Xcloud.id

Blog

  • Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolam-kolam ikan berjajar di samping sebuah rumah di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Suara gemercik air sesekali terdengar. Air beriak, ikan-ikan di kolam berenang aktif.

    Syarif, pemilik kolam ikan, tengah menabur pakan untuk ikan di pagi hari saat cuaca sedang cerah pada Jumat (31/1/2025).

    Sebanyak dua ton ikan patin baru saja dipanen beberapa hari sebelumnya. Saking banyaknya, Syarif sampai mempekerjakan tetangga-tetangganya untuk membantu memanen ikan. Butuh waktu seminggu untuk mengangkat dua ton ikan patin tersebut.

    “Pas panen patin, kita panggil tenaga kerja tambahan dari warga sekitar terutama tetangga. Karena ikannya besar-besar sehingga kita butuh bantuan tenaga tambahan dan waktu satu minggu untuk memanennya,” tutur Syarif.

    Tak hanya ikan patin, Syarif yang dibantu Karang Taruna Sukamoro juga membudidayakan ikan lele. Pada Januari lalu, ia berhasil memanen ikan lele sampai dengan 400 kilogram (kg).

    Kebetulan harga ikan patin dan lele saat ini sedang bagus sehingga Syarif dan kawan-kawan pun bisa meraup keuntungan yang cukup besar. “Pada bulan Januari-April gelombang laut sedang tinggi sehingga nelayan sulit untuk melaut. Dampak positifnya dirasakan oleh kami petani budidaya ikan, karena minat pembeli jadi sangat tinggi sehingga harga ikut melambung. Pembeli juga terkadang datang langsung ke lokasi kolam padahal ikan belum siap dipanen,” ujar Syarif.

    Budidaya ikan sebetulnya bidang usaha baru bagi Syarif. Awalnya, Syarif membuat usaha pembuatan batu bata. Tanah liat untuk bahan baku batu bata diambil dari tanah di sekitar rumahnya.

    Namun, usaha tersebut tidak berkelanjutan, meninggalkan lubang galian di sekitar rumahnya. Syarif kemudian memutar otak, mencari usaha lain yang dapat ia tekuni selanjutnya. Budidaya ikan patin dan lele menjadi pilihannya. Ia kemudian memanfaatkan lubang bekas galian menjadi kolam-kolam ternak ikan. “Peminat ikan sangat banyak, tidak ada putusnya. Hasilnya juga berkelanjutan,” ucapnya.

    Perbesar

    Syarif mengaku pernah beberapa kali gagal panen karena belum begitu memahami cara budidaya ikan yang baik dan benar saat memulai usahanya. Jaringan pemasarannya juga belum terbangun sehingga kadang dia terpaksa menjual ikan dengan harga di bawah pasaran.

    Tidak lantas putus asa, Syarif terus belajar dan terus bersemangat membangun usahanya. Pada 2024, Syarif menerima ajakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Dermaga Kertapati untuk menjadi mitra binaan. Budidaya ikan yang dijalankan Syarif jadi kian berkembang.

    Melalui program LENTERA SUKAMORO (Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro) yang mengusung tema BANGGA BERSERI (Lubang Galian Berdaya, Sehat dan Lestari), PTBA tidak hanya memberikan bantuan tapi juga pendampingan kepada mitra binaannya. Bantuan yang diberikan mulai dari benih ikan, pakan, pembangunan kolam ikan dengan memanfaatkan limbah karet dari belt conveyor untuk dasar kolam dan dinding, serta bottom ash untuk paving lantai kolam.

    Seluruh proses ini didampingi oleh tim dari PTBA untuk memastikan mitra binaan paham dan mampu untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah, terutama poin ke-3 terkait peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan kewirausahaan.

    “Alhamdulillah kami bersyukur ketemu Bukit Asam, usaha kami jadi tambah besar lagi dan omzet meningkat. Dari satu kolam, sekarang bertambah menjadi beberapa kolam. Setelah jadi mitra binaan Bukit Asam, banyak yang mengikuti jejak kami. Kami sangat berterima kasih pada Bukit Asam,” Syarif menuturkan.

    Selain budidaya ikan, lahan tersebut kini juga dimanfaatkan untuk penanaman sayur dengan sistem akuaponik. Kotoran ikan digunakan sebagai pupuk. PTBA juga membantu memasangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap rumah Syarif untuk menghidupkan pompa air yang dapat menyiram tanaman secara otomatis.

    “Kemarin kami menanam kangkung dengan sistem akuaponik. Sekarang lagi persiapan menanam cabai. Sudah kami persiapkan benihnya,” ujar Syarif.

    Pada awalnya Syarif mengurus budidaya ikan hanya berdua dengan istrinya, kini ia bisa membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Misalnya saat panen ikan, Syarif bisa mempekerjakan warga sekitar. “Pendapatan yang mereka terima untuk membantu panen ikan selama 1-2 jam setara dengan penghasilan kerja kasar selama sehari di luar desa,” dia mengungkapkan.

    Syarif memiliki mimpi untuk membesarkan usaha budidaya ikannya sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. “Ke depan, saya ingin membuat sentra ikan menggunakan keramba apung,” pungkasnya.

  • 5 Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Pembekalan Kepala Daerah Terpilih 2024 – Page 3

    5 Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Pembekalan Kepala Daerah Terpilih 2024 – Page 3

    Kemudian, Hasto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib mengadopsi tradisi intelektual Bung Karno dengan melibatkan para ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata dia dalam pidatonya.

    Menurutnya, Bung Karno dalam merancang Indonesia sebagai nation state selalu menggunakan teori kebangsaan yang kuat. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan publik tidak boleh sekadar berbasis elektabilitas atau populisme.

    “Soekarno merancang Indonesia ketiga juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah akhirnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” terang Hasto.

    Dia meminta kepala daerah menggandeng pakar dan ahli dari perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berbasis data.

    “Maka kepala-kepala biara kita wajib membuat policy based on research, jadi teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang saat itu yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

     

  • Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pihaknya mencoret pelaksanaan rapat di hotel bintang mewah dan acara Focus Group Discussion (FGD) imbas efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Pembahasan Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Terhadap efisiensi ini, kami BPJPH menyikapi dengan mengatakan bahwa menghapus FGD adalah sebuah kemuliaan, menghilangkan rapat di hotel bintang mewah itu juga sebuah kerahiman, dan studi banding yang dihilangkan adalah sebuah kepedulian. Sehingga anggaran yang dipotong ini kami tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal.

    Babe menyampaikan bahwa     mulanya, postur anggaran BPJPH untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp436 miliar. Rinciannya, 91% dari anggaran itu untuk sertifikasi halal. Sedangkan sisanya atau 9% untuk operasional.

    Namun, anggaran BPJPH 2025 dipangkas Rp233 miliar sehingga kini tersisa Rp203 miliar. Meski begitu, Babe menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah untuk memotong anggaran, melainkan disimpan.

    “Terjadi efisiensi, disimpan, bukan dipotong, disimpan Rp233 miliar sehingga tersisa Rp203 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa BPJPH mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp245 miliar. Dia merincikan anggaran Rp245 miliar ini dialokasikan untuk Deputi Kemitraan senilai Rp17 miliar, Deputi Registrasi dan Sertifkasi Rp153 miliar.

    Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan senilai Rp18 miliar dan Sekretariat Utama adalah Rp56 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 BPJPH sebesar Rp191.061.612.000 atau Rp191,06 miliar, yang semula pagu awal sebesar Rp436.812.997.000.

    “Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 [BPJPH] menjadi sebesar Rp245.751.385.000,” kata Pimpinan Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

  • Sidang Investasi Madu Klanceng Kediri: Ketua Koperasi NMS Divonis 3 Tahun 4 Bulan

    Sidang Investasi Madu Klanceng Kediri: Ketua Koperasi NMS Divonis 3 Tahun 4 Bulan

    Kediri (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Kota Kediri menjatuhkan vonis kepada Chrisma Dharma Ardiansyah, Ketua Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera (NMS), dalam kasus penggelapan dana investasi madu klanceng.

    Majelis hakim yang diketuai Khairul memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif primer Pasal 374 KUHP.

    Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan terhadap terdakwa Chrisma. Sebelum membaca vonis, majelis menyampaikan hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

    Hal yang memberatkan, terdakwa merugikan ekonomi anggota Koperasi NMS dan NMSI dan tidak memiliki iktikad baik untuk mengganti kerugian korban. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap baik selama persidangan dan memiliki tanggung jawab keluarga.

    Ketua Majelis Hakim Khairul menyatakan, “Setiap orang punya hak diatur dalam Undang-Undang. Itu bagian dari upaya mencari keadilan apabila terdakwa tidak menerima. Dapat menerima putusan. Tidak menerima putusan, kemudian mengajukan banding. Pikir-pikir atau menerima putusan.”

    Terdakwa Chrisma menjawab, “Kami mohon waktu untuk pikir-pikir yang mulia.”

    Kuasa Hukum Kecewa dengan Putusan Hakim

    Penasihat hukum terdakwa, Justin Malau

    Penasihat hukum terdakwa, Justin Malau, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan majelis hakim.

    “Pertama, saya kecewa sama majelis, pertama 378 KUHP itu tidak terbukti, karena dia bilang, itu ada organisasi, ada kegiatan, ada kerugian dan keuntungan semua sudah diperbayar. Kemudian, berbalik arah ke 374 KUHP Penggelapan. Padahal yang dilaporkan oleh mereka, 19 laporan itu adalah kejadian larinya Christian membawa uang di NMSI. Ditarik mundur ke belakang. Sejak NMS, dimana terdakwa sebagai ketua, itu uangnya dialihkan. Padahal itu tidak pernah ada masalah. Tidak pernah dipermasalahkan dan tidak pernah dilaporkan. Ini menurut saya aneh putusan ini,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa dakwaan Pasal 374 memang muncul, tetapi dasar pertimbangannya tidak masuk akal. “Permasalahannya sejak dialihkan itu namanya penggelapan, ada pada dia barang itu dimiliki. Kemudian pada saat diminta, tidak diserahkan, itu penggelapan namanya.” Justin menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

    Korban Kecewa, Anggap Hukuman Masih Kurang

    Salah satu korban, Budio Sutrisno, mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan majelis hakim. “Sudah banyak yang stres, juga hutang di bank. Sehingga menurut saya masih kurang (putusan 3 tahun 4 bulan). Seharusnya sesuai JPU. Penuntut umum itu, siapa yang salah harus dihukum. Kalau JPU menuntut 4 tahun, minimum harus dilaksanakan,” pintanya.

    Korban penipuan penggelapan madu klanceng, Budio Sutrisno

    Budio juga mengungkapkan besarnya kerugian yang dialaminya dan keluarganya. Kerugian pribadi Rp1,98 miliar, anaknya Rp1 miliar, adiknya dari Semarang Rp1,3 miliar, kakaknya Rp600 juta dan keponakannya sebesar Rp250 juta.

    Sidang Sempat Ditunda Karena Terdakwa Sakit

    Sidang putusan ini sebelumnya sempat ditunda pada 11 Februari 2025. Pengacara terdakwa menyampaikan bahwa kliennya tidak dapat menghadiri sidang karena sakit.

    Hakim sempat menskors sidang dan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghubungi terdakwa melalui telepon, tetapi tidak tersambung.

    Diketahui, terdakwa dirawat di RS Aura Syfa Kediri. Dalam percakapan telepon dengan salah satu korban, Chrisma mengaku menderita sakit lambung.

    Kasus Melibatkan Ribuan Korban dengan Kerugian Ratusan Miliar

    Kasus penipuan dan penggelapan dana investasi madu klanceng di Kediri ini menyeret dua nama terdakwa, Chrisma Dharma Ardiansyah dan Wahyudi.

    Berkas perkara keduanya dipisah dalam persidangan. Kasus ini menyebabkan kerugian bagi lebih dari 8.500 orang dengan total nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

    Awal mudal, para korban mendapat tawaran investasi kemitraan budidaya lebah madu klanceng atau trigona SP lima tahun lalu, melalui produk bernama Klabee. Korban tertarik dengan janji keuntungan setiap tiga bulan sekali serta jaminan pengembalian modal yang bisa ditarik kapan saja.

    Pada mulanya kerjasama kemitraan itu berjalan lancar. Tetapi pada bulan Februari 2021, terjadi gagal bayar, termasuk pengembalian modal, setelah Ketua Koperasi NMSI Christian Anton Hadrianto melarikan diri dengan membawa seluruh uang koperasi NMSI. [nm/beq]

  • Ratusan WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati, Ini Lokasinya

    Ratusan WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati, Ini Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut terdapat ratusan kasus ancaman hukuman mati warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Sejak 2024 lalu, terdapat total 157 kasus on going terkait kasus hukuman mati di beberapa negara.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyebut dari total tersebut, sebanyak 111 WNI terjerat kasus narkoba, sementara 46 kasus terkait pembunuhan.

    Sebanyak 147 kasus hukuman mati terjadi di Malaysia, diikuti Laos dengan 4 kasus, Uni Emirat Arab (UEA) 3 kasus, Arab Saudi 2 kasus, dan 1 kasus di Vietnam.

    “Penanganan kasus ini sangat kompleks… (pihak Indonesia) melakukan banyak hal dalam upaya untuk membebaskan atau mengurangi hukuman (WNI di luar negeri),” kata Arrmanatha atau yang akrab disapa Tata dalam press briefing di Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Tata juga menyebut sepanjang 2024, pemerintah Indonesia berhasil memfasilitasi dan membebaskan 137 WNI yang terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, terdapat 114 laki-laki dan 23 perempuan.

    “Terdapat 137 WNI yang telah diputus bebas murni maupun turun hukuman penjara dari ancaman hukuman mati,” katanya, menambahkan sebanyak 75 diantaranya bebas atau turun hukuman dari program review di Malaysia.

    Sebanyak 46 kasus baru terkait hukuman mati juga tercatat pada tahun 2024. Tata sebelumnya menyebut pihaknya telah melakukan penanganan kasus WNI di luar negeri dengan sekitar 60.122 kasus telah diselesaikan dan ditangani dari total 67.297 kasus WNI di yang tersebar di seluruh dunia.

    Saat ini terdapat total 1.974.754 WNI di luar negeri, di mana 1.066.312 WNI berada di negara-negara Asia Tenggara; 535.699 di Asia Timur; 74.523 di Pasifik Oseania; 4.240 di Asia Selatan dan Tengah; 107.421 di Timur Tengah; 21.994 di Afrika; 11.556 di Amerika Utara dan Tengah; 2.036 di Amerika Selatan; 49.399 di Eropa Barat; dan 43.700 di Eropa Tengah dan Timur.

    (luc/luc)

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.

     

  • Pertamina Dukung Asta Cita Pendidikan Lewat Beasiswa Sobat Bumi

    Pertamina Dukung Asta Cita Pendidikan Lewat Beasiswa Sobat Bumi

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan membuka program Beasiswa Sobat Bumi. Beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa pendidikan sarjana (S1) dan vokasi (D3/D4) di 42 mitra perguruan tinggi yang tersebar dari Sumatra hingga Papua.

    Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan Beasiswa Sobat Bumi menjadi program unggulan Pertamina untuk mendukung pencapaian Asta Cita ke-4 yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan.

    “Beasiswa menumbuhkembangkan SDM berkualitas, sejalan dengan Asta Cita ke-4 dan tujuan perusahaan, untuk mencetak SDM unggul berwawasan keberlanjutan. Sesuai namanya Sobat Bumi atau SoBI, kami mendorong penerima beasiswa ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, edukasi energi baru terbarukan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inilah yang membedakan Beasiswa Sobat Bumi dengan beasiswa pendidikan lainnya,” ujar Rudio dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Adapun manfaat yang diberikan mulai dari bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, serta jaringan mahasiswa dan alumni penerima beasiswa dari seluruh Indonesia. Nilai keunikan dari beasiswa ini terletak pada green initiative program yang diwajibkan kepada para penerimanya, yakni Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI), Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI), dan Sekolah Energi Berdikari (SEB).

    Dalam Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI), para penerima beasiswa melakukan tiga jenis aksi, antara lain aksi penanaman mangrove, aksi penanaman pohon daratan, serta aksi pungut dan olah sampah. Tahun lalu, mereka berhasil melakukan 78 aksi dengan menanam 26.762 bibit pohon, mengumpulkan 5.850 kilogram sampah dan membuat 42 produk olahannya.

    Salah satu produk olahannya adalah eco enzyme milik Sobat Bumi Universitas Diponegoro (UNDIP). Mereka mengumpulkan 60 kilogram sampah yang kemudian dipisahkan antara sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik yang dikumpulkan kemudian diolah oleh para penerima beasiswa bersama ibu-ibu dari kelompok Bank Sampah Dusun Puwono menjadi eco enzyme.

    Setelah itu, eco enzyme tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai sabun cuci piring, pembersih lantai, dan obat luka. Para penerima beasiswa juga membagikan 50 kantong kain ramah lingkungan yang dapat menggantikan fungsi plastik saat berbelanja.

    Selain itu, para penerima beasiswa juga turut mendukung program unggulan Pertamina, Desa Energi Berdikari (DEB). Para penerima beasiswa bersama mentornya diwajibkan untuk menginisiasi Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI).

    Dalam program tersebut, mereka menginstalasi energi terbarukan untuk menggerakkan perekonomian desa setempat. Tahun lalu, terdapat 24 Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI), di antaranya 18 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 2 Biogas, 4 hybrid (PLTS dan Biogas).

    Terakhir, para penerima beasiswa juga akan dilibatkan ke dalam aktivasi Sekolah Energi Berdikari (SEB), dengan melakukan sosialisasi mengenai energi bersih dan gaya hidup ramah lingkungan di lingkungan sekolah.

    Antusiasme terhadap Beasiswa Sobat Bumi tidak pernah surut setiap tahunnya. Tahun lalu, pendaftarnya mencapai 19.236 mahasiswa. Seluruh seleksi beasiswa tidak dipungut biaya apapun dan dilaksanakan secara sistem melalui metode perangkingan, mulai dari administrasi, wawancara, dan focus group discussion.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyebutkan Beasiswa Sobat Bumi sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

    “Salah satu tantangan terbesar di era transisi energi adalah kesiapan sumber daya manusia. Untuk itu, Beasiswa Sobat Bumi tidak hanya membantu akses pendidikan tetapi juga memberikan pengembangan kapasitas, khususnya terkait isu-isu keberlanjutan yang sejalan dengan SDGs ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim),” ujar Fadjar.

    Informasi selengkapnya mengenai Beasiswa Sobat Bumi dapat diakses pada laman website pertaminafoundation.org dan media sosial resmi Pertamina Foundation.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Nikita Mirzani Mengaku Ingin Laporkan Fitri Salhuteru ke Polisi sejak Lama

    Nikita Mirzani Mengaku Ingin Laporkan Fitri Salhuteru ke Polisi sejak Lama

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Nikita Mirzani mengaku, sudah ingin melaporkan selebgram sekaligus pengusaha Fitri Salhuteru ke polisi sejak lama.

    “Terus terang saja, aku sudah mau melaporkan dia (Fitri Salhuteru) itu sejak lama, tetapi baru ada kesempatan sekarang ini untuk melaporkan ke polisi,” jelas Nikita Mirzani dikutip dari channel YouTube, Kamis (13/2/2025).

    Nikita Mirzani mengatakan, saat itu dirinya masih fokus pada pelaporannya di kepolisian terkait apa yang dialami putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly.

    “Laura kabur dari rumah aman tentu harus gue urus semuanya, dan itulah kenapa baru bisa gue laporkan sekarang,” lanjutnya.

    “Kemudian, belum lagi ada pekerjaan yang harus diselesaikan, bisnis kuliner akan buka cabang dan ini saja baru balik dari Pekanbaru,” tuturnya.

    Nikita Mirzani mengatakan, tidak mempersoalkan siapa saja yang membicarakan dirinya asalkan bukan yang bersifat fitnah.

    “Buat saya sederhana saja asal tidak menjurus kepada fitnah atau ditambah-tambahkan ya tidak masalah tetapi ini sudah ngalur ngidul,” tambahnya.

    Selain Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani menyebut ada dua orang lagi yang dilaporkan dalam kasus yang sama terkait Fitri Salhuteru.

    “Bukan satu orang saja yang saya laporkan karena setelah di-tracking ternyata ada suruhannya. Untuk akun ada dua,” bebernya.

    “Kalau kenal dengan dua akun itu tidak sama sekali, tetapi gue tahu kalau itu disuruh jika dilihat dari bahasanya. Karena, seperti zaman gue masih berteman dengan dia,” tandas Nikita Mirzani yang mengaku sudah sejak lama ingin melaporkan Fitri Salhuteru ke polisi.

  • DKI kaji buka lagi JPO Kolong Jalan Layang Kalibata

    DKI kaji buka lagi JPO Kolong Jalan Layang Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji untuk membuka kembali atau tidak, akses jalan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kolong Jalan Layang Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan.

    “Nanti kami akan berkoordinasi dulu ya dengan Wali Kota (Jakarta Selatan), dengan pengamanan di situ, juga dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan serta Satpol PP. Kami cek-cek,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Timur, Kamis.

    Akses jalan JPO di kolong Jalan Layan Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan ditutup sejak awal Februari 2025 karena sering terjadi tawuran di lokasi tersebut.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mencarikan solusi terbaik terkait pengamanan di sekitar JPO.

    “Paling tidak apa yang akan kami lakukan adalah yang terbaik, tapi juga dilihat semata-mata itu suatu kebijakan yang sifatnya reaktif, kami juga harus mengkajinya kalau itu dibuka. Nanti kita lihat,” ujar Teguh.

    Lebih lanjut, Teguh juga menyoroti soal seringnya terjadi tawuran di Jakarta yang bisa saja terjadi akibat adanya bentrokan antar lingkungan masyarakat ataupun hanya sebagai konten media sosial.

    “Kami akan cek lebih lanjut terkait masalah tawuran. Kemarin juga kami sempat membahas beberapa tawuran yang ada di wilayah DKI Jakarta mungkin bukan hanya di Kalibata, betul-betul apakah itu tawuran yang sesuatu yang alami karena suatu masalah-masalah tertentu, ataukah tawuran juga karena masalah konten,” jelas Teguh.

    Beberapa waktu lalu, Teguh mengaku sudah bertemu dengan beberapa platform media sosial untuk membicarakan masalah tersebut.

    “Kami sempat bicarakan juga di beberapa kali pertemuan, termasuk kami kemarin juga bicara dengan misalnya TikTok, kami juga akan undang Instagram atau platform yang lain, termasuk juga pastinya kami sangat berharap juga nanti dengan komunikasi terkait tawuran,” ucap Teguh.

    Sebelumnya, DPRD DKI akan melakukan evaluasi terkait penutupan JPO di bawah Jalan Layang Kalibata, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan agar bisa menemukan solusi cepat untuk masyarakat sekitar.

    “Kita coba evaluasi bersama-sama dengan aparat untuk bisa dikaji ulang,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

    Khoirudin mengatakan itu menanggapi keluhan warga terkait penutupan jembatan sebagai akses pejalan kaki penghubung wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur oleh Polres Jaktim lantaran kerap dijadikan lokasi tawuran.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan terkait kekurangan anggaran untuk gaji pegawai di tengah efisiensi anggaran. Iftitah memastikan pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannnya, tidak termasuk pengurangan gaji pegawai dan honorer.

    “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman tidak terpengaruh efisiensi karena gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” kata Iftitah saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI kemarin, Iftitah menyampaikan memang ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar. Terkait hal itu, dia menerangkan anggaran gaji pegawai yang kurang ini bukan karena efek pemangkasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian terbaru yang pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    “Jika kemarin kami sampaikan ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar itu bukan karena efisiensi tetapi karena kami adalah kementerian baru sehingga gaji pegawai kami sebagian besar masih berada di Kementerian Desa,” jelas Iftitah.

    Pihaknya juga telah bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengaturan gaji pegawai dan honorer di kementeriannya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Oleh karena itu kami sesuai arahan Menteri Keuangan bersurat kepada BA BUN untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji para pegawai dan honorer. Sekali lagi gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman sama sekali tidak terpengaruh oleh efisiensi,” tambah dia.

    Sebelumnya, Anggaran Kementerian Transmigrasi dipangkas sebesar Rp 38,91 miliar dari pagu awal Rp 122,42 miliar. Sehingga pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp 83,50 miliar.

    Iftitah menyampaikan dengan adanya efisiensi tersebut berdampak pada berbagai aspek operasional dan sejumlah pegawai Kementeriannya. Di mana ada defisit sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai di kementeriannya.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Iftitah mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementeriannya mencapai 303 orang, ditambah 88 pegawai hasil pengalihan dari Kementerian Desa, sehingga total pegawai ASN menjadi 391 orang. Kemudian non ASN di Kementeriannya itu terdapat 246 pegawai.

    (rrd/rrd)