Blog

  • Mendagri lantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendagri

    Mendagri lantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Mendagri Tito melantik Tomsi Tohir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif, dan Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi.

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025.

    Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri. Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

    Dalam arahannya, Tito menilai pengalaman Tomsi yang hampir setahun sebagai Plt. Sekjen, membuatnya yakin untuk melantiknya menjadi Sekjen definitif.

    “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, dia mengatakan jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi. Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga.

    Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah. Sekjen juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (pemda).

    Tak hanya itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri juga kerap menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja. Karenanya, kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen.

    Menurutnya, semakin cepat dan tepat kebijakan yang diambil sekjen bakal berpengaruh terhadap kondisi seluruh pemda. “Berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Di sisi lain, Tito menjelaskan irjen juga merupakan jabatan yang krusial seperti halnya sekjen. Sebab, dengan peran yang diemban Kemendagri, irjen bertugas menjadi koordinator bagi inspektur di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

    Dirinya meminta Sang Made sebagai Irjen baru Kemendagri selain mengawasi internal Kemendagri, juga dapat mengawasi pemda seluruh Indonesia.

    Ia juga berpesan agar Sang Made melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi.

    “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Tito.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEN Ungkap Jurus biar Ekonomi RI Melesat

    DEN Ungkap Jurus biar Ekonomi RI Melesat

    Jakarta

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memandang investasi dan perdagangan masih menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu pun menyoroti bagaimana Indonesia harus menggenjot pertumbuhan ekspor dan menyeleksi komposisi impor.

    “Saya pikir perdagangan masih akan sangat penting bagi kita, mungkin dalam cara industrialisasi berorientasi ekspor, seperti pada tahun 90-an dan 2000-an tetapi lebih pada, bagaimana kita menggunakan perdagangan, baik ekspor maupun impor, untuk benar-benar dapat mengakses masukan terbaik, sumber daya terbaik, termasuk jasa,” kata dia dalam Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya Indonesia perlu memperhatikannya rantai pasok dan melihat betul-betul peluang untuk ekspor. Ia mengatakan, pada saat yang sama kebutuhan dalam negeri juga harus diperhatikan.

    “Sehingga tidak hanya menguntungkan pasar ekspor yang kita ekspor, tetapi juga pasar domestik dan kemampuan domestik. Karena begitulah banyak negara lulus dengan memperdalam rantai pasokan,” jelasnya.

    Selain itu, Mari menyebut kebutuhan tenaga kerja juga harus menjadi sorotan. Untuk itu, kata dia sektor jasa juga perlu digenjot, selain manufaktur. Menurutnya, sektor jasalah yang telah menyerap tenaga kerja paling tinggi.

    “Pangsa PDB Indonesia dari jasa, serta lapangan kerja di bidang jasa, telah meningkat, tetapi sebagian besar berada di sektor jasa, seperti perdagangan, ritel, konstruksi, dan ini benar-benar sektor informal. Itulah yang kita sebut sebagai pemberi kerja pilihan terakhir. Angka-angka menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar dalam lima tahun terakhir adalah sektor jasa,” terangnya.

    Lanjutnya, daya saing dan iklim investasi perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat. Selain itu diperlukan juga memodernisasi sektor jasa dan sektor informal.

    “Ini adalah isu yang sangat penting, dan apa peran pemerintah? Peran pemerintah adalah untuk membuka, sebenarnya, pembatasan pada banyak sektor jasa, baik itu pendidikan, kesehatan, sudah mulai ada, rumah sakit asing dan universitas asing yang diizinkan untuk beroperasi, dan juga layanan bisnis yang lebih modern. Dan saya pikir kita memiliki kebutuhan dalam hal jenis layanan modern,”terangnya.

    (acd/acd)

  • Bisnis Baja-Aluminium Eropa Diramal Rugi Gara-gara Trump

    Bisnis Baja-Aluminium Eropa Diramal Rugi Gara-gara Trump

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengenakan tarif masuk 25% untuk komoditas baja dan aluminium dari semua negara. Pengenaan tarif ini secara langsung dapat merugikan sekutu terbesar AS, Uni Eropa.

    Melansir Reuters, Selasa (11/2/2025), berdasarkan rata-rata catatan perdagangan AS-Uni Eropa pengenaan tarif impor 25% ini setidaknya akan mempengaruhi 3,3 juta metrik ton baja dan 384.000 ton aluminium hasil produksi Benua Biru tersebut. Jumlah ini didapat dari penetapan kuota impor baja dan aluminium AS dari UE.

    Walaupun dalam praktiknya produsen baja Benua Biru kerap kali tidak menggunakan semua kuota masuk tersebut karena sistem perdagangan yang kaku dan batasan pengiriman kargo.

    Kondisi ini membuat volume baja hasil produksi Uni Eropa sepanjang 2019-2024 yang masuk Negeri Paman Sam berada di kisaran 2,2 juta ton, dengan rata-rata nilai ekspor sekitar 3 miliar euro atau Rp 50,6 triliun per tahun (kurs Rp 16.869/euro).

    Di luar itu, yang paling dikhawatirkan Uni Eropa dari pengenaan tarif masuk 25% ini berpotensi membuat 15 juta ton baja dan aluminium yang biasa diimpor AS dari negara-negara selain UE akan dialihkan ke blok tersebut.

    Artinya blok Benua Biru itu berpotensi kebanjiran komoditas baja dan aluminium yang tidak jadi masuk AS imbas pengenaan tarif tersebut. Di mana kondisi ini tentu dapat merusak pasar Uni Eropa.

    Atas dasar inilah Komisi Uni Eropa kemudian mengatakan pada Senin (10/2) kemarin bahwa pihaknya akan bertindak tegas untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari kebijakan yang tidak adil ini. Meski hingga saat ini belum ada penjelasan lebih jauh terkait tindakan apa yang akan mereka ambil.

    “UE tidak melihat pembenaran untuk pengenaan tarif pada ekspornya. Kami akan bereaksi untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” kata Komisi dalam sebuah pernyataan.

    Hal serupa juga sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan tinggal diam dan akan mereplikasi setiap tarif yang dikenakan AS.

    “(Tarif impor Baja) ini sudah pernah dilakukan Donald Trump pada 2018, dan kami susah menanggapinya. Kami akan menanggapinya lagi. Komisi Eropa akan memutuskan sektor mana yang akan terpengaruh oleh tanggapan tersebut” kata Barrot.

    “Komisi siap untuk mengambil tindakan ketika waktunya telah tiba. Sekarang saatnya telah tiba. Tidak ada kepentingan siapa pun untuk memulai perang dagang dengan Uni Eropa,” katanya lagi.

    (fdl/fdl)

  • 2.500 Pelajar Bersiap Sambut Erdogan di Bogor, Spanduk dan Bendera Hiasi Kedatangan Presiden Turki – Halaman all

    2.500 Pelajar Bersiap Sambut Erdogan di Bogor, Spanduk dan Bendera Hiasi Kedatangan Presiden Turki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR-  Pemerintah Republik Indonesia menyambut kunjungan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan Rencananya, Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto akan menerima Erdogan di Istana Bogor pada Rabu (12/2/2025).

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Rahmat Hidayat, mengatakan sejumlah spanduk bergambar Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto dan umbul-umbul bendera merah putih dipasang di jalur VIP atau sepanjang jalur sistem satu arah (SSA).

    Pemkot Bogor juga menyiapkan 2.500 pelajar untuk menyambut kedatangan Presiden Turki.

    “Untuk pelajar sama saja seperti kedatangan PM Jepang beberapa waktu lalu. Total ada 2.500 pelajar SD sampai SMP. Nanti berjejer di sepanjang jalur kedatangan dengan membawa bendera kecil,” kata  kepada TribunnewsBogor.com.

    Rahmat Hidayat melanjutkan, penyambutan nanti akan dilakukan lebih meriah dari sebelumnya.

    “Kami diminta untuk menyiapkan dan menyambut lebih meriah lagi oleh pusat,” ucapnya.

    Acaranya sendiri direncanakan mulai pukul 11.00 WIB.

    “Informasinya selesai pukul 13.30 WIB,” ucapnya.

    Untuk Istana Bogor, persiapannya pun sudah mulai dilakukan.

    Bendera merah putih dan Turki sudah dipasang berjejer sepanjang pintu 1.

    Beberapa pasukan berkuda saat ini juga tengah berlatih.

    Agenda Erdogan di Indonesia

    Presiden Erdogan berkunjung ke Indonesia bersama Ibu Emine Erdogan selama dua hari.

    “Presiden Turkiye, Yang Terhormat Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan direncanakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Yusuf Permana, Senin(10/2/2025).

    Ia mengatakan kunjungan kenegaraan ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turkiye. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan akan digelar pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara.

    “Untuk membahas berbagai aspek kerja sama antara kedua negara yang saling menguntungkan,” katanya.

    Menurutnya, kunjungan kenegaraan Erdogan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Turkiye.

    “Serta memberikan dampak positif bagi kemajuan kedua negara,” pungkasnya.

  • Distribusi 530 tabung gas subsidi 3 kilogram melalui Operasi Pasar di Aceh

    Distribusi 530 tabung gas subsidi 3 kilogram melalui Operasi Pasar di Aceh

    Kamis, 6 Februari 2025 14:56 WIB

    Sejumlah warga antre membeli gas elpiji subsidi 3 kilogram saat operasi pasar di Pasar Tani Banda Aceh, Aceh, Kamis (6/2/2025). Dalam operasi pasar pertama tahun 2025 itu, pemerintah Aceh bekerja sama dengan PT Pertamina mendistribusikan sebanyak 530 tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram tepat sasaran untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan selain mengatasi isu kelangkaan gas subsidi. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

    Seorang warga membawa tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram saat operasi pasar di Pasar Tani Banda Aceh, Aceh, Kamis (6/2/2025). Dalam operasi pasar pertama tahun 2025 itu, pemerintah Aceh bekerja sama dengan PT Pertamina mendistribusikan sebanyak 530 tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram tepat sasaran untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan selain mengatasi isu kelangkaan gas subsidi. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

    Sejumlah warga antre membeli gas elpiji subsidi 3 kilogram saat operasi pasar di Pasar Tani Banda Aceh, Aceh, Kamis (6/2/2025). Dalam operasi pasar pertama tahun 2025 itu, pemerintah Aceh bekerja sama dengan PT Pertamina mendistribusikan sebanyak 530 tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram tepat sasaran untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan selain mengatasi isu kelangkaan gas subsidi. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

  • OJK Ramal Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan di 2025 Tak Lebih dari 11 Persen – Halaman all

    OJK Ramal Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan di 2025 Tak Lebih dari 11 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar optimistis tren positif kinerja sektor keuangan pada 2025 akan berlanjut.

    OJK pun memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 9-11 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6-8 persen.

    Pada 2024, perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 7.827 triliun, tumbuh double digit sesuai target dan mencapai 10,39 persen dengan disertai risiko kredit yang terjaga.

    Lalu, pada tahun ini, penghimpunan dana di pasar modal ditargetkan sebesar Rp 220 triliun.

    Pada 2024, penghimpunan dana di pasar modal melampaui target di atas Rp 200 triliun, yaitu mencapai Rp 259,24 triliun dari 199 penawaran umum yang secara nominal didominasi oleh penawaran umum sektor keuangan sebesar 36 persen.

    “Di sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh enam kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor per akhir Desember 2024,” kata Mahendra saat acara pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Selanjutnya, pada 2025, piutang perusahaan pembiayaan diproyesikan tumbuh 8-10 persen.

    Aset asuransi diperkirakan tumbuh 6-8 persen, aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen, dan aset penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen.

    “Kami akan senantiasa melakukan review outlook ini secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan outlook pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mahendra.

    Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kinerja sektor jasa keuangan serta target pertumbuhan ekonomi nasional, sinergi kebijakan perlu diperkuat.

    Terutama untuk mendukung perbaikan iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penyelesaian berbagai aturan turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), baik terkait menjaga stabilitas sistem keuangan maupun program kendalaman pasar. 

  • Pria Melompat ke Kali Cengkareng Drain Jakbar Usai Turun dari Angkot, Jenazah Ditemukan Esok Harinya – Halaman all

    Pria Melompat ke Kali Cengkareng Drain Jakbar Usai Turun dari Angkot, Jenazah Ditemukan Esok Harinya – Halaman all

    Saksi melihat korban turun dari angkot langsung menceburkan diri ke dalam kali Cengkareng Drain.

    Tayang: Selasa, 11 Februari 2025 12:19 WIB

    Tribun Jogja/Ikrar Gilang

    MELOMPAT KE KALI – Foto yang diambil beberapa waktu lalu, memperlihatkan sungai dangkal dan sempit di Jogja. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di Kali Cengkareng Drain RT 02/04 Kelurahan Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (9/2/2025). TRIBUN JOGJA/IKRAR GILANG 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di Kali Cengkareng Drain RT 02/04 Kelurahan Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (9/2/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan penemuan mayat tersebut.

    Dari keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan, korban diduga mengakhiri hidupnya.

    “Awal kejadian bahwa korban sehari sebelumnya pada Sabtu (8/2/2025) sekitar jam 08.00 WIB turun dari angkot,” kata Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan, Selasa (11/2/2025).

    Korban turun dari angkot langsung menceburkan diri ke dalam kali Cengkareng Drain.

    Motif korban menceburkan diri masih belum diketahui pasti.

    Yang jelas ada saksi yang melihat korban melompat ke kali.

    “Korban tenggelam setelah itu diadakan pencarian oleh petugas BPBD Provinsi DKJ baru ditemukan Senin (10/2/2025),” tambah Ade Ary.

    Selanjutnya jenazah dibawa ke Rs Dr Soekamto guna dilakukan visum.

    Kasus ini masih diselidiki oleh tim penyidik dari Polsek Metro Cengkareng.

    Disclaimer: 

    Berita atau artikel ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. 

    Pembaca yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan, terlebih pernah terbersit keinginan melakukan percobaan bunuh diri, jangan ragu bercerita, konsultasi atau memeriksakan diri ke psikiater di rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bantah Bangkrut, BPJS Kesehatan Pastikan Tak Akan Gagal Bayar Sepanjang 2025

    Bantah Bangkrut, BPJS Kesehatan Pastikan Tak Akan Gagal Bayar Sepanjang 2025

    Bantah Bangkrut, BPJS Kesehatan Pastikan Tak Akan Gagal Bayar Sepanjang 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama BPJS Kesehatan
    Ali Ghufron Mukti
    memastikan BPJS tidak akan gagal bayar hingga tahun 2025.
    Hal itu menanggapi isu miring di media sosial yang menyebut bahwa BPJS akan bangkrut lantaran baru bisa membayar 3-6 bulan ke rumah sakit setelah klaim diajukan.
    “Saya tekankan di sini, sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos, waduh bunyinya gagal bayar. 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada (pembayaran nunggak hingga 3 bulan),” kata Ali dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
    Ia lantas meminta pihak yang menggiring isu untuk menyebutkan satu rumah sakit yang pembayaran klaim BPJS-nya masih ditunggak.
    Ghufron menyatakan, selama tidak ada
    dispute
    atau
    pending
    , klaim tersebut akan dibayar BPJS tidak lebih dari 15 hari sejak diajukan.
    “Asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute ya, kalau dispute itu masih dispute atau masih belum diputuskan atau pending klaimnya, itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari, kami jamin,” ucap dia.
    “Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya. Ini ada orang heran kalau swasta, karena kalau segitu terlalu cepat,” imbuhnya.
    Ia pun menyoroti berita miring di Indonesia yang lebih cepat viral dibanding berita fakta keseluruhan.
    “Karena di Indonesia berita miring, wah yang itu luar biasa, Pak. Umpamanya mohon maaf itu pendingnya bisa (cuma) 2 persen, ramai, Pak. Padahal 95 persen lebih enggak pending (mandek), dibayarkan lunas, beres. Tapi enggak (menjadi) isu,” kata dia.
    Sebagai informasi, dikutip dari
    Kompas.id
    , Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jawa Timur melaporkan adanya pembayaran
    klaim tertunda
    oleh
    BPJS Kesehatan
    yang diperkirakan mencapai Rp 500 miliar.
    Besarnya klaim yang tertunda tersebut untuk 12.000 pelayanan di 439 rumah sakit di Jawa Timur.
    Namun, kondisi klaim tertunda bisa disebabkan sejumlah hal, antara lain adanya temuan kode diagnosis atau prosedur yang tidak tepat ataupun indikasi perawatan tidak tepat.
    Penyebab lain adalah pengajuan klaim tidak disertai dengan bukti atau dokumen pendukung yang diperlukan.
    Anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Persi, Daniel Budi Wibowo, menyatakan, jumlah klaim tertunda yang makin besar disebabkan perubahan sistem laporan klaim dari BPJS Kesehatan.
    Sistem pelaporan baru klaim dari BPJS Kesehatan memakai aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring klaim demi mencegah fraud atau kecurangan.
    Akibatnya, banyak klaim tersaring sehingga klaim yang tertunda besar dan rumah sakit butuh upaya ekstra untuk klarifikasi kasus.
    Beberapa waktu lalu terungkap kasus klaim fiktif yang merugikan keuangan negara.
    Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Murti Utami, kasus kecurangan terkait klaim fiktif merupakan masalah serius.
    Fasilitas kesehatan dan individu yang terlibat bisa dikenai sanksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan Iuran JKN Digodok, Hasil Hitungan Dikirim ke Prabowo

    Kenaikan Iuran JKN Digodok, Hasil Hitungan Dikirim ke Prabowo

    Jakarta

    Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedang dipersiapkan oleh Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono yang tergabung di tim tersebut.

    Menurut Nunung, DJSN akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan penyesuaian iuran JKN. Program JKN sendiri diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

    “DJSN akan mengirimkan surat kepada Presiden terkait usulan penyesuaian iuran program JKN hasil dari perhitungan Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan,” ujar Nunung dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/1/2025).

    Ia menambahkan, perlu pertemuan khusus antara Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan dengan komisi IX DPR RI terkait penjelasan hasil perhitungan aktuaria sebelum penetapan penyesuaian iuran melalui Perpres.

    “Nampaknya nanti kami mohonkan juga ada pertemuan khusus bapak pimpinan agar kami bisa mengkomunikasikan hasil akhir dari perhitungan iuran kepada Komisi IX,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk DJSN, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kantor Komunikasi Presiden, Kementerian Keuangan hingga BPJS Kesehatan itu sendiri.

    “Pokja yang pertama berkaitan dengan kajian dan perhitungan aktuari, karena ini kami harus betul-betul bekerja secara intensif, untuk bisa menentukan berapa kira-kira iuran nanti,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Kurang dari seminggu setelah dibentuknya Satuan Tugas Department of Government Efficiency (ed. Departemen Efisiensi Pemerintah) atau DOGE oleh Presiden AS, Donald Trump, satgas ini mendapatkan akses masuk ke sistem birokrasi badan-badan federal AS untuk kemudian merombaknya.

    Sebagai respon atas kewenangan tidak terbatas yang dimiliki satgas tersebut, Partai Demokrat, serikat pekerja, kelompok sipil dan non-pemerintah telah mengajukan tuntutan hukum.

    Awal pekan ini, Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Trump atas tindakan anggota DOGE yang mendesak masuk fasilitas pemerintah federal untuk mengakses ruang rahasia dan data serta sistem informasi pemerintah yang sensitif.

    Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keamanan nasional dan privasi serta kebebasan sipil warga Amerika.

    Selain itu, pernyataan DOGE bahwa dana bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) harus dikurangi secara besar-besaran juga mendapat kritik keras.

    Namun, kekuasaan praktis dan hukum apa yang sebenarnya dapat dialihkan oleh Trump kepada DOGE?

    Apa yang dimaksud dengan DOGE?

    Meskipun istilah “departemen” biasanya merujuk pada kementerian, DOGE hanyalah sebuah satuan tugas dibawah Kantor Kepresidenan Trump. Setelah melalui rangkaian panjang proses pengambilan keputusan, paska pelantikan 20 Januari lalu, Trump membentuk satgas ini untuk mengurangi secara drastis jumlah peraturan federal, pengeluaran, dan staf pemerintahan.

    Pemimpin satgas tersebut, Elon Musk, mencirikan DOGE dengan mantra “efisiensi dengan cara apa pun”. Akronim DOGE juga mencerminkan mata uang kripto favorit Musk, “Dogecoin”. Pekerjaan Satgas DOGE ini banyak dipromosikan melalui platform media sosial X, yang juga dimiliki oleh Musk.

    Menurut majalah teknologi Wired, tim DOGE terdiri dari sejumlah sarjana informatika berusia sekitar 20 tahunan yang terhubung dengan berbagai perusahaan milik Musk. Para kritikus mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim tersebut serta turut mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait faktor kesesuaian dan keamanan. Dan pada akhirnya, kritik ini turut menyerang Musk dan mandat hukum yang diterimanya untuk memimpin satgas tersebut.

    Apa yang telah dilakukan DOGE sejauh ini?

    DOGE telah berhasil “menembus” berbagai lembaga pemerintah – mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Badan Bantuan Pemerintah USAID. Selanjutnya DOGE akan mengakses Departemen Kesehatan utama AS, Medicare dan Medicaid, serta Departemen Energi, yang mengelola program senjata nuklir dan keamanan AS.

    Lebih dari 1,2 miliar Dolar AS akan dihemat dari inisiatif diversity, equity, and inclusion-DEI (ed. kerangka kerja untuk keragaman, kesetaraan dan inklusi), demikian halnya dengan kontrak konsultan dan program-program pemerintah di luar negeri. Sebagai bagian dari program kerja yang baru, DOGE menawarkan paket pesangon kepada sekitar dua juta pegawai negeri sipil. Menurut laporan, tiga persen dari mereka telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim menghentikannya untuk sementara waktu pada akhir minggu ini.

    Korban terbesar dari pemotongan biaya yang dilakukan Musk adalah USAID. Badan bantuan luar negeri AS yang memiliki anggaran lebih dari 40 miliar dolar AS ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Badan ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dan dianggap sebagai bagian penting dari “soft power” AS. Sekarang Trump ingin menghapusnya – juga seluruh Kementerian Pendidikan Federal.

    DOGE memang dapat mengusulkan langkah-langkah pemotongan biaya secara drastis, namun bukan berarti Konstitusi turut mengizinkan Presiden secara sepihak menghapuskan lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti USAID dan Departemen Pendidikan: “Biasanya, lembaga-lembaga yang didirikan atas persetujuan Kongres memerlukan keputusan serupa dari Kongres untuk menganulir lembaga tersebut,” ujar Roger Nober, Direktur George Washington Regulatory Studies Center, kepada DW. Nober mengatakan keraguannya bahwa penghapusan lembaga tersebut akan disetujui oleh kongres.

    Rintangan hukum apa yang harus dihadapi DOGE?

    “Awalnya, DOGE menjadi komite penasihat yang tunduk pada persyaratan spesifik terkait transparansi serta publisitas pertemuannya,” jelas Nober. Namun sekarang, DOGE telah dibentuk sebagai perpanjangan layanan digital pemerintah. Dan hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi satuan tugas tersebut.

    Menurut Scott R. Anderson dari Lembaga Think Tank Brookings Institution AS, Presiden dapat memberikan akses informasi rahasia, “Pengkategorian informasi biasanya dilakukan melalui keputusan. Jadi jika presiden memutuskan untuk memberikan akses informasi rahasia kepada masyarakat, ia bisa melakukannya,” jelas Anderson kepada DW.

    Tim DOGE secara teknis tidak terdiri dari pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai pemerintah ‘khusus’ yang dapat bekerja 130 hari per tahun untuk pemerintah dan tunduk pada aturan etika dan konflik kepentingan. Selama waktu tersebut, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

    Pimpinan senat minoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, Selasa pekan lalu, menuduh Musk telah menjalankan “pemerintahan bayangan” dan mengatakan bahwa, “DOGE tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran, menghentikan program, atau mengabaikan hukum federal.”

    Analis Brookings, Anderson, memiliki pandangan yang sama: “Kami melihat pemerintahan Trump mengambil berbagai tindakan yang melanggar dan kemungkinan besar melangkahi gagasan konvensional tentang batas-batas hukum.” Anderson percaya bahwa tindakan melanggar tersebut akan kalah di pengadilan.

    Tindakan apa saja yang telah diambil terhadap DOGE?

    Sementara itu, beberapa gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan. Pada hari Kamis lalu, serikat pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri mengajukan keberatan atas “pembongkaran praktis” USAID. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sembilan dari sepuluh pekerjaan di lembaga pemerintahan tersebut akan dipangkas. Hakim yang bertanggung jawab, Carl Nichols, yang juga ditunjuk oleh Trump, kini telah menghentikan kasus ini untuk sementara waktu. Seorang hakim distrik AS lainnya turut menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk “merumahkan” pegawai negeri sipil di semua bagian pemerintahan sebagai bagian dari “program pesangon”.

    Senin lalu, beberapa organisasi pegawai negeri, karyawan dan pensiunan telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. karena Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah memberikan persetujuan untuk mengakses Departemen Keuangan kepada DOGE. Akibatnya, satgas tersebut dapat mengakses berbagai informasi sensitif.

    Pada hari Rabu, berbagai serikat pekerja serta institut kebijakan ekonomi mengajukan gugatan untuk mencegah satgas DOGE mengakses sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja Federal. Namun, hakim yang bertanggung jawab menolaknya gugatan tersebut pada hari Jumat.

    Mengapa DOGE begitu penting bagi Trump?

    Trump dan Partai Republik telah lama ingin merampingkan administrasi. Namun, para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah DOGE bisa jadi hanya untuk menciptakan aparat yang lebih setia terhadap Trump. Peneliti regulasi, Nober mengatakan bahwa “Terlepas dari benar atau salahnya kebijakan ini, saya rasa pemerintah merasa banyak aparatur negara yang menentang inisiatif yang dikeluarkan Trump.” Trump turut menegaskan bahwa ia menginginkan birokrat yang loyal untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

    “Jika tujuan pemerintah adalah untuk membuat para pegawainya merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan status kepegawaian jangka panjang mereka, maka pemerintahan ini telah berhasil melakukannya,” kata Nober.

    Bagi pakar dari Brookings, Anderson, pemerintahan Trump seharusnya dapat menghindarai kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun juga, sesuatu yang efektif di sektor swasta memiliki risiko besar di sektor publik: “Begitu sistem pemerintahan runtuh, tidak mudah menyatukannya kembali,” kata Anderson. “Hingga bisa membangun dan menjalankannya sistem itu kembali, akan ada banyak orang yang menderita.”