Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Armuji periode 2020-2025, mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Kinerja mereka dinilai tidak maksimal, bahkan beberapa OPD gagal mencapai target yang telah ditetapkan.
Sebagai bentuk evaluasi, para aktivis Surabaya kini bersiap mengirimkan “raport merah” kepada Wali Kota sebagai peringatan atas lemahnya kinerja pemerintahan kota.
Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasirudin (Nasir), menegaskan bahwa sejumlah OPD dan BUMD gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Salah satu contohnya Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, yang hanya mampu mencapai Rp48 miliar dari target PAD sebesar Rp101 miliar, bahkan kurang dari 50 persen,” ungkap Nasirudin, yang juga alumnus FISIP UWKS, Selasa (11/2/2025).
Nasirudin juga menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan organisasi yang berujung pada rendahnya pencapaian target PAD. Menurutnya, jika pengelolaan keuangan dan pengawasan internal tidak segera diperbaiki, maka dampaknya akan semakin merugikan kota dan masyarakat.
“Kami menduga ada kebocoran dalam pengelolaan organisasi. Hal ini sangat merugikan kota,” tegas Nasirudin.
Tak hanya Dishub, Nasir juga mengkritik kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang dianggap gagal dalam penataan pasar. Salah satu contoh nyata adalah kondisi Pasar Mangga Dua yang masih semrawut dan tidak tertata dengan baik, padahal sudah menjadi tanggung jawab PD Pasar sebagai perusahaan daerah untuk mengelolanya.
Ketua Paguyuban Arek Surabaya (PAS), Kusnan, juga turut mengkritisi lemahnya pengawasan internal di beberapa dinas yang dinilai tidak bekerja secara optimal. Menurutnya, setidaknya ada 10 OPD yang mendapatkan raport merah atas kinerjanya yang buruk.
“Ada 10 OPD yang kami berikan Raport Merah, di antaranya kinerja Dinas Cipta Karya, DLH, Satpol, Pendidikan, dan Sekretariat Kota Surabaya yang jauh dari optimal,” ujar Kusnan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dan BUMD yang dinilai belum menjalankan tugas dengan baik. Menurut Kusnan, tanpa evaluasi yang tegas, kondisi ini bisa berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.
“Kami siap memberikan raport merah kepada Wali Kota terkait OPD dan BUMD yang belum menjalankan tugas dengan baik. Pemkot perlu mengevaluasi kinerja ini agar tidak terus merugikan masyarakat,” kata Kusnan.
Kedua aktivis ini sepakat bahwa buruknya pengelolaan PAD dan lemahnya pengawasan internal di OPD maupun BUMD harus segera ditindak tegas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelayanan publik di Kota Surabaya dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, Pemkot Surabaya menargetkan PAD sebesar Rp6,4 triliun. Hingga triwulan II tahun 2024, realisasi PAD mencapai Rp2,9 triliun atau sekitar 45,18 persen dari target.
Sektor pajak daerah menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian Rp2,58 triliun dari target Rp5,06 triliun, atau sekitar 51,07 persen.
Namun, beberapa sektor masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Misalnya, realisasi PAD dari sektor parkir hanya mencapai Rp42 miliar dari target Rp101 miliar pada tahun 2024.
Dengan proyeksi PAD Kota Surabaya tahun 2025 yang meningkat menjadi Rp8 triliun, diharapkan evaluasi dan perbaikan kinerja OPD dan BUMD dapat segera dilakukan untuk mencapai target tersebut. [asg/kun]