Blog

  • Polisi Tangkap 4 WN Malaysia Penyelundup Sabu ke Indonesia – Page 3

    Polisi Tangkap 4 WN Malaysia Penyelundup Sabu ke Indonesia – Page 3

    Sementara itu, kasus narkoba lain yang berhasil diungkap adalah penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 135 kilogram dari Thailand. Tersangka ada sebanyak empat orang berinisial I, F, E, dan M asal Aceh, yang ditangkap di wilayah Pantai Ujung Biang, Desa Anggar Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

    “Semua barang akan diedarkan ke kota-kota besar, Medan dan Jakarta, kota besar lah,” ungkapnya.

    Mukti mengatakan, kuat dugaan barang haram itu merupakan bagian dari sindikat gembong narkoba Freddy Pratama.

    “Kita masih membuka data TPPU, dengan data TPPU semua bisa terungkap. Kalau ditangkap orang enggak akan mengaku, tapi kalau buka rekeningnya dan ini pasti akan di TPPU. Pasti nantinya ujungnya ke Freddy Pratama,” Mukti menandaskan.

     

  • Bersama BRI, Balee Scents Siap Melangkah ke Pasar Dunia

    Bersama BRI, Balee Scents Siap Melangkah ke Pasar Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku UMKM untuk berkembang serta memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Melalui BRI UMKM EXPO(RT) 2025, BRI memberikan kesempatan bagi UMKM unggulan untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk Balee Scents yang bergerak di sektor Healthcare & Wellness.

    Seperti diketahui, BRI telah sukses menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang resmi ditutup pada Minggu, 2 Februari 2025. Melalui inisiatif strategis ini, BRI terus berkomitmen untuk mendorong semakin banyak UMKM binaan yang naik kelas dan berhasil menjangkau pasar internasional. Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspormencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

    Balee Scents lahir pada tahun 2022, berawal dari kecintaan Jennifer Putri Leona terhadap produk aromaterapi serta keinginannya menghadirkan pilihan yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. “Sejak lama, saya memiliki ketertarikan pada aromaterapi, namun sering kali menemukan bahwa produk berkualitas memiliki harga yang cukup tinggi. Hal ini mendorong saya untuk menghadirkan pilihan yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa dukungan BRI memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan bisnisnya. “Saat itu, kami dikenalkan dengan pemberdayaan BRI oleh seorang kenalan yang lebih berpengalaman di dunia UMKM. Dari sana, kami belajar strategi penyelenggaraan event hingga akhirnya berkesempatan tampil di BRI UMKM EXPO(RT) 2025”, jelasnya. Saat ini, produk Balee Scents dijual dengan harga mulai dari Rp79.000 untuk lilin hingga Rp400.000 untuk hampers eksklusif dalam kemasan hardbox.

  • Wamen ESDM Buka Suara Soal Strategi Efisiensi Anggaran

    Wamen ESDM Buka Suara Soal Strategi Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga Rp 256,1 triliun dari alokasi awal Rp 1.160,1 triliun.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan jika terjadi efisiensi anggaran negara untuk tahun 2025 ini, maka akan berpengaruh secara signifikan pada belanja Kementerian ESDM.

    Walaupun begitu, Yuliot mengaku pihaknya akan terus mengoptimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk pihaknya.

    “Ya kalau ini terjadi efisiensi, ini akan berdampak signifikan. Tapi kami akan berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, Yuliot menyebutkan pihaknya saat ini telah menyusun prioritas belanja mana saja yang perlu diutamakan.

    “Ya mudah-mudahan dengan adanya prioritas, kalau memang itu tidak ada pemotongan, ya berarti seluruh usulan kegiatan yang ada di dalam DIPA itu bisa dilaksanakan secara keseluruhan,” tambahnya.

    Dengan begitu, dia menegaskan pihaknya masih melakukan kajian internal perihal efisiensi anggaran terhadap kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh pihaknya.

    “Jadi untuk efisiensi anggaran ya kita secara internal melihat bagaimana kegiatan-kegiatan operasional termasuk pengawasan di lapangan. Jadi kita mengharapkan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kegiatan Kementerian ESDM di lapangan,” tandasnya.

    (haa/haa)

  • Mundur dari Jabatan Deputi OIKN, Mohammed Ali Berawi Akan Kembali Mengajar di FT UI

    Mundur dari Jabatan Deputi OIKN, Mohammed Ali Berawi Akan Kembali Mengajar di FT UI

    Jakarta, Beritasatu.com – Mohammed Ali Berawi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai deputi bidang transformasi hijau dan digital (THD) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Keputusan ini diambil karena Ali ingin kembali menjalani perannya sebagai pengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI).

    Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada 7 Februari 2025.

    “Hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai deputi THD OIKN. Semoga pengurusan keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN,” ungkap Ali dalam keterangannya, Selasaa (11/2/2025).

    Mohamed Ali merupakan guru besar di Universitas Indonesia. Keputusan untuk mundur dari OIKN diambil agar ia dapat kembali fokus mengajar dan berkontribusi di dunia akademik.

    Selama menjabat di OIKN, Ali berperan dalam menyusun master plan, blueprint, dan pedoman pembangunan IKN yang berfokus pada lima prinsip utama, yakni green, resilient, sustainable, inclusive, dan smart city. Ia berharap prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi acuan dalam kelanjutan pembangunan IKN.

    Ali menyampaikan, semua program kerja yang telah dan akan dilaksanakan selalu merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik (hardware), tetapi juga pengembangan teknologi (software) dan peningkatan kapasitas SDM (brainware),” papar Mohammed Ali Berawi.

    Ali menekankan, hakikat pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

    “Bangun dan berdayakan masyarakat secara terus-menerus, karena inilah tujuan utama dari pembangunan,” tambahnya.

    Menurut Ali, IKN bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi membangun masa depan Indonesia. Komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi kunci keberhasilan.

    “Terima kasih atas kekompakan dan kerja samanya selama ini. Insyaallah persahabatan dan persaudaraan yang telah dibina saat ini akan terus menjadi penyambung tali silaturahim kita. Proud to have you all!,” tutup Mohammed Ali Berawi.

  • Aktivis Kritik Kinerja OPD dan BUMD Surabaya, Siapkan ‘Raport Merah’ untuk Wali Kota

    Aktivis Kritik Kinerja OPD dan BUMD Surabaya, Siapkan ‘Raport Merah’ untuk Wali Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Armuji periode 2020-2025, mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.

    Kinerja mereka dinilai tidak maksimal, bahkan beberapa OPD gagal mencapai target yang telah ditetapkan.

    Sebagai bentuk evaluasi, para aktivis Surabaya kini bersiap mengirimkan “raport merah” kepada Wali Kota sebagai peringatan atas lemahnya kinerja pemerintahan kota.

    Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasirudin (Nasir), menegaskan bahwa sejumlah OPD dan BUMD gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Salah satu contohnya Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, yang hanya mampu mencapai Rp48 miliar dari target PAD sebesar Rp101 miliar, bahkan kurang dari 50 persen,” ungkap Nasirudin, yang juga alumnus FISIP UWKS, Selasa (11/2/2025).

    Nasirudin juga menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan organisasi yang berujung pada rendahnya pencapaian target PAD. Menurutnya, jika pengelolaan keuangan dan pengawasan internal tidak segera diperbaiki, maka dampaknya akan semakin merugikan kota dan masyarakat.

    “Kami menduga ada kebocoran dalam pengelolaan organisasi. Hal ini sangat merugikan kota,” tegas Nasirudin.

    Tak hanya Dishub, Nasir juga mengkritik kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang dianggap gagal dalam penataan pasar. Salah satu contoh nyata adalah kondisi Pasar Mangga Dua yang masih semrawut dan tidak tertata dengan baik, padahal sudah menjadi tanggung jawab PD Pasar sebagai perusahaan daerah untuk mengelolanya.

    Ketua Paguyuban Arek Surabaya (PAS), Kusnan, juga turut mengkritisi lemahnya pengawasan internal di beberapa dinas yang dinilai tidak bekerja secara optimal. Menurutnya, setidaknya ada 10 OPD yang mendapatkan raport merah atas kinerjanya yang buruk.

    “Ada 10 OPD yang kami berikan Raport Merah, di antaranya kinerja Dinas Cipta Karya, DLH, Satpol, Pendidikan, dan Sekretariat Kota Surabaya yang jauh dari optimal,” ujar Kusnan.

    Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dan BUMD yang dinilai belum menjalankan tugas dengan baik. Menurut Kusnan, tanpa evaluasi yang tegas, kondisi ini bisa berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.

    “Kami siap memberikan raport merah kepada Wali Kota terkait OPD dan BUMD yang belum menjalankan tugas dengan baik. Pemkot perlu mengevaluasi kinerja ini agar tidak terus merugikan masyarakat,” kata Kusnan.

    Kedua aktivis ini sepakat bahwa buruknya pengelolaan PAD dan lemahnya pengawasan internal di OPD maupun BUMD harus segera ditindak tegas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelayanan publik di Kota Surabaya dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024, Pemkot Surabaya menargetkan PAD sebesar Rp6,4 triliun. Hingga triwulan II tahun 2024, realisasi PAD mencapai Rp2,9 triliun atau sekitar 45,18 persen dari target.

    Sektor pajak daerah menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian Rp2,58 triliun dari target Rp5,06 triliun, atau sekitar 51,07 persen.

    Namun, beberapa sektor masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Misalnya, realisasi PAD dari sektor parkir hanya mencapai Rp42 miliar dari target Rp101 miliar pada tahun 2024.

    Dengan proyeksi PAD Kota Surabaya tahun 2025 yang meningkat menjadi Rp8 triliun, diharapkan evaluasi dan perbaikan kinerja OPD dan BUMD dapat segera dilakukan untuk mencapai target tersebut. [asg/kun]

  • Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

    Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

     Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi Apple di Indonesia tidak dilakukan langsung oleh induk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut, melainkan lewat pihak vendor. 

    Model investasi melalui vendor juga turut dilakukan Apple di negara-negara lain. Untuk di Indonesia, perusahaan memakai vendor untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.  

    “Saya musti koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendor-nya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, Vietnam, Malaysia, bukan Apple-nya,” jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Contohnya, ini handphone Apple. Satu handphone ada 320 vendor. Di Thailand, di Malaysia, Vietnam, vendor-nya lebih dari 35, ada yang hampir 40 vendor-nya. Di kita, itu baru hanya ada satu,” dia menambahkan. 

    Meskipun baru satu vendor, Rosan meyakini investasi Apple di Tanah Air bakal turut mendongkrak neraca perdagangan Indonesia. Lantaran 65 persen dari hasil produksi vendor tersebut akan berorientasi ekspor, dan berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. 

    Dalam hal ini, dia menjelaskan investasi Apple USD 200 juta untuk pembuatan pabrik AirTag di Batam. Adapun nilai total investasi yang diajukan Apple sebesar USD 1 miliar, merujuk pada pendapatan dari hasil penjualan. 

    “Memang investasi Apple itu tuh adalah mereka one billion (USD) in term of revenue-nya mereka sebagai offtaker,” kata Rosan. 

    “Jadi ini untuk ekspor kita juga akan meningkat. Dan ini akan terus meningkat dari USD 1 billion ke USD 2 billion, sampai dengan USD 10 billion dalam waktu yang nanti tidak lama,” ia menambahkan. 

     

  • Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru

    Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan rapat pembahasan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo kepada kementerian lembaga untuk mendapat persetujuan DPR ditargetkan selesai paling lambat pada awal Maret 2025.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran di parlemen. Alasannya, pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran. Lasarus pun mengapresiasi keputusan pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran APBN 2025 itu. Dia mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR untuk menunda rapat sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.

    “Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, wakil rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu,” kata Lasarus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meyakini pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.

    “Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama dua minggu selesai dibahas [awal Maret],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran, sambungnya, harus diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.

    Dia mengingatkan meski tujuan efisiensi anggaran baik, namun jika dilakukan dengan gegabah maka akan timbul efek negatif kepada massa. Contohnya, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

    Lasarus menekankan ada banyak dampak dari pemblokiran sementara pembahasan anggaran terutama untuk sektor infrastruktur seperti berhentinya kegiatan konstruksi.

    “Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.

    Hanya saja, Lasarus menyatakan DPR akan menghormati efisiensi anggaran seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. 

    “Mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 lewat Inpres 1/2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 tersebut. Sri Mulyani memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.

    Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

    Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.

    Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.

    Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan penjelasan terkait rekonstruksi anggaran kembali tersebut. Oleh sebab itu, kini belum jelas kelanjutan efisien belanja pemerintah seperti arahan Prabowo.

  • Ini Alasan Honor Balik ke Pasar HP Indonesia

    Ini Alasan Honor Balik ke Pasar HP Indonesia

    Jakarta

    Setelah sempat hengkang, Honor siap meramaikan pasar ponsel di Indonesia. Peluncuran produk 26 Februari nanti sebagai penanda comeback-nya mereka di Tanah Air.

    Ada sejumlah alasan kenapa mereka memutuskan untuk kembali. Paling utama karena potensi pasar Indonesia.

    “Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Itulah kenapa Honor kembali sekarang,” ujar Victor Yu, Marketing Director Honor South Pacific saat sesi hands-on di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Belajar dari Kesalahan

    Sejak lepas dari Huawei beberapa tahun lalu, Honor langsung ekspansi pasar di luar China. Di Asia Tenggara, mereka pilih Singapura dan Malaysia yang pertama disambangi.

    Akhir tahun 2024, Honor mulai memberikan sinyal untuk masuk kembali ke pasar Indonesia. Dan 26 Februari nanti mereka secara resmi kembali dengan meluncurkan sejumlah produk.

    Victor Yu, Marketing Director Honor South Pacific Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Victor Yu mengungkap alasan kenapa baru tahun ini mereka kembali. Rupanya tidak terlepas dari penyebab hengkangnya mereka pada tahun 2019.

    “Ketika Honor masih berada di Huawei, kami membuat beberapa kesalahan di pasar Indonesia. (Akibatnya) kami kehilangan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

    Belajar dari kesalahan tersebut, mereka musti benar-benar menyiapkan diri sebelum melakukan ekspansi kembali di Indonesia.

    “Jadi kami perlu melakukan banyak persiapan. Jadi itulah mengapa Honor baru kembali sekarang,” ujar Yu.

    Honor Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Honor tak hanya sekadar berjualan HP saja. Rencana jangka panjang telah dibuat.

    Belum lama ini mereka menandatangani MOU dengan Erajaya sebagai mitra distributor. Mereka pun telah membangun pabrik di Batam dan punya delapan layanan pelanggan yang tersebar di sejumlah wilayah.

    “Tim saya, termasuk tim regional, lokal dan internasional, semuanya ada di sini. Kami akan fokus di pasar Indonesia,” pungkas Yu.

    (afr/afr)

  • Minyak Mentah KKKS Bakal Diserap ke Dalam Negeri, Ini Kata Pertamina

    Minyak Mentah KKKS Bakal Diserap ke Dalam Negeri, Ini Kata Pertamina

    Bali, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) mendorong supaya hasil produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri bisa diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Hal ini disambut baik oleh PT Pertamina (Persero).

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dengan adanya rencana dari pemerintah itu. Sejatinya, seluruh minyak hasil produksi dari Subholding Upstream Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) diserap untuk kilang miliknya yang ada di dalam negeri.

    “Kalau dari KKKS kami menyambut baik, kami akan meng-upgrade kilang-kilang kita untuk bisa menerima segala jenis crude, untuk lebih fleksibel,” terang Fadjar dalam Media Gathering Subholding Upstream, di Bali, Selasa (11/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang merupakan bagian negara, yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    “Sebagian kan minyak kita yang bagus itu kan dikirim ke luar negeri. Padahal kita itu import crude. Saya katakan, saya laporan kepada Pak Presiden. Kalau ada minyak yang bagus kemudian kita kirim ke luar negeri baru kita beli lagi dari luar negeri masuk ke dalam. Ya ngapain? Olah aja dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, ia menyebut bahwa Pertamina saat ini juga telah bersedia untuk menyerap minyak mentah tersebut dengan menyesuaikan desain kilangnya. Terutama agar dapat mengolah minyak mentah yang selama ini diekspor.

    “Jadi kebetulan sekarang Pertamina sudah mau membeli itu dengan mendesain pabriknya. Jadi apa namanya, refinery nya sudah didesain untuk kemudian bisa membeli crude yang selama ini kita ekspor,” katanya.

    Meski begitu, Bahlil belum dapat memastikan seberapa besar proporsi minyak mentah yang akan dialokasikan untuk domestik. Pasalnya, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

    “Saya nanti cek. Yang jelas beli semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Adapun, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

    Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.

    Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS, maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut.

    “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” kata Bahlil.

    (miq/miq)

  • Respons Ketua KPK Usai IPK RI 2024 Naik Tipis ke 37

    Respons Ketua KPK Usai IPK RI 2024 Naik Tipis ke 37

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia sebesar 37 di 2024. Angka itu naik tipis dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    Setyo menilai bahwa skor tersebut merupakan gambaran dari bagaimana pemberantasan korupsi yang terdiri dari pencegahan dan penindakan. Dia mengingatkan bahwa skor IPK ditentukan dari berbagai indikator, tidak hanya soal penegakan hukum. 

    Ketua KPK jilid VI itu menyebut aspek politik, demokrasi serta ekonomi di suatu negara juga menentukan skor IPK atau CPI di suatu negara setiap tahunnya. Dia pun menyatakan bahwa kenaikan skor itu perlu disyukuri. 

    “Tentu kita semua mensyukuri bahwa ada perbaikan dari tahun sebelumnya kepada tahun ini. Meskipun dengan segala sesuatu mungkin penyampaian itu dipengaruhi adanya satu sisi yang berpengaruh terhadap peningkatan ini,” ujarnya pada Peluncuran CPI 2024 yahg disiarkan melalui YouTube Transparency International Indonesia (TII), Selasa (11/2/2025). 

    Setyo mengatakan bahwa lembaganya pun memiliki menerbitkan sejumlah indikator pemberantasan korupsi, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center of Prevention (MCP). 

    Perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal itu lalu mengutarakan optimismenya ke depan berdasarkan komitmen pemerintah saat ini terhadap pemberantasan korupsi. 

    “Saya meyakini bahwa dengan statement Presiden Indonesia dari mulai pada saat penyumpahan beliau di Senayan, kemudian dalam rapat intern juga beliau menyampaikan ketegasan tentang masalah pemberantasan korupsi,” ujar Setyo. 

    Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjem) TII Danang Widoyoko menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah hanya meliputi kebocoran uang negara atau APBN. 

    Danang menyoroti pesan pemberantasan korupsi Prabowo yang kerap kali hanya fokus pada kebocoran uang negara. Padahal, dia menyebut korupsi juga banyak bersinggungan dengan konflik kepentingan. 

    “Presiden Prabowo kurang mengerti atau yang disampaikan kurang lengkap atau barangkali bias. Sehingga yang dipahami korupsi itu adalah uang negara yang bocor. Sehingga kemudian pemberantasan korupsi dilakukan dengan menarik uang-uang yang bocor itu tadi, agar kemudian bisa dipakai untuk program-program pemerintah,” kata Danang. 

    Untuk diketahui, skor IPK atau CPI Indonesia sepanjang 2024 naik ke 37 atau dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artiny apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, skor CPI Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu. 

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023. 

    Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.