurut Airlangga, Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD. 

    “Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Jepang karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,” kata Airlangga.

    Indonesia, kata Airlangga, berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

    “Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, kebijakan yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” tandas dia.

    Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam financial action task force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Airlangga menyampaikan Indonesia menetapkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar. 

    Dia mengaku sebetulnya secara purchasing power parity (PPP), berdasarkan laporan yang disampaikan oleh IMF, saat ini Indonesia sudah masuk di dalam sepuluh besar, yakni di nomor 8. Berdasarkan IMF report, Indonesia memiliki ekonomi US$ 4,8 triliun.

    “Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati US$5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,” jelas Airlangga. 

    Airlangga mengatakan dengan OECD pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8% yang salah satu kuncinya yaitu investasi. Menurut dia, Indonesia mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional.

    “Jadi, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,” pungkas Airlangga.

  • Ruang Kades dan Sekdes Kohod Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Pagar Laut, Sejumlah Dokumen Disita – Halaman all

    Ruang Kades dan Sekdes Kohod Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Pagar Laut, Sejumlah Dokumen Disita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menggeledah kantor Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (10/2/2025) malam.

    Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan pemalsuan dokumen di balik terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang.

    Pantauan Tribuntangerang.com di lokasi, penggeledahan itu dilakukan  sejumlah anggota Polri, yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang, 

    Sebelum menggeledah, penyidik tampak menjelaskan soal penggeledahan itu terlebih dahulu, kepada penjaga kantor desa, dengan menunjukkan surat tugas. 

    “Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya,” ucap seorang anggota Bareskrim Polri terhadap penjaga kantor desa tersebut.

    Setelahnya, para petugas pun langsung masuk ke ruang Kepala Desa Kohod, Arsin dan langsung memeriksa berkas yang ada. 

    Tim dari Inafis Polresta Tangerang juga turut mendokumentasikan berkas yang telah dibawa Bareskrim. 

    Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohod atau Sekdes Kohod.

    Petugas tampak melakukan penggeledahan secara detil, dengan membuka loker hingga lemari berkas milik para pejabat desa tersbeut. 

    Di ruangan Sekretaris Desa Kohod pula terdapat sebuah foto Kades Arsin, yang terpampang di bawah foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Dalam penggeledahan di kantor desa setinggi dua lantai itu, tak terlihat satu pun pejabat Desa Kohod yang hadir.

    Selain menggeledah Kantor Desa Kohod, Bareskrim Polri pun turut menggeledah rumah Kades Arsin.

    Tak hanya itu, istri dan adik Kades Arsin diduga menandatangani berita acara terkait kasus pagar laut di Poslsek Pakuhaji.

    Terkait penggeledahan tersebut, Dittipidum Bareskrim Polri membenarkannya.

    “Saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat, rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan Senin (10/2/2025).

    Djuhandani menyebut penggeledahan dilakukan usai pihaknya memeriksa sebanyak 44 orang saksi terkait kasus tersebut. 

    “Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di desa Kohod, kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” tuturnya.

    Di sisi lain, lanjut Djuhandani, pihaknya juga sudah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

    “Prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang,” ungkapnya.

    Bareskrim Temukan Tindak Pidana

    Sebelumya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri meningkatkan status kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ke penyidikan.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan status kasus dinaikkan setelah dilaksanakan gelar perkara hari ini.

    “Dari hasil gelar perkara ditemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Penyidik pun melaksanakan penyidikan secara saintifik terhadap 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan Kementerian ATR/BPN.

    “Kita akan mengecek (SHGB dan SHM) ke laboratorium forensik terlebih dahulu,” ucapnya.

    Djuhandhani belum membeberkan pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus digaan pemalsuan ini.

    Hal itu karena saat ini masih tahap awal penyidikan.

    “Kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah tapi pada prinsipnya, kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut,” katanya.

    (Tribunnews.com/ abdi/ tribuntangerang.com/ ramadhan)

    Sebagaian dari artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul Rumah Kades Kohod Digeledah Terkait Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut di Tangerang, 44 Saksi Diperiksa

  • Strategi Industri Farmasi Dongkrak Pendapatan, Fokus Garap Sektor Consumer Health – Halaman all

    Strategi Industri Farmasi Dongkrak Pendapatan, Fokus Garap Sektor Consumer Health – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Merespons dinamika pasar yang sangat cepat, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) yang bergerak di industri farmasi menyatakan akan fokus pada garapan di sektor consumer health dan kecantikan. 

    Strategi itu dinyatakan sebagai upaya mendongkrak pendapatan perseroan pada 2025.

    Chief Commercial Officer PYFA, Antes Eko Prasetio, menegaskan bahwa perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar. 

    Dia menjelaskan, setelah sukses di sektor obat resep, pihaknya kini berupaya meningkatkan pendapatan dengan fokus pada sektor consumer health dan kecantikan, merujuk pada sejumlah hal.

    Berdasarkan data Statistics Indonesia dan Permara Institute for Economic Research, tren kesehatan di sektor consumer health terus meningkat sejak pandemi Covid-19. Masyarakat semakin fokus pada pengobatan pencegahan. 

    Sementara itu, sektor kecantikan juga menunjukkan pertumbuhan positif. Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan bahwa industri kosmetik nasional mencatat pendapatan US$ 8,09 miliar pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$ 9,17 miliar pada 2024.

    Antes Eko Prasetio, menegaskan pihaknya melihat peluang di sektor ini untuk memperluas bisnisnya melalui dua unit usaha, yaitu Pyfahealth dan Pyfabeauty.  

    Pyfahealth, yang berfokus pada produk vitamin dan suplemen, berkomitmen menghadirkan produk curative, preventive, dan inovatif dengan nilai tambah bagi konsumen.

    Sementara itu, Pyfabeauty, yang diluncurkan pada 2024, merupakan lini bisnis produk kecantikan yang bekerja sama dengan CNT Dream Korea, perusahaan original design manufacturer (ODM) kecantikan asal Korea Selatan.

    Kehadiran Pyfabeauty diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis PYFA di industri kecantikan.

    Dia menambahkan, pihaknya harus mengakselerasi pengembangan kemampuan komersialnya di luar portofolio obat resep dengan menambah produk consumer healthcare dan kecantikan, yakni Pyfahealth dan Pyfabeauty.

    “Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia,” ujarnya dikutip, Senin (10/2/2025).

    Strategi ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan panjang PYFA untuk menghadirkan solusi kesehatan holistik serta memperkuat daya saing perusahaan di industri yang semakin kompetitif. 

    Dengan pendekatan inovatif dan potensi pasar yang besar, PYFA menawarkan peluang investasi berkelanjutan serta prospek pertumbuhan positif di masa depan. (oln/kntn/*)

  • Politik kemarin, TNI soal Dirut Bulog hingga retret kepala daerah

    Politik kemarin, TNI soal Dirut Bulog hingga retret kepala daerah

    “TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari tanggapan Markas Besar TNI soal penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Perum Bulog hingga kabar mengenai retret kepala daerah hasil Pilkada 2024.

    1. TNI hormati keputusan Erick Thohir tunjuk Novi sebagai Dirut Bulog

    Markas Besar TNI menghormati keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    “TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. TNI: Novi ditunjuk jadi Dirut Bulog berdasarkan MoU dengan BUMN

    Jajaran Mabes TNI memastikan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui TNI dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Wamendagri: Tak ada pembicara dari luar negeri di retret kepala daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tidak menghadirkan pembicara dari luar negeri.

    “Sejauh ini tidak ada pembicara luar negeri,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (10/2), mengenai ada atau tidaknya rencana menghadirkan pembicara dari luar negeri sebagai pemateri retret.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Prabowo tak hiraukan pihak yang ingin pisahkan dirinya dengan Jokowi

    Presiden RI Prabowo Subianto memilih untuk tidak menghiraukan pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini berhubungan sangat baik.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Presiden RI siap sambut kunjungan kenegaraan Presiden Turki

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto bersiap menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta istrinya Emine Erdogan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025.

    Yusuf dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (10/2) malam, mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Dinilai Langgar Pejanjian, Hamas Tunda Pembebasan Sandera

    Israel Dinilai Langgar Pejanjian, Hamas Tunda Pembebasan Sandera

    Jakarta –

    Hamas menyampaikan akan menunda pembebasan sandera Israel yang ditahanan. Israel disebut tidak mematuhi persyaratan.

    “Pembebasan para tahanan (sandera Israel), yang dijadwalkan pada Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, menunggu kepatuhan pendudukan dan pemenuhan surut kewajiban beberapa minggu terakhir,” kata juru bicara Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan mematuhinya,” tambahnya.

    Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, fase pertama yang mulai berlaku pada 19 Januari lau, 33 sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.900 tahanan, sebagian besar warga Palestina, ditahan di penjara-penjara Israel.

    Pada hari Sabtu, mereka menyelesaikan pertukaran sandera-tahanan yang kelima, dengan tiga sandera Israel dan 183 tahanan Palestina dibebaskan. Dengan kembalinya mereka, 73 dari 251 sandera yang disandera dalam serangan itu kini masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel tewas.

    Hamas telah memantau dengan cermat pelanggaran yang dilakukan Israel dan kegagalannya mematuhi ketentuan perjanjian selama tiga minggu terakhir.

    “Hal ini termasuk menunda kembalinya para pengungsi ke Gaza utara, menargetkan mereka dengan tembakan dan tembakan di berbagai wilayah di Jalur (Gaza), dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam segala bentuk yang disepakati,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa Hamas telah “memenuhi semua kewajibannya”.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Godok Penyusunan RPP tentang Kawasan Aglomerasi, Apa Itu?

    Prabowo Godok Penyusunan RPP tentang Kawasan Aglomerasi, Apa Itu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Aglomerasi sebagai langkah strategis dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia.

    Rancangan ini disusun berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 24 Januari 2025 lalu.

    Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai pemrakarsa dalam penyusunan peraturan ini. RPP ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan dan pembangunan kawasan aglomerasi di Indonesia, terutama dalam hal perencanaan tata ruang, pendanaan, dan koordinasi antarwilayah.

    Beberapa aspek penting yang diatur dalam rancangan ini meliputi penetapan wilayah yang akan mengatur ruang lingkup kawasan aglomerasi, termasuk kemungkinan perubahan cakupan wilayah administrasi.

    Termasuk, penyusunan rencana induk dan tata Ruang dalam menetapkan prosedur dalam menyusun rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan rencana tata ruang kawasan aglomerasi.

    Kemudian, pengendalian konsistensi tata ruang untuk memastikan keselarasan antara RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi.

    Lalu, adanya koordinasi pembangunan dengan mengatur mekanisme kerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan antardaerah dalam kawasan aglomerasi.

    Serta, akan adanya Badan Layanan Bersama demi menentukan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama sebagai penyedia layanan lintas daerah.

    Aturan ini juga akan mendorong kerja sama Khusus Antardaerah guna mengatur skema kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga dalam kawasan aglomerasi.

    Termasuk, pendanaan pembangunan dengan menyusun strategi pembiayaan untuk proyek pembangunan di kawasan aglomerasi. Dan monitoring dan evaluasi dalam menetapkan prosedur pemantauan dan penilaian efektivitas pembangunan serta penataan ruang di kawasan aglomerasi.

    Beberapa aspek penting yang diatur dalam rancangan ini meliputi:

    1. Penetapan ruang lingkup wilayah administrasi yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi beserta pengaturan perubahan cakupan wilayah administrasi kawasan aglomerasi;

    2. Tata cara penyusunan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan aglomerasi;

    3. Pengendalian pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan pengendalian konsistensi dokumen RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi;

    4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam kawasan aglomerasi;

    5. Tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama pada kawasan aglomerasi;

    6. Tata cara kerja sama khusus antardaerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga pada kawasan aglomerasi;

    7. Pendanaan pembangunan pada kawasan aglomerasi; 

    8. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan penataan ruang di kawasan aglomerasi.

  • Arman Harjo Perkenalkan Gabungan Hip-hop dan Koplo di Single Berjudul Mawut

    Arman Harjo Perkenalkan Gabungan Hip-hop dan Koplo di Single Berjudul Mawut

    JAKARTA – Rapper asal Yogyakarta, Arman Harjo memperkenalkan single terbaru dengan judul “Mawut”. Lagu ini hadir sebagai proyek kolaborasi bersama GFRN, dengan memadukan musik hip-hop dengan koplo.

    Dengan memadukan dua genre berbeda, Arman yang menulis sendiri single-nya kali ini, ingin menciptakan atmosfer yang penuh energi, jenaka, dan menggelitik.

    Adapun, istilah ‘mawut’ yang berasal dari bahasa Jawa, memiliki arti ‘tumpah’ – sebuah ajakan untuk menumpahkan segala penat, beban, dan kesumpekan hidup lewat irama koplo.

    Lirik “Mawut” memotret keseharian masyarakat yang sering kali dianggap berada di kelas bawah. Namun, alih-alih menyampaikan dengan nada kelam atau berat, Arman memilih pendekatan yang ringan, sedikit nakal, namun tetap tajam.

    “Musik ini saya dedikasikan untuk semua orang yang lagi butuh pelarian dari penatnya hidup. Kita joget dulu, biar tumpah semua bebannya,” kata Arman mengenai pesan dalam lagunya.

    Adapun, kehadiran GFRN – nama panggung dari Achmad Gufron – ditujukan untuk menjadikan karya ini tak hanya asik didengar, namun juga menggoda untuk menjadi teman joget.

    Dengan memperkenalkan “Mawut”, Arman tak hanya memperkaya warna musik hip-hop di Indonesia, tapi juga membuktikan bahwa genre ini bisa bersanding mesra dengan elemen musik lokal seperti koplo.

    Sebagai informasi, single kolaborasi Arman Harjo dengan GFRN yang berjudul “Mawut” sudah dapat didengar di berbagai platform musik digital.

    Arman Harjo (Ist)

  • Kode Redeem FF Hari Ini Selasa 11 Februari 2025 Terbaru!

    Kode Redeem FF Hari Ini Selasa 11 Februari 2025 Terbaru!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kode redeem FF hari ini Selasa 11 Februari 2025 menjadi yang cukup ditunggu oleh pemain.

    Free Fire memiliki kode redeem yang bisa digunakan oleh pemain untuk mendapatkan hadiah gratis.

    Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

    Meski demikian, Anda harus bergegas unuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

    Kode redeem FF hari ini, Selasa 11 Februari 2025

    KIOSGAMERUTO

    ZZATXB24QES8

    XF4SWKCH6KY4

    Cara klaim kode redeem

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • DPRD Depok Bakal Koordinasi dengan Pemkot Terkait Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis – Page 3

    DPRD Depok Bakal Koordinasi dengan Pemkot Terkait Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis pada Senin (10/2/2025). Pemantauan dilakukan di UPTD Puskesmas Beji, Depok.

    AHY mengatakan, program cek kesehatan gratis dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya di Kota Depok. Pihaknya sempat berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan program tersebut.

    “Intinya adalah pemerintah tentu ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ingin meyakinkan negara hadir,” ujar AHY, Senin 10/2/2025).

    AHY menjelaskan, program cek kesehatan gratis merupakan amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi dan misi asta cita. “Di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas dia.

    AHY menegaskan, program cek kesehatan gratis merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. Sebanyak 280 juta penduduk Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis.

    “Jadi medical check up seperti ini tentu tidak murah dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan, dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check up,” tegas AHY.

     

  • 7 Kasus Bisnis Sampah Ilegal di Kulon Progo, Pelaku Raup Untung Rp 700.000 dari Tiap Truk yang Bawa Sampah dari Yogyakarta-Sleman Yogyakarta

    7 Kasus Bisnis Sampah Ilegal di Kulon Progo, Pelaku Raup Untung Rp 700.000 dari Tiap Truk yang Bawa Sampah dari Yogyakarta-Sleman Yogyakarta

    Kasus Bisnis Sampah Ilegal di Kulon Progo, Pelaku Raup Untung Rp 700.000 dari Tiap Truk yang Bawa Sampah dari Yogyakarta-Sleman
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Seorang pria berinisial YS (39) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan sampah ilegal di Kabupaten
    Kulon Progo
    , Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    YS diduga meraup keuntungan sebesar Rp 700.000 untuk setiap truk yang membawa
    sampah dari Yogyakarta
    dan Sleman ke lahan miliknya di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur.
    Kasatreskrim Polres Kulon Progo, Iptu Andriana Yusuf, menjelaskan bahwa YS tidak melengkapi perizinan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah tersebut.
    “Kami telah berkoordinasi dengan Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dari sana dikatakan, itu memang ilegal dalam hal pengelolaan sampah,” ungkap Yusuf, Senin (10/2/2025).


    Sampah yang dibawa YS berasal dari berbagai hotel di Yogyakarta dan Sleman, serta sebagian merupakan sampah rumah tangga.
    Dalam keterangannya kepada polisi, YS mengakui bahwa dirinya mengirimkan sampah dengan biaya yang telah disepakati dalam MoU.
    YS memulai pengelolaan sampah di lahan seluas 500 meter persegi yang sebelumnya merupakan bekas penumpukan tambang pasir.
    Ia melakukan pemusnahan sampah dengan cara dibakar.
    Namun, bisnisnya ini menuai polemik di kalangan warga dan perangkat desa, yang merasa resah dengan aktivitas tersebut.
    Akibatnya, polisi turun tangan untuk menutup lokasi penampungan dan pengelolaan sampah milik YS.
    Polisi telah memasang garis polisi di lokasi dan menyita beberapa barang bukti, termasuk satu alat berat merek Kobelco, satu alat pembakaran, solar, serta sampel sampah.
    YS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur bahwa pengelolaan sampah tanpa izin dapat dikenakan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 10 tahun.
    Polisi masih bekerja sama dengan DLH untuk penanganan lebih lanjut.
    Polisi memproses pelanggaran hukum YS, sementara DLH menangani sampah dan pencemaran yang diakibatkan tempat pembuangan. DLH juga menutup lubang sampah
    YS tidak ditahan. Pasalnya, warga dan YS sepakat untuk menangani sampah agar tidak terjadi pencemaran udara.
    “Tapi proses hukum tetap berlanjut,” kata Yusuf.
    Sebelumnya, YS mengungkapkan bahwa ia berniat membangun bisnis pengolahan sampah yang meliputi pemilahan untuk dijual kembali.
    Ia mengaku terdesak keadaan setelah usaha penumpukan pasirnya mengalami kebangkrutan.
    “Saya terpuruk,” ungkap YS dalam kesempatan sebelumnya.
    Polisi saat ini masih bekerja sama dengan DLH untuk penanganan lebih lanjut, sementara DLH menangani sampah dan pencemaran yang diakibatkan oleh tempat pembuangan yang dikelola YS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.