Xcloud.id

Blog

  • Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

    Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

    Jakarta –

    Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah hingga 2 juta ton sepanjang musim panen pada Februari, Maret, hingga April. Pemerintah juga menekankan Bulog agar menyerap gabah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Ia juga mengaku telah menjalin dengan sejumlah pihak di wilayah, termasuk juga TNI.

    “Dalam penyerapan ini kan kita sudah ada Pimwil (Bulog), Pimpinan di Wilayah itu. Kemudian kita sekarang juga bekerja sama dengan di wilayah. Ada di Kodim. Kemudian dengan Distan, dengan Penyuluh,” kata Novi kepada wartawan di Gedung Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).

    Novi juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan gudang-gudang di wilayah untuk menyimpan gabah petani. Bahkan, tak menutup kemungkinan menjadikan Kodim sebagai gudang cadangan untuk menyimpan gabah.

    “Gudang yang ada kita siapkan. Ada di wilayah, ada di, kita sudah inventaris. Sewa. Ya kan? Ada yang dari Kodim. Ya kan? Jadi bisa kita gunakan. Itu cadangan beras negara kok,” ungkapnya.

    Novi menjelaskan TNI juga berperan dalam penyerapan gabah petani, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan ikut mengawasi kegiatan panen, pasca-panen, hingga melakukan sosialisasi.

    Ia menambahkan, Babinsa di daerah-daerah juga bertugas untuk mengamankan harga gabah petani tetap di harga Rp 6.500.

    “Itu kan TNI itu sampai ke bawah itu ada Babinsa, desa-desa itu. Itu mengamankan. Mulai dari pasca panen, kemudian sosialisasi. Ya gitu ya. Itu kan memang ada tugasnya Babinsa. Babinsa kan, Bintara Pembina Desa. Gitu ya. Yang ada dari situ kan juga kan ada peran untuk memudahkan apa namanya, pendataan,” terang Novi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)mengatakan pengawasan akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. Dalam hal ini, ia mengatakan pengawasan serapan gabah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan seminggu sekali.

    “Jadi selama tiga bulan ini bupati akan minta rapat dengan camat dan kades setiap minggu, seperti Pak Mendagri (Tito Karnavian) rapat mengenai inflasi setiap minggu, selama dua setengah tahun, gak ada yang kuat cuma beli yang kuat,” ungkapnya usai rakortas realisasi dan peningkatan penyerapan gabah dan beras di kantornya, Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).

    “Ini ditularkan ilmunya kepada bupati agar bupati rapat dengan camat dan kades, memonitor panen raya sampai April ini, setiap minggu rapat memandori apa yang akan dikerjakan atau ada masalah apapun termasuk harga gabah dan sebagainya,” tutupnya.

    Ia juga melibatkan aparat kepolisian dalam memastikan penyerapan gabah petani sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia mengaku sempat mendengar kabar adanya pihak penggilingan yang melakukan penyerapan di bawah Rp 6.500 di Sulawesi Selatan (Sumsel).

    Ia pun mengingatkan, pihak yang menyerap di bawah HPP akan dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat. “Saya dengar di Sumsel masih di bawah itu, ya saya minta jangan main-main, ya kalau enggak, nanti bisa dipanggil sama Polres tuh,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta Surabaya 13 Februari 2025

    Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta Surabaya 13 Februari 2025

    Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Madiun
    sudah mengalokasikan anggaran biaya
    akomodasi
    Bupati Terpilih,
    Hari Wuryanto
    , untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Sesuai surat edaran Kemendagri, biaya yang dibebankan kepada bupati terpilih untuk mengikuti
    pembekalan
    usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 22 juta.
    Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, yang dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis (13/2/2025), membenarkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembekalan bupati terpilih, Hari Wuryanto, ke Akmil Magelang sebesar Rp 22 juta.
    “Memang ada surat edaran dari Kemendagri yang menyebutkan akomodasi kegiatan tersebut ditanggung pemerintah daerah. Totalnya Rp 22 juta,” kata Tontro.
    Tontro mengatakan, hanya bupati terpilih yang mengikuti pembekalan selama satu minggu usai dilantik di Jakarta.
    Sementara itu, wakil bupati terpilih, Purnomo Hadi, akan dihadirkan saat acara penutupan kegiatan tersebut pada Jumat (28/2/2025).
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Heru Kuncoro menyatakan, biaya pembekalan atau orientasi kepemimpinan kepala daerah senilai Rp 22 juta ditanggung instansinya.
    “Untuk anggaran biaya pendidikan dari BKPSDM. Untuk transportasi, perjalanan dinas, dan pakaian itu dari Bagian Umum,” kata Heru.
    Heru mengatakan, petugas sementara mentransfer biaya orientasi ke nomor rekening yang diberikan pemerintah pusat.
    Hanya saja, saat hendak ditransfer, gagal lantaran antrean. “Tadi sudah mau ditransfer tetapi belum bisa. Mungkin karena antrean. Nanti sore kami coba lagi,” ucap Heru.
    Menurut Heru, bupati terpilih akan mengikuti pembekalan dari Kemendagri di Magelang selama delapan hari, dengan biaya per hari sebesar Rp 2.750.000.
    Dengan demikian, total biaya selama delapan hari senilai Rp 22 juta.
    Untuk pembekalan Wakil Bupati terpilih, Heru mengatakan, sampai saat ini belum ada jadwal pelaksanaannya.
    Namun, bila sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat, BKPSDM akan menyiapkan anggarannya.
    “Untuk pak wabup belum ada jadwal. Tetapi kami siapkan anggarannya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada jadwalnya untuk pak wabup, maka kami siapkan seperti halnya kegiatan pak bupati,” ucap Heru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Pencabulan Bermodus Pengobatan Supranatural di Bandung Ditangkap Bandung 13 Februari 2025

    Pelaku Pencabulan Bermodus Pengobatan Supranatural di Bandung Ditangkap Bandung 13 Februari 2025

    Pelaku Pencabulan Bermodus Pengobatan Supranatural di Bandung Ditangkap
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap Beben (31), pelaku
    pencabulan
    terhadap tiga orang di Kampung Cigentur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (23/1/2025).
    Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, ketiga korban, yakni ANS, E, dan GNA yang masih di bawah umur, memiliki hubungan keluarga.
    “Jadi ketiga korban masih hubungan saudara. Ada dua keluarga yang memang rumahnya berdempetan ya,” kata Aldi saat gelar perkara di Mapolresta Bandung, Kamis (13/2/2025).
    Pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura memiliki kekuatan
    supranatural
    dan mengeklaim dapat menyembuhkan gangguan gaib.
    Modus ini dimulai ketika salah satu keluarga korban bercerita kepada pelaku di sebuah warung cireng bahwa ibu korban sedang sakit.
    Menanggapi cerita tersebut, pelaku mengaku mendapat perintah dari karuhun (leluhur) untuk mengobati sang ibu.
    “Jadi dia (pelaku) mengaku bahwa yang bersangkutan bisa mengobati, dan ketika mengobati itu, nanti yang diobati bisa menambah rezeki,” ujar Aldi.
    Pada malam harinya, pelaku mendatangi rumah korban dan mendapati E serta ANS bertengkar. Ia kemudian menyatakan bahwa keduanya mengalami kerasukan.
    “Saat itu pelaku menyampaikan, nah itu kerasukan setan. Sehingga pelaku mencoba mengobati, dan pelaku memutuskan untuk menginap,” kata Aldi.
    Korban pertama, E, mengalami pencabulan di belakang rumah saat pelaku berpura-pura mengobatinya. Sementara itu, dua korban lainnya yang sedang sakit diminta membeli sesajen di mata air Banjaran.
    “Para korban disuruh pergi ke mata air di Banjaran,” ujar Aldi.
    Pelaku mencabuli GNA di dapur, sedangkan ANS menjadi korban di rumah sebelah.
    Saat ini, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain.
    Pelaku dijerat Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Optimalkan Efisiensi Anggaran 2025 untuk Layanan Publik – Page 3

    Komdigi Optimalkan Efisiensi Anggaran 2025 untuk Layanan Publik – Page 3

    Di sisi lain, sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) akan dipanggil ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk pembahasan lanjutan tentang penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    Mengutip Antara, Senin (10/2/2025), Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi Molly Prabawaty mengatakan, dalam focus group discussion lanjutan, platform digital diundang untuk memberikan masukan-masukan terkait regulasi perlindungan anak di dunia maya.

    “Jadi, semua kami dengar masukannya, dari pendidikan tentunya guru, kemudian anak, suara anak kita dengar. Lalu dari platform-platform digital-nya. Ini nanti akan bertahap begitu ya untuk FGD-FGD lanjutannya,” kata Molly beberapa waktu lalu.

    Adapun menurutnya, payung hukum dari regulasi perlindungan anak terdapat di UU ITE Nomor 1 tahun 2024. Sementara, turunannya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

    Molly mengatakan, RPP tersebut sudah lama berproses dan diharmonisasi kepada Kementerian Hukum. Lalu proses selanjutnya ada di Sekretariat Negara (Setneg).

    “Kami mau menyisipkan untuk perlindungan anak di ruang digital, di dalam PP kami berharap nanti PP-nya segera diketok dan disahkan,” ujarnya.

  • 6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol – Page 3

    6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol – Page 3

    Kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga dinilai sebagai momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang melawan dan resah dengan kebijakan tersebut.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

    “Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” ucap Iwan.

    Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

    Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

    “Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” ucap Iwan.

    “Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

    Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

    Selain itu, ia mendukung penghematan anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.

    Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

    “Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track,” kata Iwan.

    Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

    “Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” jelas Iwan.

     

  • Hassana Boga (NAYZ) Perkuat Digitalisasi Anak Usaha

    Hassana Boga (NAYZ) Perkuat Digitalisasi Anak Usaha

    Jakarta, FORTUNE – Anak usaha PT Hassana Boga Sejahtera, Tbk (NAYZ), yaitu PT Mitra Kerja Nayz (MKN), memperkenalkan sistem digital terbaru demi meningkatkan efisiensi operasional bagi mitra Nayz Spot, jaringan distribusi yang telah memiliki lebih dari 2.000 titik di seluruh Indonesia.

    Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis mitra secara lebih efektif dan terstruktur. 

    “Pengembangan sistem digital ini merupakan langkah strategis kami untuk memberdayakan mitra dengan tools yang memudahkan operasional mereka sehari-hari,” ujar Direktur Utama PT Mitra Kerja Nayz (MKN), Bambang Setiadji, dalam keterangannya yang dikutip Kamis (13/2).

    Dengan adanya sistem ini, perseroan berharap dapat memperkuat ekosistem bisnis yang saling mendukung antara perusahaan dan mitra, menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

    Sistem digital terbaru yang diterapkan perseroan adalah sistem penjualan berbasis web yang memungkinkan mitra melakukan pembelian secara langsung ke mitra dengan level di atasnya, sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan. 

    Selain mengotomatisasi proses pembelian dari pemesanan hingga verifikasi, sistem ini juga mendukung pembuatan tagihan dan tanda terima digital, serta pencatatan transaksi secara real-time. Manajemen stok pun lebih efisien dengan pemantauan stok di pusat dan mitra, serta notifikasi otomatis saat stok mencapai batas minimum. 

    Bambang menyatakan keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama dalam sistem ini, dengan penerapan autentikasi dan otorisasi pengguna, enkripsi data sensitif, serta pencadangan berkala. Selain itu, fitur laporan penjualan memungkinkan mitra menganalisis tren penjualan secara lebih akurat, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. 

    “Urgensi implementasi sistem ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional mitra, seiring dengan pertumbuhan jaringan kemitraan Nayz yang semakin luas. Dengan sistem digital ini, diharapkan mitra dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka, mengurangi potensi kesalahan manual, dan meningkatkan kepuasan pelanggan,” ujarnya.

    PT Hassana Boga Sejahtera Tbk merupakan Emiten yang menjalankan usaha dalam bidang industri makanan bayi. Berdiri pada 2 Oktober 2014, saat ini perseroan menjalankan 1 pabrik makanan bayi yang berlokasi di Tangerang.

    Produk-produk perseroan meliputi MPASI (makanan pendamping ASI) organik, BBGrow, Nayz Puding Susu, Nayz Cereal, hingga Kaldu Nayz.

  • Dijamin Bisa, Cara Membagi Layar Laptop di Windows dan MacOS

    Dijamin Bisa, Cara Membagi Layar Laptop di Windows dan MacOS

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Split Screen adalah fitur yang memungkinkan pengguna membuka beberapa jendela aplikasi, tab, atau browser secara bersamaan dengan membagi layar. Fitur ini banyak tersedia di berbagai sistem operasi, termasuk Windows 11.

    Bagi pengguna yang sering berpindah antar aplikasi, membagi layar laptop menjadi dua bagian bisa menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi. Dengan cara ini, pengguna dapat menjalankan beberapa aktivitas sekaligus tanpa harus terus-menerus berganti tab atau jendela.

    Multitasking menggunakan fitur Split Screen membuat pekerjaan terasa lebih cepat dan mudah. Namun, ada kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti ukuran tampilan yang menjadi lebih kecil saat layar dibagi.

    Bagi pengguna Windows 11, membagi layar laptop menjadi dua sangatlah mudah. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna agar lebih nyaman dalam mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu.

    Cara Membagi Layar Laptop Menggunakan Shortcut

    Cara pertama yang bisa kalian terapkan yaitu dengan menggunakan shortcut. Shortcut sendiri adalah cara singkat dengan menekan kombinasi tombol di keyboard. Begini langkah-langkahnya:

    Seret jendela ke sisi kiri atau kanan layar hingga muncul garis panduan, lalu lepaskan.

    Alternatifnya, tekan tombol Windows + Panah Kiri atau Windows + Panah Kanan.

    Cara Membagi Layar Laptop Menggunakan Snap dan Shake Windows

    Tekan Win + I untuk membuka Settings (Pengaturan), pilih System (Sistem), lalu klik Multitasking.

    Aktifkan Snap windows, klik tanda panah bawah, dan centang enam opsi di bawah Snap windows untuk mengaktifkan fitur layar terbagi.

    Setelah fitur diaktifkan, Anda dapat mengubah ukuran dan memindahkan jendela dengan menyeretnya ke salah satu dari empat sisi atau sudut layar.

    Jendela akan diperluas ke mode layar penuh, atau menata 2 hingga 4 jendela berdampingan.

    Cara Membagi Layar Laptop di macOS

    Melansir dari CNET, Berikut ini panduan membagi 2 layar di Mac agar Anda bisa bekerja lebih cepat dan tidak kehilangan tab yang sedang dibuka.

    Pastikan kedua jendela yang ingin digunakan tidak dalam mode layar penuh.

    Pada salah satu jendela yang ingin digunakan, arahkan kursor ke tombol hijau di pojok kiri atas. Jangan klik, cukup arahkan kursor hingga muncul menu drop-down.

    Pilih Tile Window to Left of Screen atau Tile Window to Right of Screen. Mac akan otomatis masuk ke mode layar terbagi.

    Jendela lain yang terbuka akan ditampilkan di sisi layar yang berlawanan. Klik jendela yang ingin Anda tampilkan di sisa layar, maka jendela tersebut akan mengisi setengah bagian lainnya.

    Untuk menyesuaikan ukuran jendela, gunakan slider di tengah layar.

    (dag/dag)

  • Rusia: Pertemuan Putin-Trump Perlu Diadakan Segera

    Rusia: Pertemuan Putin-Trump Perlu Diadakan Segera

    Jakarta –

    Istana kepresidenan Rusia atau Kremlin mengatakan bahwa pertemuan tatap muka antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin perlu diselenggarakan “segera”. Hal ini disampaikan Kremlin pada Kamis (13/2) setelah kedua presiden tersebut melakukan panggilan telepon sehari sebelumnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/2/2025), Trump mengatakan bahwa dalam pembicaraan via telepon itu, dia dan Putin setuju untuk “segera” memulai negosiasi tentang konflik Ukraina. Percakapan via telepon ini menandai kontak presiden langsung pertama antara Washington dan Moskow dalam tiga tahun.

    “Jelas ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pertemuan semacam itu dengan segera, para kepala negara memiliki banyak hal untuk dibicarakan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada hari Rabu (12/2) bahwa ia berharap untuk bertemu Putin di Arab Saudi.

    Rusia juga ingin membahas keamanan Eropa dalam setiap negosiasi dengan AS, kata Peskov, yang tampaknya merujuk pada kekhawatiran Putin tentang perluasan aliansi militer NATO.

    Sebelum melancarkan serangan terhadap Ukraina pada tahun 2022, Moskow menuntut agar NATO kembali ke perbatasannya tahun 1997 — yang akan mengecualikan semua negara Baltik serta Polandia.

    Putin menggunakan perluasan NATO sebagai dalih untuk melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina.

    “Tentu saja, semua masalah yang terkait dengan keamanan di benua Eropa, terutama dalam aspek-aspek yang menjadi perhatian negara kami, Federasi Rusia, harus dibahas secara komprehensif, dan kami berharap demikian,” kata Peskov.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar UM, Singgung Kritik ke Sistem Zonasi Surabaya 13 Februari 2025

    Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar UM, Singgung Kritik ke Sistem Zonasi Surabaya 13 Februari 2025

    Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar UM, Singgung Kritik ke Sistem Zonasi
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
    Muhadjir Effendy
    dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan Luar Sekolah di
    Universitas Negeri Malang
    (
    UM
    ),
    Kota Malang
    , Jawa Timur pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam pidatonya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menyinggung soal
    sistem zonasi
    yang kerap mendapat kritikan.
    Namun, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
    Menurutnya, sistem pendidikan yang diterapkan sejak semasa kepemimpinannya tersebut bertujuan menghapus eksklusivitas penerimaan siswa baru dan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan.
    “Kritik terhadap sistem zonasi adalah hal wajar, tetapi tujuan utamanya adalah memastikan semua anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara,” kata Muhadjir, Kamis (13/2/2025).
    Selain itu, saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa sistem zonasi pendidikan juga untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.
    “Pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, tetapi untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, mulai dari kurikulum, sebaran guru, hingga kualitas sarana prasarana,” katanya.
    Muhadjir dikukuhkan sebagai guru besar dalam sidang terbuka senat akademik hari ini. Ia sebenarnya menerima surat keputusan (SK) sebagai Guru Besar pada tahun 2014.
    Namun, saat itu dirinya belum sempat menyampaikan pidato pengukuhannya karena mendapat tugas negara sebagai menteri di era Presiden Jokowi.
    Dia mengatakan bahwa kesempatan pengukuhan yang diterimanya menjadi amanat keleluasaan bagi dirinya untuk berkontribusi lebih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
    ”
    Alhamdulillah
    , saya bersyukur atas kepercayaan ini,” katanya.
     
    Meski kini menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Haji, Muhadjir menegaskan komitmennya untuk terus berkiprah di dunia pendidikan.
    “Setelah pengukuhan ini, saya akan mendedikasikan waktu sebagai Guru Besar UM dan turut membina mahasiswa S2 dan S3,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Jaya Amankan Komplotan Pengoplos Gas Elpiji 3 Kg yang Beroperasi di Jakarta dan Bekasi – Halaman all

    Polda Metro Jaya Amankan Komplotan Pengoplos Gas Elpiji 3 Kg yang Beroperasi di Jakarta dan Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas elpiji 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg dan 50 kg nonsubsidi.

    Pengungkapan kasus ini dilakukan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025).

    Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, pengungkapan komplotan pengoplos gas ini dilakukan oleh tim dari Subdit Tipidter Polda Metro Jaya.

    Dari hasil penyelidikan, ada beberapa lokasi kejadian perkara (TKP) yang berhasil diungkap, antara lain di Kabupaten Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

    “Petugas menemukan empat rumah kontrakan yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan gas subsidi dari gas 3 kg ke gas 12 kg dan 50 kg,” kata Panji saat konferensi pers.

    Modus Operandi

    Di lokasi kejadian, penyidik menemukan bahwa para pelaku—berjumlah sembilan orang dengan inisial W, MR, MS, P, MR, M, T, S, dan MH—telah melakukan pengoplosan gas dengan metode tertentu.

    Para tersangka memindahkan gas dengan cara menyiapkan tabung gas kosong berukuran 12 kg atau 50 kg, kemudian mendinginkannya dengan es batu.

    “Otomatis, tabung gas elpiji 3 kg yang diletakkan dalam posisi terbalik di bagian atas tabung gas LPG 12 kg atau 50 kg nonsubsidi akan mengalir ke tabung yang lebih besar melalui pipa regulator,” jelas Panji.

    Proses pemindahan gas ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi tabung gas 12 kg hingga penuh, sementara untuk tabung gas 50 kg membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam.

    Setelah dioplos, para tersangka menjual gas oplosan tersebut ke beberapa wilayah, termasuk Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

    Keuntungan Besar dari Gas Oplosan

    Para pelaku mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ilegal ini.

    Keuntungan dari pengoplosan gas elpiji dari 3 kg ke 12 kg mencapai Rp190 ribu hingga Rp210 ribu per tabung, sedangkan ke gas elpiji 50 kg keuntungan yang diperoleh mencapai Rp694 ribu per tabung.

    “Dengan modal Rp18 ribu hingga Rp20 ribu untuk membeli satu tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan, dibutuhkan sekitar empat tabung gas elpiji 3 kg dengan total modal Rp80 ribu untuk menghasilkan satu tabung gas 12 kg.

    Sementara untuk gas 50 kg, dibutuhkan 17 tabung gas elpiji 3 kg,” imbuhnya.

    Barang Bukti yang Disita

    Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 3 tabung gas 50 kg nonsubsidi yang sudah terisi,  202 tabung gas elpiji 3 kg subsidi yang sudah kosong,  149 tabung gas elpiji 3 kg subsidi yang masih terisi.

    Kemudian 59 tabung gas elpiji 12 kg nonsubsidi yang sudah diisi dari hasil oplosan, 2 unit mobil pikap untuk operasional
    1 unit sepeda motor.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    Mereka juga dikenakan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)