Xcloud.id

Blog

  • Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa saham global sebagian besar menguat pada Rabu (12/2/2025), meskipun pasar masih mencermati eskalasi tarif terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Indeks CAC 40 Prancis naik 0,4% menjadi 8.057,08 pada  awal perdagangan, sementara DAX Jerman bertambah 0,3% ke posisi 22.108,72. 

    Di Inggris, FTSE 100 menguat tipis hampir 0,1% menjadi 8.782,96. Sementara itu, saham AS diperkirakan akan melemah.

    Dilansir dari AP, investor masih diliputi ketidakpastian terkait dampak kebijakan tarif impor baru Donald Trump. Pengumuman terbarunya mencakup tarif 25% untuk semua impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat.

    Korea Selatan (Korsel) dan Jepang merupakan eksportir baja ke AS, tetapi dampaknya terhadap ekonomi kedua negara ini diperkirakan tidak signifikan, mengingat mereka Korsel dan Jepang juga mengekspor berbagai barang lain ke pasar Amerika.

    Sebelumnya, Trump juga memutuskan memberlakukan bea masuk 10% untuk semua impor dari China, sehingga memperburuk kekhawatiran pasar global.

    Sejalan dengan bursa saham global yang menguat, pasar Asia juga naik. Nikkei 225 Jepang menguat 0,4% dan ditutup di 38.963,70, sementara S&P/ASX 200 Australia menguat 0,6% ke 8.535,30. 

    Kospi Korea Selatan juga mengalami kenaikan 0,4% ke 2.548,39. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong melonjak 2,6% ke 21.857,92, didorong oleh antusiasme terhadap perkembangan DeepSeek. Shanghai Composite juga naik 0,9% menjadi 3.346,39.

  • Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan menggunakan sistem kode batang atau barcode akan dihapus.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU di Aceh sangat mempersulit masyarakat. 

    “Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    “Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kalla ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem. 

  • Komdigi Kaji Manfaat dan Potensi Ancaman Penggunaan DeepSeek di Indonesia

    Komdigi Kaji Manfaat dan Potensi Ancaman Penggunaan DeepSeek di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mengkaji terkait manfaat dan potensi ancaman kehadiran model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) buatan DeepSeek di Indonesia.

    Sejak kehadiran DeepSeek beberapa waktu lalu, perusahaan rintisan asal China ini sempat bikin gempar dunia. Sebab, DeepSeek mampu membuat model AI yang secanggih ChatGPT tapi dengan biaya yang lebih murah. Di sisi lain, muncul persoalan keamanan siber hingga diblokir di berbagai negara.

    “Jadi, kami sebagai kementerian ini memang akan nanti ke depan mencoba lebih hati-hati lagi, atau juga mencoba lebih mempelajari lagi apa yang harus kami lakukan terhadap DeepSeek ini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemkomdigi Oki Suryowahono di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    “Apakah memang benar menjadi suatu ancaman seperti itu, atau mungkin sebenarnya kita nggak tahu ada masalah apa antara DeepSeek ini dengan kompetitor-kompetitornya,” sambungnya merespon berbagai negara menutup akses DeepSeek.

    Sampai saat ini, dikatakan Oki, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons maraknya penggunaan model AI DeepSeek.
    Komdigi juga tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dulu mengkaji manfaat dan potensi ancaman dari pemanfaatan model kecerdasan buatan tersebut bagi pengguna.

    “Pasti kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga terlalu gegabah gitu ya, tiba-tiba memblokir DeepSeek. Mungkin ada banyak juga orang yang terbantu dengan DeepSeek,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, popularitas DeepSeek terus melonjak dan mampu menjadi chatbot AI terpopuler nomor dua sedunia di belakang ChatGPT.

    DeepSeek mengatakan hanya menghabiskan USD 5,6 juta untuk daya komputasi bagi model dasarnya. Meskipun tidak akan menutupi total biaya proyek, ini tentu jauh lebih murah daripada ratusan juta atau bahkan miliaran dolar yang telah dialokasikan perusahaan Amerika untuk pengembangan AI.

    Popularitas DeepSeek yang meroket berarti perusahaan AI Amerika sekarang menghadapi persaingan global yang signifikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebangkitan perusahaan AI China akan mendorong persaingan yang sehat dengan AS dan mendorong kemajuan serta percepatan kemajuan di bidang tersebut.

    Dalam perjalanannya, sejumlah negara mulai dari Australia, Italia, Taiwan, sampai berbagai instansi pemerintah Amerika Serikat (AS), yaitu Pentagon dan NASA melarang penggunaan DeepSeek karena dicurigai sebagai alat mata-mata China.

    (agt/rns)

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Dinkes DKI: Vaksin dengue bisa didapatkan di faskes swasta

    Dinkes DKI: Vaksin dengue bisa didapatkan di faskes swasta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan saat ini vaksin dengue yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko terkena dan keparahan demam berdarah dengue (DBD) bisa didapatkan di fasilitas kesehatan (fakses) swasta karena belum menjadi program wajib pemerintah.

    “Vaksin dengue yang sifatnya berbayar itu sudah disediakan oleh banyak sekali fasilitas kesehatan swasta kita. Itu ada merknya,” ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan dalam acara bertema “Cegah DBD? Yuk PSN 3M Plus!” di Jakarta, Rabu.

    Vaksin dengue ini bisa diakses oleh masyarakat dengan syarat, yakni berusia 6-45 tahun dan diberikan dua dosis dengan jarak antara dosis pertama dan kedua, yakni tiga bulan.

    Pemberian dua dosis vaksin, kata dia, dapat memberikan perlindungan terhadap DBD setidaknya sampai lima tahun ke depan.

    “Efektivitasnya vaksin ini sebenarnya kita masih bisa lihat 60-70 persen. Jadi, kita tetap anggap efektif pemberian vaksinnya,” kata Budi.

    Adapun vaksin dengue masuk dalam Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023. Alasan usia 45 tahun sebagai usia batasan seseorang diberikan vaksin merujuk pada tinjauan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

    Kementerian Kesehatan pada 2024 pernah menyatakan akan menjadwalkan introduksi atau pengenalan vaksin dengue untuk menjadi program nasional demi mencegah penyebaran demam berdarah, pada tahun 2025.

    Hasil pengenalan inilah yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya vaksin dengue menjadi program nasional.

    Di sisi lain, vaksin ini dapat menjadi pilihan cara untuk mencegah terkena DBD. Merujuk data tahun 2024, Dinas Kesehatan DKI mencatat jumlah kasus DBD mencapai 12 ribu pada September dengan lonjakan kasus cukup tinggi pada April dan Mei yakni sekitar 2.000 hingga 3.000 kasus.

    “Bulan Oktober, November, Desember 2024 itu mungkin angka DBD masih ada, tetapi landai. Tapi mulai Januari, memang angkanya naik secara signifikan,” kata Budi.

    Adapun pada 10 Februari 2025 ini, terdapat sebanyak 729 kasus DBD.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang (PPKL). PHK ini dilakukan karena ada kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapang. Bukan di-PHK,” kata Budi dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    Budi Arie memastikan Kementerian KOperasi tetap akan memberdayakan PPKL guna membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia.

    “Itu kan skemanya kan barang dan jasa sehingga kita juga ingin mengusahakan supaya mereka (PPKL) tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya masih akan menggunakan jasa PPKL untuk membantu meningkatkan semangat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

    “Mungkin nanti kita sesuaikan misalnya Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Ya nantilah, itu masih ada,” katanya.

    Apalagi, menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan koperasi yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 130 ribu yang masih membutuhkan dukungan.

    “Kan gairah masyarakat untuk berkoperasi harus kita tingkatkan, dan itu tentu saja masih kurang, karena kan cakupan koperasi kita kan besar sekali, ada sekitar 130 ribu, negara kita luas,” tutur Budi.

    Dipertanyakan DPR

    Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi, rencana PHK disampaikan pada rapat tersebut.

    Salah satu Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menanyakan terkait rencana efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L.

     

  • Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial

    Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial

    Raker Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR. Menteri HAM Natalius Pigai (tengah) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) sebagai pusat pemasyarakatan nilai-nilai hak asasi di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial. Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan Kampung Redam merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, terutama di daerah pascakonflik.

    “Di Indonesia ada cukup banyak daerah atau kampung yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya, baik yang dianggap sudah selesai ataupun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Redam yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan keadilan,” kata Pigai.

    Dalam keterangan tertulisnya, Pigai menjelaskan pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua.

    “Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antargeng, misalnya dalam skala kampung, itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” imbuh dia.

    Kampung Redam akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial terlibat konflik. Kampung itu akan dilengkapi dengan sistem informasi untuk memantau kondisi serta dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM. Akan dibuatkan pula monumen rekonsiliasi dan perdamaian sebagai upaya menanamkan pesan agar peristiwa lama tidak terulang. Hal itu juga  sebagai pengingat bagi masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan.

    “Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap, monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” kata Pigai.

    Menteri HAM memastikan bahwa Kampung Redam akan terlibat dalam program pemulihan, baik terkait rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi.

    “Dengan adanya Kampung Redam ini, kami ingin memastikan Indonesia memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” demikian Pigai.

    Sumber : Antara

  • Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta, Barat, Rabu.

    Kenangan itu khususnya terkait gebrakan Gus Dur yang akhirnya membolehkan warga Tionghoa merayakan kegiatan etnisnya.

    “Iya (warisan Gus Dur) memang bagus. Artinya, Gus Dur memang waktu itu menggempur. Dulu kan dilarang kegiatan-kegiatan etnis China, dianggap bukan Indonesia. Tapi, kata Gus Dur (etnis) China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, (etnis) China juga bagian dari Indonesia,” kata Mahfud.

    Menurut dia, Cap Go Meh sebagai perayaan puncak Tahun Baru Imlek 2025 juga mengingatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multikultural, multiagama, multietnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Gempur Gaza, Targetkan Drone Israel Gempur Gaza, Targetkan Drone

    Israel Gempur Gaza, Targetkan Drone Israel Gempur Gaza, Targetkan Drone

    Gaza City –

    Militer Israel melancarkan serangan udara terbaru di wilayah Jalur Gaza pada Rabu (12/2) waktu setempat. Tel Aviv mengklaim gempurannya itu menargetkan dua orang yang berupaya mengambil drone yang masuk ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Disebutkan oleh militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), bahwa drone itu terbang dari wilayah Israel dan menjadi target pesawat militer Israel di wilayah Jalur Gaza bagian selatan.

    “Baru-baru ini, beberapa upaya penyelundupan senjata ke Jalur Gaza menggunakan drone telah terdeteksi,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang drone di Gaza bagian selatan, bersama dengan dua tersangka lainnya yang berusaha mengambilnya,” imbuh pernyataan itu.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal kondisi dua orang yang berupaya mengambil drone itu di dalam wilayah Jalur Gaza.

    Militer Israel sebelumnya mengatakan pihaknya menggagalkan upaya serupa untuk menyelundupkan senjata dengan drone. Pada Minggu (9/2) waktu setempat, Tel Aviv mengidentifikasi sebuah drone yang mengudara dari wilayah Mesir ke Israel.

    “Setelah pengejaran di area tersebut, penyelundupan senjata berhasil digagalkan oleh pasukan,” sebut militer Israel pada saat itu.

    Tidak diketahui secara jelas apakah serangan udara Israel pada Rabu (12/2) waktu setempat merupakan serangan pertama yang dilancarkan Tel Aviv di Jalur Gaza sejak gencatan senjata tahap pertama, yang berlangsung selama 42 hari, berlaku pada 19 Januari lalu.

    Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata setelah negosiasi yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).

    Sejak gencatan senjata dimulai, kedua pihak telah melakukan lima kali pertukaran sandera-tahanan, dengan Hamas membebaskan 16 sandera Israel yang dibalas dengan pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

    Namun gencatan senjata Gaza semakin mendapat tekanan setelah Israel mengancam akan melanjutkan pertempuran jika Hamas tidak membebaskan lebih banyak sandera pada akhir pekan ini.

    Menanggapi ancaman itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap gencatan senjata Gaza dan menuduh Israel telah melakukan pelanggaran.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Siapkan 6 Stasiun Pengisian Mobil Hidrogen di Indonesia

    Pemerintah Siapkan 6 Stasiun Pengisian Mobil Hidrogen di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan punya enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) atau Hydrogen Refueling Stasion (HRS) di Indonesia. Mereka akan menggandeng pemerintah dan swasta untuk mewujudkan rencana tersebut.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, enam SPBH tersebut masih terpusat di kawasan Jabodetabek. Sementara dua dari enam fasilitas sudah diresmikan belum lama ini.

    Lokasi-lokasi tersebut berada di Senayan (Jakarta Pusat), Daan Mogot (Jakarta Barat), Muara Karang (Jakarta Utara), Cawang (Jakarta Timur), Karawang (Jawa Barat) dan Patimban (Jawa Barat). Kini, SPBH Senayan dan Karawang sudah diresmikan dengan menggandeng PLN dan Toyota.

    “Target HRS yang prioritas enam titik tadi untuk edukasi. HRS ada di Senayan yang milik PLN itu untuk edukasi dan mengenalkan hidrogen aman dan bisa digunakan di berbagai kendaraan dan pembangkit,” ujar Eniya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (11/2).

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Dalam mendirikan HRS di Indonesia, pemerintah menggandeng sejumlah pihak terkait, mulai dari Pertamina, BRIN, PLN hingga Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHA). Pihaknya secara tak langsung mengapresiasi langkah Toyota Indonesia yang telah mendirikan fasilitas sejenis di Karawang, Jawa Barat.

    “PLN mendirikan HRS di Senayan Februari tahun lalu. Satu tahun kemudian, Toyota merealisasikan HRS kedua dengan pressure 700 bar. HRS ketiga kita harapkan Pertamina bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan,” tuturnya.

    “Lalu HRS yang ke empat, lima, enam dan seterusnya kita harapkan industri lain mulai bergerak. Ekosistem yang ada kita ciptakan, selain menyiapkan regulasi dan standarnya seperti apa,” kata dia menambahkan.

    Toyota Bangun SPBH di Karawang

    Proses pembangunan SPBH atau HRS PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang memerlukan waktu setahun dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademia, BRIN, Pertamina, PLN dan IFHA.

    Langkah tersebut diklaim untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengadopsi energi hijau dan pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia.

    “Upaya ini merupakan langkah penting bagi Toyota dalam memperkenalkan solusi energi masa depan yang lebih berkelanjutan. Toyota bertujuan memastikan setiap teknologi dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon,” kata Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT TMMIN.

    Stasiun pengisian bahan bakar mobil hidrogen Toyota. Foto: Doc. TMMIN.

    HRS Toyota merupakan fasilitas yang dirancang untuk mengisi ulang kendaraan berbasis hidrogen, seperti forklift, mobil ataupun truk, dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar utama kendaraan yang masuk dalam kategori grey energy.

    Namun, Toyota ke depannya akan bertransisi menuju green hydrogen sebagai ultimate goal. Hal itu dicapai melalui proses produksi elektrolisis air menggunakan energi terbarukan. Proses peralihan ini bertahap karena green hydrogen masih memerlukan infrastruktur dan teknologi yang lebih maju, serta investasi yang besar.

    (sfn/dry)