Xcloud.id

Blog

  • It’s Time to Buy Saham Blue Chip

    It’s Time to Buy Saham Blue Chip

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (Dirut BEI) Iman Rachman merekomendasikan kepada investor untuk melakukan akumulasi pembelian saham saat indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 1% menuju posisi 6.531 pada Selasa (11/2/2025). Ia mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham-saham blue chip.

    “Ya, time to buy. Tinggal lihat saham-saham yang turun, seperti saham blue chip sudah turun terlalu dalam. It’s time to buy (blue chip). Kita kan bicara investasi jangka panjang, bukan cuma pendek,” jelasnya kepada Beritasatu.com saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Iman juga menanggapi pelemahan IHSG hari ini yang terjadi selama lima hari beruntun. Pada penutupan sesi I, IHSG ditutup kembali terkoreksi sebanyak 1,56% ke level 6.544. Saat IHSG hari ini turun, Iman juga merekomendasikan pembelian saham blue chip.

    Namun, Iman mengaku optimistis meskipun IHSG hari ini terjun bebas.

    “Kalau jawaban saya tetap optimistis,” ujar Iman.

    Saat ditanya sentimen apa yang memengaruhi pergerakan IHSG hari ini, Iman menyebut ada berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bursa. Untuk itu, dia masih memantau pergerakan indeks ke depan.

    “Selalu kan indeks itu ada berbagai macam faktor dan enggak semuanya kontrol bursa. Jadi, kita lihat indeksnya,” pungkas Iman dalam menanggapi IHSG hari ini yang turun dan merekomendasikan saham blue chip.

  • Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

    Survei tahunan tersebut dimaksudkan untuk mengukur risiko korupsi sektor publik di sebuah negara.

    Untuk Indonesia, skor IPK RI di tahun 2024 berada pada skor 37. Indonesia menempati urutan 99 dari 180 negara.

    Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko, menyebut skor IPK Indonesia naik 3 poin, dari 2023 yang berada pada skor 34.

    “Ini CPI (corruption perception indeks) Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 ranking 99. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37,” kata Wawan dikutip dari tayangan di YouTube Transparency International Indonesia, Selasa (11/2/2025).

    Wawan mengatakan, terdapat negara di dunia yang memiliki skor IPK yang sama dengan Indonesia.

    “Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan,” tutur Wawan.

    “Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting,” lanjutnya.

    Wawan bilang mayoritas IPK di negara-negara ASEAN mengalami penurunan. 

    Kata dia, Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Sementara Malaysia stagnan pada skor 50.

    Selain itu, Timor Leste dari skor 43 ke 44, naik satu poin. Vietnam turun satu poin, dari dari skor 41 ke 40. 

    “Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34,” kata Wawan.

    Sementara, Laos mengalami kenaikan 5 poin yang cukup drastis, dari skor 28 ke 33.

    Filipina turun dari skor 34 ke 33. Kamboja turun dari skor 22 ke 21. Terakhir, Myanmar turun dari skor 20 ke 16.

    Lebih lanjut, Wawan tak memungkiri beberapa negara di ASEAN mengalami penghambatan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Hal ini ditandai dengan tadi yang naik ada beberapa Indonesia dan Singapura, tetapi Malaysia stagnan, rata-rata kenaikannya juga, Timor Leste dan Vietnam mendekati rata-rata global dan Asia Facific,” ujarnya.

     

  • Penghematan Anggaran, Pembangunan Lapas Blitar Mandek Sementara

    Penghematan Anggaran, Pembangunan Lapas Blitar Mandek Sementara

    Blitar (beritajatim.com) – Pembangunan tahap 3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar terpaksa mandek sementara. Kondisi ini merupakan imbas dari kebijakan penghematan anggaran yang dijalankan pemerintah pusat.

    Akibatnya, pembangunan yang terdiri dari blok hunian napi, masjid, klinik serta dapur Lapas Blitar yang rencananya dilaksanakan tahun ini pun terpaksa diurungkan.

    “Jadi untuk pembangunan lapas di Sentul, sesuai dengan instruksi presiden dan surat edaran untuk ditjenpas untuk tahun 2025, untuk sementara dipending dulu,” kata Kepala Lapas Kelas II B Blitar, Romi Novitrion, Selasa (11/2/2025).

    Awalnya anggaran pembangunan Lapas Blitar pada 2025 ini adalah sebesar Rp38 miliar. Namun ternyata pembangunan Lapas Blitar pada tahun 2025 ini dihentikan hingga menunggu adanya keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.

    “Untuk sementara dipending dulu, menunggu petunjuk dari pimpinan pusat dan evaluasi dari Menkeu apakah nanti dilanjutkan atau penghematan dan pengurangan masih menunggu anggaran pusat,” tegasnya.

    Tahap 3 pembangunan Lapas Blitar rencananya akan dikerjakan pada tahun 2025 ini. Adapun yang akan dibangun tahun ini adalah blok hunian lapas, masjid, klinik, dapur serta sarana prasarana Lapas.

    Kini semua pembangunan tahap 3 tersebut harus dihentikan sementara. Pembangunan itu baru bisa dilanjutkan usai ada keputusan dari pemerintah pusat. Lapas Blitar sendiri belum tahu pasti kapan pembangunan tersebut akan dilanjutkan.

    “Tahap 1, 2023 pematangan lahan, tahap 2 2024 pembangunan tembok keliling dan gedung teknis, tahap 3 2025, blok hunian, masjid, klinik, dapur dan sarpras sementara ditunda nilainya mencapai Rp.38 Miliar saat ini masih menunggu instruksi,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi dimulainya program cek kesehatan gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah. Dia meyakini kehadiran program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Kami meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    “Setelah Program MBG berjalan, sekarang Cek Kesehatan Gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus turut memuji program CKG, lantaran dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit lebih dini, sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

    “Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya,” ungkap Eddy.

    Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

    Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian Ibu. Sedangkan, kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN.

    “Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi. Untuk itu, program ini saya kira baik sekali karena bisa membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, memungkinkan intervensi lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih serius,” jelasnya.

    “Dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Program ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga,” tutup anggota DPR RI Dapil Cianjur dan Kota Bogor ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga di 2 Tempat di Sleman Keracunan, Penyebabnya Diduga dari Makanan Siomay, Korbannya Ratusan – Halaman all

    Warga di 2 Tempat di Sleman Keracunan, Penyebabnya Diduga dari Makanan Siomay, Korbannya Ratusan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terjadi keracunan di dua tempat sekaligus di Sleman, DI Yogyakarta.

    Keracunan pertama terjadi di Dusun Krasakan, Kelurahan Lumbungrejo, Tempel, usai acara pernikahan.

    Total ada 160 orang yang alami keracunan usai menyantap makanan dari acara pernikahan.

    Kedua terjadi di Dusun Sanggrahan, Tlogoadi, Mlati dalam acara arisan.

    Keracunan yang ada di acara arisan terjadi setelah 37 warga memakan siomay.

    Dari 37 warga, hanya 1 orang yang tidak keracunan karena menggoreng siomay sebelum dimakan.

    Mengutip TribunJogja.com, ternyata Siomay yang dikonsumsi di dua tempat tersebut berasal dari tempat yang sama.

    Kapolresta Sleman, Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo menuturkan, sudah ada delapan saksi yang diperiksa.

    “Kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi, periksa penyelenggara hajatan dan penyedia makanan. Perkara ini ditangani Satreskrim. Yang diperiksa sudah 8 orang,” kata Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, Senin (10/2/2025).

    Diketahui, keracunan massal yang terjadi di Tempel, Sleman terjadi pada Sabtu (8/2/2025).

    Kepala Puskesmas Tempel 1, Diana menuturkan, keracunan massal terjadi setelah para korban menghadiri acara hajatan.

    Saat acara resepsi, sebagian makanan dibagikan ke warga setempat pada siang hari.

    Namun, pada malam harinya, sebagian warga yang menyantap makanan tersebut mulai mengalami gejala keracunan ringan.

    “Mereka baru ke RSUD Sleman pagi harinya (Minggu pagi),”

    “Karena jumlahnya banyak terus lapor ke Dinas Kesehatan dan diteruskan ke kami di Puskesmas Tempel,”

    “Kami lakukan penyelidikan epidemiologi dan kami dirikan posko di sini,” ujar Diana, dikutip dari TribunJogja.com.

    Diana juga menyebut, sampel makanan seperti bakso, sate siomay, hingga es krim dan krecek diambil.

    Sementara itu, keracunan yang terjadi di Mlati, Sleman terjadi juga pada hari yang sama.

    Total ada 37 orang yang mengonsumsi siomay.

    Siomay tersebut merupakan hidangan yang dibagikan untuk dibawa pulang.

    “Yang makan siomay berjumlah  37 orang. Sedangkan yang bergejala 36 orang. Karena yang 1 orang menggoreng siomay sebelum dikonsumsi,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sleman, Yuli Khamidah.

    Tiga orang bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Kabar Terbaru Keracunan Massal di Tempel dan Mlati Sleman, Dua Tempat Sama-sama Makan Siomay

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJogja.com, Ahmad Syarifudin/Christi Mahatma Wardhani)

  • Menkes Beberkan Persoalan yang Bikin Sistem Iuran BPJS Kesehatan Perlu Diubah, Revisi Maret 2025 – Halaman all

    Menkes Beberkan Persoalan yang Bikin Sistem Iuran BPJS Kesehatan Perlu Diubah, Revisi Maret 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan tiga persoalan yang membuat tarif iuran BPJS Kesehatan perlu direvisi.

    Persoalan pertama terkait dengan pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia yang masih terbilang kecil.

    Budi mengungkapkan tiap tahunnya baru 32 persen belanja kesehatan yang dikeluarkan lewat asuransi.

    Dia pun berharap agar belanja kesehatan terus didorong selalu naik agar iuran BPJS Kesehatan bisa disesuaikan.

    “Itu (belanja kesehatan) harusnya naik sampai 80-90 persen. Sehingga, kita bisa memiliki tenaga untuk mendorong balik agar harga yang dikasih di supply side itu reasonable,” kata Budi dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025), dikutip dari YouTube TV Parlemen.

    Lalu, persoalan kedua adalah, ketika belanja kesehatan tidak dikontrol, dalam 10 tahun akan terjadi masalah terkait anggaran.

    Budi mengatakan hal tersebut saat ini tengah dialami oleh Amerika Serikat (AS).

    “Dalam 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan (terkena) problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi di mana kesehatan dan kematian itu prioritasnya tinggi di masyarakat.”

    “Jadi, politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati akan kayak Amerika tuh. 79 tahun (di AS) butuh 11.000 dolar. Padahal, kalau di Kuba, 79 tahun hanya butuh 1.900 dolar,” katanya.

    Dengan paparan di atas, Budi mengatakan pihaknya ingin mengubah pengelompokan tarif BPJS Kesehatan yang semula berbasis INA-CBGs (Indonesian-Case Based Groups) menjadi INA-DRG (Indonesia-Diagnosis Related Groups).

    Pasalnya, ketika Indonesia masih memakai sistem INA-CBGs ternyata masih belum cocok secara situasinya.

    Ditambah, kata Budi, paket pembiayaan jaminan kesehatan masih banyak yang tidak sesuai.

    Sebagai informasi, sistem INA-CBGs merupakan sistem pengelompokan penyakit berbasis kasus yang saat ini digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk mengatur pembiayaan dan pemberian layanan kesehatan berdasarkan pada kelompok penyakit atau kasus yang serupa.

    Sementara, sistem INA-DRG adalah sistem klasifikasi kombinasi dari beberapa jenis diagnosa penyaki serta tindakan yang dilakukan di rumah sakit yang dikaitkan dengan pembiayaan terhadap pasien dengan pertimbangan mutu dan efektivitas pelayanan.

    Adapun sistem INA-DRG justru dirasa bisa memberi manfaat bagi rumah sakit lantaran bisa meningkatkan standar pelayanan.

    Budi pun menargetkan sistem iuran BPJS ke INA DRG dapat selesai pada Maret atau April 2025.

    Dia menyebut perubahan ini bertujuan agar inflasi kesehatan di Indonesia di Indonesia terkendali pada 10-15 tahun ke depan.

    “Tujuannya apa? Agar inflasi kesehatan ini bisa terkendali 10-15 tahun ke depan. Karena kalau tidak, nanti akan berat sekali bebannya untuk negara baik pemerintah maupun individu masing-masing karena belanjanya akan berat sekali,” katanya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

     

  • Menhan Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Sebagai Staf Khusus

    Menhan Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Sebagai Staf Khusus

    Menhan Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Sebagai Staf Khusus
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin
    melantik
    Deddy Corbuzier
    menjadi staf khusus di Kementerian Pertahanan, Selasa (11/2/2025).
    Pelantikan ini diketahui berdasarkan unggahan foto di instagram Sjafire, hari ini.
    ”
    Selasa, 11 Februari 2025, saya melantik staf khusus Menhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta,
    ” tulis Sjafrie dalam unggahan tersebut.
    Selain Deddy Corbuzier, ada lima nama lain yang turut dilantik sebagai staf khusus, yaitu
    Lenis Kogoya
    , Kris Soepandji, Mayjen (Purn) Sudrajat, Indra Irawan dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.
    ”
    Pengangkatan Staf Sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti,
    ” ungkap Sjafrie.
    ”
    Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,
    ” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Baru Toko Modern di Bojonegoro: Pasang Stiker

    Kebijakan Baru Toko Modern di Bojonegoro: Pasang Stiker

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bojonegoro memasang stiker di toko modern berjejaring yang telah berizin. Sedangkan toko modern yang tidak berizin tidak dipasang stiker, namun diberikan surat peringatan (SP).

    Sekertaris Satpol PP Pemkab Bojonegoro Beny Subiakto mengatakan, pemasangan stiker itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Bojonegoro kepada pemilik toko modern di wilayah kota Bojonegoro yang telah memiliki izin.

    Sedangkan, bagi pengelola atau pemilik toko modern berjejaring yang telah beroperasi dan tidak berizin dilakukan peringatan. Surat peringatan (SP) sudah kali kedua dilayangkan. Karena dalam SP pertama tidak diindahkan.

    Ada enam toko modern berjejaring yang mendapat SP 2. “Tujuh hari lalu kita telah mengirimkan SP 1 ke pemilik toko, dan hari ini kita mengirimkan SP 2 ke pemilik toko modern di wilayah kota Bojonegoro yang berjejaring,” ujar Beny, Selasa (11/2/2025).

    Beny menambahkan, jika dalam peringatan kedua ini kembali tidak diindahkan oleh pemilik toko modern berjejaring, maka pihaknya akan mengirimkan surat peringatan ke tiga sesuai dengan prosedur yang ada. SP 3 juga berlaku selama tujuh hari ke depan.

    “Para pengusaha yang telah kami beri SP ke tiga dan tidak diindahkan, selanjutnya akan kami minta untuk menutup sementara usaha mereka sampai mereka mengantongi ijin resmi,” tegasnya. [lus/but]

  • Menkes Bakal Ubah Skema Tarif Pembayaran BPJS Kesehatan ke RS

    Menkes Bakal Ubah Skema Tarif Pembayaran BPJS Kesehatan ke RS

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap rencananya mengubah skema tarif pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Ke depannya, skema tarif pembayaran BPJS Kesehatan akan diubah dari INACBG atau Indonesian Case Based Group menjadi iDRG atau Indonesia Diagnostic Related Group.

    “Kita mau ubah dari INACBG menjadi iDRG, kita juga minta masukan dari asosiasi rumah sakit untuk pengelompokan layanan penyakit,” kata Menkes Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2/2025).

    Skema pembayaran baru dengan iDRG ini disebut akan dirinci berdasarkan level tertentu. Dalam pemaparannya, perubahan ini disebut untuk memastikan kesamaan kasus secara klinis.

    Dia menyebutkan saat ini sudah terkumpul sekitar 22 ribu kode diagnosis dan prosedur yang disesuaikan dengan pelayanan di rumah sakit.

    “Kelompoknya akan disesuaikan dengan keadaan dan kejadian di Indonesia seperti apa,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut Menkes Budi juga menyinggung terkait implementasi KRIS atau kelas rawat inap standar yang direncanakan akan diberlakukan mulai Juni 2025. Rencananya sekitar 3 ribuan rumah sakit seluruh Indonesia dipersiapkan untuk perubahan KRIS tersebut.

    Implementasi KRIS ini disebutnya bertujuan untuk menerapkan standar minimal layanan bagi masyarakat.

    “Jadi tujuan utamanya bukan dari sisi kelas, tapi layanan kesehatannya minimal sama dan standarnya dipenuhi,” bebernya.

    (kna/naf)

  • PN Jakarta Utara Laporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo Imbas Kericuhan Saat Sidang Hotman Paris

    PN Jakarta Utara Laporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo Imbas Kericuhan Saat Sidang Hotman Paris

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara berencana melaporkan dua pengacara, Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dengan aksi kericuhan yang terjadi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea pada Jumat (7/2/2025).

    “Hari ini, kami akan melaporkan Razman dan Firdaus yang merupakan pihak utama dalam kericuhan tersebut. Kami laporkan semuanya,” kata Humas PN Jakarta Utara Efran Basuning saat dikonfirmasi pada Selasa (11/2/2025).

    Namun, Efran belum memerinci pasal-pasal yang akan digunakan 
    dalam laporan tersebut. Ia hanya menyebutkan berkas laporan untuk Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo disiapkan secara terpisah.

    “Kepala PN Jakarta Utara juga sedang diperiksa terkait pengaduan ini,” tambahnya.

    Efran juga mengungkapkan, pihaknya telah melampirkan sejumlah barang bukti yang mendukung laporan tersebut, di antaranya adalah video yang merekam kericuhan selama sidang.

    “Video yang kami miliki lengkap dengan percakapan dan kronologis kejadian,” jelasnya.

    Sebelumnya, kericuhan terjadi di ruang sidang PN Jakarta Utara antara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution. Keributan itu semakin memanas setelah Firdaus Oiwobo ikut terlibat, bahkan naik ke meja sidang. Insiden tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.