Blog

  • Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengonfirmasi pada Kamis (13/2/2025) bahwa mereka akan membebaskan sandera Israel sesuai dengan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Keputusan ini diumumkan setelah pembicaraan dengan mediator dari Mesir dan Qatar yang berkomitmen untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kesepakatan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui Telegram, Hamas menegaskan bahwa diskusi dengan para mediator berlangsung dalam suasana positif.

    “Saudara-saudara yang menjadi mediator di Mesir dan Qatar telah menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti semua ini untuk menyingkirkan hambatan dan menutup kesenjangan,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    Lebih lanjut, Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan awal.

    “Oleh karena itu, Hamas menegaskan kembali posisinya untuk terus melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, pada Senin, Hamas menyatakan bahwa mereka menunda pembebasan sandera berikutnya sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    “Penyerahan tahanan Zionis yang dijadwalkan akan dibebaskan Sabtu depan…akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian pengumuman juru bicara militer Hamas, dikutip dari Palestine Chronicle.

    “Kami menegaskan komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan berkomitmen terhadapnya,” tambahnya.

    Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas mencatat Israel telah melanggar beberapa kesepakatan.

    Di antaranya, serangan terhadap warga sipil dan penolakan akses terhadap bantuan kemanusiaan, seperti tenda dan karavan bagi warga yang mengungsi di Gaza.

    Pelanggaran ini telah didokumentasikan dengan baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, wartawan, dan telah disebutkan oleh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menurut Hamas, Israel telah melanggar kesepakatan tepat 15 menit setelah gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025 pukul 08.30 pagi, waktu setempat.

    Atas keputusan Hamas yang menunda pertukaran sandera, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam akan mengakhiri kesepakatan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan tawanan sesuai batas waktu yang ditentukan pada Sabtu siang.

    Ancaman Netanyahu ini membuat ribuan warga Israel melakukan aksi demo ke jalan pada minggu ini, dikutip dari Al-Arabiya.

    Mereka mendesak pemerintah untuk tetap berpegang pada kesepakatan agar pertukaran sandera tetap berlangsung.

    Sebagai informasi, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlangsung sejak 19 Februari 2025.

    Sejak kesepakatan gencatan senjata berlangsung, sebanyak ratusan tahanan Palestina di penjara Israel telah dibebaskan dan Hamas memberikan imbalan 16 warga Israel serta 4 pekerja Thailand.

    Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata ini, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang.

    Di mana sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata Gaza dan Konflik Palestina vs Israel

  • Prabowo Bakal Undang Ketum KIM Plus ke Hambalang Besok, Ada Apa?

    Prabowo Bakal Undang Ketum KIM Plus ke Hambalang Besok, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang seluruh partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk bertemu di Hambalang, pada esok, Jumat (14/2/2025).

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahwa undangan tersebut dilakukan guna mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 dari partai Gerindra.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Besok, Pak Prabowo mengundang seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ke acara ini. Setelah Jumat, pada hari Sabtu, kita akan mengadakan peringatan ulang tahun ke-17 [Partai Gerindra] serta satu tahun Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya kepada wartawan di Hambalang.

    Di sisi lain, Muzani mengaku belum dapat mengonfirmasi kehadiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk turut hadir dalam agenda itu.

    “Saya belum menerima konfirmasi. Mungkin akan ada dalam waktu dekat,” ucapnya.

    Muzani mengatakan bahwa agenda yang berlangsung di kediaman Ketua Umum Gerindra itu akan lebih berfokus untuk ramah tamah antara setiap Ketum partai yang ada.

    “Silaturahmi besok akan diisi dengan jabatan tangan, minum teh dan kopi bersama, serta makan bersama di hari Jumat,” pungkas Muzani.

  • Ratusan Ternak di Tuban Terjangkit PMK, 244 Dinyatakan Sembuh, Vaksinasi Digencarkan

    Ratusan Ternak di Tuban Terjangkit PMK, 244 Dinyatakan Sembuh, Vaksinasi Digencarkan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

    TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Dari 281 ternak yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), 244 ternak di Kabupaten Tuban telah dinyatakan sembuh, Kamis (13/2/2025).

    Diketahui, kasus PMK di Kabupaten Tuban tercatat kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan September 2024.

    Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Eko Julianto terkait kasus PMK di Tuban hal ini lantaran pada bulan September banyak ternak yang masa vaksin nya sudah habis, selain itu faktor musim penghujan juga turut berpengaruh.

    “PMK naik akhir 2024, karena vaksinasi 2023 pada tubuh ternak masa habisnya bulan September, hal ini karena memori pada hewan hanya 6 bulan, bisa dengan manusia yang sekali vaksin bisa seumur hidup, selain itu faktor musim hujan juga berpengaruh,” ujar Eko.

    Dan sampai saat ini, tercatat di wilayah Kabupaten Tuban sudah ada 281 kasus PMK dengan 244 ternak dinyatakan sembuh 13 masih sakit dan mendapatkan perawatan, 19 ternak mati, dan 5 harus dipotong paksa.

    Untuk kecamatan dengan kasus tertinggi hingga saat ini tercatat berada di Kecamatan Kerek dengan 70 kasus.

    Eko menjelaskan, keberhasilan dalam menanggulangi PMK berkat kerja keras dari tim seperti melakukan strategi pengendalian dan pencegahan.

    “Salah satunya kita melakukan pengobatan hewan yang sakit dan melakukan pengawasan selama 14 Hari. Serta untuk desa yang memiliki kasus cukup banyak kami membuka pengobatan secara massal,” bebernya.

    Untuk pencegahan sendiri, Eko menuturkan kalau saat ini telah ada 7.000 dosis vaksin, yang sudah di suntikan. Dan pada minggu ini, akan ada 29.000 dosis vaksin dari Kementerian dan Pemerintah Provinsi untuk di vaksinasi kan ke ternak di 20 Kecamatan Kabupaten Tuban.

    “Kita telah mendapatkan 29.000 vaksin dan Insyaallah besok sudah mulai dilakukan vaksinasi ke 20 Kecamatan,” ungkapnya.

    Dengan adanya tren positif ini Eko menghimbau kepada peternak agar lebih menjaga kebersihan kandang, serta membatasi interaksi ternak dengan orang banyak.

    Selain itu ia juga menyarankan masyarakat segera melapor ke petugas, jika ada indikasi ternak yang terjangkit PMK agar ternak bisa segera tertolong, atau meminta penanganan melalui dokter hewan yang ada di Puskeswan. 

    “Semoga bisa zero kasus, dengan upaya penanganan dan pencegahan, yang kita lakukan,” pungkasnya.

  • Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    TRIBUNJATIM.COM – Pilu Sidiq, petugas pintu air yang kini terkena PHK setelah 14 tahun mengabdi.

    Sidiq terkena PHK akibat kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejumlah anggaran kementerian terkena kebijakan efisiensi hingga menuai kontroversi.

    Kebijakan itu bahkan sampai berimbas kepada Sidiq.

    Kini, curhatan Sidiq terdampak kebijakan efisiensi anggaran itu viral di media sosial.

    Sidiq bercerita selama 14 tahun bertugas sebagai Petugas Pintu Air (PPA) di Lampung.

    Selama itu Sidiq pun masih bekerja sebagai tenaga honorer di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.

    Siang dan malam dirinya bekerja tak mengenal lelah.

    Namun di 5 Februari 2025, Sidiq mendapatkan kabar buruk.

    Ia dan teman-temannya dirumahkan.

    Sidiq merasa kerja kerasnya selama ini tak dianggap apa-apa oleh pemerintah.

    Pria tersebut kini mengaku pusing memikirkan nasib anak dan istrinya.

    “Kami Petugas Pintu Air (PPA) honorer TPOP BBWS-MS Lampung sudah mengabdi selama 14 tahun bahkan lebih

    Tiba-tiba per 5 Februari kami dirumahkan secara sepihak. Lantas bagaimana nasib kami? Nasib anak istri kami di rumah?

    Kami bekerja tidak kenal waktu, bahkan malampun kami datang ke lokasi kalau memang dibutuhkan.

    Tapi inikah balasan untuk kami semua? Tolong untuk Bapak presiden, bapak Kementerian PUPR pertimbangkan kembali kebijakan ini,” tulis Sidiq.

    Sidiq mengaku dirinya kini hanya bisa menunggu dan berdoa.

    “doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini… kami hanya sudah berusaha&berdoa,” tulis Sidiq.

     

    Kementerian PU Kena Efisiensi Anggaran

    Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan signifikan. 

    Anggaran yang semula Rp 110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. 

    Kabar beredar menyebutkan pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU. 

    Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman. 

    Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu. 

    “Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu,” jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025). 

    Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

    Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui jumlahnya berkurang. 

    Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

    Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

    Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

    “Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong,” katanya.

  • Babak Baru Penghiliran Emas di Tangan ANTM dan Freeport Indonesia

    Babak Baru Penghiliran Emas di Tangan ANTM dan Freeport Indonesia

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • KSAU resmikan Wing Udara 9 Biak untuk perkuat pengamanan udara

    KSAU resmikan Wing Udara 9 Biak untuk perkuat pengamanan udara

    Biak (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono meresmikan Wing Udara 9 Pangkalan Udara Manuhua Biak untuk memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah udara di Papua.

    “Hari ini operasional Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak diresmikan bersamaan dengan dilantiknya Komandan pertama Letkol Pnb Heru Wardhana untuk menambah satuan TNI AU di wilayah Papua,” kata Marsekal Tonny dalam keterangan seusai meresmikan Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak,Kamis sore.

    KSAU menyebut keberadaan satuan Wing Udara 9 memiliki tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknis dan pengoperasian skadron udara yang berada dalam jajarannya.

    Sedangkan tugas lain operasional Wing Udara 9, menurut Marsekal Tonny, mengumpulkan dan merekam data guna penyempurnaan taktik dan teknis, baik operasi maupun latihan yang melibatkan satuan yang berada di jajarannya.

    KSAU mengucapkan selamat kepada jajaran Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak yang telah resmi beroperasi di wilayah udara Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua.

    Ia minta Komandan Wing Udara 9 Letkol Pnb Heru Wardhana untuk dapat segera beradaptasi dengan lingkungan guna menjalankan tugasnya di Papua.

    “Jalankan kepercayaan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai komandan yang telah diberikan pimpinan TNI AU,” ujar Marsekal Tonny.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Pinjam Saldo DANA Tanpa KTP di Tahun 2025, Dijamin Cair

    Cara Pinjam Saldo DANA Tanpa KTP di Tahun 2025, Dijamin Cair

    JABAR EKSPRES – Saat ini, banyak orang mencari cara untuk mendapatkan pinjaman saldo DANA tanpa harus menggunakan KTP. Kabar baiknya, ada metode terbaru di tahun 2025 yang memungkinkan Anda untuk Cara Pinjam Saldo DANA tanpa ribet, bahkan tanpa menggunakan fitur “Minta” di aplikasi DANA.

    Artikel ini akan membahas langkah-langkahnya secara lengkap agar pinjaman Anda bisa di-ACC dengan mudah. Sebelum memulai proses pinjaman, pastikan Anda sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    Akun DANA Premium: Pastikan akun DANA Anda sudah di-upgrade ke versi premium agar fitur pinjaman bisa Anda gunakan.Aplikasi DANA Terbaru: Periksa di Google Play Store atau App Store apakah Anda sudah menggunakan versi terbaru aplikasi DANA.Fitur Dana Cicil: Pastikan fitur Dana Cicil sudah aktif di akun Anda agar proses pinjaman lebih mudah.

    Baca juga : Cukup Buka Amplop Langsung Cair Saldo DANA Gratis Rp 100 Ribu Terbaru 2025

    Jika akun Anda belum di-upgrade ke premium dan bingung cara melakukannya tanpa KTP, Anda bisa melihat panduan lengkapnya di video tutorial yang telah tersedia.

    Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk melakukan pinjaman saldo DANA tanpa KTP:

    Cek Fitur Pinjaman di Aplikasi DANABuka aplikasi DANA dan masuk ke menu Pusat Bantuan.Pilih opsi Saldo & Top Up lalu ketikkan kata kunci “pinjaman” di kolom pencarian.Jika fitur pinjaman tidak muncul, berarti akun Anda belum mendapatkan akses fitur ini.Alternatif Pinjaman Melalui Situs Digitu.my.id

    Baca juga : Cara Dapat Uang dari Meta AI WhatsApp Terbaru 2025, Ini Caranya

    Jika fitur pinjaman di aplikasi DANA belum tersedia, Anda bisa menggunakan alternatif pinjaman melalui situs Digitu.my.id dengan langkah berikut:

    Buka Google Chrome dan cari situs Digitu.my.id.Daftar akun baru dengan memasukkan nama pengguna, nomor WhatsApp, email, serta membuat kata sandi.Setelah mendaftar, login ke akun Digitu.my.id menggunakan username dan password yang telah Anda buat.Mengajukan Pinjaman Saldo DANAPilih menu e-Wallet lalu masukkan nomor DANA Anda.Pilih jumlah pinjaman yang Anda inginkan. Untuk akun yang belum terverifikasi KTP, batas maksimal pinjaman adalah Rp500.000.Pilih metode pembayaran menggunakan QRIS.Masukkan kode keamanan lalu klik Order Sekarang.

  • Apakah Urus Sertifikat Tanah Lewat Prona Gratis?

    Apakah Urus Sertifikat Tanah Lewat Prona Gratis?

    PIKIRAN RAKYAT – Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) seringkali dianggap sebagai program sertifikasi tanah yang sepenuhnya gratis.

    Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun pemerintah memberikan kemudahan dan subsidi dalam program ini, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

    Apa Itu Program Prona?

    Program Prona adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Program ini dilakukan secara massal dan terintegrasi, mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.

    Mengapa Ada Biaya dalam Program Prona?

    Meskipun program Prona bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta, yaitu:

    1. Biaya administrasi: Biaya ini digunakan untuk keperluan administrasi, seperti pembuatan dokumen dan pengurusan surat-surat.

    2. Biaya meterai: Biaya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis dokumen yang dibuat.

    3. Biaya pemasangan patok batas: Biaya ini digunakan untuk membuat dan memasang patok batas tanah.

    Ilustrasi sertifikat tanah, berikut 3 cara cek sertifikat saya atas nama siapa, bisa cek online, caranya simpel dan mudah. ANTARA/Irwansyah Putra

    4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Biaya ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

    5. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

    Besaran Biaya dan Siapa yang Membayar?

    Besaran biaya yang harus dibayar oleh peserta program Prona bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti:

    – Luas tanah: Semakin luas tanah, semakin besar biaya yang harus dibayar.

    – Lokasi tanah: Lokasi tanah juga dapat mempengaruhi besarnya biaya.

    – Nilai jual objek pajak (NJOP): Nilai jual objek pajak akan mempengaruhi besarnya BPHTB yang harus dibayar.

    Penting untuk diingat, biaya-biaya tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat wajib.

    Mengapa Biaya Harus Ditanggung oleh Masyarakat?

    Meskipun program Prona bertujuan untuk membantu masyarakat, namun pemerintah tidak dapat menanggung seluruh biaya yang timbul dalam proses sertifikasi tanah. Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk ikut berkontribusi dalam membiayai proses tersebut.

    Tips Mengikuti Program Prona

    Pastikan semua dokumen persyaratan sudah lengkap dan benar. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas BPN.

    Tanyakan secara berkala mengenai perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah Anda. Laporkan jika ada oknum yang meminta biaya di luar ketentuan yang berlaku.

    Mari kita sama-sama mendukung program Prona dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan melaporkan jika ada indikasi pungutan liar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Tagar #KaburAjaDulu, Ajakan Pindah ke Luar Negeri dan Tinggalkan Indonesia

    Viral Tagar #KaburAjaDulu, Ajakan Pindah ke Luar Negeri dan Tinggalkan Indonesia

    GELORA.CO – Media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar #KaburAjaDulu yang viral di platform X. Pada Kamis, 13 Februari 2025, unggahan dengan tagar ini telah mencapai lebih dari 24 ribu kali, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

    Saat mencari kata kunci ‘Kabur Aja Dulu’ di kolom pencarian X, Anda akan menemukan berbagai keluhan warga negara Indonesia terkait sejumlah kebijakan terbaru.

    Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) di TVRI dan RRI, prediksi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Kementerian Pendidikan, efisiensi anggaran, hingga pemblokiran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dianggap menandakan kurang berjalannya proyek yang sebelumnya disebut sebagai ibu kota baru.

    Selain berisi keluhan, tagar ini juga dipenuhi dengan ajakan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Beberapa pengguna X mengekspresikan pandangan mereka terkait situasi di dalam negeri.

    Akun @raffimulyaa, misalnya, menulis, “Yuk #KaburAjaDulu aja guys, talenta lu di sini ga diapresiasi dan dihargai. Ga akan diliat lu, nepotisme di sini udah mendarah daging. ‘Nasionalisme’ di sini belakangan jadi kerangkeng aja.”

    Sementara itu, akun @barengwarga berkomentar, “Memahami #KaburAjaDulu itu soal mencari kehidupan yang lebih baik karena di negara ini apa-apa sulit, kepastian hukum gak jelas, pemerintah ga becus, ekonomi buruk, diperes pajak gede gak dapet apa-apa.”

    Tagar ini semakin meluas setelah muncul kisah seorang kepala desa yang memilih meninggalkan jabatannya demi kembali bekerja di luar negeri.

    Dodi Romdani, Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, mengundurkan diri pada tahun 2024 dan kembali ke Jepang sebagai pekerja migran Indonesia.

    Dodi memang telah lebih dulu bekerja di Jepang sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala desa selama hampir enam tahun. Sesuai perpanjangan masa jabatan yang baru, kepala desa seharusnya menjabat selama delapan tahun, namun Dodi memilih untuk kembali merantau, sebelum masa jabatannya selesai.

    Keputusan Dodi ini menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mengaku iri dengan langkahnya dan berharap bisa melakukan hal serupa, mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri.

    Tagar #KaburAjaDulu mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia saat ini.

  • Dorong Industri Beralih ke Energi Hijau, Kemenperin akan Terbitkan Green Loan – Halaman all

    Dorong Industri Beralih ke Energi Hijau, Kemenperin akan Terbitkan Green Loan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendorong terciptanya industri lebih bersih, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri untuk beralih ke energi hijau sebagai bentuk upaya penurunan emisi. 

    Satu langkah yang akan dilakukan ialah dengan menerbitkan green loan. 

    Green loan merupakan pinjaman yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Kemenperin menilai, Green loan menjadi satu solusi dari akan adanya kebijakan retstriktif mengenai dekarbonisasi.

    Dimana dekarbonisasi pada sektor industri berarti mengutamakan penggunaan teknologi rendah karbon. Langkah tersebut tentu bersinggungan dengan masalah biaya yang akan menjadi tantangan bagi industri. 

    “Bapak-Ibu pasang solar panel contohnya, itu perlu capex, perlu keluar uang lagi. Dua kali biaya jadi konsekuensi logisnya. Satu buat verifikasi, satu implementasi teknologi rendah karbon,” kata Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin Apit Pria Nugraha di acara Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon di IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Oleh karenanya, Kemenperin berencana untuk menerbitkan green loan. Apit mengatakan, green loan nantinya diterbitkan dengan bunga yang murah, di bawah rate yang ditetapkan oleh perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.

    “Kami sedang membangun namanya ekosistem industri hijau. Green loan ini sebetulnya esensinya adalah kita ingin memobilisasi, menawarkan green funding. Tapi cost of fund-nya itu jauh di bawah conventional rate,” imbuhnya. 

    Saat ini rencana green loan masih dalam tahap penyusunan kriteria yang dapat memperoleh pembiayaan. 

    “Inilah yang sedang kami susun, membangun mekanismenya, bisnis modelnya, supaya uang itu bisa digunakan untuk membiayai dekarbonisasi sektor industri. Jadi Bapak-Ibu mau pasang solar panel, dibayarin dulu pake green loan,” ungkapnya.

    Adapun pinjaman yang difasilitasi akan berasal dari lembaga keuangan internasional seperti World Bank hingga International Monetary Fund (IMF).