Xcloud.id

Blog

  • Perkuat D’CITO! Mbak Wali Ajak Wali Kota Madiun Gowes ke Sumber Jiput, Siap Barter Komoditas Tekan Inflasi

    Perkuat D’CITO! Mbak Wali Ajak Wali Kota Madiun Gowes ke Sumber Jiput, Siap Barter Komoditas Tekan Inflasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wali Kota Madiun Maidi melaksanakan kegiatan bersepeda santai menyusuri sejumlah ruas protokol Kota Kediri guna mengeksplorasi potensi ekonomi dan wisata daerah. Kegiatan gowes ini menjadi simbol kebersamaan sekaligus komitmen nyata untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah yang dimulai dari Balai Kota Kediri dan berakhir di kawasan asri Sumber Jiput, Rabu (14/1/2026).

    Di lokasi tersebut, kedua kepala daerah ini berkeliling kawasan Sumber Jiput, menikmati kesejukan sumber mata air, serta melihat langsung potensi wisata alam yang kini menjadi salah satu unggulan Kota Kediri. Selain memberi makan ikan di kolam sumber, keduanya menyempatkan diri berdialog santai sambil menikmati kuliner khas nasi pecel, yang menjadi bagian dari penguatan daya tarik wisata kuliner lokal bagi wisatawan antar-daerah di Jawa Timur.

    Wali Kota Madiun Maidi mengaku sangat terkesan saat berkunjung dan berkeliling di kawasan wisata Sumber Jiput karena keasrian lingkungannya yang masih terjaga di tengah area perkotaan. Menurutnya, Sumber Jiput tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi masyarakat, namun juga memiliki nilai ekologis vital sebagai paru-paru kota yang menyediakan suplai oksigen berkualitas bagi warga sekitar.

    “Pagi ini kami keliling dan ternayata ada wisata Sumber Jiput. Hebat karena ini oksigennya luar biasa. Ini harus di sempurnakan tapi jangan sampai merubah keasliannya. Bila perlu pohonnya ditambah lalu diberi jembatan kaca pasti lebih bagus lagi,” ujarnya.

    Maidi menjelaskan, agenda bersepeda bersama ini bertujuan untuk memetakan berbagai potensi lapangan yang ada di Kota Kediri secara langsung. Hasil dari tinjauan ini nantinya akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama konkret antara Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Madiun, terutama pada sektor tanaman hortikultura, buah, dan sayur-mayur yang melimpah di Kediri.
    Sinergi distribusi pangan ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali harga di pasar, sehingga kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tetap terjaga.

    Bagi Generasi Z dan pelaku UMKM kuliner, stabilitas harga bahan baku merupakan kunci utama dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka agar tetap kompetitif dan terjangkau bagi konsumen.

    “Potensi di sini akan kita bawa ke Madiun dan potensi yang kita miliki akan dibawa ke Kota Kediri. Paling penting salah satunya bisa menekan inflasi. Kalau inflasi tinggi masyarakat pasti bingung karena kita ini jasa kuliner. Kalau inflasi terkendali kuliner kita bisa terjaga murah tetapi kalau inflasi tinggi harga pasti naik,” jelasnya.

    Sementara itu, Mbak Wali Vinanda berharap kolaborasi antara Kota Kediri dan Kota Madiun dapat terus diperkuat secara teknis. Ia menilai bahwa serapan produk pertanian Kediri oleh Kota Madiun akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan petani dan pedagang lokal. Kehadiran Wali Kota Madiun juga dianggap sebagai validasi bahwa potensi wisata alam Kediri sangat layak menjadi destinasi unggulan nasional.

    “Beliau akan mengambil sayuran dan buah yang ada di Kota Kediri khususnya. Saat ini rencananya beliau akan berkeliling ke beberapa pasar. Tentunya kita senang karena beliau sudah melihat kota kita banyak potensinya,” ujarnya.

    Wali kota termuda ini menambahkan bahwa kunjungan jajaran Pemkot Madiun ke Kota Kediri ini menjadi momentum tepat untuk memperkuat program Kediri City Tourism (D’CITO). Kegiatan ini menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki diversifikasi wisata yang kuat, berbasis pada kelestarian lingkungan dan ruang publik yang ramah bagi seluruh kalangan usia, dari anak muda hingga lansia.

    Sebagai penutup kegiatan yang sarat makna simbolis, Wali Kota Kediri dan Wali Kota Madiun melakukan penanaman pohon di area Sumber Jiput sebagai janji bersama dalam menjaga kelestarian alam. Pohon yang ditanam meliputi bibit produktif seperti Pohon Mangga Kiojay, Pohon Kelengkeng, dan Pohon Rambutan guna memperkaya keanekaragaman hayati lokal.

    Turut mendampingi dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, jajaran Pemerintah Kota Madiun, jajaran Pemerintah Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Polda NTB Buka Kemungkinan Tersangka Baru di Kasus Tambang Emas Sekotong

    Polda NTB Buka Kemungkinan Tersangka Baru di Kasus Tambang Emas Sekotong

    JAKARTA – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) buka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol. Fx. Endriadi mengatakan, tersangka baru dapat ditetapkan jika alat bukti kuat. Saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran peran orang lain merujuk pada bukti yang terungkap pada tahap penyidikan.

    “Kalau fakta ada, saya pastikan akan dilakukan proses hukum,” katanya di Mataram, Rabu, disitat Antara.

    Namun demikian, ia menerangkan penyidikan dengan perkembangan berkas perkara milik dua tersangka telah dilimpahkan ke jaksa peneliti, belum ada terungkap keterlibatan orang lain.

    Oleh karena itu, kata dia, kini penyidik menaruh atensi terkait hasil penelitian berkas dari jaksa peneliti. Jika dinilai masih ada kekurangan materi, ia memastikan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti.

    Dua tersangka dalam kasus tersebut berinisial LHF, seorang warga negara asing (WNA) dan ER. Mereka diduga bekerja sama dalam aktivitas tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong.

    Tersangka LHF berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan penambangan tanpa mengantongi izin, dan ER sebagai eksekutor penambangan di Sekotong.

    Atas penetapan tersangka, kata Endriadi, penyidikan yang berada di bawah kendali Satreskrim Polres Lombok Barat tersebut belum ada langkah penahanan terhadap keduanya.

    Untuk tersangka ER yang merupakan warga lokal tidak ditahan karena alasan sikap kooperatif selama penyelidikan dan penyidikan. Untuk LHF belum ditahan karena masih dalam perburuan di lapangan bekerja sama dengan Interpol.

    Meskipun telah berstatus tersangka dan masih dalam pencarian, kepolisian belum menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) untuk WNA tersebut.

    “Nanti (penertiban DPO) kalau berkas sudah P-21 (dinyatakan lengkap) dan belum juga tertangkap,” ucap dia.

    Dalam rangkaian penyidikan, Polda NTB membantu Polres Lombok Barat dalam penanganan. Bahkan, penanganan kasus ini juga mendapat perhatian langsung dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

    Dari langkah penyidikan ini, kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan adanya dugaan penambangan ilegal, mulai dari truk angkut hingga cairan kimia sianida dan merkuri asal China.

    Dalam penyidikan, kepolisian turut memasang garis polisi sekaligus melakukan pengawasan lapangan agar tidak lagi ada aktivitas penambangan ilegal.

  • Kronologi Derek Roboh Timpa Kereta di Thailand Tewaskan 28 Orang

    Kronologi Derek Roboh Timpa Kereta di Thailand Tewaskan 28 Orang

    Jakarta –

    Sebuah derek konstruksi besar roboh menimpa kereta penumpang yang sedang bergerak di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand, Rabu (14/01). Jumlah korban tewas terus bertambah, setidaknya telah mencapai 28 orang hingga berita ini ditayangkan.

    Kereta yang tertimpa crane itu mengangkut 195 orang. Kejadian ini membuat setidaknya 80 penumpang terluka, yang termuda adalah bayi berusia satu tahun dan yang tertua berumur 65 tahun.

    Seorang kru kereta yang selamat menceritakan bagaimana dia dan penumpang lainnya terlempar ke udara setelah alat berat itu jatuh menimpa gerbong yang mereka tumpangi.

    Kecelakaan konstruksi bukan baru kali ini terjadi di Thailand. Sejumlah pakar berpendapat, peristiwa semacam ini terus berulang karena regulasi dan penegakan aturan yang lemah oleh pemerintah.

    Bagaimana kronologinya?

    Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 09.00 waktu setempat, di distrik Sikhio, Provinsi Nakhon Ratchasima. Lokasi kejadian berjarak sekitar 230 kilometer dari ibu kota Thailand, Bangkok.

    Kereta yang tertimpa derek ini berangkat dari Bangkok menuju Provinsi Ubon Ratchathani.

    Sesaat sebelum derek jatuh, alat berat itu sedang mengangkat segmen beton besar, menurut media lokal The Nation.

    AFP via Getty ImagesKereta yang tertimpa alat berat ini mengangkut para pelajar dan pekerja yang hendak bersekolah dan bekerja di sejumlah provinsi.

    The Nation melaporkan, bahwa dua gerbong pertama mengalami kerusakan paling parah karena tertabrak segmen beton, sementara gerbong ketiga dan keempat rusak dan terlepas dari kereta.

    Crane yang jatuh menyebabkan kereta tersebut tergelincir dan sempat terbakar.

    Pada saat kecelakaan terjadi, sebagian besar penumpang kereta itu adalah pelajar dan pekerja yang sedang dalam perjalanan menuju distrik lain.

    Sekitar jam 12 siang, menurut Kementerian Kesehatan Thailand, otoritas telah mengevakuasi semua orang dari lokasi kejadian.

    AFP via Getty Images

    Derek yang jatuh itu sedang digunakan untuk proyek kereta cepat. Proyek ini ditargetkan menghubungkan Provinsi Nong Khai di perbatasan Laos hingga Bangkok.

    Pembangunan jalur kereta cepat ini kini masih berada pada fase satu, antara Bangkok dan Nakhon Ratchasima, yang telah dimulai sejak 2017.

    Perusahaan pelat merah yang mengoperasikan kereta di Thailand menyebut terdapat 195 penumpang dalam kereta yang tertimpa derek.

    Bagaimana kesaksian penyintas?

    Thirasak Wongsoongnern, seorang kru di kereta tersebut, berkata bahwa keretanya terdiri dari tiga gerbong.

    Kepada media lokal Thairath Online, Thirasak mengatakan, gerbong pertama tidak rusak, sementara dua gerbong lainnya tertabrak dan menjadi pusat sebagian besar kematian dan cedera yang terjadi.

    Anadolu via Getty ImagesPotret dari lokasi kejadian setelah derek yang digunakan untuk membangun jalur kereta cepat runtuh menimpa kereta penumpang di Nakhon Ratchasima, Thailand, Rabu (14/01).

    Thirasak berkata, kereta tersebut tengah melaju dengan kecepatan sekitar 120 kilometer/jam ketika kecelakaan terjadi. Ketika derek jatuh, ia dan penumpang lainnya terlempar ke udara.

    Thirasak menuturkan, ia bergegas membantu para penumpang setelah kejadian tersebut. Namun dia tak dapat bergerak ke gerbong kedua karena gerbong tersebut terbakar.

    Apa tanggapan pemerintah Thailand?

    Menteri Perhubungan Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, mengklaim telah memanggil orang nomor satu di perusahaan kereta. Dia meminta penyelidikan secara menyeluruh dan komprehensif untuk menemukan penyebab kecelakaan.

    Phiphat berkata, para pejabat perhubungan kini tengah memverifikasi identitas para penumpang. Mereka bilang akan terus memantau para korban.

    Keluarga korban meninggal, kata Phiphat, akan mendapat kompensasi dari pemerintah. Syaratnya, korban berstatus pekerja kereta api.

    Apa yang diketahui tentang proyek jalur kereta yang tengah operasikan alat berat?

    Sebagian besar pendanaan proyek jalur kereta ini berasal dari pembiayaan pemerintah Thailand. Namun kereta cepat itu nantinya akan menggunakan teknologi dan sarana perkeretaapian dari China.

    Proyek gabungan Thailand-China untuk membangun jalur kereta cepat ini pernah diusulkan tapi gagal karena Thailand merasa pihak dari China “menginginkan terlalu banyak hal”, salah satunya hak untuk mengembangkan properti di dekat jalur kereta api.

    AFP via Getty ImagesWarga melihat proses evakuasi korban di lokasi kecelakaan. Sejumlah potret yang beredar memperlihatkan para penumpang yang terluka. BBC memilih tak mempublikasikannya karena berpotensi mengganggu kenyamanan pembaca.

    Namun China memandang jalur kereta ini sebagai cara untuk menghubungkan Yunnan dengan Teluk Thailand.

    Proyek kereta cepat ini telah mengalami penundaan berulang kali. Pemerintah Thailand tampaknya tidak terburu-buru, salah satu dugaannya, mereka tahu proyek ini tidak mungkin menghasilkan keuntungan.

    Rentetan kecelakaan konstruksi

    Kecelakaan konstruksi yang mematikan bukanlah hal yang jarang terjadi di Thailand. Sebagian peristiwa itu terjadi karena penegakan standar dan peraturan yang lemah.

    Pada tahun 2023, sebuah kereta barang bertabrakan dengan sebuah truk pikap yang sedang menyeberangi rel kereta di bagian timur negara itu, menewaskan delapan orang dan melukai empat lainnya.

    Tahun 2024, lokasi konstruksi gedung tinggi di Bangkok runtuh setelah gempa bumi, menewaskan lebih dari 100 orang.

    Menurut sebuah studi oleh Dana Kompensasi Pekerja pada 2022, lebih dari 4.500 pekerja tewas atau terluka dalam kecelakaan konstruksi pada tahun 2021.

    Lihat juga Video: Detik-detik Pekerja Nyaris Tertimpa Derek Konstruksi di India

    (ita/ita)

  • 5 Nadiem Ngaku Tak Terima Uang di Kasus Chromebook, Mahfud MD: Tetap Korupsi jika Bikin Untung Orang Lain Nasional

    5 Nadiem Ngaku Tak Terima Uang di Kasus Chromebook, Mahfud MD: Tetap Korupsi jika Bikin Untung Orang Lain Nasional

    Nadiem Ngaku Tak Terima Uang di Kasus Chromebook, Mahfud MD: Tetap Korupsi jika Bikin Untung Orang Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan klaim mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang tidak menerima uang sepeser pun di kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook perlu diuji kebenarannya.
    Pasalnya, kalaupun Nadiem memang benar tidak menerima uang, eks Bos GO-JEK tersebut tetap dianggap korupsi karena menyebabkan pihak lain untung, atau merugikan keuangan negara.
    Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam siniar bertajuk ‘
    Mahfud MD
    Buka Suara: Kasus Pandji, Yaqut & Korupsi Pajak’ melalui akun YouTube pribadinya.
    Kompas.com telah meminta izin untuk mengutip pernyataan Mahfud.
    “Kalau di dalam hukum pidana itu memang orang dianggap korupsi, tidak harus menerima keuntungan sepeser pun. Rumusnya itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dia tidak dapat sepeser pun, tapi perbuatannya, kebijakannya itu menyebabkan orang lain mendapat keuntungan. Itu sudah korupsi, kalau merugikan keuangan negara. Itu rumusnya begitu,” ujar Mahfud.
    “Barang siapa dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, nah itu 3 rumus korupsi. Kalau dia tidak dapat sepeser pun, mungkin, mungkin Google dapat karena kebijakan dia. Mungkin ya, mungkin. Nanti dibuktikan saja di pengadilan,” sambungnya.
    Mahfud menjelaskan, jika Nadiem tetap ngotot tidak menerima uang dan merugikan pihak lain, maka tinggal dibuktikan
    mens rea
    atau niat jahatnya.
    Dia memberi contoh, bisa saja Nadiem membuat kebijakan pengadaan Chromebook tersebut atas perintah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Jika terbukti kebijakan tersebut berdasarkan arahan Jokowi, maka Nadiem disebut hanya melaksanakan tugas jabatan.
    “Meskipun dalam tugas jabatan itu kalau tahu tidak benar, harus ditolak kan gitu. Tapi paling tidak itu bisa menjelaskan posisi
    mens rea
    Nadiem itu.
    Mens rea
    itu artinya niat jahat. Tidak ada pidana tanpa kesalahan, tanpa niat jahat, gitu,” kata Mahfud.
    Selanjutnya, Mahfud menyoroti Nadiem yang sudah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit saat pengadaan Chromebook.
    Selain BPK, Nadiem juga mengaku didampingi kejaksaan selama proses pengadaan.
    “Ada juga dikatakan begini, ‘saya kok dikatakan korupsi? Wong hasil audit BPK, laporan pemeriksaan hasil tahunan itu, tidak ada catatan apa, tidak ada kesalahan lah. Tidak ada temuan tentang Chromebook itu di BPK. Saya juga sudah mendapat surat keterangan dari BPKP’, kata Nadiem, ‘bahwa proyek ini tidak ada masalah’,” papar Mahfud.
    Mahfud mengingatkan bahwa, jika BPK tidak menemukan apa-apa dalam proyek pengadaan Chromebook, bukan berarti tidak ada korupsi di situ.
    Sebab, kata dia, bisa saja pejabat BPK-nya disuap supaya memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada suatu kementerian.
    “Itu tuh pejabat-pejabat yang korupsi kantornya semua itu. Ya kan? Kan WTP. BPK bilang wajar tanpa pengecualian, wajar. Tapi semua menterinya, pejabatnya, dirjennya ini ditangkepi semua,” jelasnya.
    Mahfud lantas mengenang perbincangannya dengan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo saat dirinya masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di masa lalu.
    Mahfud menyebut, MK yang dia pimpin mendapat sertifikat apresiasi dari BPK karena berhasil meraih predikat WTP sebanyak 8 kali berturut-turut.
    Dia mengaku tidak percaya dengan temuan BPK tersebut kepada Hadi Poernomo.
    “Saya bilang, ‘terus terang saya tidak percaya’. Wong saya yang diperiksa, kadang-kadang yang diperiksa itu tawar-menawar kok, ‘ini mau dimasukkan enggak? Ini dimasukkan enggak?’ Justru sebab itu saya bilang, ‘Pak, apa betul kalau dapat WTP enggak ada korupsinya? Itu kok banyak tuh? Masuk (penjara) sudah’. Katanya, ‘Pak Mahfud, WTP itu bukan berarti enggak ada korupsi, WTP itu artinya laporannya sudah ikut standar yang berlaku’,” kenang Mahfud.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-fakta Suap Pajak KPP Jakut: DJP Digeledah KPK, Pejabat Dirotasi Purbaya

    Fakta-fakta Suap Pajak KPP Jakut: DJP Digeledah KPK, Pejabat Dirotasi Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kasus suap yang menjerat tiga orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berujung ke proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga evaluasi besar-besaran secara internal.

    Setelah lembaga antirasuah menggeledah beberapa ruangan di kantor pusat DJP Kemenkeu, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (13/1/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi di tubuh otoritas pajak.

    Purbaya mengemukakan pihaknya akan melakukan rotasi di tubuh DJP Kemenkeu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan total lima orang tersangka dugaan suap pengaturan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tiga orang di antaranya yang kini berujung di rutan KPK adalah pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

    “Kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter lah yang kelihatan terlibat, yang kami akan taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti kami lihat seperti apa,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di IDN HQ, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

    “Kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu,” terang Menkeu yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto September 2025 lalu itu.

    Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

    Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

    “Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu,” tuturnya.

    Sejumlah penyidik KPK usai melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait dengan kasus dugaan suap yang menyeret tiga orang pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu./ JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

    KPK GELEDAH 2 DIREKTORAT

    Sebanyak 12 unit mobil berwarna gelap masuk ke kantor pusat DJP Kemenkeu sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (13/1/2026). Belasan mobil tersebut berbondong-bondong masuk ke basement pusat otoritas pajak itu guna menjemput para tim penyidik KPK.

    Para penegak hukum tersebut diketahui sudah berada di kantor yang berlokasi di Gatot Subroto itu sejak siang hari. Sekitar pukul 16.55 WIB, belasan orang mengenakan rompi krem bertuliskan ‘KPK’ keluar dari lobi DJP didampingi sejumlah petugas keamanan.

    Beberapa dari penyidik terlihat membawa sejumlah berukuran sedang. Ada yang berwarna hitam hingga biru muda. Koper yang diduga berisi barang bukti terkait dengan kasus suap pengaturan pajak itu langsung dibawa ke markas KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap bahwa penggeledahan yang dilakukan siang hingga sore itu tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Ada beberapa barang bukti yang dibawa penyidik untuk kebutuhan pembuktian perkara dugaan korupsi tersebut.

    “Tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,” terang Budi kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

    Upaya paksa yang dilakukan penyidik tak hanya dilakukan di kantor pusat otoritas pajak. Tim penyidik pun turut menggeledah rumah tersangka dari pihak swasta, yang diduga memberikan suap kepada para fiskus di KPP Madya Jakarta Utara itu.

    “Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,” lanjut Budi.

    Adapun DJP Kemenkeu menyatakan bakal menghormati dan mendukung proses penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

    “Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli melalui keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

    Rosmauli enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai upaya paksa KPK itu, maupun detail penanganan perkara dugaan rasuah itu.

    “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” terang eselon II di lingkungan DJP Kemenkeu itu.

  • BPBD Catat 29 Ribu Warga Terdampak Banjir di Pandeglang

    BPBD Catat 29 Ribu Warga Terdampak Banjir di Pandeglang

    Pandeglang –

    Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Pandeglang mencatat ada 29 ribu warga terdampak banjir di Kabupaten Pandeglang. Jumlah tersebut tersebar di 12 kecamatan.

    “Dari 12 kecamatan, ada 7.000 KK, sekitar 29 ribu jiwa,” kata Kepala BPBD Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

    Riza mengatakan ketinggian air di setiap daerah bervariatif, mulai dari 10 hingga 50 cm. Menurutnya, banjir yang melanda wilayah selatan Pandeglang itu disebabkan intensitas hujan tinggi dan mengakibatkan aliran sungai meluap hingga ke permukiman warga.

    “Secara teknis penyebabnya memang sekarang masuk musim hujan, artinya curah hujan yang cukup tingi kemudian debit air tidak tertampung sungai-sungai besar. Jadi terjadi luapan, luapan itu yang mengakibatkan banjir,” katanya.

    Riza mengungkapkan sampai saat ini ada empat wilayah yang masih parah terdampak banjir. Sementara di wilayah lainnya, air sudah mulai surut bahkan sudah mulai kering.

    Kepala Desa Idaman, Kecamatan Patia, Ilman mengatakan banjir di wilayahnya sudah terjadi hampir selama 5 hari. Menurutnya, ratusan warga memilih mengungsi.

    “Ada tiga titik pengungsian,” kata Ilman.

    Ilman menyatakan kebutuhan logistik untuk para korban banjir masih dikatakan belum layak. Sejauh ini, bantuan dari Pemkab Pandeglang hanya beras dan mi instan.

    “Mungkin jaraknya jauh, dari BPBD, Dinsos, belum ada telur atau lauk pauk, seadanya aja ini,” katanya.

    Ilman melanjutkan genangan air masih tinggi, mengakibatkan sejumlah warga mulai terserang penyakit kulit. Ia berharap pihak terkait bisa mendirikan posko kesehatan. Sebab, sampai saat ini, untuk berobat warga hanya bisa mengandalkan bidan desa.

    “Di sini belum ada yang standby dari puskesmas mah, ada juga bidan desa di rumahnya,” ungkapnya.

    (eva/eva)

  • Mendidih! Iran Akan Serang Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Diserang

    Mendidih! Iran Akan Serang Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Diserang

    Jakarta –

    Pemerintah Iran telah memperingatkan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah bahwa mereka akan menyerang pangkalan militer AS di negara mereka, jika Washington menyerang Iran. Demikian diungkapkan seorang pejabat senior Iran, menyusul ancaman Presiden Donald Trump untuk melakukan intervensi dalam mendukung para demonstran.

    Pejabat Iran tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Teheran telah meminta sekutu-sekutu AS di kawasan itu untuk “mencegah Washington menyerang Iran.”

    “Teheran telah memberi tahu negara-negara regional… bahwa pangkalan AS di negara-negara tersebut akan diserang jika AS menargetkan Iran… meminta negara-negara tersebut untuk mencegah Washington menyerang Iran,” kata pejabat itu kepada Reuters, Rabu (14/1/2026).

    Pejabat Iran tersebut menambahkan bahwa kontak langsung antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff telah ditangguhkan. Ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

    Menurut sebuah kelompok hak asasi manusia, jumlah korban tewas akibat aksi demo yang diwarnai kerusuhan di Iran telah meningkat menjadi hampir 2.600 orang.

    Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Trump telah memutuskan untuk campur tangan, tetapi cakupan dan waktu tindakan ini masih belum jelas.

    Sumber Israel lainnya, juga pejabat pemerintah, mengatakan bahwa kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diberi pengarahan pada Selasa malam tentang kemungkinan tumbangnya rezim atau intervensi AS di Iran.

    Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan CBS News pada hari Selasa, Trump bersumpah akan mengambil “tindakan yang sangat keras” jika Iran mengeksekusi mati para demonstran.

    Ia juga mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih lembaga-lembaga, dan menyatakan “bantuan sedang dalam perjalanan”.

    Amerika Serikat memiliki pasukan di seluruh wilayah tersebut, termasuk di Bahrain, tempat markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS berada. Juga di Qatar, yang menjadi tuan rumah Pangkalan Udara Al-Udeid, yang merupakan markas besar terdepan Komando Pusat AS.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menlu RI: Gaza adalah Contoh Kenyataan Pahit, Indonesia Tak Boleh Diam

    Menlu RI: Gaza adalah Contoh Kenyataan Pahit, Indonesia Tak Boleh Diam

    Menlu RI: Gaza adalah Contoh Kenyataan Pahit, Indonesia Tak Boleh Diam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyoroti krisis di Gaza Palestina  sebagai krisis yang masih berlarut-larut tanpa adanya upaya nyata dari dunia untuk menghentikannya.
    “Dan
    Gaza
    adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
    Sugiono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap konflik yang dialami oleh
    Palestina
    .
    “Arahan beliau jelas, bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan,” kata Sugiono.
    Sejak awal, Indonesia memilih terlibat dalam berbagai upaya internasional untuk merespons krisis di Gaza.
    Salah satunya dengan menjadi
    co-chair
    atau ketua bersama dalam
    working group
    , yakni kelompok kerja, yang menghasilkan New York Declaration atau Deklarasi New York.
    Indonesia juga terlibat aktif dalam mendorong implementasi hasil Riyadh Summit, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Riyadh, yang membahas isu Palestina.
    Dalam konteks tersebut, Indonesia disebut turut berperan aktif dalam pembahasan pembentukan International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional.
    ISF dipandang sebagai langkah transisional atau sementara untuk memastikan terjadinya gencatan senjata permanen, sekaligus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.
    Tetap, Indonesia konsisten dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik di Gaza, yakni mewujudkan dua negara Palestina dan Israel yang sama-sama saling mengakui.
    “Namun, ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi dua negara merupakan tetap merupakan tujuan akhir,” ujar dia.
    “Karena bagi Indonesia, kemerdekaan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan,” tambahnya.
    Baginya, Palestina adalah pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya.
    Sugiono menegaskan,
    diplomasi Indonesia
    akan selalu hadir dengan prinsip, konsistensi, dan keberanian dalam setiap langkah menuju terwujudnya Palestina yang damai, berdaulat, dan merdeka.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 KPK Kantongi Bukti Aliran Uang Kasus Kuota Haji ke Petinggi PBNU Nasional

    7 KPK Kantongi Bukti Aliran Uang Kasus Kuota Haji ke Petinggi PBNU Nasional

    KPK Kantongi Bukti Aliran Uang Kasus Kuota Haji ke Petinggi PBNU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui memiliki keterangan dan bukti soal aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin.
    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan
    Aizzudin
    yang membantah menerima aliran dalam kasus korupsi tersebut.
    “Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
    Budi memastikan penyidik akan melakukan konfirmasi kepada saksi-saksi lain terkait bukti aliran uang ke Aizzudin.
    “Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, KPK menduga Aizzudin menerima aliran uang terkait kasus dugaan
    korupsi kuota haji
    2023-2024 di Kementerian Agama.
    Budi mengatakan, KPK mendalami proses dan mekanisme aliran uang tersebut saat memeriksa Aizzudin sebagai saksi dalam perkara tersebut pada Selasa (13/1/2026).
    “Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” kata Budi di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa.
    Budi menuturkan, KPK terus mendalami pihak-pihak yang menjadi perantara agar biro travel haji mendapat kuota haji khusus.
    “Ini semuanya akan didalami perantara-perantaranya, kemudian seperti apa proses tahapan dan mekanisme dugaan aliran uang dari biro travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” ujar dia.
    Sementara itu, Aizzudin membantah menerima aliran uang terkait kasus korupsi kuota haji.
    Aizzudin juga membantah
    PBNU
    turut menerima aliran uang terkait kasus kuota haji.
    “Enggak, enggak, enggak,” kata Aizzudin usai diperiksa KPK, Selasa kemarin.
    Dia berharap tak ada keterlibatan pengurus PBNU dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di era kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut.
    Aizzudin mengatakan, kasus kuota haji menjadi evaluasi diri bagi seluruh pengurus PBNU.
    “Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apapun, dan ini menjadi titik muhasabah introspeksi untuk semuanya, khususnya ya pengurus Nahdlatul ulama lah, cukup sudah kemarin ramai seperti itu dan seterusnya, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu ummat, organisasi, bangsa dan negara,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Pendaki Syafiq Ali Ditemukan Tewas di Gunung Slamet, Lokasi Tak Jauh dari Rekannya Regional

    10 Pendaki Syafiq Ali Ditemukan Tewas di Gunung Slamet, Lokasi Tak Jauh dari Rekannya Regional

    Pendaki Syafiq Ali Ditemukan Tewas di Gunung Slamet, Lokasi Tak Jauh dari Rekannya
    Editor
    PEMALANG, KOMPAS.com
    – Syafiq Ridhan Ali Razan (18), pendaki asal Desa Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet setelah dilaporkan hilang selama 17 hari.
    Lokasi penemuan jasad korban diketahui tidak jauh dari titik ditemukannya rekannya yang selamat,
    Himawan
    (18).
    Jenazah Syafiq ditemukan pada Rabu (14/1/2026) di kawasan Pos 9 pendakian Gunung Malang, area Watu Langgar.
    Saat ini, tim Basarnas Provinsi Jawa Tengah bersama relawan masih melakukan proses evakuasi melalui jalur timur Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.
    Komandan tim Basarnas Jawa Tengah, Andika, mengatakan lokasi penemuan jasad Syafiq berada tidak jauh dari titik ditemukannya Himawan yang sebelumnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
    “Basarnas Jawa Tengah menerjunkan enam orang dibantu dari Pos Wonosobo empat orang. Lokasi ditemukan tidak jauh dari tempat Himawan, teman Syafiq,” kata Andika di Basecamp Dipajaya.
    Ia menegaskan korban ditemukan oleh tim relawan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
    “Pendaki bernama Syafiq ditemukan oleh tim relawan dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan saat ini evakuasi oleh Basarnas dan tim relawan sedang dilakukan,” ujarnya.
    Berdasarkan kondisi korban saat ditemukan, Andika menduga Syafiq mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrem.
    “Kondisi celana korban sudah terlepas dari badan pendaki saat ditemukan,” ungkapnya.
    Sebelum dinyatakan hilang, Syafiq dan Himawan diketahui masih bersama saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Clekatakan, Kabupaten Pemalang, pada 28 Desember 2025.
    Keduanya sempat beristirahat di Pos 5. Di lokasi tersebut, kaki Himawan mengalami kram sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar.
    Melihat kondisi rekannya, Syafiq kemudian memutuskan turun lebih dulu untuk mencari bantuan. Ia meminta Himawan menunggu di Pos 5.
    Namun, setelah berpisah, Syafiq tak kunjung kembali. Hingga malam hari, Himawan masih menunggu, tetapi kontak dengan Syafiq terputus.
    Karena Syafiq tidak kembali, Himawan akhirnya memutuskan bergerak naik menuju Pos 9 Gunung Slamet yang berada di ketinggian sekitar 3.183 meter di atas permukaan laut (mdpl).
    Dari Pos 9, jarak menuju puncak Gunung Slamet diperkirakan sekitar 300 hingga 600 meter.
    Himawan bertahan di Pos 9 hingga Selasa (30/12/2025) pagi, sebelum akhirnya ditemukan oleh tim relawan dan dievakuasi melalui Basecamp Dipajaya dalam kondisi selamat.
    Sementara itu, pencarian terhadap Syafiq terus dilakukan hingga akhirnya ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan yang tidak jauh dari lokasi Himawan bertahan.
    (Penulis: Dedi Muhsoni)
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.