Xcloud.id

Blog

  • Damkar Banyuwangi Gagalkan Percobaan Bundir Warga Gambiran

    Damkar Banyuwangi Gagalkan Percobaan Bundir Warga Gambiran

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Petugas pemadam kebakaran Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya percobaan bunuh diri (bundir) yang dilakukan oleh NAA (32), warga Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

    Awalnya, kantor damkar mendapat laporan permintaan bantuan penyelamatan dari kakak kandung NAA. NAA dilaporkan sudah berada di atas tower setinggi sekitar 40 meter di Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran.

    Mendapati laporan itu, petugas dari unit damkar Banyuwangi dan Bangorejo dikirim ke lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Damkar Banyuwangi, NAA diketahui tengah depresi. Penyebabnya diduga faktor percintaan.

    “Petugas kami sampai di lokasi sekitar pukul 02.00 WIB. Ketika itu di lokasi sudah ramai warga dan aparat polisi-TNI,” kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan.

    Mereka yang berada di bawah tower kesulitan untuk berkomunikasi dengan NAA karena jarak yang jauh. Akhirnya dua petugas damkar, yakni Ribut Hendri Satria dan M Rifa’i memutuskan untuk naik menyusul NAA.

    Ribut dan Rifai merupakan petugas damkar yang telah mendapat pelatihan penyelamatan di ketinggian. Mereka beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan di Banyuwangi maupun Surabaya.

    Dengan membawa jaket dan tali pengaman, dua orang petugas damkar tersebut menyusul korban ke puncak tower.

    “Di atas tower, petugas kami bernegosiasi dengan NAA. Ngobrol-ngobrol dan membujuk agar NAA mau turun,” lanjutnya.

    Awalnya, NAA enggan menggubris Ribut dan Rifai. Tapi dengan pendekatan-pendekatan ala pertemanan, NAA akhirnya mau diajak berbincang.

    “Petugas kami mengajak ngobrol, ‘sudah rokokan dan ngopi belum? Kalau belum, ayo turun rokokan dan ngopi dulu’. Akhirnya dia jawab, ‘ya sudah, aku mau turun rokokan dan ngopi’,” jelas Yoppy.

    NAA akhirnya berhasil diajak turun setelah negosiasi yang berlangsung selama sekitar dua jam. Ia turun sekitar pukul 04.00 WIB. Agar tak membahayakan, petugas damkar mengikatnya dengan tali penyelamatan ketika proses penurunan.

    Saat ini, ia telah dikembalikan ke pihak keluarga. Petugas damkar juga berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya agar NAA bisa mendapat pendampingan secara medis maupun psikis.

    “Karena informasi yang kami dapat dari keluarga, korban sudah beberapa kali mencoba mengakhiri hidup. Di tubuhnya juga terdapat banyak luka-luka sayatan,” tutur Yoppy. [alr/beq]

  • Wali Kota Semarang Mbak Ita Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

    Wali Kota Semarang Mbak Ita Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita serta suaminya, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), batal memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menceritakan, awalnya penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Mbak Ita dan Alwin, Senin (10/2/2025). Kedua politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun sudah mengonfirmasi berangkat ke Jakarta kemarin lusa. 

    Akan tetapi, terang Tessa, pihak Mbak Ita menyampaikan keduanya batal datang ke KPK karena sakit dan menjalani perawatan di RSD KRMT Wongsonegoro, Semarang. 

    “Sebenarnya hari ini info yang saya dapatkan dari penyidik untuk saudari HGR, beserta saudara AB, dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka. Ada penjadwalan ulang dari panggilan yang tidak dihadiri oleh yang bersangkutan,” ungkapnya kepada wartawan, dikutip Rabu (12/2/2025). 

    KPK pun disebut akan mengecek dan menganalisis langsung kondisi kesehatan Mbak Ita. Dokter KPK juga akan dilibatkan. 

    Tessa mengatakan bahwa sejatinya Mbak Ita dan Alwin sudah dalam perjalanan ke Jakarta dengan sukarela. 

    “Yang bersangkutan bersedia hadir, kata penyidik. Namun, di jam terakhir atau hari terakhir, ternyata ada kendala kesehatan yang membuat saudari HGR harus ke rumah sakit untuk dirawat,” jelasnya.

    Praperadilan Ita dan Alwin Ditolak

    Di sisi lain, kedua pasangan suami istri itu sebelumnya telah mengajukan praperadilan untuk melawan status tersangkanya oleh KPK. Namun, keduanya sama-sama kalah melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

    Praperadilan Wali Kota Semarang Mbak Ita sebelumnya sudah ditolak pada 14 Januari 2025. Kemudian, praperadilan suaminya juga ditolak kemarin, Selasa (11/2/2025). 

    Tessa menyatakan pihaknya bersyukur dan berterima kasih kepada Hakim praperadilan yang menyatakan penetapan keduanya sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KPK bakal melakukan upaya paksa alias penahanan terhadap keduanya. 

    “Untuk itu, tindak lanjutnya tentunya nanti akan ada proses pemanggilan, yang mana ini sudah berjalan, yang sudah ditanya oleh teman-teman, dan ke depannya akan ada tindakan tindakan penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik,” kata Tessa. 

    Adapun KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka. Selain Ita dan Alwin, lembaga antirasuah turut menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025. 

    Sekadar informasi, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

  • Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem akan menghapus penggunaan barcode Pertamina saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Aceh, karena kebijakan itu dianggap menyulitkan masyarakat. 

    Hal itu diungkapkan Mualem dalam sambutan perdananya seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Mualem mengatakan dirinya berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya, yakni penggunakan barcode MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang sudah berlaku sejak 2022. 

    “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak (BBM) tetap terus. Karena bukan merupakan satu masalah lagi di Aceh,” kata mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. 

    Di depan Mendagri Tito Karnavian, Mualem mengatakan penggunakan barcode Pertamina saat mengisi BBM bersubsidi di Aceh tidak ada maknanya, bahkan cenderung menyulitkan masyarakat.

    Mualem bercerita ada masyarakat yang ingin membakar SPBU di Aceh,  karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya kebijakan sistem barcode Pertamina. 

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” kata Mualem.

    Muzakir Manaf dan Fadhlullah alias Dek Fad dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian. Pelantikan keduanya mendahului kepala daerah lain di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

    Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Mualem dan Fadhullah dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Seusai pengambilan sumpah, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat dan prosesi adat peusijuk atau tepung tawa oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

    Dalam Sidang Paripurna pelantikan gubernur Aceh, hadir sejumlah tokoh, seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Oesman Sapta Odang, hingga duta besar Finlandia. 

  • Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

    “Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

    Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

    Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

    Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis isu merumahkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) imbas efisiensi anggaran 2025. Seperti diketahui, Kementerian PU terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp 81,38 triliun.

    Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.

    “Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, swasembada pangan bisa terganggu,” kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    Menurut dia, kehadiran petugas OP jadi bagian tak terpisahkan dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk keberlanjutan irigasi. “Kementerian PU terus mengupayakan agar para petugas OP dapat kembali bekerja seiring dengan ketersediaan anggaran,” imbuhnya.

    Adapun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU diusulkan menerima anggaran Rp 10,7 triliun. Termasuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

    “Saat ini, pemeliharaan rutin tetap berjalan secara terbatas, sementara pemeliharaan berkala menunggu eksekusi anggaran dari Kementerian Keuangan,” terang Dody.

    Kebijakan efisiensi anggaran juga turut menimpa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan proyek ibu kota baru belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

     

  • Polisi tangkap enam wartawan gadungan yang diduga peras warga

    Polisi tangkap enam wartawan gadungan yang diduga peras warga

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap enam orang wartawan gadungan yang diduga memeras seorang warga di Jakarta Timur sebesar Rp30 juta dengan modus mengancam akan memviralkan korbannya dengan alasan pelanggaran undang-undang.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan keenam pelaku ini yakni MS (40), FFH (63), DP (57), HPS (52), MN (52), dan JP (43) ditangkap Tim Operasional Unit III Sub Direktorat Reserse Mobile.

    Mereka ditangkap pada waktu dan lokasi yang berbeda, yakni Jumat (7/2) dan Sabtu (8/2).

    Menurut dia, penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian olah tempat kejadian perkara (TKP), observasi terhadap saksi di sekitar TKP serta menelusuri kamera pengawas (CCTV) di jalur keluar masuk pelaku.

    Kejadian itu bermula pada Kamis (30/1) sekitar pukul 15.30 WIB, saat itu korban berinisial SA (warga Jakarta Timur) tiba di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat untuk menemui seorang wanita berinisial D. Tak lama berselang, SA dan D keluar hotel dan menuju kendaraan. SA lalu menurunkan D di sebuah restoran cepat saji yang letaknya tidak jauh dari hotel.

    Kemudian, SA menuju rumah orang tuanya dan ketika memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba datang seorang wanita yang diikuti beberapa orang lainnya. Mereka yang mengaku sebagai awak media mengancam SA bahwa akan memviralkan kejadian di hotel apabila SA tidak menyerahkan sejumlah uang.

    Pelaku lalu memberikan foto nomor polisi kendaraan SA yang berada di dalam garasi hotel. Mereka yang menduga SA berprofesi sebagai jaksa lalu meminta uang pada SA sebanyak Rp30 juta. Setelah mendapatkan uang, para pelaku lalu meninggalkan SA.

    Ade Ary mengatakan polisi mengamankan barang bukti berupa hasil transfer bank, tiga unit mobil, tiga buah kartu tanda pengenal pers, enam buah KTP, rekaman CCTV dan tujuh ponsel milik pelaku.

    “Keenam pelaku diamankan di Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut,” tuturnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 2025, Catat Tanggalnya – Page 3

    Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 2025, Catat Tanggalnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Umat Muslim di Indonesia bersiap menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M. Menjelang bulan penuh berkah ini, berbagai persiapan dilakukan, termasuk menentukan tanggal awal puasa.

    Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Tak hanya awal puasa, Muhammadiyah juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H, dan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 H.

    “1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. 1 Syawal 1446 jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025,” kata Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sebelum menentukan Hari Raya Idul Adha, terlebih dulu ditetapkan awal bulan Dhulhijjah 1446 jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Idul Adha akan jatuh pada 10 hari berikutnya.

    “1 Dzulhijjah 1446 jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Keempat hari Arafah, 9 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Kami, 5 Juni 2025. Yang terakhir Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025,” kata Sayuti menambahkan.

    Dia mengungkapkan, keputusan ini didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang sudah dipedomani oleh Majelis tarjih dan tajwid pimpinan pusat Muhammadiyah.

  • Mengenal Bisnis Kopi Berkelanjutan dari Mike Dirnt dan Billie Joe Armstrong

    Mengenal Bisnis Kopi Berkelanjutan dari Mike Dirnt dan Billie Joe Armstrong

    Jakarta: Di dunia musik, Green Day dikenal sebagai band punk rock legendaris yang telah menginspirasi banyak orang. 
     
    Namun, di luar panggung, dua personelnya, Mike Dirnt dan Billie Joe Armstrong, telah menciptakan sesuatu yang berbeda, yakni sebuah bisnis kopi yang tidak hanya menawarkan rasa berkualitas tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 
     
    Pada tahun 2015, mereka meluncurkan Oakland Coffee Works, perusahaan kopi pertama di Amerika Serikat yang menggunakan kemasan kompos bersertifikasi secara eksklusif.

    Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk melakukan rebranding menjadi Punk Bunny Coffee pada tahun 2023. Perubahan nama ini terinspirasi oleh maskot ikonik mereka, Bunny, yang kini menjadi wajah baru merek tersebut. 

    Awal perjalanan bisnis kopi Green Day
    Melansir The Cool Down, kisah bisnis ini berawal dari kebiasaan Dirnt dan Armstrong yang gemar menikmati kopi berkualitas. Mereka menjadi “penguji minuman” bagi teman mereka di Oakland yang memanggang kopi untuk berbagai kafe. 
     
    Seiring waktu, mereka semakin tertarik untuk membuat kopi sendiri. Hingga suatu hari, Armstrong menelepon Dirnt dengan ide, “Bagaimana kalau kita memulai perusahaan kopi?” Sejak saat itu, perjalanan mereka dalam dunia kopi pun dimulai.
     
    Namun, perjalanan ini bukan sekadar membangun bisnis kopi biasa. Saat berselancar, Dirnt melihat kantong plastik mengapung di laut, yang membuatnya sadar akan dampak limbah plastik terhadap lingkungan. 
     
    Momen itu menjadi titik balik baginya untuk memastikan bahwa produk Oakland Coffee tidak akan menambah masalah sampah plastik di dunia.
     

    Komitmen terhadap kemasan berkelanjutan
    Sebagai pelopor dalam penggunaan kemasan kompos, Oakland Coffee menghadapi banyak tantangan dalam pengembangannya. Dirnt dan timnya harus mencari alternatif kemasan berbahan dasar tanaman, yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mampu menjaga kesegaran kopi. 
     
    Mereka bekerja sama dengan ilmuwan dan perusahaan biofilm untuk menciptakan solusi inovatif ini.
     
    Setiap bagian dari kemasan, mulai dari tinta, perekat, hingga katup satu arah, harus melalui sertifikasi berulang agar benar-benar memenuhi standar kompos. 
     
    Proses ini bisa memakan waktu hingga 90 hari per pengujian, menjadikannya tantangan besar. Namun, upaya ini sepadan, mengingat 190 juta ton plastik sekali pakai diproduksi setiap tahun dan sebagian besar akhirnya mencemari lautan.
    Dukungan untuk pertanian organik 
    Oakland Coffee tidak hanya berfokus pada kemasan, tetapi juga pada sumber biji kopinya. Mereka bekerja sama dengan petani yang menerapkan metode pertanian organik dan berkelanjutan. 
     
    Setiap kantong kopi yang dijual telah melewati perdagangan yang adil (fair trade), yang memungkinkan perusahaan memberikan dampak positif langsung kepada perkebunan dan petani.
     
    “Selama bertahun-tahun, band kami telah tenggelam dalam membuat kopi organik yang sangat baik dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan. Sekarang di tahun kesepuluh kami, kami meluncurkan merek baru kami, Punk Bunny Coffee, dan dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah bekerja sama dengan Keurig dan mendukung inovasi keberlanjutan mereka. Bersiaplah untuk ‘melompat di atas Punk Bunny Coffee,” ucap Drint mengutip teaandcoffee.net
     
    Bisnis kopi ini adalah contoh nyata bagaimana bisnis dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan inovasi dalam kemasan kompos, praktik pertanian organik, dan kepedulian terhadap komunitas petani, mereka membuktikan bahwa industri kopi dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Implementasi Digital Economy Framework Agreement ASEAN Ditunda

    Implementasi Digital Economy Framework Agreement ASEAN Ditunda

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation diluncurkan Jelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 pada September 2023 lalu belum bisa dijalankan tahun ini.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa apabila DEFA diberlakukan di tahun 2025, ini akan meningkatkan potensi ekonomi digital ASEAN meningkat menjadi US$ 2 triliun di tahun 2030.

    Namun, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Edi Prio Pambudi menjelaskan bahwa masih ada beberapa negara ASEAN yang masih belum siap.

    Kendati demikian Indonesia mengusulkan pendekatan bertahap dalam pelaksanaan DEFA. Bagian dari kesepakatan yang telah siap akan diluncurkan tahun ini, sementara aspek yang masih memerlukan persiapan akan diberikan kapasitas pembangunan.

    Hal ini bertujuan agar negara-negara ASEAN dapat memahami bagian mana yang masih membutuhkan penyesuaian.

    “Karena kalau kita tunggu sampai semuanya siap, otomatis nggak akan selesai. Kita memanfaatkan momentum, kenapa? Karena kawasan ASEAN ini sudah sangat banyak pihak di luar ASEAN yang sangat ingin berinteraksi dengan kita,” ujar Edi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/2).

    Edi pun menjelaskan bahwa beberapa negara masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan bergantung pada komoditas primer, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan transformasi digital.

    “Tapi kita selalu mengadvise mereka tidak perlu khawatir karena enaknya di dalam ASEAN itu setiap perundingan negosiasi itu bisa selesai brotherly-sisterly itu yang paling enak,” ujarnya.

    Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan DEFA, Edi menegaskan bahwa potensi ekonomi ASEAN tidak akan berpengaruh secara signifikan.

    “Prinsipal ini kan sebenarnya dipegang tujuannya adalah untuk menyamakan pandangan ketika kita misalnya kayak QR code Itu artinya masing-masing negara sudah memahami bagaimana mitigasi risikonya, bagaimana mengaplikasikan prosedurnya,” tegasnya.

    (mij/mij)

  • Bertemu Petani Ikan, DPRD Malang Sesalkan Minimnya Informasi Pembangunan PLTS

    Bertemu Petani Ikan, DPRD Malang Sesalkan Minimnya Informasi Pembangunan PLTS

    Malang (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyesalkan terkait minimnya informasi yang diterima para legislator soal rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bendungan Sutami, Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung.

    Politisi PDI Perjuangan itu bilang, pihaknya selama ini mengetahui rencana pembangunan PLTS itu sebatas dari media massa, media sosial dan masyarakat sekitar Karangkates.

    “Dan tadi juga ditanyakan apakah DPRD tahu, kalau dibilang tahu ya cuma sekedar tahu dari media sosial dan media, dan pada saat kita turun ke lapangan. Tapi secara resmi, baik itu pemberitahuan lisan atau tertulis belum ada sama sekali ke DPRD Kabupaten Malang. Ini memang yang sedikit kami sesalkan, karena kegiatan di Kabupaten Malang minimal kalau orang Jawa mengatakan ‘kulonuwun’ kepada yang punya wilayah termasuk Pemerintah Kabupaten Malang atau DPRD,” kata Darmadi saat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Jaring Apung Karangkates di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (12/2/2025).

    Darmadi menegaskan, dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Malang akan memanggil pihak-pihak terkait soal pembangunan PLTS tersebut.

    “Kami akan menindaklanjuti ini dengan memanggil, meminta informasi kepada PT PLN maupun pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk kita akan ke BUMN dan kementerian terkait,” tuturnya.

    Selain itu, Darmadi mengungkapkan, DPRD Kabupaten Malang berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat pembudidaya ikan yang menggantungkan mata pencaharian pada keramba jaring apung itu.

    Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Malang akan berkirim surat kepada Presiden, Gubernur, Bupati hingga lembaga terkait lainnya.

    “Tentunya kami akan mengawal aspirasi dan prinsipnya mereka (masyarakat, red) tidak menolak proyek PLTS. Cuma bahwa proyek ini tidak berdampak banyak pada kegiatan mereka. Kami akan mengawal aspirasi ini, karena kami juga belum tahu persisnya seperti apa, kegiatan tersebut dan areal dimana dan sebagainya tapi sosialisasi sudah berjalan di masyarakat,” Darmadi mengakhiri. (yog/ted)